BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2. 1.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan pada program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terdiri dari tiga kelompok program, antara lain adalah : a. Bantuan dan perlindungan sosial, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. b. Pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Karakteristik
pendekatan
partisipatif
berdasarkan
kebutuhan
masyarakat,
penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. c. Pemberdayaan Usaha Mikro dan kecil, dengan tujuan meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku usaha mikro dan kecil. Karekteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
Universitas Sumatera Utara
a. Pengertian dan Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri adalah : 1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan
masyarakat. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak
Universitas Sumatera Utara
untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri ini adalah : 1.
Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2.
Tujuan Khusus
a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Universitas Sumatera Utara
e. Meningkatnya
keberadaan
dan
kemandirian
masyarakat
serta
kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. b. Komponen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Rangkaian
proses
pemberdayaan
masyarakat
dilakukan
melalui
komponen program sebagai berikut : 1. Pengembangan Masyarakat. Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasilhasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, diesediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan
Universitas Sumatera Utara
relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. 2. Bantuan Langsung Masyarakat. Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian
kegiatan
yang
direncanakan
oleh
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya
secara
layak.
Kegiatan
terkait dalam
komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya. 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.
Universitas Sumatera Utara
c. Ruang Lingkup Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Ruang lingkup kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : 1. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya. 2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini. 3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
2. 2.
Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Mandiri
Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana dan prasarana penunjang
Universitas Sumatera Utara
produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana bantuan langsung bagi masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam program pengembangan kecamatan (PPK III pada tahun 2005 sampai tahun 2007 dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Melihat kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan, maka program ini
Universitas Sumatera Utara
telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui program pengembangan kecamatan (PPK) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) hingga 2007, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai Negara atau lembaga penyandang dana. Hibah atau trust funds tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini. Dana bergulir secara khusus untuk pengembangan ekonomi masyarakat dikelola
oleh
Unit
Pengelola
Ekonomi
hanya
dapat
digunakan
untuk
(Sutjiono,2005):(1) pinjaman untuk kegiatan prasarana yang bersifat individual, misalnya untuk perbaikan rumah, pembuatan Toilet dan lain lain. Dana bergulir ini juga dapat digunakan untuk kepentingan lingkungan dan sosial, seperti beasiswa dan pelatihan khusus untuk warga tidak miskin; (2) pinjaman untuk kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif yang dijalankan oleh para anggotanya. Adanya
program
pemerintah
untuk
mengatasi
rendahnya
investasi,
pengangguran dan kemiskinan, yaitu program pemihakan ekonomi yang bersifat pemberdayaan golongan ekonomi lemah dan pengadaan infrastruktur yang mendukung. Pemihakan pada golongan ini adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pada masa krisis di tahun 1997/1998, usaha mikro dan kecil dianggap sebagai
Universitas Sumatera Utara
katup penyelamat ekonomi Indonesia. Bank menyalurkan dananya berupa kredit ke sektor usaha mikro dan kecil karena memandang adanya peluang bisnis yang besar di sektor ini. (Ade, 2006) Investasi disebut juga dengan penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Beberapa faktor yang menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi,
tingkat
pendapatan
nasional
dan
perubahan-perubahannya
serta
keuntungan yang diperoleh. Investasi yang direncanakan, hanya akan dilaksanakan apabila tingkat keuntungan yang akan diperoleh adalah lebih besar dari suku bunga yang harus dibayar. (Sukirno, 2004) Pemberdayaan masyarakat
mengandung pengertian memihak (targeting),
