BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teoritis 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenarbenarnya. Banyak defenisi yang dapat digunakan untuk mendefenisikan sumber daya manusia. Menurut Susilo (2002:3) ”sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. ”Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan”, sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan Jackson,2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003:15). ”Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik
Universitas Sumatera Utara
dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Disebabkan perubahan kependudukan
tenaga
kerja,
manajemen
sumber
daya
manusia
harus
memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang bervariasi. Ditambahkan, praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka ”sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2002:29). Begitu juga dengan pemerintahan, apabila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Bagi perekonomian negara, kejayaan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis (Kuratko dan Hodgets, 1998:87). 2. Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolaan orang didalam organisasi secara optimal agar kinerja organisasi pun seperti yang diharapkan. Asumsi yang lahir dari manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karsa. Semua potensi ini mempengaruhi upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Bagaimana bagusnya rumusan tujuan dan rencana organisasi, maka akan sia – sia jika unsur sumber daya manusia tidak dikelola secara profesional. Ada beberapa definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia. Menurut Stoner (2002:20) “Manajemen
Universitas Sumatera Utara
Sumber Daya Manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”. Menurut Handoko (2000:47): Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Menurut Mathis dan Jackson (2002:4) “manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Dari pengertian – pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap kinerja organisasi. Proses manajemen yang akan dibahas dalam hal ini, menekankan pada: a. Perencanaan Sumber Daya Manusia Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses dimana manajer menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat, dan pada saat yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas –
Universitas Sumatera Utara
tugas yang akan menolong organisasi tersebut mencapai sasaran secara keseluruhan secara efektif dan efisien. Dalam pengertian praktis, bahwa semua manajer harus memastikan bahwa semua pekerjaan dalam area tanggung jawab mereka selalu diisi dengan orang – orang yang berkemampuan yang dapat melakukannya secara tepat. Menurut Dessler ( 1997 ) mendefinisikan perencanaan pekerjaan sebagai proses memformulasi rencana – rencana untuk mengisi lowongan masa depan berdasarkan pada suatu analisis dari posisi yang diharapkan yang dapat diisi oleh calon yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi. Agar pemenuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat tercapai, maka proses perencanaan harus diarahkan pada tujuan utama dari perencanaan itu sendiri. Ada tiga macam tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan SDM, yaitu : 1) menjamin adanya jumlah dan kualitas SDM sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, 2) dapat meningkatkan pendayagunaan SDM, dan 3) meningkatkan SDM dan memberikan kepuasan kerja. b. Perekrutan Sumber Daya Manusia Penarikan (recruitment) SDM merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber – sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan SDM bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup agar manajer dapat memilih sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan.
Universitas Sumatera Utara
Agar hasil dari perekrutan dapat dikatakan berhasil atau efektif, maka terdapat empat indikator untuk menunjukkan efektifitas dari perekrutan SDM, yaitu : a) jumlah (kuantitas) pelamar mencukupi, b) kualitas pelamar menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan, c) biaya per pelamar yang direkrut, d) waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong. c. Seleksi Sumber Daya Manusia Seleksi adalah suatu proses untuk memilih individu yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk mengisi jabatan didalam organisasi. Proses seleksi bertujuan untuk menyesuaikan antara kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang tertulis dalam lamaran kerja dan apa yang dibutuhkan organisasi. Proses seleksi yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan sebuah organisasi. Oleh karena itu seleksi harus didasarkan pada standar yang jelas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dasar kebijaksanaan dalam mengadakan seleksi sumber daya manusia adalah : mengadakan seleksi dengan cara yang paling efektif dan dengan biaya serendah – rendahnya untuk mendapatkan tenaga kerja yang sebaik – baiknya (Manulang : 1981). d.
