BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN. Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie Dients

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Sejarah Ringkas Keimigrasian di Indonesia Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie Dients yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.34 Jika dikaji istilah keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda immigratie dan bahasa Latin immigratio. Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri. 35 Pada saat itu jumlah kantor cabang Imigrasi di Indonesia sangat terbatas, hanya di kota-kota pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal yang datang maupun berangkat ke luar negeri. Menurut Staatsblad 1916 No. 47 Pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Izin Masuk (PIM) dinyatakan bahwa : "Untuk turun kedarat diperlukan suatu Surat izin dari pegawai yang ditunjuk oleh Presiden yang dalam pekerjaan disebut pejabat urusan pendaratan (Pejabat Imigrasi). "

34

M.Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional, hlm. 17 35 T.S.G.Mulia dan K.A.H.Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid II, W. Van Hoeve, Bandung-Gravenhage, 1957, hlm.649.

31 Universitas Sumatera Utara

Setelah bangsa Indonesia menjadi negara merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan negara dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia maka pada tanggal 26 Januari 1950 secara resmi Kantor Imigrasi sebagai kantor penting pada zaman penjajahan Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan sekaligus menjadi Jawatan Imigrasi yang dipimpin oleh putra Indonesia Mr.H.Jusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sejak adanya Jawatan Imigrasi maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan sistim hukum yang berlaku termasuk merumuskan masalah Hukum Keimigrasian diantaranya perubahan kebijakan Keimigrasian dari open deur policy untuk kepentingan pemerintah Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selective policy yang didasarkan pada, kepentingan nasional pemerintah Indonesia. 36 Artinya hanya bagi mereka yang benarbenar menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia (Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, maka masalah keimigrasian di Indonesia diserahkan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yang selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatur masalah keimigrasian di Indonesia sebagai berikut: 36

Ibid. hlm 17

Universitas Sumatera Utara

1. Sesuai dengan Pasal II Ketentuan Peralihan UndangUndang Dasar 1945, maka

Penetapan

Izin

Masuk

Toelatingsbesluit

dan

Ordonansi

Izin

Masuk

Toelatingsordonnantie masih diberlakukan dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia. 2. Menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang baru berupa: a. Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan

Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti Ordonnantie tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia; b . Undang-undang (Darurat) Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi; c. Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang

Asing; d. Undang-undang (Darurat) Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana

Imigrasi; e. Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang

Asing; f . Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Paspor Republik Indonesia

sebagai pengganti Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang

Asing; h. Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan


Pengawasan Orang Asing; i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas

Visa; j. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara

Pendaftaran Orang Asing; k. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang

Pencegahan dan Penangkalan. l. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang

Petunjuk Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. 37 Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasamya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (Negara) yang melaksankan kegiatan pemerintahan (administrasi Negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging)38 fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu Pertama,

37

Moh Arif, Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997, hlm. 16-17 38 Bagir Manan, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2000. hlm.22


fungsi pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanan. 39 Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.40 Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara,41 yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan: 1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata. 2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut Pasal-Pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti42, yaitu: a. Sebagai "aparatur" negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah; b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau. funasional; Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan 39 40

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992. Tentang Keimigrasian Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghlmia Indonesia, 1988, cetakan ke-

9, hlm. 12 41 42

Ibid, hlm. 13 Ibid, hlm 48-49


penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual; c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan. Hukum Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi Negara. Sesungguhnya masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara).43 Walaupun termasuk dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemukan adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan Negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administrative lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum adminsitratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya. Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah

43

M.Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press Jakarta, 2004, hlm.39


sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian. Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan Pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. 44 Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional). Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum. Undang-undang

Keimigrasian

merupakan

hukum

tertulis

tentang

keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undangundang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum. 45 Dengan demikian, menurut UU No. 9 Tahun 1992 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

44 45

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1993, hlm. 83 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2001


a.

Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

b.

Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.46 Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan

wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 9 Tahun 1992 tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalulintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (entry point).47 Gelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak, artinya setiap tindakan keluar – masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, atau melalui TPI tetapi tidak melalui pemeriksaan petugas Imigrasi di TPI, merupakan tindakan yang dapat dipidana. Dalam rangka melakukan perlintasan atau perjalanan dari atau ke wilayah 46

Penjelasan Umum UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, menyatakan: "Yang dimaksud dengan wilayah ialah meliputi wilayah udara, darat, laut yang dinyatakan sebagai wilayah negara Republik Indonesia oleh peraturan perundangan seperti: a. UU No. 4 Prp thn. 1960 tentang Perairan Indonesia; b. UU No. 1 thn. 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; c. UU No. 5 thn. 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; d. UU No. 17 thn. 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut". 47 M.Imam Santoso, Prespektif Imingrasi Dalam Pembangunan ekonomi dan Ketahanan Nasional,UI Press, Hlm. 19


Indonesia, bagi orang asing akan menyangkut keimigrasian sejak dari negaranya, memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan izin keberadaanya di wilayah Indonesia serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Bagi orang asing tersebut selain harus memiliki surat perjalanan dari negaranya, diperlukan visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, yang bersangkutan akan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pajabat Imigrasi ditempat yang ditetapkan yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan setelah diizinkan masuk akan diberikan izin untuk berada di wilayah Indonesia. 48

B. Jenis Paspor, Visa dan Peruntukannya Paspor,

yang

dikenal

sebagai

Dokumen

Perjalanan

antar

Negara

(Internasional), berasal dari bahasa Perancis, yang asal katanya Passer dan Port. a. Passer artinya lewat melalui atau keluar/masuk. b. Port artinya Gerbang/Pelabuhan. 49 Kernudian dalam perkembangan zaman dengan terbentuknya negara dengan batas-batas negara, maka pengertian Port (Porte) dalam hubungan internasional adalah pintu gerbang, sebagai pintu tempat orang-orang dapat keluar masuk dari suatu negara, yang lazim disebut Pelabuhan baik melalui laut, udara maupun darat, yang dalam istilah Keimigrasian lazim disebut pelabuhan pendaratan.

48

M.Arif, Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, hlm.9. 49 Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi, PT Kipas Putih Aksara, hlm. 38.


c. Paspor atau Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bagi warga negaranya atau dapat juga kepada bukan warga negaranya yang berdomisili di negara tersebut (yang tidak mempunyai paspor Kewarganegaraan), yang bermaksud melakukan perjalanan antar negara. d. Didalam paspor, dicantumkan segala keterangan tentang identitas diri dari pemegangnya antara lain : 1) Nama 2) Kewarganegaraan 3) Tempat dan tanggal lahir 4) Alamat 5) Ciri-ciri tentang diri pemegang 6) Siapa dan dimana paspor dikeluarkan 7) Masa berlakunya paspor. Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan. Yang dimaksud Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. 50 Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang 50

Pasal 1, ayat 3, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian


ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia. 51 Surat perjalanan ini, yang lazim disebut paspor atau surat perjalanan (keterangan) laksana paspor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu, negara kepara warganegaranya atau kepada orang asing tertentu yang berdiam atau bertempat tinggal di negara tersebut, paspor berfungsi sebagai bukti identitas dan sebagai dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan antar negara. Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas : a. Paspor Biasa b. Paspor Diplomatik c. Paspor Dinas d. Paspor Haji e. Paspor untuk Orang Asing f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas52 Surat perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara, 53 yang berarti Pemegang Paspor bukan sebagai pemilik Paspor (Owner) melainkan hanya sebagai Pemegang Paspor (passport holder) dan Paspor tersebut jika tidak di pergunakan lagi harus dikembalikan kepada negara dan tidak dapat dipindahtangankan. 51

Ibid, ayat ke 4 Pasal 29, ayat 1,Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian 53 Ibid, ayat 2. 52


Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia berdasarkan atas permohonan dari yang bersangkutan melalui pemeriksaan, penelitian dan persyaratan tertentu, bagi warganegara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri, dapat diberikan paspor biasa dan Surat perjalanan laksana paspor untuk warganegara Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal yang bersangkutan, bagi warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, paspor biasa diperlukan selain untuk keperluan melakukan perjalanan antar negara, juga sebagai identitas kewarganegaraan Indonesia. Dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor biasa, sebagai penggantinya diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warganegara Indonesia. Keadaan khusus disini dimaksudkan seperti dalam rangka pemulangan warganegara Indonesia dari luar negeri, karena paspornya hilang diluar negeri dan akan kembali ke Indonesia, pemberangkatan rombongan warganegara Indonesia untuk tujuan khusus yang tidak memerlukan paspor biasa bagi anggota rombongan atau karena ada perjanjian bilateral khusus dengan negara lain seperti pengiriman tenaga kerja atau dalam rangka legalisasi Tenaga Kerja Indonesia yang telah berada di luar negeri dan keadaan khusus lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 dijelaskan bahwa Paspor Diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia kepada warganegara Indonesia (Pejabat Diplomatik) yang akan ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan satus diplomatik atau yang ditugaskan mengadakan perjalanan dinas yang bersifat


diplomatik seperti menghadiri rapat atau konferensi sebagai anggota delegasi yang perlu diberikan status diplomatik. Paspor Dinas dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk kepada warganegara Indonesia yang tidak diberi status diplomatik atau sebagai anggota delegasi keluar negeri untuk menghadiri pertemuan yang sifatnya tidak dengan status diplomatik atau pejabat pemerintah dalam rangka penugasan keluar negeri, misal untuk belajar, seminar, dan keperluan dinas lainnya. Dalam hal khusus tidak dapat diberikan paspor dinas, maka dapat dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor dinas, misalnya untuk misi rombongan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang akan mengikuti latihan bersama dengan negara lain dalam waktu yang singkat dan tidak diperlukan setiap anggota diberikan paspor dinas. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing, hanya diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal tetap dulu disebut penduduk Indonesia tapi berstatus asing (belum menjadi warganegara) dan tidak memiliki paspor kebangsaan karena keperluan yang bersangkutan dapat diberikan surat perjalanan laksana paspor untuk

orang

asing

dengan

ketentuan

dokumen

tersebut

tidak

mengikat

kewarganegaraan, harus memiliki visa negara yang dituju dan izin untuk kembali ke Indonesia. Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat perjalanan dari negara lain. 54 Visa adalah ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang pada 54

Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi, PT Kipas Putih Aksara, hlm 40.


perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.55 ,Jenis-jenis visa Republik Indonesia 56: a. Visa diplomatik, diberikan kepada mereka yang tugasnya bersifat diplomatik. b. Visa Dinas, diberikan kepada mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah yang bersangkutan atau diutus organisasi internasional tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik. c. Visa singgah, diberikan bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara RI untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain atau kembali ke Negara asal. d. Visa kunjungan, diberikan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan selama 60 hari ke Indonesia untuk keperluan sebagai berikut : Kunjungan pemerintah, Kunjungan wisata, Kunjungan sosial budaya, Kunjungan usaha Visa tinggal terbatas, diberikan bagi mereka yang bermaksud untuk Menanamkan modal, Bekerja, Melakukan tugas sebagai rohaniawan, Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, Menggabungkan diri dengan suami dan orang tua bagi istri dan atau anak sah dan seorang WNI, Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah di bawah umur dari orang tua asing dalam rangka menanamkan modal, bekerja,

55

Pasal 1, ayat 7, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk dan Ijin keimigrasian Bab I pasal 1 56


melaksanakan tugas rohaniawan serta mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah. Tata cara permintaan Visa (1). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk Keimigrasian disebutkan bahwa permintaan Visa diajukan kepada perwakitaln RI di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintahan RI. (2). Permohonan visa juga dapat diajukan oleh sponsor di Indonesia langsung kepada Dirjen Imigrasi di Jakarta. (3). Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesia

No.M.IZ.01.10 Tahun 1995 Pasal 6, disebutkan bahwa beberapa permohonan visa tertentu wajib diteruskan kepada Dirjen Imigrasi untuk memperoleh persetujuan antara lain : (a) Permohonan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) kecuali permohonan Vitas bagi pemohon visa yang lahir di luar negeri setelah ibunya memperoleh Vitas atau memiliki Izin Masuk Kembali ke wilayah Indonesia yang masih berlaku dan pemohon visa yang lahir di luar negeri dari orang tua WNI (b) Permohonan Multiple Visa untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. (c) Permohonan visa yang tidak mempunyai paspor kebangsaan. (d) Permohonan visa warga negara dari negara yang sedang bergejolak


atau menurut pertimbangan pejabat pemberi visa, pemberian atau penolakan permintaan visa perlu mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri. (e) Permohonan Visa Singgah dan Visa Kunjungan saat Kedatangan.

Persyaratan permohonan Visa : 1)

Paspor atau surat perjalanan yang masih berlaku.

2)

Tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali atau tiket untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan sesuai dengan jenis visa yang diminta.

3)

Pas photo.

4)

Bila dianggap perlu keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama di wilayah Indonesia.

5)

Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia berupa RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan TA/01 bagi mereka yang meminta visa tinggal terbatas (Kitas).

6)

Surat rekomendasi disertai bukti-bukti lainnya bagi orang asing yang menanamkan modal di Indonesia.

7)

Bagi Orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan harus disertai jaminan bahwa suatu waktu, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang bersangkutan dapat kembali ke negara yang memberikan surat perjalanan atau ke negara, lain yang menjadi tempat tinggal pemohon.


Pemberian Visa57 1)

Visa Diplomatik dan Visa Dinas : Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berwenang memberikan dan menolak Visa Diplomatik dan Visa Dinas, Visa tersebut hanya bisa diberikan kepada pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

2)

Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada: (1)

Kepala Perwakilan RI di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberikan atau menolak pemberian Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

(2)

Visa Singgah dan Visa Kunjungan bagi orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan atau orang asing dan negaranegara tertentu (negararawan atau bergejolak) dan Visa Tinggal Terbatas diberikan setelah msmperoleh persetujuan Dirjen Imigrasi.

(3)

Pejabat pemberi visa berwenang atas kuasa sendiri memberikan. Visa Tinggal Terbatas :

(a) Pemohon visa setelah orang tuanya memporoleh visa tinggal terbatas

57

Prosedur khusus pemberian visa adalah proses pemberian visa yang harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang visa singgah, visa kujungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian yaitu: a. Permohonan visa tinggal terbatas. b. Permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan lebih dari I tahun c. Permohonan visa dari orang asing yang tidak mempunyai pasor kebangsaan d . Permohonan visa adalah orang asing warga negara dari Negara bergejolak atau Negara rawan.


memiliki izin tinggal tetap. (b) Pemohon visa yang orang tuanya WNI. 3)

Visa Singgah saat kedatangan dan Visa kunjungan saat kedatangan orang asing (1)

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berwenang memberikan visa singgah saat kedatangan bagi orang asing untuk keperluan yang bersifat mendadak atau di negaranya tidak terdapat RI dengan persetujuan dari Dirjen Imigrasi.

(2)

Visa singgah saat kedatangan diberikan kepada orang asing yang bermaksud singgah di Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asalnya atau singgah ke Indonesia untuk bergabung dengan alat angkut yang akan meneruskan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

(3)

Visa Singgah saat Kedatangan diberikan kepada (a)

Warga negara dari negara-negara yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa, namun kedatangan di Indonesia tidak melalui pelabuhan yang ditentukan untuk BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat).

(b)

Warga negara lainnya setelah memperoleh persetujuan Dirjen Imigrasi.

