BAB II PENGATURAN HUKUM YANG BERKAITAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

BAB II PENGATURAN HUKUM YANG BERKAITAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol 1.

Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2 H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Alkohol dikenal dalam sejarah umat manusia sekitar 8.000 tahun. Hingga saat ini, alkohol dikonsumsi secara luas, utamanya alkohol dalam bentuk etil alkohol (etanol). Fungsi alkohol sama seperti obat- obat sedatif- hipnotik lainnya, alkohol dalam jumlah rendah sampai sedang dapat menghilangkan kecemasan dan membantu menimbulkan rasa tenang atau bahkan euforia. Akan tetapi, alkohol juga dikenal sebagai obat yang paling banyak disalahgunakan di dunia, suatu alasan yang tepat atas kerugian besar yang mesti ditanggung masyarakat dan dunia medis.37

37

Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)

Universitas Sumatera Utara

Terkait dengan etanol atau jenis alkohol yang biasa terkandung dalam minuman alkohol bisa diproduksi dari proses fermentasian. Mengingat Etanol adalah jenis alkohol yang bisa diciptakan secara alami, maka harus dibedakan antara alkohol sebagai senyawa kimia dan minuman beralkohol. Alkohol yang biasa digunakan dalam minuman keras adalah etanol (C2H5OH), sedangkan minuman beralkohol (alkoholic beverage) adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan nira, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. Menkes No. 86/ 1977). Secara lengkap dalam Wikipedia, mendefenisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. 38 Perlu dipahami bahwa minuman beralkohol dengan alkohol

adalah

dua

hal

yang

berbeda,

sehingga

terkesan

yang

dilarang/dikendalikan penggunaan adalah alkohol. Padahal tidak ada orang yang akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

38

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol diakses pada hari selasa, 20 oktober 2015


Alkohol merupakan komponen kimia yang terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan, jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat narcosis (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester, dan lain-lain. Disebabkan karena minuman beralkohol berstatus minuman memabukkan dan berimplikasi pada gangguan kesehatan, jiwa dan mental, maka penggunaannya perlu dikendalikan. Namun persoalan minuman beralkohol dan senyawa melindungi beberapa organ terhadap penyakit kardiovaskuler. Akan tetapi, sekitar 10% dari populasi umum di Amerika Serikat tidak mampu membatasi konsumsi etanol mereka, suatu kondisi yang dikenal penyalahgunaan alkohol. Individu-individu yang terus menerus meminum alkohol tanpa memperdulikan adanya konsekuensi yang merugikan secara medis dan sosial yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol mereka tersebut menderita alkoholisme, suatu gangguan kompleks yang tampaknya ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. Alkoholisme sulit untuk menentukan jumlah alkohol yang dikonsumsi tetapi dapat diketahui jika kebiasaan tersebut dalam beberapa cara mempengaruhi kehidupan seseorang secara bertolak belakang. Alkoholisme menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan fisiologik.39

39

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol


Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( C2H505 ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor, yang juga dikelompokkan lagi kedalam 3 golongan, yakni : a.

Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol

atau etanol (CH250H) .

Contoh : Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur brem bali b.

Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) Contoh : Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/

Sparkling

Wine/Champagne,

Carbonated

Wine,

Koktail

Anggur/Wine Cocktail, Anggut Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beaf Wine, Malt Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah

Pir/Perry,

Anggur

Beras/Sake/Rice

Wine,

Anggur

Sari

Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/Wine


Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng

c.

Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% ( lima puluh lima persen ) Contoh : Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brendy, Wisk/Whiskies, Rum, Gin, Benevea, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif .40

2.

Dampak Minuman Beralkohol Bagi Orang Yang Mengkonsumsinya Dampak atau efek samping yang di timbulkan bagi orang yang

mengkonsumsi minuman beralkohol di bagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jangka waktu dan kuantitas (jumlah pemakaian). 1.

