BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi 2.1.1. Pengertian Evaluasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Pengertian lain dikemukakan oleh H. Weis (dalam Jones, 2001) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program melalui indicator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, evaluasi semestinya mempunyai tolak ukur atau target sasaran yang telah ditetapkan dari awal perencanaan dan merupakan tujuan yang hendak dicapai. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara lain: 1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah dicapai. 2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target.

Universitas Sumatera Utara

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan. Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapatlah disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program tersebut. Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara

umum evaluasi

terhadap suatu program dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis (Siagian dan Suriadi, 2012) yaitu: 1. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menerapkan prioritas terhadap berbagai alternative dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, didalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan. 3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan.


Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi (Suhartono, 2008: 119) bertujuan untuk: 1. Mengidentificaksi tingkat pencapaian tujuan. 2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. 3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (exterbalities).

2.1.2 Fungsi Evaluasi Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara lain : 1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan target tertentu yang telah dicapai. 2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. 3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisi kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan. Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapatlah disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilkukan oleh seseorang


untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program tersebut.

2.1.3 Proses Evaluasi Jika ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis (Siagian dan Suriadi, 2012: 173) yaitu: 1. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menerapkan proiritas terhadap berbagai alternative dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, didalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan. 3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan.

2.1.4 Tolak Ukur Evaluasi Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang menantinya dijadikan penilaian suatu program. Berhasil atau tidaknya program berdasarkan tujuan yang dibuat sebelumnya harus memiliki tolak ukur, dimana tolak ukur ini harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi suatu program adalah 1. Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan tersebut


2. Apakah hasil proyek sesuai dengan hasil yang diinginkan 3. Apakah sarana atau kegiatan yang benar-benar membutuhkannya 4. Apakah sarana yang disediakan benar-benar dilakukan untuk tujuan semula 5. Berapa persen jumlah atau luasan sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh program 6. Bagaimana mutu pekerjaan atau sasaran yang dihasilkan dari program 7. Berapa banyak sumber daya (tenaga, dana, barang) yang sudah digunakan (diinvestasikan) untuk mencapai tujuan tersebut 8. Apakah sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal 9. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan

2.2 Pengertian Program Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Manila (dalam Jones, 2001: 43) mengemukakan bahwa program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain: a. Adanya tujuan yang ingin dicapai. b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu. c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.


2.3 Pengertian Evaluasi Pelaksanaan Program Evaluasi dalam pelaksanaan suatu program yaitu, melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, di dalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan (Siagian & Suriadi, 2010: 117-118). Dapat diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan program adalah sejauhmana pelaksanaan suatu program, yaitu sosialisasi yang dilakukan, ketepatan sasaran dan waktu program, pelayanan program yang diberikan, manfaat dan tujuan serta penanganan dari pengaduan masyarakat terhadap program.

2.4 Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial 2.4.1. Kebijakan Publik Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula gevermance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinyamerupakan keputuan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Banyak definisi mengenai kebijakan public. Sebagian ahli member pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan sesuatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warganya. Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengeni “whatever government choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik adalah


“apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (Brigdman dan Davis, dalam Suhartono, 2009: 3). Tidak berarti bahwa kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi non pemerintah, organisasi sosial dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun, kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena kebijakan mereka tidak memakai sumber daya publik atau tidak memiliki legalitas hukum sebagaimana kebijakan lembaga pemerintah. Kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut (Hogwood dan Gunn, dalam Suhartono, 2009: 5)) : 1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataanpernyataan yang ingin dicapai. 2. Proposal tertentuyang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. 3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. 4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. 5. Keluaran, yaitu apa yang nyata tlah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu. 6. Teori yang menjelaskan bahwa jika melakukan X maka diikuti oleh Y 7. Proses yang panjang dalam periode waktu tertentu yang relative panjang (Hogwood dan Gunn, dalam Suhartono, 2009: 5). Brigdman dan Davis (2004: 4-7)menerngkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan yakni: 1. Kebijakan publik sebagai tujuan


Kebijakan adalah a means to an end yaitu alat untul mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didisain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai kenstituen pemerintah. 2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Melalui

kebijakan–kebijakan,

pemerintah

membuat

ciri

khas

kewenangannya. Artinya, kompleksitas dunia politik disederhanakan menjadi pilihan-pilihan tindakan yang sah atau legal untuk mencapai ttujuan tertentu. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. 3. Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu menngandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsetif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu.

2.4.2. Kebijakan Sosial Kebijakan publik adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Bessant, Watts, dan Smith, dalam Suhartono, 2009: 10). Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan


kategori ini, maka dapat ditanyakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan berbentuk perundang-undangan. Kebijakan sosial sering kali melibatkan program-program bantuan yang sulit dilihat secara kasat mata. Karenanya,masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum

kebijakan

publik

lebih

luas

daripada

kebijkan

sosial.

