BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Tentang Mekanisme Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah organisasi memerlukan langkahlangkah
sistematis
untuk
mempermudah
pencapaian
suatu
tujuan
dan
meminimalkan tingkat kegagalan, hal ini sering disebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau tata cara pelaksanaan suatu program atau rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan oleh badan organisasi tersebut. Selanjutnya M. Dahlan Yacub Al Barry menjelaskan bahwa “Mekanisme adalah teori bahwa segala sesuatunya dapat dijelaskan atau dengan hukum yang mengatur materi dan gerak.”1 Moenir menjelaskan ”Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal sehinga tercapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi.2
1
M. Dahlan Yacub Barry. 1994. Kamus Modern Bahasa Indonesia.Yogyakarta: Arloka.hlm 387. http://musliadipnl.files.wordpress.com/2012/01/bab-ii-musliadi1.docx (Diakses pada hari sabtu t anggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA). 2
8
2.2 Tinjauan Tentang Polisi 2.2.1 Pengertian Polisi Kata polisi itu berasal dari kata Yunani Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut Orang yang menjadi warga negara dari kota Athene, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka politea atau polis, diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Atas dasar perkembangan itu, maka kata polis, mendapat pengertian negara dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur pemerintah dan lain sebagainya. Hal senada diungkanpkan Sudjijono, dalam buku polizeirecht yang diterjemahkan momo kelana, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu: a) Polisi dalam arti formal adalah mencakup tentang penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, b) Polisi dalam arti meterial adalah memberikan jawaban terhadap persoalanpersoalan atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.3 M. Dahlan Yacub Al Barry menjelaskan bahwa “Polisi adalah bayangkara negara, penegak hukum, penjaga keamanan, ketertiban dan keadilan. 4 Kunarto dengan mengutip kamus Belanda Kramers, menjelaskan makna dari polisi sebagai system, organ dan fungsi, adalah: a) Tata pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan keselamatan dari orang perorang dengan segala miliknya; 3
http://policeline-kambey.blogspot.com/( Diakses pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA). 4 M. Dahlan Yacub Barry. 1994. Kamus Modern Bahasa Indonesia.Yogyakarta:Arloka. hlm 520.
9
b) Suatu korps pegawai negara yang ditugaskan untuk itu; c) Dalam pemerintahan negara atau kota, yang menyelenggarakan ketertiban rakyat, yang menyelenggarakan ketertiban rakyat yang ditujukan ketertiban, keamanan dan keselamatan. Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa:” “Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.5 Dari pengertian yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan umum bahwa kepolisian memiliki peranan penting dalam melayani kehidupan masyarakat dan sekaligus mendisiplinkan masyarakat. 2.2.2 Fungsi dan Tujuan Polisi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dijelaskan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.6 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dijelaskan bahwa Kepolisian 5
Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.pasal 1, pasal 5 ayat 1. 6 Ibid, pasal 2.
10
Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat,
serta
terbinanya
ketenteraman
masyarakat
dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.7 2.2.3 Tugas dan Wewenang Polisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.8 Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ditujukan terutama kepada memperbesar kegairahan dan kesibukan kerja dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spirituil, dimana seluruh rakyat harus diikut sertakan, maka Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok pada hakekatnya merupakan salah satu unsur penting dari Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yaitu unsur dari Pertahanan Keamanan Nasional oleh dan untuk rakyat, khususnya merupakan inti dari penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.9 Oleh karena tugas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sudah ada sejak adanya masyarakat itu sendiri, timbul dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, maka wajar kiranya apabila 7
Ibid. Pasal 4. Ibid.pasal 13. 9 . 1988. Citra Polisi (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.hlm 45. 8
11
polisi merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan merupakan inti di dalam menciptakan suasana aman dan tertib di dalam masyarakat itu. Polisi di dalam menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban masyarakat tidak berdiri sendiri, sebab pada hakekatnya seluruh rakyat di dalam kesadarannya untuk menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menggunakan mass-media dan sarana-sarana lain adalah pelaksana kaidah-kaidah masyarakat, baik yang bersifat psikis maupun phisik, turut berperanan pula dalam menyelenggarakan tugas kepolisian dalam bentuk "sosial control " . Karena pada dasarnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) itu, dalam gejolak yang dahsyat dalam kehidupan abad tehonologi dan informasi dewasa ini, harus dipertahankan bersama-sama rakyat. Polri pada umumnya dalam menangani unjuk rasa/demontrasi dalam menyampaikan pendapat dimuka umum mempedomani Pasal 28 UUD Tahun 1945,10 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,12 Perkap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.13 Karena penyampaian pendapat dimuka umum adalah sah dan menjadi hak individu manusia dan telah diatur dalam undang-undang, dan
