BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERIZINAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 2.1 Pengertian Perizinan Penggunaan kata izin dalam ranah hukum merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Definisi izin dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta22 adalah: pernyataan
mengabulkan
(tidak
melarang
dan
sebagainya);
persetujuan
membolehkan. Kemudian Lutfi Effendi mengemukakan bahwa izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.23 Dengan demikian, setiap orang ataupun pihak yang bersangkutan, dalam hal melakukan kegiatan ataupun aktifitas harus berdasarkan persetujuan dari penguasa yang berdasarkan pada undang-undang. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan
22
W.J.S Poerwadarminta, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 77 23 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta, h.168
26
27
perundang-undangan.24 Menurut N. M. Spelt dan Prof. Mr. J. B. J. M. ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentuatau menghalangi keadaan buruk25. Berdasarkan atas apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan yang bisa diiinzinkan ataupun tidak diizinkan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Pendapat dari Spelt dan ten Berge tersebut sedikit berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot, “izin adalah suatu
keputusan yang
memperkenankan melakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan”26. Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa Izin adalah suatu ketetapan yang merupakan dispensasi dari larangan oleh undang-
24
Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h.1-2 (selanjutnya disingkat Sjachran Basah I). 25 Adrian Sutedi, op.cit, h. 171. 26 Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan-Problem dan Upaya Pembenahan, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 7.
28
undang, yang kemudian larangan itu diikuti oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi agar memperoleh dispensasi dari larangan tersebut. Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 bahwa izin mempunyai pengertian sebagai dokumen yang dikelurkan oleh pemeritah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni bertindak sebagai dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Pemerintah daerah juga menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sarana yuridis tersebut dituangkan kedalam bentuk undang-undang. Dalam peraturan perundangundangan, untuk melakukan suatu kegiatan usaha maka setiap warga negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pengertian izin yang dipaparkan di atas, baik pengertian yang diberikan oleh para sarjana ataupun pengertian izin yang dinyatakan dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan instrumen pemerintah yang berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan juga kepentingan
29
masyarakat. Sehingga izin berperan sebagai pengendali atau pengatur tindakan dari masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah disebutkan pengertian Perizinan yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 9, yang dimana perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang, pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin atau daftar usaha. Perizinan juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelaksanan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan hukum. 2.1.1 Unsur-unsur perizinan Setelah dijabarkan beberapa pengertian dari para sarjana, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan kepada peristiwa konkret menurut prosedur serta persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yang dibagi menjadi beberapa aspek yaitu:
30
1) Instrumen yuridis Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan Pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan
(rust en orde), juga
mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Juga wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (regelen atau besluiten van algemeen strekking), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa
individual
dan
konkret
yaitu
dalam
bentuk
ketetapan
(beschikking). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan27 atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.28 Wujud dari keputusan adalah izin yang berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin merupakan jenis keputusan yang bersifat konstitutif, yang berarti keputusan tersebut menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak ada bagi orang yang namanya di cantumkan dalam keputusan tersebut, atau “beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was”,29 (keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak 27
Sjachran Basah I, op.cit, h. 2. Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta h. 125. 29 C.J.N. Versteden, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht. Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, h.69 28
31
dibolehkan) Sebagai ketetapan izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. 2) Peraturan Perundang-undangan Pada umumnya Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan.30 Dalam hal membuat dan menertibkan izin haruslah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, karena tampa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut dinyatakan tidak sah. 3) Organ Pemerintah Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.31 Dalam hal ini organ pemeritahan dari tingkat tertinggi maupun tingkat terendah yaitu pusat maupun daerah dapat mengeluarkan izin sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 4) Peristiwa Konkret 30
HR Ridwan, op.cit, h. 203. Sjachran Basah, 1-2 Mei 1996, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekeria sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta, h. 3 (selanjutnya disingkat Sjachran Basah II). 31
32
Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh Pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. 5) Prosedur dan Persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah, selaku pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.32 Syarat bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi. Syarat bersifat kondisonal, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat setelah perbuatan diisyaratkan terjadi. Dalam permohonan izin itu tergantung dari jenis dan tujuan mencari izin, karena hal tersebut orang dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan tersebut terpenuhi. 2.1.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan Dalam pencapaian suatu tujuan konkret yang digunakan oleh pemerintah agar masyarakat mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri, maka izin dapat dikatakan sebagai suatu instrumen yuridis. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini 32
Soehino, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, h. 97.
