BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Pengaruh Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) adalah
daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. maka jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkanya.
2.2
Pengendalian Intern Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing
sistem yang diperlukan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan Sistem Pengendalian Intern untuk dapat mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.
12
13
Definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Pada tahun 1992, COSO yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keungan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan Internal Control Framework yang didalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian intern, standar, dan kriteria pengendalian intern yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Pada tanggal 14 Mei 2013, COSO menerbitkan Internal Control Intergrated Framework (ICIF) sebagai revisidari versi tahun 1992. Revisi kerangka kerja pengendalian intern ini diharapkan akan membantu meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern disetiap organisasi, walaupun penyesuaian lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan pengendalian intern di seluruh dunia dan untuk membantu organisasi mengelola risiko secara lebih baik dan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
2.2.1
Pengertian Pengendalian Intern Berdasarkan Internal Control – Integrated Framework yang diterbitkan
oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013), yaitu :
14
“Internal control is process, affected by entility’s board of directors, management
and other personnel, designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of objectives relating operations, Reporting, and Compliance”. Pengendalian intern ( Internal control ) sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan untuk kepentingan organisasi sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Committe on Auditing Procedure dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (Sawyer, 2003 : 81) sebagai berikut :
“Internal Control comprises the plan of organization on and all of coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operasional efficiency, and encourage to prescribed managerial policies.”
Menurut ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2001:319) yaitu : “Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 1. Keandalan pelaporan keuangan, 2. Efektifitas dan efisiensi operasi, 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
15
Pengendalian yang dikutip dari Hiro Tugiman (2006) adalah : “Pengendalian yang baik berarti; (1) Kegiatan organisasi baik dan efisien; (2) Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya; (3) Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan perundangundangan yang berlaku”
Menurut (SA) Seksi 319 yang dikutip oleh Mulyadi (2002;180) defenisi pengendalian: “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut : 1. Keandalan laporan keuangan, 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3. Efektifitas dan efesiensi operasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) adalah : “Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulakn bahwa pengawasan internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang, pengewasan internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi,
16
yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan karyawan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan operasi. Suatu Perusahaan yang mempunyai pengendalian intern yang baik akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, sehingga dapat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan.
2.2.2
Komponen Pengendalian Intern Setiap perusahaan memiliki karakteristik atau sifat khusus yang berbeda-
beda. Karena perbedaan karakteristik tersebut maka pengendalian intern yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan lainya. Oleh sebab itu untuk menciptakan suatu sistem pengendalian intern yang baik harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Mulyadi (2002:183) ada lima faktor atau komponen pengendalian intern yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Lingkungan Pengendalian. Penaksiran Risiko. Aktifitas pengendallian intern. Informasi dan Komunikasi. Pemantauan.
Komponen-komponen dasar yang terkandung dalam definisi COSO adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan
pengendalian
(control
environment).
Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian
17
internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab. 2. Penaksiran risiko (risk assessment). Mekanisme yang ditetapkan untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi. 3. Aktivitas pengendalian (control activities). Pelaksanaan dari kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai. 4. Informasi dan komunikasi (information and communication). Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. 5. Pemantauan kegiatan (monitoring). Proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.
2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern Menurut Arens, et al (2003;271) tujuan pengendalian intern adalah subagai berikut : 1. Realibilty of financial Reporting. 2. Effeciency and effectvencess of operations.
18
3. Compliance with applicable laws and regulation.” Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut (COSO, May 2013) sebagai berikut : “Internal control is a process effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.” Assurance regarding the achievement of objective relating to: 1. Operations 2. Reporting; and 3. Compliance
Pengertian tujuan pengendalian intern adalah : 1. Keandalan pelaporan keuangan Artinya pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 2. Efektivitas dan efesiensi operasi Pengendalian intern dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan dan prosedur untuk membantu
untuk
mencapai
tujuan
perusahaan.
Dengan
adanya
pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku. 2.3 Pengawasan
19
Peraturan
Mentri
dalam
Negeri
tentang
pedoman
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2011) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revieu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Menurut
Iman
dan
Siswandi
(2009:195)
mengemukakan
bahwa
pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mendefinisikan bahwa : “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ”. Pengawasan dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara internal yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, pengawas internal ini dilakukan oleh lembaga/unit/badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian dengan cara membandaingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi atau kenyataan yang ada.