10
Undang-Undang Dasar RI 1945.pasal 28E. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 12 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. 13 PERKAP Nomor. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 11
12
menjadi tugas Polres untuk melayani aksi tersebut dengan baik sesuai fungsi dan tugas pokok Polri. Pendekatan humanis sangat penting dilakukan dalam pelayanan terhadap penyampaian pendapat dimuka umum karena para penyampai pendapat dimuka umum haknya telah dilindungi undang-undang. Dalam hal pengendalian massa yang anarkis polri berpedoman pada Protap Kapolri 01/X/2010 tentang penanggulangan anarki dimana perlindungan akan HAM tetap lebih diutamakan sehingga ada eskalasi dan de-eskalasi penanganannya tergantung perilaku penyampai pendapat dimuka umum.14 Sebagaimana tercantum dalam Protap Nomor 01 tahun 2010, yang dimaksud dengan anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain dan tujuannya adalah untuk Agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota. Polri dalam menangani anarki . Sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 01 tahun 2010, petugas Polri dalam melakukan penanggulangan tindakan anarki harus berpedoman kepada empat asas yaitu : a) Asas legalitas, anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
14
PROTAP KAPOLRI. Nomor. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
13
b) Asas nesesitas, anggota Polri yang melakukan tindakan mesti didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hukum. c) Asas
proporsionalitas,
anggota
Polri
yang
melakukan
tugas
penanggulangan anarki senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam menegakan hukum. d) Asas akuntabilitas, anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan asas tersebut, anggota Polri diharapkan dapat melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan represif sekaligus melindungi anggota Polri itu sendiri. Selain itu, asas tersebut dapat memberikan batasan-batasan tentang penggunaan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi-aksi anarkis dan sporadis. Jika diperhatikan pengertian dan batasan-batasan mengenai anarki tersebut, dapat dimengerti bahwa yang hendak dibatasi oleh protap adalah akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menyampaikan aspirasinya, bukan pembatasan atau pengekangan terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini dapat dimengerti karena penyampaian pendapat yang merupakan hak seseorang atau hak setiap warga negara tidak boleh bertentangan atau mengganggu atau merusak hak-hak orang lain, intinya adalah hak seseorang dibatasi oleh orang lain, sehingga penyampaian tersebut harus sesuai dengan aturan hukum sehingga tercipta ketertiban umum. Pada inti hakikatnya Protap tidak bertentangan dengan hak penyampaian pendapat, karena yang hendak dibatasi oleh Protap bukan pada penyampaian
14
pendapat di muka umum, akan tetapi pembatasan pada akibat dari penyampaian pendapat yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan anarki yang dapat menciptakan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan ketidaktertiban umum. Guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan pemahaman hukum yang baik, dan polisi yang berkualitas, sehingga SDM menjadi bagian yang sangat penting. Degan demikian diskresi tidak berubah jadi diskriminasi, karena penerapan suatu aturan oleh penegak hukum pada hakikatnya menegakkan nilainilai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. 2.3 Tinjauan Tentang Aksi 2.3.1 Pengertian Aksi Aksi (action) berarti bergerak/ tindakan melakukan sesutu/ kegiatan/ tingkah laku untuk merubah keadaan. Aksi merupakan suatu tindakan yang mana sebelumnya ada suatu kondisi/ atau keadaan yang hendak diubah. Kondisi inilah atau keadaan sebelumnya inilah yang mendasari lahirnya aksi, atau dapat pula diartikan sebagai reaksi dari pihak-pihak tertentu, atas suatu masalah pada kondisi tertentu. Aksi dapat bersifat aksi atau upaya hukum, juga diluar aksi hukum, seperti unjuk rasa (demonstrasi).15 M. Dahlan Yacub Al Barry mengatakan bahwa “Aksi adalah gerakan, tindakan, gaya atau lagak.”16 Secara umum, aksi adalah sebuah aktivitas social politik yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat umum dengan mengharap ridho Allah, sebagai bentuk penyikapan akan permasalahan social politik yang membebani masyarakat. 15 16
Darsono. 2007. Karl Marx : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Jakarta: Diadit Media.hlm 159. M. Dahlan Yacub Barry. 1994. Kamus Modern Bahasa Indonesia.Yogyakarta: Arloka.hlm 14.