33
berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.33 Apabila dikatakan bahwa izin merupakan perwujudan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Alenia Ke-empat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut34: a. b. c. d. e.
keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu. izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). keingian melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen) izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk) izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
Tujuan dari izin intinya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap sebagai hal yang tercela, namun dimana oleh pembuat undang-undang menginginkan dapat melakukan pengawasan terhadap aktifitas ataupun kegiatan dari masyarakat, agar tidak menyimpang dari undangundang yang berlaku.
33 34
Sjachran Basah II,op.cit, h.2. Ridwan HR, op.cit, h.208
34
2.2 Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 2.2.1 Pengertian Minuman Beralkohol Setelah diuraikan mengenai pengertian perizinan, berikutnya akan diuraikan mengenai pengertian minuman beralkohol. Minuman beralkohol dilihat dari susunan kalimatnya terdiri dari dua kata yaitu minuman serta alkohol, yang jika diartikan perkata menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, kata minuman berarti barang cair yang bisa diminum35, sedangkan alkohol diartikan sebagai zat cair yang dapat memabukkan36. Jika digabungkan dari pengertian tersebut akan didapatkan pengertian minuman beralkohol adalah barang yang bersifat cair yang diminum yang dapat memabukkan atau menurunkan kesadaran bagi seseorang yang meminumnya. Untuk menghindari terjadinya kesalah penafsiran terhadap pengertian dari minuman beralkohol, maka pengertian minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan : “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”. Alkohol secara umum dapat diartikan sebagai senyawa kimiawi yang sifatnya dapat memabukkan. Senyawa kimiawi zat alkohol yang mengandung etanol atau etil alkohol adalah persenyawaan yang dalam
35 36
W.J.S Poerwadarminta, op.cit, h. 770 Ibid, h. 27
35
simbol kimianya disebut C2H5OH (etanol), yang bentuknya berupa cairan jernih, cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, serta melebur bersama air dan eter. Zat yang mengandung etanol tersebut dibuat melalui proses peragian dari berbagai macam karbohidrat. Minuman beralkohol berdasarkan pembuatannya, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : a. Minuman keras hasil fermentasi Fermentasi yang dalam bahasa Indonesia berarti peragian, yang memiliki arti yaitu suatu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dan CO2 (karbon dioksida) dengan bantuan ragi. Contoh minuman beralkohol yang berdasarkan proses peragian adalah beer dan juga wine. b. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan Proses detilasi dan penyulingan ini merupakan suatu proses pemanasan dan pendinginan kembali dari minuman tersebut, yang dimaksudkan untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Contoh minuman yang berasal dari proses destilasi atau penyulingan adalah sumbernya yang berasal dari biji-bijian dapat menjadi wiski/whiskies, yang sumbernya berasal dari buah-buahan contohnya brandy, yang sumbernya berasal dari air tebu seperti rum, dan lainnya
36
2.2.2 Jenis-Jenis Minuman Beralkohol Dalam lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang termasuk kategori minuman beralkohol golongan A yaitu: shandy, minuman ringan beralkohol, bir/ beer, larger, ale, bir hitam/stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem bali. Minuman beralkohol golongan B yaitu: Reduced alcohol wine, anggur/wine, minuman fermentasi pancar/sparkling wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine cocktail, anggur tonikum kinina/quinine tonic wine, meat wine atau beef wine, malt wine, fruit wine, sake/rice wine, vegetable wine, honey wine, tuak/toddy, anggur brem bali, minuman beralkohol beraroma, beras kencur dan anggur ginseng. Sedangkan minuman beralkohol golongan C yaitu: wine cocktail, brandy, fruit brandy, wiski/whiskies,rum, gin,vodka, arak, cognac,tequila dan aperitif. Pemerintah menggolongkan minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :
37
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima per seratus). b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus). c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).