Penolakan Visa Pejabat pemberi Visa menolak permintaan Visa apabila permohonan visa yang


bersangkutan : a)

Tidak memenuhi persyaratan yang diberikan,

b)

Tidak termasuk dalam daftar penangkalan

c)

Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.

d)

Tidak mempunyai izin masuk kembali ke negara yang memberikan Surat Perjalanan bagi orang asing yang tidak mempunyai paspor kebangsaan.

e)

Belum melunasi biaya permintaan visa yang telah ditentukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan bukti keberadaan yang sah adalah suatu

bukti diizinkannya berada di wilayah Indonesia. Bukti tersebut tertera dalam surat perjalanan / data elektronik dan atau dokumen keimigrasian yang diberikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kantor imigrasi, dengan cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 58

C. Tata Cara Keluar Masuk Orang Asing (Lalulintas Keimigrasian) Lalulintas orang asing dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan melalui sejumlah bandar udara, pelabuhan laut dan pos lintas batas internasional yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)59 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah pelabuhan, Bandar udara, atau

58

AHD. Nasir Hia, “Tinjauan Hukum Terhadap Birokrasi Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Polonia Medan”, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007, hlm. 22. 59 Buku Kenangan Limapuluh tahun Imigrasi, PT Kipas Putih Aksara, hlm. 41


tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. 60 Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban : a. Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku. b. Memiliki Visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki Visa. c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik. Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemerikasaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi 61: 1. Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya. 2. Memeriksa Visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki Visa. 3. Memeriksa pengisian lembar E/D 4. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Dalam hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan a) Tiket untuk kembali atau meneruskan perjalanan ke negara lain.

60 61

Pasal 1,ayat 4,Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia, hlm.18


b) Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia. c) Keterangan kesehatan, bagi negara yang sedang mengalami wabah. Berdasarkan

hasil

pemeriksaan

tersebut,

petugas

Imigrasi

ditempat

Pemeriksaan Imigrasi dapat memberikan keputusan: (a) menolak pemberian ijin masuk (penolakan) karena dianggap tidak memenuhi ketentuan diatas atau (b) memberikan ijin masuk karena memenuhi ketentuan diatas atau untuk yang memiliki ijin masuk kembali masih berlaku ijinnya. Penolakan atau tidak diberikan ijin keimigrasian apabila orang asing tersebut: (1) tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau Surat Perjalanan yang tidak berlaku. (2) tidak memiliki Visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a undang undang ini. (3) menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. (4) tidak memiliki ijin masuk kembali atau tidak mempunyai ijin untuk masuk ke negara lain. (5) ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan/atau Visa.

Pemberian atau penolakan permohonan ijin masuk ini dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.


Pemberian ijin masuk dilakukan dengan cara menerakan/ membubuhkan ijin masuk pada Visa atau Surat Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan. 62 Adapun sebagai pelengkap data kami lampirkan data statistik tentang lalulintas orang asing dari Kantor Imigrasi Belawan, data ini dapat menggambarkan tentang keluar dan masuknya orang asing melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Belawan.

62

Ibid hlm.19.


TABEL DATA KEDATANGAN LALULINTAS ORANG ASING PENGUNJUNG SINGKAT

Sumber data : Kantor Imigrasi Belawan


TABEL DATA KEBERANGKATAN LALULINTAS ORANG ASING PENGUNJUNG SINGKAT















Dilihat dari Laporan Statistik Tentang Lalulintas Orang Asing diatas menunjukkan bahwa Orang Asing yang menggunakan Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) jumlahnya lebih banyak dari penggunaan Visa lainnya hal ini dapat diprediksi bahwa VOA dan BVKS adalah jenis Visa yang banyak diminati untuk digunakan masuk wilayah Indonesia, namun jika diamati dari kasuskasus keimigrasian yang terjadi sebagian besar menggunakan Visa On Arrival dan BVKS, hal ini memerlukan kajian tersendiri untuk menemukan alasannya.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN. Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie Dients

Recommend Documents