15
Pengertian aksi (demontrasi) juga adalah suatu model pernyataan sikap, penyuaraan pendapat, opini, atau tuntutan yang dilakukan dengan jumlah massa terntentu dan dengan teknik tertentu agar mendapat perhatian dari pihak yang dituju tanpa menggunakan mekanisme konvensional (birokrasi). Aplikasi Marxisme dalam praktek adalah aksi dan revolusi, hal ini sesuai dengan tesis Marx bahwa kaum filosof hanya berpikir tentang dunia, mereka tidak mengubah dunia. Mengubah dunia adalah dengan tindakan, baik melalui aksi dan revolusi. Berdasarkan pendapat diatas, aksi adalah suatu gerak perlawanan, merupakan bagian revolusi, atau tahab awal suatu revolusi. Adapun revolusi adalah suatu puncak dari seluruh jumlah aksi (tingkat aksi) yang membesar, meluas, mematang, terkoordinasi, terpimpin, dan terarah. Baik aksi maupun revolusi harus mempunyai tujuan yang jelas, kekuatan rakyat yang rill, dan pimpinan tepat dan cakap.17 2.3.2 Sifat Aksi dan Tingkatan Aksi Aksi dapat bersifat politik, ekonomi, dan sosial. Aksi juga dapat bersifat nasional dan lokal (kedaerahan). Disamping itu aksi dapat bersifat bersama-sama dan sendiri-sendiri, terkoordinasi atau terpisah-pisah, meluas atau sporadis. Aksi lahir dari kandungan kehidupan sosial yang penuh konflik, baik konflik ekonomi, sosial, maupun konflik politik.18 Aksi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator 17
Darsono. 2007. Karl Marx : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Jakarta: Diadit Media.hlm 159.
18
Ibid .hlm 158. 16
tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil „jalan pintas‟ dalam bentuk aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Tingkatan aksi dapat besar atau kecil, berat atau ringan, semua itu merupakan bagian suatu revolusi, atau menuju proses terjadinya suatu perubahan. Aksi mempunyai arti yang bersifat mutlak menuju perubahan. Aksi dan revolusi merupakan dua hal yang tidak terpisah. Revolusi tidak mungkin terjadi tanpa melalui proses adanya aksi-aksi. Sebaliknya aksi-aksi akan kurang berarti bila tidak diarahkan menuju perubahan. Setiap aksi dilakukan harus bertujuan jangka pendek (taktik) dan bertujuan jangka panjang (srategi) yaitu keaarah terjadinya perubahan. Aksi harus dilakukan dengan semangat, dipersiapkan dengan cermat untuk mematangkan situasi menuju perubahan. Sebelum melakukan aksi harus berpikir sukses (menang) dan gagal (kalah). Aksi harus dilakukan walaupun sudah diperhitungkan hasilnya akan gagal (kalah), karena aksi merupakan proses latihan untuk menuju perubahan. Oleh sebab itu dalam melakukan aksi tidak harus menang (sukses), kerena pihak lawan memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dari perlawanan aksi. 2.3.3 Proses Aksi dan Syarat - Syarat Aksi Proses aksi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yatu dapat dimulai dari ; bertanya, usul, protes, menuntut, menentang, dan akhirnya sampai melawan. Disamping itu proses aksi dapat dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari aksi sebagian-sebagian sampai aksi total
17
menyeluruh dan aksi jangka pendek sampai jangka panjang serta aksi setempatsetempat (lokal) sampai aksi nasional.19 Secara garis besar proses aksi lahirnya keputusan aksi adalah sebagai berikut: a. Diskusi awal (Tim/Dept. Khusus : bidang Sospol), dteruskan ke : b. Diskusi Lanjutan (pelibatan kader, (unsur UKM), menghadirkan pakar, penerbitan Pers Release), lalu c. Pembentukan Tim Teknis Aksi d. Aksi di lapangan Syarat – syarat aksi harus benar – benar diperhatikan sebelum aksi dimulai atau dilakukan. Jika syart-syarat aksi kurang diperhatikan (diabaikan, diremehkan, kurang serius, kurang sungguh- sungguh), maka aksi bisa subjektif yang akibatnya bisa merusak barisan kekuatan karena sasarannya lebih besar daripada kekuatannya (terlalu maju sampai melampau batas kekuatan), atau bisa menghambat perkembangan barisan kekuatan karena sasarannya lebih kecil dari pada kekuatannya (terlalu lamban dan jauh dari sasaran yang semestinya bisa dicapai). Syarat – syarat aksi adalah sebagai berikut: a. Motifnya jelas, artinya, dasar atau alasannya kongkrit mengapa aksi itu dilakukan, b. Tuntutan obyektif, artinya, tuntutannya wajar hingga bukan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh yang dituntut,
19
Ibid.hlm 164.