Bahwa berdasarkan jangka waktu pemakaian terdapat juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut ini :

a)

Dalam jangka pendek : Mulut akan terasa kering, Pupil mata membesar, Jantung berdegup lebih

kencang, Timbul rasa mual, Pada awal nya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar), Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal, Segala perasaan malu akan menjadi hilang,

40

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol


Kepala terasa kosong, rileks dan “asyik/fly”, Dalam waktu 4 sampai 6 jam setelah itu kita akan merasa sangat lebih tertekan. b) Dalam Jangka Panjang 1) Kerusakan hati Kerusakan organis yang disebabkan oleh penggunaan alkohol secara terus menerus seringkali bersifar fatal. Organ tubuh yang paling sering mengalami perubahan struktural akibat alkohol adalah hati.Secara normal, hati memiliki kemampuan untuk menahan zat aktif dalam bagian selularnya.Dalam kasus keracunan berbagai senyawa beracun, kami menganalisis seolah-olah hati merupakan sentral dari benda-benda asing. Hal ini sama halnya dengan alkohol. Hati seorang pecandu alkohol tidak pernah terbebas dari pengaruh alkohol dan seringkali dipenuhi olehnya.Stuktur kapsular atau selaput yang kecil dari hati terkena dampak dari alkohol sehingga mencegah dialisis dan sekresi yang seharusnya. Hati menjadi besar karena dilatasi pembuluh pembuluhnya, tambahan zat cair dan penebalan jaringan. Hal ini diikuti dengan kontraksi selaput dan penyusutan bagian-bagian selular dari keseluruhan organ.Kemudian bagian bawah pecandu alkohol menjadi dropsikal dikarenakan gangguan pada pembuluh darah yang membawa arus balik darah. Struktur hati dipenuhi sel-sel lemak dan mengalami apa yang secara teknis ditunjuk sebagai lemak hati. 2)

Kerusakan ginjal Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan.Pembuluh

darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi.Struktur-struktur yang kecil di dalam ginjal pergi melalui modifikasi lemak.Albumin dari darah


mudah melewati selaput mereka.Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan kekuatannya seperti seolah-olah tubuh kehabisan darah secara bertahap. 3) Kemampatan paru-paru Alkohol menenangkan pembuluh darah paru-paru dengan mudah karena mereka yang paling terkena fluktuasi panas dan dingin.Ketika mengalami efek dari variasi suhu atmosfer yang cepat berubah, mereka menjadi mudah sesak.Selama musim dingin yang parah, kemampatan paru-paru yang fatal dengan mudah mempengaruhi seorang pecandu alkohol. 4) Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung.Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur.Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. Struktur lapisan pembuluh darah besar dari jantung juga mengalami perubahan struktur yang sama sehingga pembuluhnya kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk menyuplai jantung dengan kemunduran dari proses menggelembung-nya, setelah jantung lewat denyutannya, telah mengisinya dengan darah. Sekali lagi, struktur otot jantung gagal karena perubahan degeneratif dalam jaringannya. Unsur-unsur dari serat otot diganti oleh sel lemak atau jika tidak jadi diganti, merupakan diri mereka sendiri yang ditransfer ke dalam tekstur otot yang telah dimodifikasi sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis. Mereka yang menderita kerusakan organis dari organ pusat dan organ pengaturan sirkulasi darah menyadarinya secara diam-diam, hal tersebut sulit terlihat sampai pada


kerusakan yang lebih parah. Mereka menyadari kegagalan pusat kekuatan dari penyebab-penyebab ringan seperti kelelahan, kesulitan istirahat yang cukup dan dapat terlalu lama tidak menyentuh makanan. Mereka merasakan apa yang mereka sebut dengan istilah "tenggelam",

namun mereka tahu bahwa anggur atau

stimulan jenis lain akan meredakan sensasi tersebut dengan cepat. Jadi mereka berusaha menghilangkan hal tersebut sampai akhirnya mereka menemukan bahwa cara tersebut telah gagal. Jantung yang setia, telah bekerja terlalu keras dan menjadi payah sehingga tidak dapat bekerja lagi.Jantung tersebut telah habis masanya dan pengatur aliran darah telah rusak.Arus balik bisa membanjiri jaringan secara bertahap membendung jalannya atau berhenti sepenuhnya di pusat hanya dengan kejutan ringan atau dengan gerakan berlebihan. 2.

Berdasarkan kuantitas pemakaian terdapat juga terbagi 2 (dua) yaitu sebagai berikut ini:

a)

Dalam jumlah yang kecil : 1) Menimbulkan rasa rileks 2) Cepat timbul rasa senang, rasa sedih dan kemarahan

b) Bahwa jika dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek merasa lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan ) muncul akibat fungsi fisik motorik yaitu : cara berbicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, Sempoyongan, Inkoordinasi motorik,t idak sadarkan diri, kemampuan mental mengalami


hambatan, gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

2.