mempersiapkan (enabling), dan melindungi (protecting). Untuk itu diperlukan mitra yang partisipatif dalam memberikan investasi. (Sri, 2007). Sukirno (2004) mendefinisikan modal sebagai segala barang-barang yang akan diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang akan digunakan oleh masyarakat. Barang-barang dan jasa yang dihasilkan berguna untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan manusia tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Keynes berpendapat pentingnya kebijaksanaan stabilisasi harga. Perubahan harga mempunyai efek yang berbeda terhadap tiga golongan utama penduduk, yakni investor (yang menginvestasikan tabungan), pengusaha (enterpreneur), dan penerima upah (tenaga kerja). Secara umum, inflasi akan menyulitkan golongan penduduk pertama, sedangkan deflasi akan menyulitkan golongan kedua dan ketiga. Kebijaksanaan stabilisasi harga diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dari inflasi maupun deflasi. (Nopirin, 2002) Pendapatan yang diterima dari suatu kegiatan penanaman modal biasanya akan diterima dalam beberapa tahun. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat diketahui dengan menghitung nilai sekarang pendapatan yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal (keuntungan). Cara ini digunakan perusahaan-perusahaan untuk menilai kesesuaian dari sesuatu investasi yang akan dilakukan. Suatu investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan adalah lebih besar dari pada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Dengan memisalkan nilai sekarang modal yang diinvestasikan adalah M, penanaman modal dikatakan menguntungkan jika nilai sekarang (NS) lebih besar dari M. Untuk menghitung NS dan M digunakan rumus dibawah ini (Sukirno, 2004) : NS
Y3 Yn Y1 Y2 2 3 1 r 1 r 1 r 1 r n
M
Y3 Yn Y1 Y2 2 3 1 R 1 R 1 R 1 R n
Universitas Sumatera Utara
Dimana dalam persamaan diatas : a. NS adalah nilai sekarang pendapatan yang diperoleh antara tahun 1 sehingga tahun n, apabila dimisalkan investasi tersebut didepresiasikan pada tahun n. b. Y1 , Y2 , Y3 hingga Yn adalah pendapatan neto (keuntungan) yang diperoleh perusahaan antara tahun 1 hingga tahun n. c. r adalah suku bunga. d. R adalah tingkat pengembalian modal. Dalam teori ekonomi mikro terdapat suatu konsep yang dikenal dengan teori ekonomi terapan yang dikaitkan dengan teori kebijaksanaan ekonomi. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah konsep ekonomi kesejahteraan (welfare economics) . Tugas pokok dari welfare economics adalah membanding-bandingkan berbagai kondisi perekonomian (economic state) untuk menentukan apakah perubahan kondisi perekonomian menjurus ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Pendapat Klasik, Adam Smith menganggap ekonomi kesejahteraan (welfare economics) identik dengan teori akumulasi kapital yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Menurut Smith, cara terbaik untuk meningkatkan laba ialah melakukan investasi, dengan membeli mesin-mesin dan peralatan canggih. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih maka produktivitas labor akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Karena Smith menganggap pentingnya akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi, maka
Universitas Sumatera Utara
sistem yang dianut Smith disebut sistem liberal (karena memberikan keleluasaan yang besar bagi setiap individu untuk bertindak dalam perekonomian, juga disebut sistem ekonomi kapitalisme (karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi). (Cornelis, 2005) Dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat terdapat dua strategi. Strategi pertama, adalah memberi peluang agar masyarakat dapat tetap maju. Strategi kedua, memperdayakan (enpowerment) sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan memperkuat potensi atau daya yang mereka miliki, misalnya membuka akses pada berbagai peluang usaha yang menjadikan mereka makin berdaya, dan penyediaan berbagai masukan dan fasilitas usaha mereka (misalnya, akses dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, akses pada modal, informasi, teknologi baru dan lapangan kerja).
2.3. Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pengertian usaha kecil pada dasarnya mengacu pada undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Di dalam pasal tersebut usaha kecil meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Pengertian usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan
Universitas Sumatera Utara
pemulung. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun yang berkaitan dengan seni dan budaya yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Usaha informal dan tradisional ini cenderung dilihat dengan emosional, bukan rasional. Ketika perekonomian berjalan baik, tidak banyak orang yang mau memperhatikan sektor informal ini. Situasi tersebut berubah setelah terjadi krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an (Priyono,2004). Muncul kesadaran bahwa landasan perekonomian yang dibangun dengan konglomerasi ternyata sangat rapuh. Hal tersebut membuat orang mulai berpaling pada sektor informal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut usaha mikro ialah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang. Pembiayaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan bagi usaha mikro dan kecil diberikan kepada pedagang dan pengusaha kecil atau rumahtangga lokal, yang mana selain mendapatkan pinjaman juga berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam. Usaha mikro dan kecil masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses kredit atau sumber permodalan lain dan akses pasar. Usaha mikro dan kecil diarahkan untuk mengkoreksi kesenjangan antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil, sehingga
Universitas Sumatera Utara
sifatnya adalah tambal-sulam. Padahal seperti kita ketahui bahwa berlakunya kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan usaha mikro dan kecil pun kurang tercapai secara maksimal. Salah satu pembenahan utama yang diperlukan adalah dari aspek regulasinya. (Sri, 2007).