18
c. Sasarnya tepat, artinya, aksi ditujukan langsung kepada persoalannya yang obyektif dan kepada pemegang kendalinya, atau kepada aparat atau tangantangan dari pemegang kendali persoalannya itu, d. Dipahami dan didukung oleh massa yang berkepentingan, artinya, massa yang berkepentingan merasa berkepentingan dan mengetahui persoalannya, mengerti perlu dilakukannya aksi dan mendukungnya, e. Dapat menatik front atau tidak menambah lawan, artinya, massa atau golongan lain bisa memahami atau bahkan membantu aksi, setidak-tidaknya, mereka bersikap netral atau tidak berpihak atau tidak mendukung lawan yang menantang aksi, f. Persiapan cukup, artinya tidak spontan atau sudah dengan perhitungan akan kemungkinan – kemungkinan yang timbul dalam perkembangannya dan dalam menghadapinya, barisan sudah diteliti dan kekuatannya sudah diperhitungkan cukup siap dan kuat, g. Keberanian berlawan massa yang berkepentingan sudah timbul, artinya, massa yang berkepentingan sudah berani untuk bangkit berlawan melakukan aksi.
2.3.4 Strategi dan Taktik Aksi Suatu aksi harus mempunyai target yang harus dicapai, baik target maxsimum dan minimum. Target itu merupakan pedoman yang harus dipegang teguh. Berpegang teguh pada pedoman target yang harus dicapai, suatu aksi harus tangkas, lincah, dan taktis. Suatu aksi bisa mundur bila mengalami kesulitan, tidak
19
mampu mengatasinya, dan tidak cukup kekuatan untuk terus maju dan bertahan. Dalam langkah mundur, setiap kesempatan harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan dan kemudian kembali melangkah maju.20Dalam keadaan demikian, perundingan dan kompromi harus ditempuh, ini hanya suatu taktik saja,bukan suatu kapitulasi. Kompromi sebagai taktik adalah kompromi yang bermaksud mencari waktu dan kesempatan supaya bisa mengkonsolidasi dan menyusun kekuatan untuk kemudian bisa maju lagi mencari target. Dalam kompromi sengai taktis adalah suatu perjuangan untuk bisa mencapai hasil yang bisa mendekatkan pada target dan strategi aksi. Atau setidaktidaknya harus tetap bertahan pada apa yang sudah dicapai sebelumnya, tidak melepaskannya. Dengan demikian kompromi sebagai taktik adalah kompromi yang tetap berpegang teguh dan mengabdi pada strategi (target) aksi yang sudah ditetapkan sebagai pedoman. Selanjunya akan terus maju lagi mancapai strategi (target) itu bila waktunya sudah memungkinkan. Sedang kompromo kapitulasi adalah kompromi yang menyerah dan melepaskan target dan strategi aksi, atau suatu kompromi yang sudah berhenti sampai disitu saja, tidak akan maju lagi meneruskan aksi untuk mencapai target dan strategi aksi. Suatu aksi harus maju terus sampai mancapai sasaran dan tujuan. Namun berdasarkan situasi, aksi bisa berhenti semntara untuk kompromi sebagai taktik. Suatu aksi hakikatnya dilakukan secara terus-menerus, aksi yang satu berhasil harus dilanjutkan dengan aksi yang lainnya, aksi yang kecil berhasil harus dilanjutkan dengan aksi yang besar, aksi yang ringan berhasil haru dilanjutkan
20
Ibid.hlm 168.