Sosialisasi atau Orientasi
Orientasi atau Sosialisasi merupakan program yang didesain untuk membekali karyawan baru dengan informasi yang diperlukan agar dapat berfungsi secara baik dan efektif dalam organisasi (Stoner dkk ; 1995). Lebih jauh orientasi ditujukan untuk memperkenalkan sumber daya manusia pada tiga hal yang utama, yaitu : 1) informasi umum mengenai kerja rutin sehari – hari, 2) tinjauan sejarah
Universitas Sumatera Utara
organisasi, tujuan, operasi, dan produk atau jasa, 3) kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan tunjangan. e. Pelatihan dan Pengembangan Istilah pelatihan (training) mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan yang telah ada, tujuannya adalah untuk menghadapi situasi – situasi yang berubah. Sementara itu program pengembangan (development) dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. Menurut Pigors dan Myers (1961:33) Pendidikan dan Pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment, yang menyangkut tiga aspek, yaitu : analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis pribadi. f. Penilaian Prestasi Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk
Universitas Sumatera Utara
mengetahui apakah sumber daya manusia yang ada telah bekerja sesuai dengan standar – standar yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijaksanaan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Manajemen sumber daya manusia
berusaha
untuk
meningkatkan
efektivitas
perusahaan
melalui
kebijaksanaan, prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola orang – orang dalam organisasi tersebut. Menurut Martoyo (1992:84) Setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik dan buruknya pengembangan sumber daya manusia/anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara proporsional harus diberikan pendidikan dan latihan yang sebaik – baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin. 3. Partisipasi Anggaran a. Pengertian Anggaran Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis ; yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter, dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Warsito,2005:2). Mardiasmo (2002:61) menyatakan bahwa “anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Sementara menurut Bastian (2005:163) “anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan
Universitas Sumatera Utara
penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Widjaja (1995:1) menyebutkan anggaran adalah : “ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan”. Penulis lain mendefinisikan, “anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam suatu periode dan sumber pendapatannya” (Bahtiar, 2002:14). Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Penganggaran merupakan aktivitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (budget cycle). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses secara simultan. Ketika anggaran masih dilaksanakan dan belum dibuat pelaporan, proses perencanaan dan penyusunan telah dimulai. Disinilah terjadi kesulitan untuk memanfaatkan pelaporan dan hasil pemeriksaan untuk dipakai sebagai masukan dalam proses penyusunan anggaran. Menurut Bastian (2005:164), anggaran berfungsi sebagai berikut : 1) anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja, 2) anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang,
Universitas Sumatera Utara
3) anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan, 4) anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, 5) anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi, 6) anggaran merupakan instrumen politik, 7) anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut
Nordiawan
(2006:48)
antara
lain
sebagai:
alat
perencanaan,
pengendalian, kebijakan, politik, koordinasi dan komunikasi, penilai kerja, serta komunikasi. 1) Anggaran sebagai alat perencana Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. 2) Anggaran sebagai alat pengendalian Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 3) Anggaran sebagai alat kebijakan Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan. 4) Anggaran sebagai alat politik Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang dilakukan oleh bagian / unit kerja lainnya. 6) Anggaran sebagai alat penilai kerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 7) Anggaran sebagai alat komunikasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motifasi yang baik jika memenuhi “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai”. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya tidak terlalu tinggi jangan terlalu rendah.
Universitas Sumatera Utara
b. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam kepmendagri nomor 13 tahun 2006 membuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah atau unit kerja. Secara umum dapat diterangkan bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan rencana kerja daerah yang telah disusun baik rencana kerja jangka panjang (RKJP), rencana kerja jangka menengah (RPJM), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Pada tingkat SKPD, anggaran juga disusun berdasarkan rencana jangka menengah SKPD yang sering disebut renstra SKPD. Renstra SKPD dan RKPD menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (renja) SKPD. Menurut Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 10, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, yaitu : a. menyusun RKA-SKPD, b. menyusun DPA-SKPD, c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, h. menandatangani SPM, i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Universitas Sumatera Utara
Supomo dan Indrianto (1998) menyatakan bahwa “partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu terlibat dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran”. SKPD mengikuti pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam menyiapkan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Isi dari pedoman RKA-SKPD ini yaitu : 1) prioritas dan plafon anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan, 2) sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan yang diterapkan, 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, 4) hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, 5) dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
Universitas Sumatera Utara
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD setelah disepakati oleh DPRD. Rencana kerja dan anggaran SKPD selanjutnya adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 4. Kinerja SKPD SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja dan bertanggung jawab atas aktivitas entitasnya. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Menurut Bastian (2005:74) kinerja adalah “gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Bastian (2006:267), “Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa : Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja yang telah diberi wewenang mengelola Sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggung jawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua satuan kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran, serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
Universitas Sumatera Utara
Stout
(1993)
dalam
Bastian
(2005:275),
mengungkapkan
“pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk , jasa, ataupun suatu proses”. Lain halnya menurut Bastian (2006:276), “aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja adalah aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas,
dan
shareholders/stakeholders, serta waktu”. Lebih lanjut Bastian (2006:267) menjelaskan bahwa syarat-syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut : a. spesifik, jelas, serta tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan relevan, c. dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, d. harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan efektif.