Gangguan Bagi wanita Minuman beralkohol selama ini memang identik dengan minuman pria

tapi saat ini semakin banyak kaum wanita yang mulai keranjingan menenggak alkohol. Padahal, dalam konsumsi berlebih minuman beralkohol lebih berdampak buruk untuk kaum hawa. Kenyataan penelitian menyebutkan bahwa kaum wanita ternyata lebih cepat mabuk, para dokter mengingatkan bahwa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alkohol lebih cepat muncul pada wanita. Otak perempuan alkoholik dapat mengalami kerusakan, terutama pada fungsi syaraf kognitifnya.Namun bukan berarti pria alkoholik terbebas dari masalah. Perempuan alkoholik memiliki hasil tes yang buruk dalam hal memori visual, fleksibilitas kemampuan kognitif, penyelesaian masalah dan perencanaan. Selain merusak syaraf otak, alkohol juga merusak bagian liver. Lagi-lagi dampak kerusakannya lebih cepat terjadi pada perempuan dibanding pria. Komposisi air dalam tubuh wanita lebih sedikit dibanding pria.Pada tubuh pria terdapat 65 persen air, sedangkan wanita hanya 55 persen sehingga wanita lebih mudah mabuk. Alkohol diserap ke dalam darah kemudian dibawa oleh air ke dalam sel. Nah karena air dalam tubuh wanita lebih sedikit, maka konsenstrasi alkohol dalam darah lebih tinggi meski mereka minum dalam jumlah yang sama dengan pria. Walaupun organ hati kaum wanita tidak sensitif pada alkohol, namun konsentrasi alkohol dalam tubuh wanita yang tinggi itu akan membuat liver wanita lebih cepat


rusak dibanding pria. Dampak alkohol pada metabolisme wanita berbeda dengan pria. Selain itu, tubuh pria lebih banyak memiliki kandungan air sehingga dapat mengurangi dampak alkohol. Alasan lain yang dikemukakan adalah enzim yang mengubah alkohol menjadi materi inaktif lebih sedikit pada perempuan. Jika wanita dan pria yang berat badannya sama diberikan alkohol dalam jumlah yang sama, kadar alkohol dalam darah wanita tiga kali lebih tinggi. Selain itu, penyalahgunaan alkohol juga dapat menyebabkan kekurangan gizi dan menurunkan ketahanan terhadap penyakit, sekaligus memberikan dampak yang buruk pada penampilan Anda. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti, tetapi pantang minum alkohol mungkin menjadi salah satu cara seorang wanita dapat tetap sehat dan tampak lebih muda lagi. Konsumsi minuman beralkohol bagi wanita yang sedang hamil akan merusak sang jabang bayi. Konsumsi itu akan berdampak pada kemampuan kognitif anak dikemudian hari. Selain masalah koginitif anak yang lahir dari seorang ibu yang mengkonsumsi minuman beralkohol saat hamil juga akan mengalami masalah dengan rendahnya perhatian dan reaksi.

3.

Dampak Psikologis Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan

gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. a.

Gangguan Daya Ingat.


Gangguan ingatan biasanya merupakan ciri yang awal don menonjol pada demensia, khususnya pada demensia yang mengenai korteks, seperti demensia tipe Alzheimer. Pada awal perjalanan demensia, gangguan daya ingat adalah ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi. b.

Orientasi Karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu

dan tempat, orientasi dapat terganggu secara progresif selama perialanan penyaki Demensia. Sebagai contohnya, pasien dengan Demensia mungkin lupa bagaimana kembali ke ruangannya setelah pergi ke kamar mandi. tetapi, tidak masalah bagaimana beratnya disorientasi, pasien tidak menunjukkan gangguan pada tingkat kesadaran. c.

Gangguan Bahasa Proses demensia yang mengenai korteks, terutama demensia tipe

Alzheimer dan demensia vaskular, dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samarsamar, stereotipik tidak tepat, atau berputar-putar. d.

Perubahan Kepribadian Perubahan kepribadian merupakan gambaran yang paling mengganggu

bagi keluarga pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai waham paranoid. Gangguan frontal dan temporal kemungkinan mengalami perubahan keperibadian yang jelas, mudah marah dan meledak – ledak. e.

Psikosis


Diperkirakan 20 -30% pasien demensia tipe Alzheimer, memiliki halusinasi, dan 30 – 40 % memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematik.

4.

Dampak Terhadap Orangtua dan Keluarga a) Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. b) Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga. c) Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak. d) Memicu proses penelantaran keluarga. e) Memicu kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) dan memicu perceraian.

5.

