BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Definisi Pajak Banyak pakar memberikan batasan tentang pajak. Pada dasarnya memiliki
tujuan yang sama yaitu merumuskan pertain pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masingmasing pakar dalam perumusan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2010): “Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditujjukan dan digunakan untuk membianyai pengeluaran umum”. Menurut Prof. Dr. P. J. Adriani, S.H dalam Moch. Zain (2007): “Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan umum (UndangUndang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan UU No. 16 2000 tentang KUP, disebutkan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
9
10
Dari pengertian-pengertian di atas, menurut Brotodiharjo (2003), pajak memiliki beberapa ciri yaitu : 1. Pajak dipungutberdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social 2.1.1
Fungsi Pajak Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak diatas, menurut Sari
(2013) terdapat dua fungsi pajak, yaitu : 1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
11
pembangunan,negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2. Fungsi Mengatur (Reguler) Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualianpengecualian,
keringanan-keringanan
atau
sebaliknya
pemberatan-
pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi pajak di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu : 1. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
12
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajakyang efektif dan efisien. 2. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mebiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Fungsi Demokrasi Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 2.1.2
Pengelompokkan Pajak Menurut Mardiasmo (2010) pajak dibagi dalam beberapa kelompok,
diantaranya adalah : 1. Menurut golongan
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
13
2. Menurut Sifat :
Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Merah
3. Menurut Lembaga Pemungut :
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Merah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Provinsi (misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan pajak kabupaten/ Kota (misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).
14
2.1.3
Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
2.1.3.1 Kewajiban Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2010) kewajiban wajib pajak dalam memenuhi berbangsa dan bernegara dalam pemungutan pajak antara lain : a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan f. Jika diperiksa wajib : 1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu untuk atau memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikut oleh suatu kewajiban
untuk
merahasiakannya,
maka
kwajiban
untuk
15
merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakannya itu ditiadakan untuk keperluan pemerintah. 2.1.3.2 Hak-hak Wajib Pajak Wajib pajak selain memiliki kewajiban juga memiliki hak yaitu sebagai berikut: a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat keterangfan pajak yang salah i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak k. Mengajukan keberatan dan banding. 2.1.4
Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2010) ada tiga macam cara,
yaitu:
16
1. Self Assesment System Sistem pemungutan dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menetapkan pajak yang terutangnya sendiri, membayar pajaknya sendiri, dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Official Assesment System Dalam sistem ini petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Jadi yang aktif melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar atau pajak terutang oleh Wajib Pajak adalah aparat perpajakan, sedangkan Wajib Pajak bersifat pasif. 3. Withholding System Sistem ini adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan public yang sebenarnya, yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak, tetapi melalui UndanganUndangan diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak, atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, penerima pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.
17
2.1.5
Surat Pemberitahuan (SPT)
2.1.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Rahman (2010) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban. 2.1.5.2 Pengisian dan Penyampaian SPT Menurut Rahman (2010), setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelanggarakan pembukuan dengan menggunakan bahsa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang diizinkan. 2.1.5.3 Ketentuan Tentang Pengisian SPT SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP harus dilampiri surat kuasa. Khusus untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.
18
2.1.5.4 Fungsi SPT Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak menurut Rahman (2010) adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenernya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; c. Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan
perhitungan
jumlah
PPN
dan
PPnBMyang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
19
2.1.5.5 Jenis SPT Menurut Mardiasmo (2010) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. 2. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 2.1.5.6 Prosedur Penyelesaian SPT Prosedur penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2010), diantaranya adalah: a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) pada kantor pelayanan Pajak setempat dengan menunjukkan NPWP. b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan. c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan
20
secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman. d. Bukti- bukti yang harus dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), antara lain:
Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keteranganketerangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.
2.1.5.7 Pembetulan SPT Menurut Mardiasmo (2010), apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat sebagai berikut: 1. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka
21
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT. 2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan.
Selanjutnya,
Wajib
Pajak
dengan
kemauan
sendiri
mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar. Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) telah terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam satu laporan tersendiri terutang ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pengungkapan Wajib Pajak berakibat, sebagai berikut: a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil. c. Jumlah harta menjadi lebih besar. d. Jumlah modal menjadi lebih besar. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan.
22
2.1.5.8 Batas Waktu Penyampaian SPT Batas waktu penyampaian SPT menurut Rahman (2010) adalah : a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak; b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa; c. SPT Masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak; d. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2.1.5.9 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Menurut Mardiasmo (2010) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan SPT Tahunan. Pemberitahuan Perpanjangan SPT batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri : a. Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang; b. Laporan sementara; dan c. Surat Setoran sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
23
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpajangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan : a. Secara langsung; b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau c. Dengan cara lain, yang meliputi:
Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
e-Filling melalui ASP
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan bagaimana dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
2.1.5.10
Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Menurut Rahman (2010). SPT yang tidak disampaikan atau
disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,dikenakan sanksi administrasi berupa denda: a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000 b. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000 c. SPT Masa PPN Rp 500.000
24
d. SPT masa lainnya Rp 100.000 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
25
lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
2.1.6
Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik (e-SPT)
2.1.6.1 Pengertian e-SPT Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan Pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Sebagai penjelasan eSPT didefinisikan sebagai berikut: Menurut Pandiangan (2008) menyatakan bahwa e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Menurut Ladjamudin (2007), sistem komputer merupakan komponen yang terdiri dari Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Manusia
26
(Brainware) dan Data. Menurut Subtari (2007), tujuan sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka harus memiliki aspek pendukung sistem computer tersebut, aspek pendukung sistem komputer adalah Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Manusia (Brainware).
