BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Auditing
2.1.1
Pengertian Auditing Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang
sangat diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan auditan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang diaudit dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa definisi auditing menurut para ahli. Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002:9) yaitu: “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan”.
Selain itu pengertian auditing menurut Arens et al, (2010:4) yaitu: “Auditing is the accumulation and evaluation evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and estabilished criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis yang artinya proses audit menggambarkan serangkaian
8
9
langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir dengan baik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2.1.2 Tujuan Audit Menurut Mulyadi (2002:72) tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah : “Untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi menajemen yang terkandung dalam laporan keuangan”. Auditor harus memperoleh cukup bukti yang tepat yang dapat digunakan sebagai dasar yang memadai dalam mengeluarkan pendapat. Pendapat auditor tersebut dinyatakan dalam laporan auditor. 2.1.3
Jenis-jenis Audit
Menurut Mulyadi (2002:30) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit yaitu : 1. Audit Operasional (Operational Audit) Merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk: 1. Mengevaluasi kinerja. 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut
10
Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak. 2.1.4
Jenis – jenis Auditor Terdapat beberapa tipe auditor menurut Mulyadi (2002:28) dibagi dalam
empat kategori, yaitu :
11
1. Auditor Independen Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama adalah bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). 2. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah
yang
tugas
pokoknya
melakukan
audit
atas
pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujuan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta instansi pajak. 3. Auditor Intern Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan
12
organisasi, serta menentukan keandalan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi 2002:4). 2.2
Standar Auditing Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam hal ini adalah standar auditing. Standar Auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Menurut (SPAP:2001:150:1) standar auditing terdiri dari : 1. Standar Umum Standar umum terdiri dari : a. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai Auditor harus memiliki latar belakang pendididkan formal bidang auditing dan bidang akuntansi. b. Sikap mental independen Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaan nya untuk kepentingan umum.
13
c. Kemahiran professional dengan cermat dan seksama Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 2. Standar pekerjaan lapangan a. Perencanaan dan supervisi audit
Perencanaan Merupakan rancangan stategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang di harapkan.
Supervisi Mencakup pengaruh usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan
penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit, penentuan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas lapaoran keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Bukti audit kompeten yang cukup Bukti audit yang kompeten yang cukup harus di peroleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
14
3. Standar pelaporan a) Pernyataan tentang kesesuain laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia. b) Pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum Laporan auditor harus menunjukan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan di bandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c) Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lapaoran auditor. d) Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhaan Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat di berikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat di berikan maka alasanya harus dinyatakan.dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang di pikul oleh auditor.
15
2.3
Kantor Akuntan Publik
2.3.1
Pengertian Kantor Akuntan Publik Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik SPAP (2001 : 20000.1) disebutkan bahwa: “KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.” Dengan kata lain KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat.
2.3.2
Hirarki Auditor di Kantor Akuntan Publik Menurut Mulyadi (2002:33) umumnya hirarki auditor dalam perikatan
audit di dalam Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi berikut ini: 1. Partner (rekan) Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan klien; bertanggungjawab secara menyeluruh mengenai
auditing.
Partner
menandatangani
laporan
audit
dan
management latter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 2. Manager Manager bertindak sebagai pengawas auditor; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; mereview kertas kerja, laporan audit dan management latter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor
16
senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. 3. Auditor Senior Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu. 4. Auditor Junior Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan
ini
biasanya
dipegang oleh
auditor
yang baru
saja
menyelesaikan pendidikan formalnya disekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor.
17
2.4
Tipe Pendapat Auditor Pendapat auditor atas laporan keuangan menurut SPAP (PSA 29 SA Seksi
508) ada 5 jenis pendapat, yaitu : 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion ) Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2.
Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified opinion with explanatory language) Keadaan tertentu mungkin mangharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
3. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 4.
Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
18
Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 5. Tidak berpendapat (disclaimer opinion) Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 2.5
Prosedur Audit Prosedur Audit menurut Mulyadi (2002;82) “Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit”. Kualitas kerja dari seseorang auditor dapat diketahui dari seberapa jauh
auditor menjalankan prosedur-prosedur audit yang tercantum dalam program audit. Prosedur audit berisi perintah dan petunjuk yang dibuat oleh auditor pada level partner/senior auditor, untuk merencanakan dan mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Auditor menggunakan prosedur audit juga sebagai alat supervisi bagi para asisten auditor yang belum berpengalaman, yang akan melakukan pekerjaan audit lapangan (Imam dkk, 2011). Teknik dalam prosedur audit meliputi: (Mulyadi, 2002;82) 1) Inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. 2) Pengamatan, merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan.
19
3) Permintaan Keterangan, merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. 4) Konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Menurut Sukrisno Agoes (2012) prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti audit (audit evidence) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. 2.6
Time Pressure Menurut Amalia, dkk (2009) time pressure merupakan keadaan dimana
auditor dituntut untuk mempertimbangkan faktor ekonomi (waktu dan biaya) di dalam menentukan jumlah dan kompetensi bukti audit yang dikumpulkan. Jika dengan memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang sama tingginya dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti, auditor memilih untuk memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit berdasarkan pertimbangan ekonomi biaya dan manfaat. Dalam melaksanakan proses audit, auditor harus dapat mempertimbangkan biaya dan waktu yang tersedia. Pertimbangan tersebut menimbulkan time pressure/ tekanan waktu. Jika waktu yang dialokasikan tidak cukup, auditor akan
20
bekerja dengan cepat, sehingga hanya melaksanakan sebagaian prosedur audit yang disyaratkan (Waggoner dan Cashel, 1991). Suryanita, dkk (2007) mengemukakan bahwa time pressure berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hubungan antara time pressure dan penghentian prematur atas prosedur audit bersifat positif. Semakin besar time pressure maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, dan sebaliknya. Sedangkan menurut DeZoort (1998) mayoritas penelitian tekanan waktu dalam mengaudit telah difokuskan pada evaluasi dampak yang timbul dari time pressure, menunjukkan keprihatinan mendominasi dengan efektivitas audit. Di disini, sebagian besar pekerjaan menunjukkan time pressure dapat mengakibatkan penghentian prematur dan perilaku underreporting. Sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa time pressure dapat meningkatkan kecenderungan auditor untuk menerima bentuk-bentuk bukti selama audit dan mengabaikan pada standar akuntansi. Atau, literatur juga memberikan bukti bahwa tekanan waktu dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi penyimpangan dan salah saji, dan membuat penilaian risiko. 2.6.1
Time Budget Pressure Pengertian Time Budget menurut DeZoort (1998) dalam jurnalnya, yaitu: “Time budget pressure is a relatively chronic, pervasive form of pressure that arises from limitations on the resources allocable to perform tasks. Resources are limited for a variety of reasons, including profitability concerns, personnel limitations and fee constraints”.
21
Maksud dari kutipan di atas adalah time budget pressure merupakan bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan pada sumber daya dapat dialokasikan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas audit. Sumber daya yang terbatas untuk berbagai situasi, termasuk masalah profitabilitas, keterbatasan personil dan kendala biaya. Anggaran waktu sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian tugas audit. Namun, literatur empiris menunjukkan bahwa, untuk auditor internal maupun eksternal, anggaran waktu yang terbatas dan semakin tinggi tuntutan akan kualitas audit. Literatur ini juga menjelaskan bahwa meningkatnya persaingan di pasar audit adalah penyebab utama karena meningkatkan tekanan untuk memaksimalkan efisiensi dan biaya. Menurut Kelley, et al (2005) time budget pressure berkaitan dengan tekanan yang dialami ketika mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan audit dalam waktu audit dianggarkan didirikan oleh Kantor Akuntan Publik. Faktor time budget pressure dapat terjadi ketika jumlah waktu yang dianggarkan kurang dari waktu yang tersedia, auditor memiliki kemampuan untuk merespon tekanan dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mereka tidak melaporkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas audit. 2.6.2
Time Deadline Pressure Menurut DeZoort (1998) Time Deadline Pressure adalah: “Time deadlines, on the other hand, are acute pressures characterized by the existence of specific targets for task completion. In auditing, deadline pressures may come from within the accounting firm, from the client, or from third parties such as regulators”.