20
aksi yang berat, demikian seharusnya, karena hakikatnya aksi adalah mengubah situasi dan suatu proses menuju perubahan. Tip dan trik yang digunakan dalam aksi yaitu: a. Angle foto Foto dapat berbicara lebih banyak dari kata-kata. Maka desain aksi yang menyediakan angle foto yang baik akan membuat aksi lebih mudah ter-blow up. b. Kalimat poster Kalimat poster biasanya juga menjadi incaran fotografer. Pilihlah kalimat yang cerdas namun tetap mencerminkan akhlak seorang mahasiswa. Unik dan kreatif adalah kuncinya. c. Uniform Keseragaman pakaian peserta aksi juga dapat menarik perhatian. Pakaian putih-putih, hitam-hitam atau mengenakan pakaian seperti orang utan untuk aksi mendukung keberlangsungan orang utan. d. Propaganda, Propaganda dibuat untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar aksi agar mereka mendukung aksi. Jika aksi dipusat keramaian, maka selebaran propaganda dapat menjadi bacaan yang mengusik perhatian. e. Pers release Selain data 5W+1H, pers release juga disusun dengan kalimat baik dan sudah sesuai dengan bahasa koran, sehingga redaktur tidak banyak mengedit. Adanya tambahan data dan angka dapat menambah bobot release. f. Yel/lagu Ciptakanlah yel-yel yang khas dan mudah diingat. Lagu bisa diperoleh dengan mengubah lirik dari lagu yang populis. Yel dan Lagu akan memelihara stamina massa. g. Symbolized, Simbolisasi perlu dilakukan untuk mencuri perhatian media jika massa aksi tidak terlalu banyak. Misalnya : aksi membawa tikus ke kantor
21
DPRD untuk menyindir anggota dewan yang tak ubahnya seperti tikus-tikus pengerat. h. Aliansi taktis, Untuk memperkuat posisi tawar, aliansi kadang diperlukan. Aliansi didasarkan pada pertimbangan kesamaan ideologi, atau kesamaan isu , atau kesamaan metode. Jika aliansi ini adalah dari universitas, maka bendera masing-masing universitas wajib untuk ditonjolkan. i. Menghadapi wartawan. Jika jurnalis TV mewawancarai peserta aksi, sebaiknya peserta tersebut mengarahkannya kepada tim humas atau korlapnya agar jurnalis itu dpat mewawancarai person yang lebih valid dalam memberikan keterangan. Ketika di wawancara, demonstran yang efektif merancang pesannya supaya bisa disampaikan secara utuh dalam tempo 10 hingga 15 detik. Setelah pesan disampaikan secara singkat, padat, dan utuh - baru kemudian dilakukan elaborasi. Ini menjaga agar pesan utama secara utuh tetap bisa tersiar walaupun mungkin elaborasinya terpotong. Hal ini disebabkan karena spot berita TV sangat singkat, berbeda dengan media cetak yang dapat memuat banyak.21
2.3.5 Perangkat Aksi Perangkat Aksi adalah person-person yang terlibat dalam suksesnya sebuah aksi. Mereka diantaranya adalah : a. Korlap koordinator lapangan adalah pemegang komando ketika aksi sedang berjalan. Peserta aksi harus mentaati setiap arahan dari korlap. Korlap 21
http://sodiqi.blogspot.com/2007/07/manajemen-aksi-demonstrasi.html(Diakses pada hari saptu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA).
22
memperoleh masukan informasi dari perangkat lain yang akan digunakannya untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Korlap juga yang bertugas menjaga stamina massa agar tidak loyo dan tetap konsentrasi ke aksi. Korlap bukanlah amanah instant. Ia diperoleh dari proses jangka panjang. Korlap adalah orang paling mengerti tentang isu yang sedang diperjuangkan, sehingga wawasan pengetahuannya dapat dikatakan lebih banyak dari yang lainnya. Korlap dapat juga berorasi. b. Orator terkadang diperlukan orator khusus selain korlap, khususnya pada aksi aliansi atau aksi yang melibatkan tokoh. Para orator ini menyampaikan orasi berdasarkan isu yang telah disepakati bersama. Bobot suatu orasi ditentukan oleh susunan kalimat, data up to date, dan kualitas pernyataan sikap. - AgitatorAgitator adalah pembangkit semangat massa dengan pekik teriakan disela-sela orasi korlap dan orator. Ia juga membantu korlap untuk menjaga stamina massa dengan memimpin lagu dan yel-yel c. Negosiator terkadang diperlukan person yang khusus bertugas untuk melakukan negosiasi. Negosiasi ini dilakukan kepada aparat polisi atau pihak-pihak yang ingin dituju jika aksi di-setting audiensi. d. Humas, tim Humas adalah salah satu elemen penting aksi. Tim humas bertanggung jawab dalam menjembatani aksi kepada para jurnalis. Mereka membuat pers release. Bobot Pers Release itu dibuat berdasarkan nilai-nilai jurnalistik. Disebut sukses jika media tidak bias memuat tuntutan atau opini yang hendak digulirkan oleh aksi.