20
Tujuan pengawas pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi. Jika ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikoreksi. Melalui tindakan koreksi, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya dengan maksimal dan terarah pelaksanaanya.
2.3.1
Pengertian Pengawasan Internal Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam
organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakuakan oleh pucuk pemimpin pada organiasasi itu sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. Pengertian Pengawasan intern menurut Mulyadi (2001:163) adalah : “Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kandalan data akuntansi,
mendorong
efisiensi
dan
mendorong
dipatuhinya
kebijakan
manajemen”. Menurut (Situmorang, 2012:28) Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
21
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot. 2. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.
3. Pengawasan Internal dan Eksternal
22
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.
Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijadikan oleh orang, pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
2.3.2 Aparat Pengawasan Internal
23
Pengawasan Internal adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam suatu organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pemimpin sendiri. Dengan demikian diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembataninya yang merupakan aparat pengawas yang ada dilingkungan pemerintahan dan selanjutnya disebut Inspektorat. Badan ini secara teknis operasional berada dan bertanggungjawab kepada Daerah. Sedangkan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). Berdasarkan Keputusan Gurbernur Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat dalam pasal 1, bahwa : “Inspektorat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”
Inspektorat mempunyai kewewenangan untuk mengakses seluruh informasi satuan kerja, mengatur sumber daya APIP, dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern. Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat mempunyai fungsi:
1. Menyusun, mengkoordinasikan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
24
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan 3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
Aparat pengawasan dalam lingkungan internal pemerintah terdiri dari :
1. Inspektorat Jendral Departmen Dalam Negeri (Irjen Depdagri). Aparat pengawasan internal dilingkungan Depertmen Dalam Negeri adalah Inspektorat Jendral Departmen Dalam Negeri yang melaporkan hasil pengawasnya kepada Mentri
Dalam
Negeri
sebagai
penanggungjawab
umum
manajemen
pemerintahan. Ruang lingkup pengawasan Inspektorat Jendral Dalam Negeri mencakup subtansi program dan administrasi manajemen pemerintahan. Subtansi program tersebut meliputi tugas pokok dan fungsi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan. Sedangkan aspek administrasi yang menjadi objek pengawasan adalah pengelolaan sumberdaya baik aparatur dan pelayanan publik (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta pengelolaan dan tanggungjawabnya
dalam
rangka
menunjang
keberhasilan
program
(akuntabilitas).
2. Inspektorat Provinsi. Inspektorat provinsi merupakan organisasi yang berada diProvinsi dibawah Gubernur. Badan ini melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat.
25
Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap : a) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan didaerah kabupaten/kota; b) pelaksanaan urusan pemerintah didaerah provinsi; c) pelaksanaan urusan pemerintah didaerah kabupaten/kota.
Aparat pengawasan di pemerintah daerah Provinsi Bengkulu diserahkan kepada aparat pengawas pemerintah daerah dengan nama Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur selaku Kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pengawasan.
2.3.3 Pentingnya Pengawasan Internal Pengawasan internal merupakan alat yang paling baik untuk membantu manajemen dalam menilai operasi perusahaan guna untuk mencapai tujuan usaha. Seseorang dapat berhasil dan berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintahan.
Tujuan dibentuknya Satuan Pengawasan Internal sesuai dengan pengertian pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 1 ayat 3 adalah untuk
26
melaksanakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Dengan demikian agar dapat terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi yang memadai serta tercapainya efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan
negara,
Sangat
memerlukan pentingnya pengawasan untuk menjamin tercapainya semua tujuan tersebut.
2.3.4 Tahapan-Tahapan Proses Pengawasan Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Menurut G. R. Terry dalam Sukama (1992:116) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu : 1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan. 2. Mengukur pelaksanaan. 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada. 4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. 2.3.5
Pelaksanaan Pengawasan Internal
27
Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu : 1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid. 2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan. 3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami. 4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. 5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. 6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya. 8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi. 9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil. 10. Diteima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tangung jawab dan prestasi.
28
2.3.6
Fungsi-fungsi Pengawasan Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi
pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastiakan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.
Fungsi dari pengawasan sandiri adalah : 1. Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanan pekerjan. 2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.
