BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Audit Internal Audit merupakan pengendalian manajemen serta pendukung utama untuk
tercapainya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Selama melaksanakan kegiatannya, audit harus bersikap objektif dan kedudukannya dalam organisasi harus bersifat independen. 2.1.1
Pengertian Audit Internal Audit Internal mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu organisasi
seperti yang dikemukakan oleh Hery (2010:33) merupakan suatu rangkaian proses dan teknis dimana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan. Disamping meningkatkan keandalan informasi
dan memastikan dipatuhinya
kebijakan
manajemen, lingkup pekerjaan audit internal juga meliputi perlindungan terhadap harta perusahaan dan penilaian terhadap apakah penggunaan sumber daya telah dilakukan secara ekonomis dan efisien. Pengertian audit internal yang dikemukakan oleh Sawyer, secara garis besar sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Committee of Sponsoring Organization (COSO) yaitu : “Internal audit is the process affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in: 1) effectiveness and efficiency 7
8
operations, 2) reability of financial reporting, 3) the compliance with applicable laws and regulations.” (Arens, 2008:65) COSO mendefinisikan audit internal sebagai suatu proses yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dari suatu organisasi didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian: 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan laporan keuangan, 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengertian audit internal banyak dikemukakan oleh para ahli audit. Pada intinya semua memandang audit internal sebagai suatu fungsi yang independen, yang memberikan pelayanan kepada organisasi dalam menilai sistem pengendalian intern suatu perusahaan. 2.1.2
Tujuan Audit Internal Pernyataan tujuan audit internal pun dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006:
2) sebagai berikut: ”Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.” Keseluruhan tujuan dari audit internal menurut Hery (2013:32) yaitu: “keseluruhan tujuan pemeriksaan intern adalah membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”
9
Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut: a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya. b. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. c. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian. d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. e. Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelasaikan tanggungjawab yang telah ditugaskan. 2.1.3
Ruang Lingkup Audit Internal Menurut Arens (2008:123) Audit Internal meliputi lima kategori atau
komponen pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran basil pengendalian manajemen akan terpenuhi, yakni: 1 . Lingkungan kendali. 2. Penilalan risiko. 3. Aktivitas pengendalian.
10
4. Informasi dan komunikasi. 5. Pengawasan. Terdapat ruang lingkup dalam internal audit didalam buku Hery (2013:62): “Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecakupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi.” Ruang lingkup audit internal menurut
Institut of Internal Auditor (IIA)
mencakup pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatan kecukupan atau kememadaian dan keefektifan manajemen resiko, pengendalian, pengelolaan organisasi serta kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi. Lingkup pengendalian audit internal yang dimuat dalam SPAI (2004: 13) adalah sebagai berikut: “Fungsi audit internal melakukan evaluasi danmemberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.” 2.1.4
Wewenang dan Tanggungjawab Audit Internal Wewenang dan tanggungjawab audit internal harus dinyatakan secara tegas
dalam dokumen tertulis yang formal. Wewenang dan tanggungjawab dari fungsi audit internal ini dimuat dalam suatu Internal Audit Charter. Charter tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Berikut ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki auditor internal menurut (Hiro Tugiman,2006:79) : “Pimpinan audit internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal.”
11
Tanggungjawab dari auditor internal yang dikemukakan oleh (Amin Widjadja Tunggal, 2005: 21) dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Direktur audit internal memiliki tanggungjawab dalam menetapkan program audit internal organisasi. Direktur audit internal bertugas untuk mengarahkan personil atau karyawan dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal yang menyiapkan rencana tahunan, untuk memeriksa semua unit organisasi beserta aktivitas yang telah dilakukan organisasi. Direktur audit internal menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan. 2. Auditing supervisor memiliki tanggungjawab dalam membantu direktur auditor internal dalam mengembangkan program audit tahunan yang telah dibuat dan membantu dalam mengkoordinasi kinerja pihak auditing dengan auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai. 3. Tanggungjawab senior auditor adalah menerima program audit dan instruksi untuk area audit yang telah ditugaskan oleh auditing supervisor. Senior auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit, dengan memantau dan memberikan instruksi yang telah ia terima, agar pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai. 4. Tanggungjawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu lokasi audit sesuai dengan aturan dan intruksi yang diterimanya. Dari pernyataan di atas auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah langsung pada pegawai-pegawai bidang operasi. Dengan demikian
12
terlihat jelas bahwa audit internal hanya bertanggungjawab sebatas penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen. Peran auditor internal menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:49), adalah sebagai Compliance Auditor dalam hal ini auditor internal bertanggungjawab kepada direktur utama dan mempunyai akses kepada komite, memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, mengevaluasi sistem pengendalian internal, memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dengan meminimalisir resiko yang terjadi, serta menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan audit operasional. Selain itu, audit internal juga berperan sebagai Internal Business Consultant dalam hal ini audit internal membantu komite audit dalam menilai resiko dengan memberi nasihat pada pihak manajemen, melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan corporate governance, serta menelaah peraturan corporate governance minimal dalam setahun sekali. 2.1.5
Profesionalisme Auditor Internal Rangkuman norma praktek professional audit internal menurut Hiro Tugiman
(2001:27) yaitu: 1. Independensi: audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya. a. Status organisasi: status organisasi dari unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.