23
e. Security/bordertim ini bertugas menjaga keamanan peserta aksi. Mereka juga wajib untuk mengidentifikasi para penyusup atau aparat yang hendak memprovokasi agar aksi berakhir chaos. Tim ini memiliki bahasa tersendiri yang hanya diketahui oleh sedikit orang dari peserta aksi. f. Dokumenter tim ini memback-up tim humas. Tetapi inti tugasnya adalah mendokumentasi aksi dari awal hingga akhir serta membuat kronologis aksi. Dokumentasi ini dengan kamera, handycam ataupun notes. Data ini akan digunakan sebagai bukti otentik jika aksi mengalami kekerasan dari aparat atau massa lain. g. Medik tugas ini memang spesifik bagi mereka yang menguasai ilmu medis. Umumnya adalah mahasiswa kedokteran atau mereka yang pernah terlibat dalam aktivitas kepalangmerahan atau bulan sabit merah. Tim ini memberikan pertolongan pertama kepada peserta aski yang mengalami cidera.- Logistik dalam aksi yang disetting lama dan melelahkan. Tim logistik bertugas untuk menyediakan sarana untuk membugarkan peserta aksi seperti air minum, snack dan sound system. Terkadang, mereka juga membuat dan mendesain kertas tuntutan atau karikatur. h. Tim kreatif tim ini memiliki kewenangan untuk mendesain sebuah atraksi seni atau instalasi sesuai amanat hasil musyawarah.22 2.3.6 Kekuatan dan Bentuk – Bentuk Aksi Setiap aksi harus mempunyai kekuatan. Kekuatan aksi adalah massa yang langsung berkepentingan melakukan aksi untukberlangsung kerena ia melihat 22
http://sodiqi.blogspot.com/2007/07/manajemen-aksi-demonstrasi.html(Diakses pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA).
24
bahwa aksi akan berhasil. Maka hakikatnya kekuatan aksi front adalah kekuatan yang labil dan bimbang ragu, atau kekuatan yang oportunis. Dengan demikian menghitung imbangan kekuatan antara kekuatan aksi (kekuatan intern) dengan kekuatan lawan adalah sangat penting untuk menentukan menang-kelahnya aksi.23 Bentuk aksi ada dua macam yaitu aksi perlementer dan aksi bersenjata. Aksi parlementer adalah aksi yang bersifat damai dalam bentuk perundingan dengan lawan untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. Aksi parlementer pada pokoknya adalah aksi yang dimulai dan diakhiri dalam bentuk perundingan tanpa adanya dukungan kekuatan bersenjata. Kekuatan pokok dalam aksi parleenter adalah massa pendukung. Aksi parlementer itu mempunyai peranan yang penting, tidak boleh diremehkan dan diabaikan. Bagi kepentingan revolusi, aksi perundingan boleh berjalan. Jika hanya melalui perundingan, maka suatu revolusi tidak akan mencapai kemenangan. Jalan berunding dalam proses revolusi hanya sebagai jalan sampingan yang bisa membantu gerak maju revolusi mencapai kemenangan. Aksi bersenjata adalah perlawanan bersenjata untuk menundukan lawan untuk mencapai sasaran dan tujuan aksi. Aksi bersenjata pada pokoknya adalah aksi yang dimulai dan diakhiri dengan dukungan kekuatan bersenjata, kekuatan pokoknya adalah massa bersenjata. Aksi parlementer dan aksi bersenjata, kedua- duanya harus berdasar pada kekuatan intern (sendiri) dan memerlukan bantuan kekuatan front sebagai
23
Ibid.hlm 165,169.