2. 4. Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Sasaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan yang berpihak pada orang miskin. Menurut Zikrullah (2000) kemiskinan adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan mutidimensional. Oleh karena itu, banyak terdapat terminologi kemiskinan baik yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan. Dalam pengertian konvensional, kemiskinan (hanya) dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (income) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Dengan teori ini, sekurangkurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu difahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu: (1) kemiskinan subsitensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal; (2) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (3) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan; (4) kemiskinan partisipasi,
Universitas Sumatera Utara
tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas; (5) kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antara kelompok social, terfragmentasi; (6) kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas. Menurut Cox (2004) bahwa seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya (hanya) berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara dunia ketiga baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah, kebanyakan (hanya) bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal. Menurut Sumodiningrat (2004) penentuan garis kemiskinan dengan menggunakan indikator ekonomi versi BPS, Bank Dunia,lembaga penelitian dan pengkajian,yakni Garis kemiskinan dapat dihitung dengan tiga pendekata, yakni : (1) Pendekatan Produksi (production Approach), misalnya produksi padi perkapita hanya dapat menggambarkan kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup. (2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach), yakni pendekatan melalui pendapatan rumah tangga.Pendekatan ini sangat baik, namun sering mengalami kendala yaitu dalam pengumpulan data pendapatan rumah tangga secara akurat serta pencatatan terhadap jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap rumah tangga secara akurat. (3) Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi pendekatan terhadap pendapatan. Tingkat pengeluaran ini dapat digunakan sebagai proxy atau pendekat dari
Universitas Sumatera Utara
pendapatan rumah tangga. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi adalah 2.100 kalori perkapita/hari.
2.5.
Konsep Partisipasi Masyarakat Menurut Bryants dan White Colorodow (dalam Friedman, 2002) menyatakan
bahwa di negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat itu sendiri dapat mempengaruhi atau menentukan masa depannya, maka masyarakat harus dianggap sebagai potensi pembangunan yang harus dibina, dipupuk dan ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga mau, mampu dan sadar dalam kedudukannya sebagai pelaku atau subjek pembangunan. Dalam hubungan dengan hal tersebut Friedman juga menyatakan bahwa dengan keterlibatan masyarakat/partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan juga mengandung makna pemberdayaan masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan pemantapan pembudayaan dan pengalaman demokrasi, atau “the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, please the emphasis an auotonomy in the decision making of territorially organized communities, local self-reliance (but not antrachy), direct (participatory) democracy and experi-mental social learning”. (Friedman, 2002) Dari perumusan ini dapat dikemukakan bahwa partisipasi sosial adalah: 1. Partisipasi seseorang ini dalam suatu kelompok sosial.