29
2.3.7
Tindak Lanjut Pengawasan Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari
kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesunguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instrusksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari : 1. Tindakan adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundagundangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negri sipil. 2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu : a) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali. b) Tuntutan perbendaharaan. c) Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll. 3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan oidana khusus. 4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
30
Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
2.4
Pengertian Efektivitas Pengertian
efektivitas
menurut
Arens.,
et
al.
(2003;730)
“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas efficiency refers to the resources user to achieve these objective”
Berdasrkan defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas mempunyai kaitan dengan hasil dan pencapaian tujuan yaitu merupakaan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasrkan kenyataannya.
2.5
Kinerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penyusunan
APBD dilakukan dengan mengintergasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian terciptanya sinergi dan rasionalitas yang tinggi
31
dalam mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuahn masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
2.5.1
Pengertian Kinerja Pengertian Kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (LANRI) (2000:3), mengemukakan : “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi”. Pengertian Kinerja menurut Mahsun (2006). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Selain itu kinerja adalah seperangkat keluaran (outcome) yang dihasilkan oleh pelaksanaan fungsi tertentu selama kurun waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulakan Kinerja adalah suatu hasil dari tingkat kemajuan kerja seseorang atas usahanya untuk meningkatkan kemampuan didalam bekerja.
2.5.2
Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mahsun
(2006) mengatakan bahwa :
32
“Kinerja Pegawai akan baik, jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan/upah yang layak dan mempunyai harapan masa depan”. Beberapa elemen pokok yaitu : 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 4. Evaluasi kinerja/feed back, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
2.5.3
Pengukuran Kinerja Menurut Mahsun (2006) Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indikator input, indikator prosess, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact Menurut
Lembaga
Administrasi
Negara
RI,
Pengukuran
kinerja
didefinisikan sebagai berikut : “Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.” Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya,
33
dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (gools and objectives) dengan elemen kunci sebagai berikut: 1. Perencanaan dan penetapan tujuan; 2. Pengembangan ukuran yang relevan; 3. Pelaporan formal atas hasil dan 4. Penggunaan informasi.
2.5.4
Tujuan Pengukuran Kinerja Menurut Mahsun (2006) tujuan pengukuran kinerja adalah: 1. Mengetahui tingat ketercapaian tujuan organisasi 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment 5. Memotivasi pegawai 6. Menciptakan akuntabiitas publik
Dari uraian tujuan pengukuran kinerja dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan publik dapat merasakan manfaat yang banyak baik secara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yaitu dari publik dengan meningkatnya kepercayaan terhadap perusahaan publik tersebut.
2.5.5 Aspek-aspek dalam Pengukuran Kinerja
34
Menurut Mahsun, (2006). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau targettarget tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
tingkat
sasaran
dan
tujuan
yang
telah
ditetapkan,
dengan
memperhitungkan indikator. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mahsun, (2006) meliputi aspek-aspek antara lain: a) Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. b) Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. c) Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intagible).
d) Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
e) Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
35
f) Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah disepakati.
2.6 Dinas Pendapatan Daerah 2.6.1 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Dinas Pendapatan Daerah merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok yakni melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan,pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam kas Daerah secara maksimum baik terhadap pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2.6.2 Inspektorat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1 ayat 5 tentang Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupaka unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional
36
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
2.6.3 Fungsi Inspektorat Provinsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 ayat 6 tentang Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Fungsi-fungsi Inspektorat Provinsi, meliputi : 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah 4. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
Dari semua fungsi yang ada diatas maka dapat dimbil kesimpulan bahwa seharusnya, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan agar dapat dijalankan dengan efektif.
37
2.6.4 Inspektorat Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang perangkat daerah adalah: “Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah”.
Aparatur Pemerintah daerah merupakan pelaksanaan di daerah sebagai pegawai negeri sipil. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsurunsur yang membantu penyusunan kebijakna dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksanan otonomi daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.
2.7 Kerangka Pemikiran Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan.
Menurut Basuki (2007:173) Untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja, diperlukan badan pengawas dalam mengembangkan dan menjaga efektifitass pengelolaan risiko, dan proses governace, untuk menghindari kegagalan instansi.