25
kekuatan tambahan. Kekuatan sendiri menentukan menang kalahnya aksi, sedang kekuatan front membantu kelancaran aksi. Dari pengertian aksi diatas dapat ditarik kesimpulan umum bahwa aksi sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan perubahan. Jadi antara aksi dan revolusi tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berhubungan satu sama lain. Hanya melakukan – melakukan aksi tidak menginginkan perubahan atau revolusi tidak berguna atau tidak bermanfaat aksi yang dilakukan sebaliknya sebelum menginginkan revolusi atau perubahan maka harus terlebih dahulu melakukan aksi. 2.4 Tinjauan Tentang Demonstrasi 2.4.1 Pengertian Demonstrasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara misal, baik protes itu ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan, biasa disebut “unjuk rasa”. Unjukrasa atau demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratifdi muka umum.24
24
Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.pasal 1 ayat 3
26
M. Dahlan Al Barry menjelaskan bahwa “Demonstrasi adalah tindakan bersama untuk menyatakan protes, pertunjukan mengenai cara-cara penggunaan sesuatu.”25 Menurut Gabriel A. Almond, dalam terminology ilmu politik, unjuk rasa dikenal sebagai satu bentuk partisipasi politik, kemudian David Easton menyatakan bahwa unjuk rasa sebagai satu bentuk partisipasi politik nonkonvensional. Almond membedakan dengan partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik dan administratif .26 Michael C. Hudson dan Charles Lewis Taylor, unjuk rasa merupakan sebuah konflik politik, ekspresi atau aktualisasi nilai dan kepentingan politik masyarakat yang dibenturkan dengan nilai dan kepentingan politik negara. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya juga dilakukan oleh kelompok dengan tujuan lainnya.
25
M. Dahlan Yacub Barry. 1994. Kamus Modern Bahasa Indonesia.Yogyakarta: Arloka. hlm 86. http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa (Diakses pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA). 26
27
Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan umum bahwa demonstrasi merupakan aspirasi- aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, atau mahasiswa kepada orang- orang pemegang kekuasaan atau orang-orang yang telah melakukan kesewenangan atau tidak sesuai peraturan hukum sehingganya masyarakat menginginkan keadilan atau perubahan. Serta demo juga merupakan salah satu perwujudan dari hak untuk mengeluarkan pendapat, demo masih di anggap sah apabila masih berada pada alur yang benar, berjalan tertib, tidak menggunakan kekerasan atau anarkisme serta tidak melanggar peraturan yang ada. 2.4.2 Hubungan Aksi Demonstrasi Dan demokrasi Demonstrasi adalah cara paling efektif dalam menyuarakan kebenaran, khususnya jika dilaksanakan pada rezim yang antidemokratis dan tiran. Demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Secara garis besar konsep demonstrasi sendiri dianggap sebagai salah satu wujud implementasi dari proses demokrasi. Karena demokrasi mengehendaki adanya sebuah partisipasi masyarakat untuk mengawal jalannya suatu sistem pemerintahan demi terciptanya sebuah konsep good governance.
27
Karena
demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga 27
Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi dan Civil Society.Yogyakarta: Graha Ilmu.hlm 33.
28
masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan atau sistem pemerintahan demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (masyarakat luas). Joseph Scumpeter mengatakan bahwa pengertian demokrasi ada 2 (dua) yakni: 1) Demokrasi sebagai kehendak rakyat, bahwa demokrasi akan terwujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah berkuasa dengan (relatif) baik. 2) Demokrasi adalah sebuah kebaikan bersama (comnon good) bahwa kebaikan bersama kolektif warga masyarakat merupakan tujuan sistem pemerintahan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik. 28 Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.29 Prinsip demokrasi dan prasyaratan dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsipprinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: 1) Kedaulatan rakyat; 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 28
Ibid.hlm 33. http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi (Diakses pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2012 pukul 08.00 WITA). 29
29
3) Kekuasaan mayoritas; 4) Hak-hak minoritas; 5) Jaminan hak asasi manusia; 6) Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; 7) Persamaan di depan hukum; 8) Proses hukum yang wajar; 9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional; 10) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.30
Ciri-ciri demokrasi menurut Robert A. Dahlan menyatakan bahwa demokrasi memiliki 7 (tujuh) ciri hakiki, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Pejabat yang dipilih; Pemeilihan yang bebas dan fair; Hak pilih yang mencakup semua; Hak untuk menjadi calon suatu jabatan; Kekuasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis; Informasi alternatif dan; Kebebasan membentuk asosiasi. 31
Kemudian Pericles mengatakan bahwa demokrasi mengandung beberapa kriteria, yaitu: 1) Pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan atau partisipasi rakyat yang mayoritas secara langsung; 2) Kesamaan warga negara didepan hukum; 3) Penghargaan terhadap wilayah privat (pemenuhan hak asasi manusia, dalam konteks kekinian) untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual; serta 4) Pluralisme. 32 Demostrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dalam model unconventional yaitu mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan gerakan sosial baru (New social movements) dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan, gerakan perempuan, protes mahasiswaYang dapat 30