Universitas Sumatera Utara
2. Kadang kala terbatas pada partisipasi di dalam organisasi secara sukarela khususnya dalam pelaksanaan program atau kegiatan atau proyek masyarakat diluar profesi seseorang atau pekerjaan tertentu. Menurut Marbun (2003) partisipasi adalah tingkat rasa keterlibatan dan keikatan seseorang berkat sumbangan pikiran dan usulnya sehingga mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan ikut berusaha mencapai sasaran suatu tujuan organisasi. Simatupang (2001) mengemukakan pendekatan mengenai partisipasi sebagai berikut: Partisipasi berarti apa yang dilakukan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. Partisipasi berarti juga sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya dan terwujudnya masa depan yang baru. Partisipasi tidak hanya mengambil bagian dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan tetapi juga berarti memberikan sumbangan pengertian kita mengenai pembangunan itu, nilainilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap di junjung tinggi. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dan martabat, keadilan sosial dan memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi-generasi yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
Bahkan partisipasi merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan mengembangkan inisiatif dan kreatifitas. Sumbangkan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam kelompok pertemuan-pertemuan
itu akan saling memberikan
informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sesama anggota masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan tinggal disuatu tempat tertentu yang menghasilan teknologi kemampuan untuk memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber penghidupan bersama menurut aturan tertentu. Menurut Imron (2005) bahwa: “Partisipasi adalah suatu term yang menunjukkan kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan”. Menurut Muhajir (dalam Imron, 2005) mengatakan menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya ialah partisipasi kuantitatif dan kualitatif, partisipasi kuantitatif menunjukkan kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan sementara partisipasi kualitatif menunjukkan kepada tingkat dan derajat. Menurut Koentjoroningrat (dalam Imron, 2005) menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi
Universitas Sumatera Utara
masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus; kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu adalam aktivitas bersama pembangunan.
2. 6.
Studi Empiris Penelitian Terdahulu Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis pembiayaan
program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Stabat antara lain : Arnodt (2001), dengan menggunakan alat analisis mixed complementary problem (MCP), kesimpulan perlunya studi tentang kredit, teknologi penyimpanan dan informasi akses pasar, diperlukan juga karakter pelaku dalam mempengaruhi penyimpanan dan alur pemasaran. Akmal (2006), dengan menggunakan alat analisis uji beda dua rata-rata, analisis sensifitas, keberlangsungan dana dan analisis efektifitas program, dengan kesimpulan dampak bantuan ekonomi produktif positif terhadap peningkatan pendatan masyarakat, tingkat keberlangsungan dana yang rendah dan efektivitas program yang sangat tinggi. Chowdhury (2004), dengan menggunakan alat analisis pendekatan hasil sebagai tolak ukur keberhasilan. Dengan kesimpulan microfinance membantu langsung pada masyarakat miskin dengan sasaran pada kebutuhan dalam mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai outcomes yang lebih baik pula.
Universitas Sumatera Utara
Khander (2003), dengan menggunakan alat analisis data panel dengan model fixed effect, kesimpulan microfinance programs membantu meningkatkan konsumsi per kapita, terutama pada bukan makanan, seperti asset rumah tangga bukan tanah. Quach (2004), dengan menggunakan alat analisis binari probit. Kesimpulan dalam jangka panjang penyediaan kredit pedesaan berdampak positif
signifikan
terhadap kesehatan rumah tangga, pengeluaran per kapita, pengeluaran makanan per kapita, pengeluaran non makanan per kapita dan status kemiskinan rumah tangga pada tingkat kepercayaan 99%. Ardiawan (2007), dengan menggunakan alat analisis uji beda dua rata-rata pendapatan masyarakat sebelum dan setelah adanya dana bergulir P2KP. Kesimpulan bahwa bantuan dana bergulir Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
(P2KP) membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat modal usaha kios sembako di Kecamatan Abeli Kota Kendari.
2. 7.
Kerangka Berpikir Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan
masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan yaitu bantuan infrastruktur (terdiri atas bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan air bersih dan bantuan sanitasi), bantuan ekonomi bergulir (kredit), dan bantuan beasiswa perorangan.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan dari pandangan tersebut maka dapat dibuat kerangka berpikir tentang analisis partisipasi masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di kecamatan Stabat sebagai berikut:
Bantuan Infrastruktur Bantuan Ekonomi Bergulir (X 2 )
Kesejahteraan Masyarakat (Y)
Bantuan Beasiswa Perorangan (X 3 ) Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir Analisis Pengaruh Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Stabat
2.8. Hipotesis Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut: 1. Pembiayaan infrastruktur dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
2. Pembiayaan bantuan ekonomi bergulir dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pembiayaan
bantuan
beasiswa
perorangan
dari
program
nasional
pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