Dampak Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara) a. Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Orang mabuk cenderungnya memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bisa memicu keributan. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan masal terjadi


karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol. b. Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bakhan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. c. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegeakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol) d. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakt. e. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa. f. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.41

B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Di Minimarket Menurut Hukum Administrasi Negara

Minimarket dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam pengertian “toko modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam

41

Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol


Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaanya disini biasa nya minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir poin of sale untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang. Minimarket umumnya berlokasi dijalan yang ramai, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) atau stasiun kereta api. Minimarket sering ditemukan dilokasi perumahan padat di perkotaan. Contoh minimarket di Indonesia adalah indomaret, alfamart, dan toko 7-eleven lainnya.42 W.F.Prins membagi keputusan/ketetapan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara kedalam 8 bagian, yaitu : a. keputusan sebagai tindakan pemerintah b. keputusan sebagai tindakan hukum c. keputusan sebagai tindakan hukum pemerintah 42

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol diakses pada hari selasa, 20 oktober 2015


d. keputusan sebagai tindakan hukum publik e. keputusan sebagai tindakan sepihak f. keputusan negatif g. keputusan deklatoir dan keputusan konstituif h. keputusan sepintas lalu dan keputusan tetap Dilihat dari sifat nya, maka keputusan itu dibedakan lagi menjadi dispensasi, izin perizinan (verguuning), lisensi (bedrijverguuning), dan konsensi. Dimana Dispensasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah yang menetapkan suatu peraturan hukum tidak berlaku untuk suatu hal tertentu berdasarkan hal-hal yang khusus untuk peristiwa itu. Sifat dispensasi adalah relaxtion logis ata relaxtion of law. Kranenburg vegting menyatakan bahwa dispensasi merupakan suatu koreksi terhadap perundang-undangan. Undang-undang sebagai peraturan bersifat umum, namun dalam keadaan-keadaan yang istimewa dapat mempunyai akibat yang berbeda dengan apa yang dituju dan diharapkan, setidaknya yang tidak dikehendaki dari Peraturan Perundang-undangan.43 Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. 44 Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi repatoir (repatoire sancties) dan sanksi punitif ( punitive sancties). Sanksi repatoir diartikan sanski yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan 43 44

M, Makhfudz, Op. Cit, Halaman 26-29 Ridwan HR, Op. Cit, Halaman 244


pada situasi yang sesuai dengan hukum (legale situatie), dengan kata lain, mengembalikan pada konidisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (straffen) pada seseorang. Disamping dua jenis sanksi ini, ada sanksi lain yang oleh Ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (regresseve sancties), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan.45 Ada 4 macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu : 1) Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang) 2) penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) 3) pengenaan denda administratif 4) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)46 Dari keempat sanksi tersebut ketentuan larangan perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan sanksi hukum administrasi yang kedua yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, dalam hal ini masalah izin. Ketetapan yang menguntungkan artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bilamana ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberi beban (belastende beschikking), yaitu ketetapan yang meletakkan 45

Ibid, Halaman 246-247 Philippus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, ( Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001), Halaman 245 46


kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk mengajukan keringanan. Salah satu sanksi hukum administrasi negara adalah pencabutan atau penarikan ketetapan tata usaha negara (KTUN)

yang menguntungkan.

Pencabutan itu dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau mnyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran Undang-Undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar, pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis , hal ini karena didalam hukum administrasi negara terdapat asas her vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa, yaitu bahwa pada asasnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, oleh karena itu KTUN yang sudah dikeluarkan itu pada


dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh Hakim di pengadilan.47 Dismping itu, dapat pula pencabutan ketetapan itu dilakukan karena kesalahan dari pihak pembuat ketetapan, artinya ketetapan yang dikeluarkan itu ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya, maka dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan hukum admnistrasi, baik tertulis maupun berupa asasasas hukum. Dalam penarikan suatu ketetapan (beschikking) yang telah dibagi harus diperhatikan asas-asas berikut ini : 1) Suatu ketetapan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan, senantiasa dapat ditiadakan ab ovo (dari permulaan tidak ada). 2) suatu ketetapan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, jadi suatu ketetapan yang belum menjadi suatu perbuatan yang sungguhsungguh dalam pergaulan hukum, dapat ditiadakan ab ovo (dari permulaan tidak ada). 3) suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya dan yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat tertentu, dapat ditarik kembali pada waktu yang dikenai tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu. 4) suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu sudah lewat, bilamana oleh karena menarik kembali keputusan tersebut, suatu keadaan yang layak dibawah 47