2.1.6.2 Keunggulan e-SPT E-SPT merupakan aplikasi penyampaian SPT dengan menggunakan media computer dimana dengan menggunakan media computer jauh memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara manual. e-SPT mempunyai keunggulan mempunyai keunggulan seperti: (sumber: www.pajak.go.id) Wajib Pajak:
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
27
Berkurangnya
pekerjaan-pekerjaan
klerikal
perekaman
SPT
yang
memakan sumber daya yang cukup banyak.
Pegawai Pajak
Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
Memudahkan proses pencarian dan SPT Wajib Pajak.
Efisiensi dalam hal penyimpanan dokumen.
Pemerikasaan dan Penelitian SPT dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena dilakukan dengan sistem aplikasi.
Memberikan keamanan data bagi pengguna aplikasi.
2.1.6.3 Jenis e-SPT Jenis e-SPT yang digunakan ada 3 jenis (sumber: www.pajak.go.id) : 1. e-SPT Tahunan PPh: SPT Tahunan PPh adalah SPT Tahunan PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, men-generate data, dan mencetak SPT Tahunan PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.
28
Untuk memperoleh e-SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-Cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 2. e-SPT Masa PPN e-SPT PPN adalah SPT dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT PPN, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 3. e-SPT Masa PPh e-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. Untuk memperoleh e-SPT Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.
29
2.1.6.4 Cara Penyampaian e-SPT Menurut PER 06/PJ/2009, penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan: a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/karir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. Melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.1.6.5 Prosedur Penyampaian e-SPT SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lainlain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Prosedur Penyampaian e-SPT berdasarkan PER 06/PJ/2009 adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem computer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
30
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain: a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan; b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh; c. Faktur Pajak; d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT; e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak; 3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT; 4. Wajib
Pajak
mencetak
Bukti
Pemotongan/Pemungutan
dengan
menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut; 5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPt;
31
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT; 7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi eSPT dan disimpan dalam media elektronik; 8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara: a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. Melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui e-Filling diberikan bukti penerimaan elektronik.
32
2.1.6.6 Pembetulan e-SPT Berdasarkan PER 06/PJ/2009 cara pembetulan e-SPT adalah : 1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (eSPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT). 2. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (hardcopy).
2.1.7
Kepatuhan Wajib Pajak Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000, yaitu: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.” Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 1 : a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
33
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pasal 2 : (1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi : a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b tekah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum
34
penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. (3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. (4) Pendapat Akuntan atas Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik. Dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
606/KMK.04/1994 tanggal 21Desember 1994 tentang penetuan Tanggal jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, serta Tata Cara Pengangguran dan Penundaan pembayaran pajak, menyebutkan: Pasal 1 ayat (1) : “Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 harus dibayar selambatlambatnya tanggal lima belas bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.”
35
Pasal 6 ayat (1): “Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, baik yang melakukan pembayaran Pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemugut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambatlambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.”
2.1.8
Pengertian Wajib Pajak (WP) Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan UU No. Tahun 2000
terutang KUP disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan.”
2.1.8.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang pribadi yang dalam satu tahun
36
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2.2
Kerangka Pemikiran Pajak merupakan penyumbangan terbesar dalam pengisian dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Hampir 80% pembangunan di negara kita ini dibiayai oleh sector perpajakan.Penerimaan pajak di negara kita terus ditingkatkan guna mencapai tujuan nasional pembangunan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang dimaksud dengan pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
37
Menurut Sari (2013), Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sector pajak. Hal ini didasari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sector migas akibat diberlakukannya kuota minyak dalam negeri. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sector pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima (Service Excellent) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia.
Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Menurut Sari (2013), Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assessment ke sistem Self Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk
38
menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Sari (2013), Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu : 1. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpjakan; 2. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap UndangUndang Perpajakan; dan 3. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. Guna menerapkan reformasi perpjakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap mengembangkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk pelayanan pajak. Hal itu dilakukan melalui penyempurnaan system online payment, menyempurnakan dan menasionalisasikan programe-SPT, e-filling, eregistration, dan system Administrasi Pelayanan Terpadu, serta pengembangan bank data.Kemudian juga mengembangkan website www.pajak.go.id, menyediakan fasilitas Call Centre dan Complaint Centre. Menurut Pandiangan (2008) menyatakan bahwa e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
39
Melalui program program pemanfaatan teknologi informasi diharapkan bahwa pegawai pajak merasa mudah untuk mengurus dan melayani wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Dengan demikian kinerja pegawai pajak semakin baik dan efisien yang pada akhirnya tingkat pelayanan perpajakan dapat memuaskan Wajib pajak dan dapat semakin ditingkatkan. Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Nasucha (2005) menyebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahayu, Sri dan Salsalina (2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilihat dari dimensi fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dalam kategori baik, karena dapat mempermudah petugas pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, tetapi sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berkaitan
dengan
penggunaan
teknologi
internet
oleh
masyarakat
guna
mempermudah transaksinya masih rendah. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya. Oleh karena itu dikemudian hari perlu dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi internet
40
guna mempermudah transaksi perpajakannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka penelitian ini akan dilakukan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-SPT salah satu bagian dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam bidang teknologi internet dalam melaporkan SPT.
41
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
System PerpajakanNasionalUntuk MeningkatkanPenerimaan Negara (Rahayu dan Ita Salsalina. 2009)
Reformasi system di dalam Perpajakan (Sari, Diana. 2013)
Bidang Pengawasan dan Penggalian Potensi
Bidang Administrasi
Penerapan e-SPT
Kepatuhan Wajib Pajak
Bidang Peraturandan Undang-undang
42
2.3
Pengujian Hipotesis Bertitik tolak pasa kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah di bahas
sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : H0:
tidak terdapat pengaruh positif penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT.
H1 :
Terdapat pengaruh positif penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajibh pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT.
