BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSUMEN DAN PT. PARADISE BALI TOUR AND TRAVEL SEBAGAI PELAKU USAHA 2.1
Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha
2.1.1 Pengertian Konsumen Setiap konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pemenuhan yang maksimal. Jumlah dan keanekaragaman barang yang dapat dipenuhi bergantung
pada
besar
pendapatan/penghasilan.
Tingkat
kemakmuran
dan
kesejahteraan seseorang atau masyarakat bergantung pada tingkat konsumsi yang digunakan. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda consumptie, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Sedangkan menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 2 dirumuskan bahwa, ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Istilah dari konsumen adalah “pembeli”, istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada 26
27
pembeli. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria ini, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Oleh karena itu, disimpulkan terdapat 3 pengertian konsumen yakni : a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan. Melihat pasa sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik Negara). c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan.1 Jadi yang dimaksud di dalam UUPK sebagai konsumen adalah konsumen akhir. Karena konsumen akhir memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual
1
Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, hal. 69.
28
kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Biro perjalanan wisata atau travel tidak mengenal kata konsumen, kata konsumen dalam biro perjalanan digantikan dengan istilah client, costumer, penumpang (passenger), hotel guest dan peserta tour. Tetapi secara umum di Bali biro perjalanan wisata mengenal konsumennya dengan sebutan wisatawan. Pengertian wisatawan secara umum adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata dengan lama tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Tetapi orang yang dalam perjalanannya melalui sebuah negara tanpa berhenti di negara tersebut, meskipun di negara tersebut lebih dari 24 jam tidak bisa disebut dengan wiatawan. Dengan pengertian tersebut maka biro perjalanan wisata berkewajiban untuk membela, melindungi, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawannya (client) yang telah melakukan transaksi dengan biro perjalanan wisata yang bersangkutan. a. Hak dan Kewajiban Konsumen Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. Sampai saat ini diakui adanya hak-hak konsumen secara universal pula harus dilindungi, dan dihormati yaitu: 1. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. 2. Hak untuk mendapat informasi.
29
3. Hak untuk memilih. 4. Hak untuk didengar. 5. Hak atas lingkungan hidup.2 Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen. Bagaimana hak-hak tersebut dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlidungan dirumuskan dalam hak konsumen menurut Pasal 4 UndangUndang No. 8 Tahun 1999. Hak-hak konsumen tersebut adalah : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
2
Erman Rajagukguk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hal. 39.
30
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Membahas masalah hak maka tidak akan terasa lengkap tanpa membahas masalah kewajiban. Hal ini karena disetiap hak seseorang selalu berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Sebaliknya, disetiap kewajiban seseorang selalu berkaitan dengan hak orang lain. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. Jadi ketika konsumen ingin menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha maka sebaiknya konsumen memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu. Adapun kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu : a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha dirumuskan menurut pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
31
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Kemudian di dalam penjelasan, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainlain. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian pelaku usaha menurut UUPK sangat luas, yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara). Berdasarkan penjelasan tersebut, Biro Perjalanan Wisata dapat dinyatakan sebagai produsen dan wisatawan dapat dinyatakan sebagai konsumen, yang tentunya menunjukkan adanya hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut. a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam dunia perdagangan pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen dan pemerintah, karena tanpa melindungi hakhaknya maka akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, hak pelaku usaha antara lain: a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
32
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dipihak lain, pelaku usaha juga dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap konsumen. Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
33
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. 2.2
Pengertian Biro Perjalanan Wisata Industri Pariwisata merupakan suatu industri yang memiliki pengaturan yang
cukup kompleks, karena mencakup pengaturan perjalanan wisatawan dari tempat asalnya menuju tempat wisata yang diinginkannya, hingga kembali lagi ke tempat asalnya. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai bidang jasa pariwisata yang terlibat, seperti misalnya penginapan, restoran, transportasi, bahkan pemandu wisata, apabila diperlukan. Biro perjalanan wisata merupakan elemen yang penting dalam kegiatan pelayanan terhadap wisatawan. Sebagian besar wisatawan yang melakukan kegiatan wisata menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Peranan biro perjalanan adalah sebagai salah satu jembatan bagi para wisatawan untuk menikmati obyek wisata pada suatu daerah tujuan wisata. Hal ini ditegaskan oleh McIntosh dan Goeldner bahwa biro perjalanan wisata berperan sebagai jembatan yang sangat penting antara penyedia jasa utama produk wisata, seperti halnya terhadap jasa angkutan dengan para konsumennya.3 Biro perjalanan wisata merupakan jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri maupun ke luar negeri termasuk di
3
Robert W. McIntosh dan Charles R. Goeldner, 1995, Tourism, John Wiley and Sons, New York, hal. 67.