Ridwan HR, Op. Cit, Halaman 254-255


kekuasaan ketetapan yang bermanfaat itu (setelah adanya menarik kembali tersebut) menjadi keadaan yang tidak layak. 5) oleh karena suatu ketetapan yang tidak benar, diadakan suatu keadaan yang tidak layak. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, bilamana menarik kembali ketetapan yang bersangkutan membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat lebih besar dari pada kerugian yang oleh negara derita karena keadaan yang tidak layak tersebut. 6) menarik kembali atau mengubah suatu ketetapan, harus diadakan menurut acara (formalitas) yang sama sebagai yang ditentukan bagi membuat ketetapan itu (asas contrarius actus).48

C. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan pada pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tata urutan peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum sebagai berikut :  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Undang-Undang  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  Peraturan Pemerintah  Keputusan Presiden49

48

Ibid, Halaman 256-257


 Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : - Peraturan Menteri - Instruksi Menteri - Dan lain-lainnya.50 Menyebut tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundangan seperti di atas tidak boleh semau sendiri, tetapi harus dengan tata urutan yang benar. Tata urutan tersebut menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (dibawahnya). Tingkat-tingkat tersebut di dalam setiap tata hukum yang mengkehendaki tertib hukum yang baik, teorinya mempunyai konsekuensi hukum pula, yaitu bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi hal ini akan merupakan masalah pembicaraan sendiri yang cukup luas.51

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

49

Luffi Effendi, Pokok Pokok Hukum Adminstrasi, ( Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2004), Hal 34 50 Lihat pada Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Bab II Tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 51 Joeniarto, Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Di Indonesia, ( Yogyakarta : Liberty, 1974)


Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. 52 Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal maka ketentuan mengenai Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt) merupakan bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal. Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut juga mengatur mengenai Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor), Perdagangan Eceran minuman

keras/

beralkohol,

Perdagangan

eceran

kaki

lima

minuman

keras/beralkohol dipersyaratkan juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usah Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) dan mempunyai jaringan distribusi dan tempat yang khusus. 53

2.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ketentuan mengenai minuman beralkohol, diatur dalam Pasal 160 yang

menyebutkan bahwa:

52

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masingmasing akan diatur dengan Peraturan Presiden 53 lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka


a. Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan. b. Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar. 54 Pengaturan lain yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai setiap

orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. 55 Terkait dengan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin

54

Pasal 160 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan. 55


edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 97 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri dan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan tersebut ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan asal usul bahan Pangan tertentu.56 Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Selanjutnya terkait dengan iklan, dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun. Minuman beralkohol tersebut adalah minuman berkadar etanol (C2H5OH) lebih dari atau sama dengan 1% (satu perseratus). Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

Nomor

HK

03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dalam

56

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan


Lampiran 3 mengatur antara lain bahwa Label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan: 1. ”MINUMAN BERALKOHOL” dan nama jenis sesuai kategori pangan. 2. ”DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM” 3. ”Mengandung Alkohol + … % v/v” Nama jenis sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut : ”MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN ....” . Tulisan sebagaimana tersebut dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen. Untuk Pangan Olahan yang Mengandung Alkohol ditentukan bahwa: 1. Pangan yang mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar pada label. 2. Kadar alkohol dicantumkan dalam bentuk persentase. Contoh : ”mengandung alkohol + ... %”.

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, disebutkan bahwa

cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang antara lain terdiri dari: a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; dan


b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etilalkohol. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran”. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: (a) pengusaha pabrik; (b) pengusaha tempat penyimpanan; (c) importir barang kena cukai; (d) penyalur; atau (e) pengusaha tempat penjualan eceran,wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA). Dalam Pasal 50 mengatur bahwa bagi setiap orang yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5


(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

5.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Keputusan Presiden dikeluarkan oleh presiden. Berbeda dengan peraturan

pemerintah yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum, Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig). 57 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah bentukbentuk peraturan yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak demikian halnya dengan Keputusan Presiden sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara no. XX/MPRS/1966. Keputusan Presiden ini dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/ Majelis Permusywaratan Rakyat dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah.58 Dasar pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu : a. bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia

57

Lutfi Effendi, Op. Cit, Halaman 48 Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia, (Jakarta : Sastra Udaya, 1983), Halaman 49 58


b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya; Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut: a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen). Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang

diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan

sebagai barang dalam pengawasan. Dimana mengenai ketentuan pengedaran dan


penjualan dalam Keputusan Presiden ini menetapkan larangan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol untuk golongan B dan golongan C di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tempat tertentu yang dimaksud adalah dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya oleh Menteri Perdagangan menetapkan mengenai ketentuan impor, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol dan jenis atau produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri. Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tidak ada menyebutkan mengenai larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A secara spesifik dalam sehingga dapat diartikan minuman beralkohol golongan A lebih bebas diperjualbelikan .