13
b. Objektivitas:
para pemeriksa internal
(internal
auditor) haruslah
melaksanakan tugasnya secara objektif. c. Kemampuan Profesional: audit internal harud mencerminkan keahlian dan ketelitian professional. 2. Audit internal: a. Kesesuaian dengan standar profesi: pemeriksa internal (internal auditor) haruslah mematuhi standar professional dalam melakukan pemeriksaan. b. Pengetahuan dan kecakapan: para pemeriksa internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. c. Hubungan antarmanusia dan komunikasi: para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. d. Pendidikan berkelanjutan: para pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan terknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. e. Ketelitian professional: dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa internal haruslah bertindak dengan ketelitian professional yang sepatuhnya. 3. Lingkup pekerjaan: lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.
14
a. Keandalan informasi: pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan (reabilitas dan integritas) infromasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut. b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan: pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan,rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut. c. Perlindungan terhadap harta: pemeriksa internal haruslah memeriksa alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. e. Pencapaian tujuan: pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.
15
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan: kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan
pemeriksaan
pengujian,
serta
pengevaluasian
informasi,
pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up) a. Perencanaan pemeriksaan: pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi, dan membuktikan kebeneran informas untuk mendukung hasil pemeriksaan. c. Penyampaian hasil pemeriksaan: pemeriksaan internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaanya. d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: pemeriksa internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuantemuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan lanjut yang tepat. 5. Manajamen bagian audit internal: pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. a. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab: pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal. b. Perencanaan: pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
16
c. Kebijakaan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa. d. Manajemen personil: pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagia audit internal. e. Auditor eksternal: pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usahausaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. f. Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal. Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi Standards Professional Practice Internal Auditing yang telah ditetapkan oleh The Institute ofInternal Auditors dalam Hery (2013), antara lain: 1. Standar atribut: berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihakpihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar ini berlaku untuk semua penugasan. 2. Standar kinerja: menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja ini memberikan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar ini berlaku untuk semua penugasan
17
3. Standar implementasi: hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar yang diterbitkan adalah standar implementasi untuk kegiatan assurance, kegiatan consulting, kegiatan investigasi, dan standar implementasi atas control self sassessment. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut (Asikin, 2006): a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. b. Meningkatkan dan memelihara profesionalnya. c. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesionalnya 2.1.6
Kode Etik Profesi Audit Internal Menurut Hery (2013,46) bagi Kode Etik Profesi Audit Internal membuat
standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Isi dari Kode Etik Profesi Audit Internal adalah sebagai berikut: a. Auditor internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya. b. Auditor internal harus menunjukan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani, namun secara sadar tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
18
c. Auditor secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya. d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatankegiatan
yang
dapat
menimbulkan
prasangka,
yang
meragunakan
kemampuanya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesi secara objektif. e. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. f. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya. g. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya (tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugiaan terhadap organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi). h. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaanya, karena fakta yang tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di-review atau dengan
19
kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum/peraturan. i. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas, serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti pendidikan professional secara berkelanjutan). 2.2
Good Corporate Governance Good corporate governance adalah aspek penting dalam suatu organisasi
karena merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi berusaha mewujudkan
good
corporate governance agar tujuan yang telah ditentukan dapat dapat tercapai. 2.2.1
Pengertian Good Corporate Governance Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks Good
Corporate Governance (GCG) ada yang menyebut tata pamong. Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan guna mewudjukan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2013:1). Komisi Nasional GCG Indonesia mendefinisikan bahwa GCG merupakan pola hubungan, sistem serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris)
20
guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara bersinambung dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders Iainnya. Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam Effendi (2009:1) mengatakan bahwa: “Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.” Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengevaluasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai tambah dengan pola kerja manajemen yang bersih. 2.2.2
Tujuan Good Corporate Governance Dalam KEPMEN BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG di
BUMN, dijelaskan bahwa: "Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip Keterbukan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelola BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
21
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan ikiim, investasi nasional. 6. Mensukseskan program privatisasi.” Menurut Sutojo dan Aidridge (2005: 4) GCG memiliki empat tujuan, yaitu: 1. Melindungi hak dan kepentingan stakeholders. Beberapa kasus dunia telah membuktikan betapa pentingnya penerapan GCG dalam perusahaan. Kasus-kasus yang ada melibatkan CEO (Chief Executive Officers) beberapa perusahaan terkenal di dunia seperti Enron (USA) dan Baring Furniture (Singapore) dimana CEO perusahaan tersebut telah menyalahgunakan jabatan mereka dengan merugikan para stakeholders mereka yang mengakibatkan berbagai kepentingan para stakeholders tidak terlindungi. 2. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. Peningkatan nilai perusahaan dItandai antara lain oleb peningkatan nilai modal sendiri. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki pemegang saham yang terdiri clan modal yang disetor dan laha ditahan. Peningkatan jumlah modal sendiri dan tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan
22
investor dan kreditor untuk menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaaan. Dengan diterapkannya GCG dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan selalu
mengetengahkan etika bisnis dan moral, ketentuan hukum, yang berlaku dan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan penting. 4. Meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan. Hal ini sejalan dengan definisi GCG yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari GCG adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan diantara para stakeholders dan manajemen. 2.2.3
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam SK Menteri BUMN tersebut (Bab II) juga memuat mengenai prinsip
dan tujuan dari pada penerapan GCG dalam lingkungan badan usaha milik Negara menurut Hery (2013:12) sebagai berikut: 1. Transparansi (Transparency) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
23
2. Kemandirian (Independence) Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 3. Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Prinsip Good Corporate Governance menurut Komisi Nasional GCG Indonesia adalah: a. Transparansi (Transparency) Prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan oleh perusahaan
24
harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa rekayasa oleh pihak manapun. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan
perusahaan
harus
tertulis
dan
secara
proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. b. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip akuntabilitas membuat perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus
25
dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.Usaha yangdilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara laindenganmemisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampumelaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
26
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berdasarkan pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. c. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan
harus
mematuhi
peraturan
perundang-undangan
serta
melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. d. Independensi (Independency) Prinsip independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi berarti bebas dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
27
Pedoman Pokok Pelaksanaan: a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam
melaksanakan
kegiatannya,
perusahaan
harus
senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
28
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 2.2.4
Manfaat Good Corporate Governance Bank Dunia menyatakan bahwa bagi perekonomian dunia, tata kelola
perusahaan yang tepat sama pentingnya dengan tata kelola negara yang tepat. Bank Dunia juga menyadari bahwa corporate governance yang kuat akan menghasilkan kemajuan social yang baik. Menurut Hery (2013:4) Ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut: 1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turun membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. 2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dan kreditor dosmetik maupun internasional. 3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam me-mastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
29
4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan. 5. Mengurangi korupsi. Manfaat dan GCG yang optimal tidak sama dan satu perusahaan ke perusahaan lainnya bahkan pada perusahaan publik sekalipun, dikarenakan perbedaan faktor-fakor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan. jerns usaha bisnis, jenis risiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya. Sutojo dan Aidridge (2005:7) Secara rinci beberapa manfaat yang dapat diambil dan penerapan GCG adalah: 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang Iebih baik, meningkatkan efìsiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stake holders. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan nilai saham dan dividen. 2.2.5
Keterkaitan Audit Internal dan Good Corporate Governance Good Corporate Governance ternyata sangat membutuhkan peran akuntan
perusahaan baik peran dari akuntan manajemen maupun peran auditor internal. Adapun
30
auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya Sistem akuntansi, disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan. Audit internal memiliki peran penting dalam perusahaan. audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG saat ini dan telah berkembang menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat. bahkan untuk pengendalian korporasi yang lebih luas. pertanggungjawaban bagi publik ditampilkan dengan kewajiban pembentukan audit internal dan dewan audit. Dalam penelitian Anggraeni (2006), President Chartered Institute of Maizagemenl Accountant (CIMA), David MelvilI (Media Akuntansi: 2000), mengatakan bahwa guna menjamin Efektivitas GCG diperlukan sebuah cara, hal tersebut harus dilakukan secara kolektif oleh pekerjaan didalam tingkatan-tingkatan yang berbeda. Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG. Audit internal dapat berperan dalam: 1. Membantu dewan dalam menilai risiko dan memberi nasehat kepada pihak manajemen. 2. Mengevaluasi Sistem Pengawasan Internal dan bertanggungjawab kepada komite audit. 3. Menelaah peraturan corporate governance minimal satu tahun sekali. Keterlibatan antara audit interna! dengan GCG bisa dilihat dan segi definisi, ruang lingkup dan tanggungjawab audit internal dihubungkan dengan prinsipprinsip GCG. Dilihat dan defrnisinya, audit internal adalah suatu aktivitas independen yang
31
memberikan jaminan keyakinan serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan, audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko. pengendalian. serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Dan definisi ¡tu dapat tersirat tujuan audit internal adalah membantil seluruh anggota manajernen agar dapat Melaksanakan tanggungjawabanya secara efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi atau aktivitas perusahaan yang diperiksanya. Ada 4 (empat) aktivitas utama audi internal, yaitu: 1. Compliance 2. Operational 3. Verification 4. Evaluation Tampak jelas adanya suatu hubungan antara audit internal dengan prinsipprinsip GCG. Semua aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup audit internal dapat mendukung terwujudnya GCG. 2.3
Kerangka Pemikiran Perwujudan Good Corporate Governance ternyata sangat membutuhkan peran
akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun peran auditor internal. Auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Auditor sebagai salah satu profesi yang menunjang terwujudnya Good Corporate Governance saat ini telah
32
menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat. Bahkan untuk pengendalian korporasi yang lebih luas, pertanggungjawaban bagi publik ditampilkan dengan kewajiban pembentukan Auditor Internal dan Dewan Audit (Hasnati, 2004). Keterkaitan antara profesionalisme auditor internal dengan GCG bisa dilihat dari peran auditor internal itu sendiri yang tercermin dari definisi, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tugas, dan tanggungjawab auditor internal yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari definisinya, auditor internal adalah sebagai orang yang independen yang memberikan penilaian yang objektif terhadap kegiatan operasi perusahaan. Terdapat empat aktivitas utama audit internal yaitu compliance, operational, verification, dan evaluation (Hesti Yolanda, 2009). Sudah terlihat suatu hubungan antara profesionalisme auditor internal dengan prinsip-prinsip GCG, semua aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup audit internal dapat meningkatkan pelaksanaan GCG. Pelaksanaan audit internal merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan GCG. Keberadaanya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya. Dan uraian tersebut, maka dapat menjelaskan betapa pentingnya peranan internal audit didalam suatu perusahaan untuk dapat menunjang GCG dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pernyataan di atas dapat disimpulkan pengaruh profesionalisme auditor internal dapat menunjang
GCG di perusahaan. Profesionalisme auditor internal
33
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan dalam menilai dan memberikan saran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan GCG tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merancang model kerangka pemikiran dibawah ini: Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran
Profesionalisme Auditor Internal Variabel (X)
Good Corporate Governance Variabel (Y)
1. Independensi
a. Transparansi
2. Kemampuan Profesional
b. Kemandirian
3. Lingkup Pekerjaan
c. Akuntabilitas
4. Pelaksanaan
Kegiatan
Pemeriksaan
d. Pertanggungjawaban e. Kewajaran
5. Manajemen Bagian Audit
Sumber: Potret Profesi
Sumber: Standar Profesi Audit
Audit Internal. Hery,2010
Internal. Hiro Tugiman 2006
Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Good Corporate Governance
34
2.3.1
Pengembangan Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi masalah maka dapat ditarik
hipotesis penelitian dibawah ini: a. H0 :
profesionalisme audior internal tidak berpengaruh signifikan terhadap good corporate governance
b. Ha :
profesionalisme audior internal berpengaruh signifikan terhadap good corporate governance
2.3.2 No.
Peneliti Terdahulu Peneliti
Judul
Sampel
Hasil Penelitian
Penelitian 1.
Astri Rahayu
Pengaruh
(2012)
Profesionalisme pada level
Internal pada PT.Pos
Auditor Internal menengah
Indonesia secara umum
terhadap
telah dilaksanakan
Efektivitas Good Corporate Governance
30 orang
management. kepala devisi, staf pad devisi terkait dan satuan pengawasan internpada PT.Pos Indonesia
Profesionalisme Auditor
secara memadai, hal ini dilihat dari nilai ratarata yaitu 3,42 yang berada pada interval 3,40-4,19 yang artinya memadai.
35
2.
Ayuthia
Pengaruh
90 orang
Hasil penelitian
Ramadhani
Faktor-Faktor
responden
menunjukan bahwa
Herman(2013) Auditor Internal ditujukan
faktor-faktor audit
terhadap
kepada
internal berpengaruh
Pelaksanaan
satuan
secara signifikan
Good
pengawasan
terhadap pelaksanaan
Corporate
intern pada
good corporate
Governance
BUMN di
governance pada
Kota Jakarta.
BUMN yang berkantor pusat di Kota Jakarta
3.
Kadek Indra
Pengaruh
Sampel yang hasil analisis
Dwi Utama
kompetensi
digunakan
menunjukkan bahwa,
Putra, Edy
auditor internal
dalam
kompetensi auditor
Sujana,
dan kualitas
penelitian ini internal mempunyai
Nyoman Ari
jasa audit
adalah
pengaruh positif
Surya
internal
pegawai
terhadap efektivitas
Darmawan
terhadap
bagian
pengendalian intern,
(2014)
efektivitas
akuntansi
dan auditor internal
pengendalian
secara simultan
intern dan
berpengaruh terhadap
perwujudan
perwujudan good
good corporate
corporate governance
governance