22
Maksud dari kutipan diatas adalah bahwa tenggat waktu adalah tekanan akut ditandai dengan adanya target spesifik untuk menyelesaikan tugas. Dalam audit, tekanan batas waktu dapat berasal dari dalam Kantor Akuntan Publik, dari klien, atau dari pihak ketiga. Sifat tak terduga dari tenggat waktu dapat membuat para auditor lebih sulit untuk mengelola waktu dari pada anggaran, yang dapat diantisipasi dan ditangani dengan cara yang strategis. Menurut Kelley, et al (2005) tekanan batas waktu terjadi ketika auditor ditekan untuk menyelesaikan tugas-tugas audit dalam waktu yang tersedia sebelum batas waktu untuk penyelesaian tugas tercapai, titik penyelesaian tugas dilakukan daripada jumlah jam yang akan digunakan dalam menyelesaikan tugas. 2.7
Independensi Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi
yang dimiliki auditor. Menurut Mulyadi (2002:115) memberikan pengertian independensi sebagai berikut: “ Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam menentukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit” Independensi akuntan publik berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.
23
Mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah penting tetapi yang juga penting adalah bahwa pemakai laporan keuangan tersebut memiliki kepercayaan atas independensi itu. Kedua tujuan ini sering diidentifikasikan sebagai independensi in fact dan independensi in appearance. Arens, et al (2010:115) mendefinisikan Independence in appearance dan in fact sebagai berikut: “Independence in appearance – the auditor’s ability to maintain an unbiased viewpoint in the eyes of others” “Independence in fact – the auditor’s ability to take an unbiased viewpoint in the performance of professional service” Independensi in fact hadir pada saat auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias di sepanjang audit, sedangkan independensi in appearance adalah hasil dari interpretasi lainnya dari independensi ini. Auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis (Simamora, 2002:47). Laporan
audit
merupakan
alat
yang
digunakan
oleh
auditor
untuk
mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh
24
akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo (1981) dimana fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu kompetensi dan independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review) dan jasa nonaudit. 2.8
Perilaku Penghentian Prematur atas Prosedur Audit Menurut Shapeero (2003) pengertian penghentian prematur atas prosedur
audit yaitu: “A Premature audit sign-off occurs when an auditor documents the completion of a required procedure that is not covered by other audit procedures, without performing the work or nothing the omissiion of the procedure”. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit yang diperlukan pada saat prosedur tidak tercakup oleh prosedur audit yang lain, tanpa melakukan pekerjaan atau mencatat kelalaian prosedur. Raghunathan (1991) mengungkapkan: “Among the 55 percent of the respondents who admitted to premature sign-off, however, approximately 73 percent reported that they had doneit only very rarely or rarely”.
25
Hasil penelitiannya bahwa 55 % responden pernah melakukan penghentian prematur dan 73 % diantara para auditor telah melakukannya dan praktik ini paling umum terjadi pada tahap prosedur analitis. Ketika melakukan pengabaian, auditor akan memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur yang tidak beresiko. Pemilihan ini akan menimbulkan urutan / prioritas dari prosedur audit yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling sering dihentikan sampai dengan paling jarang/ tidak pernah dihentikan. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2005) mengenai pengaruh orientasi etika terhadap hubungan antara time pressure dengan perilaku premature sign-off prosedur audit. Responden penelitiannya adalah auditor BPK diseluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 7 kantor perwakilan BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa time pressure secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap premature sign off prosedur audit para auditor BPK-RI. Namun potensi penaruh tersebut ada dan ditunjukkan oleh tanda negatif pada koefisien regresi, artinya semakin tinggi time pressure yang dirasakan oleh auditor BPK-RI, maka premature sign off prosedur audit cenderung tidak dilakukan oleh para auditor. Pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai “pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor” (Coram, et al., 2004). Pengurangan mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang
26
dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap. 2.9
Kerangka Pikir Prosedur Audit Menurut Mulyadi (1998;82) “Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit”. Prosedur audit yang disebutkan meliputi:1) Inspeksi, merupakan
pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. 2) Pengamatan, merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. 3) Permintaan Keterangan, merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. 4) Konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Menurut Mutia, dkk (2010) ketika melakukan pengabaian, auditor akan memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko. Pemilihan ini akan menimbulkan urutan/prioritas dari prosedur audit yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling sering dihentikan sampai dengan paling jarang/tidak pernah dihentikan. Berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang dapat digambarkan sebagai tindakan tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit yang berarti di sisi lain seorang auditor tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi
27
auditor berani mengungkap opini atas laporan keuangan yang mereka audit. Hal ini dianggap tidak dapat diterima/”dimanfaatkan” dan paling berat hukuman berujung pada pemecatan (Kurniawan dkk, 2008). Time pressure adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Amalia, dkk (2010). Tekanan waktu terdiri dari dua macam, yaitu time budget pressure dan time deadline pressure. Secara umum, pemeriksaan tekanan waktu anggaran terjadi ketika KAP mengalokasikan sejumlah
jam
pemeriksaan
yang akan
digunakan
oleh
auditor
untuk
menyelesaikan prosedur audit yang ditetapkan. Di sisi lain, tekanan batasan waktu terjadi ketika titik waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas yang ditentukan dan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan oleh adanya batas waktu (Kelley, et al 2005). Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Dalam menghadapi tekanan auditor dalam pengerjaan tugas auditnya dituntut untuk tidak bias dan independen terhadap profesinya. Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan
28
dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Selain itu, Arens, et al (2010) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu: independensi dalam
kenyataan (independence in fact) dan
idependensi dalam penampilan (independence in appearance). Independensi dalam kenyataan ada apabila akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak bias selama audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi pihak lain terhadap independensi akuntan publik. 2.9.1 Hubungan Time Pressure dengan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit. Time pressure dibagi menjadi time budget pressure dan time deadline pressure. Fungsi anggaran dalam pemeriksaan adalah sebagai dasar estimasi biaya audit, alokasi staf ke masing-masing pekerjaan dan evaluasi kinerja staf auditor. Time pressure yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan time pressure ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secapatnya atau sesuai anggaran waktu yang telah ditetapkan.
29
Teori ini diperkuat dengan penelitian menurut McNamara, et al (2008) yaitu : “The time budgets have a significant effect on dysfunctional auditor behaviour” Maksud dari kutipan di atas bahwa time budget memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor, perilaku disfungsional disini yaitu menurunkan kualitas audit yang salah satunya adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian ini di ambil sampel sebanyak 594 auditor yang diambil dari tiga kelompok dengan berbagai tingkat pengalaman audit di New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA), yang hasilnya bahwa bahwa anggaran waktu memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. 2.9.2 Hubungan Independensi dengan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit Independensi menurut Mulyadi (2002:26) berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa
30
harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Menurut Lin, et al (2004): “Auditor tenure can lead to impairment of independence. As the auditorclient relationship lengthens, the auditor may develop close relationship with the client and become more likely to act in favor of management, resulting in reduced objectivity and audit quality” Maksud dari kutipan diatas adalah lama hubungan dengan auditor dapat menyebabkan penurunan independensi. Dengan lamanya hubungan auditor dengan klien, auditor dapat mengembangkan hubungan dekat dengan klien dan menjadi lebih mungkin untuk bertindak dalam mendukung manajemen, sehingga objektivitas dan kualitas audit berkurang. Menurut Coram, et al (2004) penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu prilaku pengurangan kualiatas audit. Disini pengurangan kualitas audit didefinisikan sebagai tindakan sengaja diambil oleh auditor selama keterlibatan yang mengurangi bukti pengumpulan efektivitas tidak tepat.
31
2.10
Hipotesis Penelitian Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian H3
Time Pressure
H1
Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
H2 Independensi
Ket: : Hubungan Parsial : Hubungan Simultan
Berdasarkan uraian diatas hipotesisi yang dapat dibangun adalah sebagai berikut : H1
: Time Pressure Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
H2
: Independensi
Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur atas
Prosedur Audit. H3
: Time Pressure dan Independensi terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.