6.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM 2012 Tanggal 18 juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan


hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, keterlibatan dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sehingga ditetapkan Peraturan Presiden ini. Peraturan presiden ini membedakan pengertian minuman beralkohol dengan minuman beralkohol tradisional, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktuwaktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Dimana pengelompokan nya masih sama dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu Golongan A, golongan B dan golongan C, dimana dalam Peraturan Presiden ini keseluruhan golongan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan terhadap pengadaan, perderan dan penjualannya. Dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di : (a)

hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan;

(b)

toko bebas bea; dan (c) tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


dimana tempat-tempat tersebut tidak berdekatan dengan peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Selain itu dalam Peraturan Presiden ini menambahkan satu ketentuan mengenai tempat penjualan minuman beralkohol untuk golongan A selain tempat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dapat di jual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Hal ini lah yang membuat minimarket yang juga merupakan toko pengecer dapat bebas menjual minuman beralkohol.

7.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015, ketentuan

penjualan minuman beralkohol didasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil akohol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (c2h2OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus)


b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima pulih lima per seratus). Mengenai penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini bahwa penjualan minuman beralkohol untuk di minum langsung di tempat hanya dapat di jual di : a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan ; dan b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang diterapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus ibukta Jakarta. Selain itu minuman beralkohol juga diberi izin di jual di toko pengecer, berupa : a. minimarket; b. supermarket, hypermarket ; atau c. toko pengecer lainnya. Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih dengan menunjukkan kartu


identitas kepada petugas/pramuniaga. Selain itu pengecer minuman beralkohol memiliki kewajiban daintaranya adalah pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain, pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan dan pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan : a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur daerah khusus ibukota Jakarta untuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing. Akan tetapi setelah masih setahun Peraturan tersebut diberlakukan, Menteri pada saat itu Rachmat Gobel melakukan revisi, yanng melahirkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015. Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 adalah : a. untuk melindungi moral dan budaya masyrakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-


DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kedua

Atas

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

20/M-

DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dimana dalam Peraturan ini terdapat perubahan mengenai tempat tempat yang diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A dan tempattempat yang tidak diberikan izin, supermarket dan hypermarket masih diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A, sedangkan minimarket dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak dapat menjual minuman beralkohol golongan A dan diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah menarik produk minuman beralkohol golongan A dari peredaran semenjak peraturan ini diundangkan yaitu pada tanggal 16 Januari 2015.

8.

Peraturan Walikota Medan Nomor

12 Tahun 2011 Tentang

Pelaksanaan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pelaksanaan Peraturan Daerah Medan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diserahkan kepada Kepala Dinas Dan Perdagangan Kota Medan, dimana tata cara memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan


Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998, yaitu dengan mengajukan surat permohonan dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut : a) Mengisi Surat permohonan b) Melamiprkan foto copy KTP c) Melampirkan pas photo berukuran 3 x 4 cm 2 lembar d) Melampirkan photocopy pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terkahir e) Melampirkan surat keterangan lurah setempat diketahui Camat f)

Melampirkan surat-surat izin lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha

Dimana penandatanganan izin tempat penjualan minuman beralkohol didelegasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan atas nama Walikota Medan. Atas penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan diberi kewenangan untuk mengutip retribusi yang disetorkan ke Pemerintah Kota Medan dimana pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal ditetapkan. Lokasi usaha yang dapat diberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Medan adalah khusus pada : a) Hotel berbintang 3 (tiga) sampai dengan hotel berbintang 5 (lima) b) Bar, Discotique, Pub dan Club Malam


Sedangkan Lokasi yang dilarang, yaitu : a) Dilarang berjualan minuman beralkohol diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 b) Dilarang memberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol pada lokasi sebagaiaman dimaksud dalam pasal 6 yang jarak lokasi usulannya kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah ibadah, rumah sakit dan kantor pemerintah.59

9.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam kitab undang-undang hukum pidana mengatur mengenai masalah

penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal , yaitu : a. Pasal 300 KUHP yang menyebutkan bahwa: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun; c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

59

Isi Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Peraturan walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011


(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. b.

Pasal 492 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu

lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”. c.

Pasal 536 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam

dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. 3. Pasal 537 yang menyebutkan bahwa: Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.


BAB II PENGATURAN HUKUM YANG BERKAITAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

Recommend Documents