34
dalamnya jasa pengurusan dokumen perjalanan seperti tiket, paspor visa atau dokumen lain yang diperlukan. Produk pokok dari biro perjalanan wisata adalah transportasi, akomodasi, dan paket perjalanan (package tour), serta yang lebih pokok lagi adalah menjual tiket pesawat. Dari hasil penjualan jasa-jasa tersebut, biro perjalanan wisata memperoleh keuntungan berupa komisi-komisi yang diperoleh dari mitra kerja yang ikut bekerjasa. Secara umum pengertian biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan. Menurut Oka A. Yuti, yang dimaksud dengan biro perjalanan (travel) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan cara menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada para pelanggannya.4 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa kegiatan usaha yang diutamakan oleh suatu biro perjalanan wisata adalah perencanaan perjalanan wisata (tours) yang dikombinasikan dengan penawaran-penawaran jasa usaha pariwisata lainnya, dan dikemas dalam suatu paket wisata yang dijual langsung kepada wisatawan ataupun disalurkan melalui travel agent. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (7) dirumuskan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Biro perjalanan wisata merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata. Sedangkan menurut Nyoman S. 4
Oka A. Yuti, 2011, Tour and Travel Management, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 28.
35
Pendit, yang dimaksudkan dengan biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan (dalam bahasa asingnya trip atau travel) bagi orang-orang atau seseorang
yang merencanakan untuk
mengadakannya.5 Cooper berpendapat bahwa biro perjalanan wisata sebagai intermediary (sebagai penghubung) karena fungsinya untuk mempertemukan pembeli dan penjual secara bersama, juga untuk menciptakan pasar yang sebelumnya tidak ada, serta untuk membuat kegiatan yang telah ada menjadi lebih aktif dan efisien, dan juga untuk memperluas pemasaran itu sendiri.6 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Biro Perjalanan Wisata adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pariwisata, dan memiliki kegiatan usaha utama berupa perencanaan dan penyelenggaraan paket wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Apabila paket wisata
tersebut sudah laku terjual, maka Biro Perjalanan Wisata wajib untuk
melaksanakan tour tersebut kepada wisatawan, sesuai dengan tour itinerary yang telah disepakati. Sebuah biro perjalanan wisata dalam melaksanakan aktifitasnya haruslah memiliki ijin usaha yang disebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata dirumuskan bahwa, “Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumentasi
5 6
Nyoman S. Pendit, 1990, Ilmu Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 21. Christopher P. Cooper, 1993, Tourism : Principles and Practice, Pitman, New York, hal. 20.
36
resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.” Setelah mengetahui definisi dari biro perjalanan wisata, ada beberapa aktifitas usaha yang bisa dilakukan melalui biro perjalanan wisata ini, antara lain adalah: 1. Biro perjalanan wisata dapat membuat suatu paket perjalanan wisata. Setelah itu biro perjalanan wisata juga berhak untuk menjual dan menyelenggarakan paket wisata tersebut. 2. Biro perjalanan wisata juga menyediakan transportasi bagi orang atau kelompok orang yang memakai paket wisata dari biro perjalanan tersebut. 3. Biro perjalanan wisata juga berhak melayani pemesanan dari orang atau kelompok orang tentang penginapan, rumah makan,ataupun sarana wisata lain yang dibutuhkan. 4. Biro perjalanan wisata juga berhak untuk menyelenggarakan pemanduan terhadap suatu perjalanan wisata, termasuk didalamnya mengurus surat-surat dari suatu perjalanan wisata. 5. Hal terakhir dan yang paling penting dari kegiatan yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata adalah memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap orang atau kelompok orang yang menggunakan jasa dari biro perjalanan wisata tersebut. Dalam menyelenggarakan sebuah paket perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata harus berkoordinasi dengan beberapa pihak agar program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :
37
1. Airlines/maskapai penerbangan. 2. Penginapan/Hotel. 3. Penyedia Jasa transportasi darat. 4. Rumah makan ataupun restoran. 5. Pemandu Wisata/Guide. 6. Perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi yang mengurus dokumen perjalanan. 7. Penyedia barang oleh-oleh atau cinderamata/Art shop. 2.3
Deskripsi PT. Paradise Bali Tour and Travel Dewasa ini usaha dalam industri pariwisata tidak dipungkiri memiliki prospek