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian sejenis yang digunakan sebagai tinjauan penelitian terdahulu dalam penelitian ini meliputi penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2007) yang meneliti mengenai
Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya
terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 tahun 2006 Pemerintah Kota Langsa, Anggraini (2009) meneliti mengenai Pengaruh Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, Refikha (2009) mengenai Pengaruh partisipasi
Universitas Sumatera Utara
anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Kota Binjai dan Elsa F.S (2009) mengenai Pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap Peningkatan SKPD di Kota Padang Panjang Tinjauan Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
No.
Nama Peneliti Judul Penelitian
Variabel
(Tahun )
Penelitian
Hasil Penelitian
1.
Azhar (2007)
Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 tahun 2006 Pemerintah Kota Langsa.
Dependen variabel:Keberh asilan Permendagri 13. Independen variable: Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya
2.
Rafika Anggraeni (2009)
Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu
Dependen variabel: Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Independen variable: Kinerja SKPD
Sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 tahun 2006. secara parsial partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD, sedangkan komitmen organisasi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD partisipasi anggaran dan
Universitas Sumatera Utara
3.
Essy Refikha (2009)
Pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Kota Binjai
Dependen variabel: kinerja SKPD. Independen variabel: partisipasi anggara dan komitmen organisasi
4
Elsa (2009)
Pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap Peningkatan SKPD di Kota Padang Panjang
Dependen variabel: Peningkatan SKPD. Independen variabel: partisipasi anggara dan komitmen organisasi
komitmen organisasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Partisipasi anggaran dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Secara simultan Partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan SKPD. Secara parsial partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan SKPD
C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 1. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis ataupun ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan
Universitas Sumatera Utara
tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian (Fakultas Ekonomi, 2004). Sumber daya manusia menunjukkan sejauh mana kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta pemahamannya terhadap tujuan yang akan dicapai dalam organisasi. Kemampuan untuk memahami hal tersebut dapat dilihat dari kinerjanya dalam menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya. Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah kemampuan dari anggota PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penyusunan laporan keuangan SKPD. Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten langkat, semakin baik pula kinerja SKPD hal itu ditandai dengan kecepatan dalam penyusunan rencana dan implementasi dari SKPD tersebut. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Sejak diberlakukannya anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja maka partisipasi dan pertanggung jawaban pemerintah pada masyarakat sebagai stakeholders daerah menjadi sangat penting. Anggaran yang dibuat dan digunakan dapat dipandang pengaruhnya terhadap kinerja dari hasil yang telah dicapai. Aktivitas pemerintah tidak lagi berorientasi pada tingkat pemerintah di atasnya melainkan pada kepentingan dan pertanggungjawaban publik. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan
Universitas Sumatera Utara
sasaran publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money (ekonomis, efisien, dan efektivitas – 3E) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup beberapa prinsip seperti hukum, transparansi, akuntabilitas partisipasi masyarakat, keadilan dan pengikutsertaan,
pendelegasian
pelayanan,
efektivitas
dan
efisien,
serta
berkelanjutan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran menyangkut suatu proses dimana individu-individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran mereka. Selain itu, partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih yang akan membawa pengaruh pada masa yang akan datang bagi para pembuat keputusan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD.Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber Daya Manusia (X1) Kinerja SKPD (Y)
Partisipasi Anggaran (X2)
Gambar 2.1 Kerangka konseptual
Universitas Sumatera Utara
2. Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang akan terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
sumber daya manusia dan
partisipasi anggaran berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Langkat.
Universitas Sumatera Utara