38
Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dimaksud dengan Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan kerja Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang “Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009”, pasal 1 yaitu : “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Konsep pengawasan internal dalam penelitian ini merujuk kepada Terry (1960) yang dikutip dalam Agustimus Widanarto (2012) yang mendaptkan bahwa pengawasan internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengann standar dan memastikan perrbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikhendaki
39
melalui tindakan perbaikan. Konsep pengawasan eksternal merujuk pada Lembaga Administrasi Negara yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal terdiri dari pengawasan legislataif dan pengawasan masyarakat. Menurut Mulyadi (2002: 216) pengertian pengendalian intern yaitu : “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu; 1) Keandalan informasi keuangan, 2). Kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, dan 3) Efektifitas dan efisiensi operasi.” Berbagai upaya dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Ukuran kinerja yang sudah ditetapkan pada organisasi tentu saja membutuhkan suatu upaya untuk dapat mewujudkannya, dalam hal ini salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengendalian dan pengawasan internal yang baik dan efektif, dimana pengendalian intern merupakan alat bantu untuk dapat mencapai tujuan serta membantu mencegah terjadinya risiko. Berdasarkan penelitian terdahulu pada Jurnal Akuntansi UPI YPTK Padang, Henny Widya dkk (2012) denagn judul “Pengaruh Audit Kerja Oleh Inspektorat Terhadap Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto” menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan tindak lanjut audit secara bersama-sama terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Sawahlunto. Berdasarkan skripsi Arif Yusri (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi, independensi dan sikap professional secara simultan berpengaruh signifikan
40
terhadap kualitas audit dan dapat meningkatkan kinerja inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.12 No.1 Agustinus Widanarto (2012), menyatakan bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bandung. Berdasarkan Sri Mifti,dkk dalam Jurna Ekonomi bisnis No.3 Vol.14 tahun 2009, menyatakann bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan internal terhadap kinerja Inspektorat Jendral Kementrian dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Berdasarkan jurnal nominal vol.1 No.1 tahun 2012, menyatakan bahwa Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan SPBU RB.GROUP. Berdasarkan jurnal International Review of Management and Marketing Vol. 4, No.1, 2014, pp.34-41 Internal audit makes a large contribution to the achievement of company goals, and the implementation of strategies for their achievement internal audit determines the reliability, reality, and integrity of financial and operational information that comes from different organizational units, on which appropriate business decisions at all levels of management are based Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Pengawasan Internal
Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah
41
Pengawasan Intern : Pemeriksaan Pengujian Penilaian Pemantauan Evaluasi
Pengukuran Kinerja : Masukan (input) Proses (process) Keluaran (output) Hasil (outcome) Manfaat (benefit) Dampak (impact)
Ha : Jika Pengawasan internal dilaksanakan dengan baik dan efektif maka berpengaruh terhadap kinerja dinas pemerintahan disetiap daerah.
2.8 Hipotesis Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut : Ha : Jika Pengawasan internal dilaksanakan dengan baik dan efektif maka berpengaruh terhadap kinerja dinas pemerintahan disetiap daerah.
2.9 Hubungan Pengawas Internal terhadap Efektivitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Menurut Agustinus Widanarto (2012), menyatakan bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja. Fungsi pengawasan internal pemantauan apakah
42
perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan. Sedangkan menurut Sri Mifti,dkk dalam Jurna Ekonomi bisnis No.3 Vol.14 tahun 2009, menyatakann bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan internal terhadap kinerja inspektorat jendral departmen dalam negeri. Dalam hal ini maka yang menghubungakan antara pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah, Revrisond Baswir (2004:138) menyatakan bahwa “ Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah, pelaksanaan kinerja umum pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu periode tertentu”. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pentingnya pengendalian dan pengawasan internal agar dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagian Pemerintah Daerah karena Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi Masih dibantu Oleh Auditor BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbataas kemampuanya.
43
Menurut Bambang Tri Darmawan (2009) untuk mendpatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakuknaya 1) sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang baik atas pengelolaan keuangan daerah, 2) Pengelolaan atas Cash Flow dicontrol dengan baik, 3) Pengelolaan atas aset daerah harus lengkap dengan bukti-bukti administrasi.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : 1) menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi : a) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah didaerah. b) Pengawasan terhadap peraturan aerah dan peraturan kepala daerah 2) menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu kinerja pemerintah daerah perlu diawasi dan dikendaliakan untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dalam kinerjanya dapat mencapai suatu tujuan yang tepat dengan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