yang baik di masa mendatang. Salah satu usaha dalam industri pariwisata yang berkembang pesat adalah jasa biro perjalanan wisata. Banyaknya wisatawan yang ingin mengunjungi daerah wisata, menimbulkan kebutuhan akan suatu tempat yang dapat melayani dan mengatur perjalanan wisata mereka. Hal ini membuka peluang kepada para pengusaha untuk mendirikan biro perjalanan wisata yang dapat mengelola perjalanan para wisatawan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak I Gusti Alit Oka, selaku President Director pada PT. Paradise Bali Tour and Travel, pada wawancara yang dilakukan tanggal 24 Agustus 2015 menjelaskan bahwa biro perjalanan wisata PT. Paradise Bali Tour and Travel ini didirikan pada tanggal 9 Mei 1989. Adapun akta pendirian yaitu Akta Notaris No. 10 yang dilegalisir oleh Ketut Rames Iswara. Dalam menjalankan usahanya di bidang pariwisata, PT. Paradise Bali Tour and Travel telah
38
mendapat ijin biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 48/T/PARPOSTEL/1999. Modal kerja pada saat pendiriannya berjumlah US$ 250.000. (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), terbagi atas 50 (lima puluh) lembar saham masing-masing sebesar US$ 5000 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Semua modal dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri kedalam kas perusahaan. Dengan adanya dasar hukum pendirian perseroan diatas, maka PT. Paradise Bali Tour and Travel mempunyai hak melakukan kegiatan usahanya untuk melayani konsumen dan konsumen berhak mendapat pelayanan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dapat juga menuntut haknya apabila tidak terpenuhi melalui jalur hukum. Bidang usaha yang digeluti oleh PT. Paradise Bali Tour and Travel sebagian besar adalah berupa jasa pelayanan yaitu memberikan pelayanan kepada wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Dalam perkembangannya opersional perusahaan ini meliputi : 1. Membuat, menjual, dan menyelenggarakan paket wisata. 2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan atau kelompok orang yang diurusnya. 3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran, tiket pertunjukan seni budaya, dan sarana wisata lainnya. 4. Mengurus dokumen perjalanan. 5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata.
39
6. Melayani penyelenggaraan konvensi. Meningkatnya jumlah biro perjalanan wisata membuat persaingan antar biro semakin ketat. Hal ini perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang baik agar calon konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran merupakan aspek yang sangat penting dalam mempromosikan produk yang dijual atau dimiliki sebuah biro perjalanan wisata. Pada jaman sekarang yang serba cepat dan praktis, kemudahan dalam proses pemesanan paket wisata merupakan salah satu strategi pemasaran yang baik. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak I Gusti Alit Oka, beliau menjelaskan bahwa mekanisme pemesanan paket tour pada PT. Paradise Bali Tour and Travel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Pertama adalah dengan pemesanan secara langsung yaitu konsumen yang bersangkutan datang langsung ke kantor PT. Paradise Bali Tour and Travel yang beralamat di Jalan Raya Tuban No. 99 X, Kuta untuk memesan paket tour dan melakukan proses booking paket perjalanan wisata. Proses pembayaran dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan antara konsumen dengan pihak travel, yang dituangkan dalam surat perjanjian (final confirmation). Isi perjanjian tersebut adalah menyangkut ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pihak travel. 2. Kedua adalah melalui telefon yaitu konsumen yang bersangkutan melakukan booking paket tour dengan cara menghubungi ke kantor PT. Paradise Bali Tour and Travel dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank milik PT. Paradise Bali Tour and Travel setelah tecapai kesepakatan antara
40
pihak travel dengan konsumen secara lisan. Surat perjanjian (final confirmation) akan dikirimkan kepada konsumen melalui fax atau e-mail setelah melakukan proses pembayaran. 3. Bagi wisatawan dari luar negeri (khususnya wisatawan yang berasal dari Jepang), dapat memesan tiket melalui travel agent yang telah bekerjasama dengan PT. Paradise Bali Tour and Travel. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank milik PT. Paradise Bali Tour and Travel, setelah sebelumnya terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pihak travel agent yang bersangkutan dalam bentuk perjanjian secara lisan. Surat perjanjian (final confirmation) akan dikirimkan kepada pihak travel agent yang bersangkutan melalui fax atau e-mail untuk kemudian diteruskan kepada konsumen yang telah melakukan pembayaran, setelah pihak travel agent tersebut melakukan proses pembayaran pada PT. Paradise Bali Tour and Travel. Struktur organisasi merupakan hal penting yang harus dimiliki perusahaan agar semua kegiatan operasional perushaan berjalan dengan baik dan teratur. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatankegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada PT. Paradise Bali Tour and Travel struktur organisasi berfungsi sebagai pembagi tata kerja antara manager dengan pegawai dibawahnya, dan sebagai gambaran adanya tugas serta tanggungjawab yang berbeda pada setiap bagian sesuai
41
dengan jenjang jabatan dalam kegiatan operasional perushaan. Berikut adalah skema dari struktur organisasi PT. Paradise Bali Tour and Travel :