Ibid.hlm 39-40. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm 112. 32 Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi dan Civil Society.Yogyakarta: Graha Ilmu.hlm 41. 31
30
dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. 33
2.5 Tinjauan Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Berdasarka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 199834 2.5.1 Pengertian Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Penyampaian aspirasi merupakan salah satu bentuk aktivitas masyarakat untuk mengutarakan pemikiran, mengungkapkan gagasan serta menyuarakan suatu persoalan, yang biasanya kurang mendapatkan perhatian dalam kehidupan kota-kota di Indonesia.Untuk aktivitas penyampaian aspirasi ini, masyarakat Indonesia masih menemui keterbatasan pada sarana dan prasarana penunjangnya, bahkan ketidaktersediaan ruang bagi penyelenggaraanya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak warga negara baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangayang berlaku. Kebebasan yang dianut bangsa Indonesia sesuai dengan pancasila adalah kebebasan yang bertanggung jawab bukan dalam arti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan yang bertanggung jawab mempunyai pengertian 33
Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 367. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. 34
31
sebagai berikut, kebebasan yang memperhatikan batas-batas penghargaan orang lain, kebebasan yang dibatasi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, spikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap orang berhak untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa ada tekanan olehpihak lain. Menurut Emil Divifat menyampaikan pendapat adalah suatu hal dapat dikatakan sebagai pendapat umum maka harus mempunyai syarat-syarat, harus mempunyai tujuan, harus diakui dan diyakini bahwa sesuatu itu adalah benar Anggapan kebenaran itu dikembangkan ke orang banyak sedemikian rupa hingga apabila ada yang menolak kebenaran tersebut maka para pendukungnya bersedia untuk mempertahankannya. Sedangkan menurut Leonard W. Dood pendapat umum merupakan Ia menulis dalam buku yang berjudul Public Opinion and Propaganda yang diterbitkan pada tahun 1984 sebagai berikut: “public opinion refers to people’s attitude on an issue they are members or the same social group”, artinya kira-kira pendapat umum yang dimaksudkan adalah sikap orangorang mengenai sesuatu soal, di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama.35 Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E 35
http://anthonynh.blogspot.com/2012/09/10-pengertian-pendapat-umum-menurut-ahli.html (Diakses pada hari selasa tanggal 12 februari 2013 pukul 12.00 WIB)
32
ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.36 Kemerdekaan menyampaikan pendapat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 ayat 1 adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirandengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.37 Di muka umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 ayat 2 adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempatyang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 menjelaskan bahwa Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa dan Pasal 25 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.38
36
Undang-Undang Dasar RI 1945.Pasal 28E. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.Pasal 1 ayat 1. 38 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).Pasal 23. 37
33
Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat, lebih tepatnya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan tanpa tekanan/ bebas. Untuk pendapat padat diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran bebas. Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lesan maupun tertulis. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh mahkluk hidup yang bernama manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha kuasa. Hak yang melekat dalam diri manusia biasa disebut dengan hak asasi manusia. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan umum bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak setiap manusia dalam menyanpaikan pendapatnya kepada siapa saja pendapat tersebut ditujukan dan harus sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku. 2.5.2 Asas dan Tujuan Kemerdekan menyampaikan pendapat dimuka umum berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 3 mempunyai beberapa asas atau
34
landasan yang harus dilaksanakan yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas manfaat. Tujuan menyampaikan pendapat dimuka umum berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 4 yaitu mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta menenpatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.39 2.5.3 Hak dan Kewajiban Hak menyampaikan pendapat dimuka umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 5 yaitu berhak mengeluarkan pikiran secara bebas, dan memperoleh perlindungan hukum. Dan kewajibannya terdapat pada Pasal 6 yaitu menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-
39
Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
35
undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan dalam Pasal 7 aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan keamanan.40 2.5.4 Bentuk-Bentuk dan Tata Cara Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum pada Pasal 9 bahwa bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.41 Tata cara menyampaikan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dapat disimpulkan bahwa tata caranya adalah harus dilaksanakan ditempat
umum,
dilarang
membawa
benda-benda
yang membahayakan
keselamatan umum, wajib memberitahukan secara tertulis kepada polri, pemberitahuan selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri yang bersang kutan.
40 41
Ibid.pasal 5-7. Ibid.Pasal 9.
36