Kebijakan

Transportasi.Jalan raya,Air bersih,Pertahanan Dan Keamanan merupakan beberapa kebijakan publik. Sedangkan,kebijakan mengenai jaminan sosial,seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok mikin atau rentat,adalah contoh kebijakan sosial (Suhartono,2009: 11-12). Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan programprogram pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung yakni para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial. Setiap Negara memiliki perbedaan dalam mengkategorikan kebijakan public dan kebijakan sosial.

2.5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut UU No.3 tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari hasil yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Kansil, 1997: 25).


Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risikorisiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki beberapa aspek, yaitu: 1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 2. Merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiranya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Berdasarkan ketentuan UU No 3 tahun 1992 pasal 6 , ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Kematian 3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 4. Jaminan Hari Tua Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, karena perusahaan harus bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari perusahaan kepada


tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun1992 tentang Jaminan Sosial Tenga Kerja memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar. 2. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan 1% dari jumlah jaminn sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan (Kansil, 1997: 55-56).

2.6. Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua adalah Jaminan yang memberikan kepastian dan keamanan terhadap resiko-resiko ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari resiko sosial. Santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena: 1. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau; 2. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Usia pensiun 55 tahun atau cacat total tetap dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat


menimbulkan kerisauan bagi pekerja dan mempengaruhi pekerja sewaktu mereka bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Program Jaminan Hari Tua dapat dibedakan antara program manfaat pasti dan program iuran pasti yaitu: 1. Program manfaat pasti (defined benefit), yaitu program yang manfaatnya ditetapkan dalam ketentuan yang mengaturnya, sedangkan iuran disesuaikan dengan manfaat tersebut. 2. program iuran pasti (defined contribution), yaitu Iurannya ditentukan dalam ketentuan yang mengaturnya, sedangkan manfaat bergantung pada akumulasi iuranan hasil pengembangan (Wahab, 2001: 144-145). Badan penyelenggara (PT. Jamsostek) menetapkan besarnya Jaminan Hari Tua paling lambat 30 hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan agar Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja tepat pada waktunya, selain untuk memberi kesempatan kepada tenaga kerja untuk memilih cara pembayaran Jaminan Hari Tua, baik secara berkala maupun sekaligus. Menurut Undang-Undang No 3 tahun 1992, besarnya iuran jaminan hari tua ditetapka sebagai berikut: 1. Perusahaan menanggung iuran sebesar 3,70%. 2. Tenaga kerja menanggung iuran sebesar 2%. (Wahab, 2001: 156).

Pembayaran Jaminan Hari Tua kepada tenaga kerja dapat dilakukan: 1. Secara sekaligus apabila jumlah Jaminan Hari Tua yang harus dibayarkan kurang dari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau


2. Secara berkala apabila seluruh jumlah Jaminan Hari Tua mencapai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5(lima) tahun. Pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala yang dimaksud diatas dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan dan bukan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara. Apabila tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus (Kansil, 1997: 79). Berdasarkan pengajuan permintaan pencairan dana tersebut maka badan penyelenggara menetapkan syarat dan ketentuan pengajuan pencairan dana Jaminan Hari Tua, yaitu: Syarat kelengkapan berkas 1. KTP/ SIM (yang masih berlaku) 2. Kartu keluarga (alamat harus sesuai KTP/SIM) 3. Kartu peserta Jamsostek 4. Surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan 5. Saldo Jamsostek (jika ada) Ketentuan 1. Kepesertaan Jamsostek minimal sudah 5 tahun 1 bulan 2. Sudah berhenti dari perusahaan minimal 1 bulan. Tenaga kerja yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan meneyerahkan kartu peserta dan mengisi formulir 5 Jamsostek dan disertai dengan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.


2. Photo copy paspor. 3. Photo copy visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Sama halnya dengan tenaga kerja yang menyandang cacat total tetap untuk selamanya, berhak mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua Jamsostek dan disertai dengan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Kartu peserta. 2. Surat keterangan dokter (Kansil, 1997: 116-117).

2.7. Kesejahteraan Sosial kesejahteraan (welfare) ialah dua kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, keseahatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan sosial dalam arti sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisiknya belaka, tetpi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2005: 40). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan-perbaikan penyakit-penyskit sosial tertentu saja. Kemudian pengertian tersebutdisempurnakan menjadi: suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuain timbale balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metodemetode dengn maksud agar supaya kemungkinan individu-individu, kebutuhan-


kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: 1. Kesetiakawanan. 2. Keadilan. 3. Kemanfaatan. 4. Keterpaduan. 5. Kemitraan. 6. Keterbukaan. 7. Akuntabilitas. 8. Partisipasi. 9. Profesionalitas. 10. Keberlanjutan. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:


1. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. 2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 3.

Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Suhartono, 2009: 2). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan informasi mengenai konsep dari

istilah yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia satu tahun, keluhan masyarakat terhadap kesehatan imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan. Dari kelompok tersebut BPS melakukan pengelompokan menjadi lima indikator dalam pengukuran kesejahteraan sosial, yaitu: a. Kesehatan b. Pendidikan c. Akses menjangkau media massa d. Perumahan e. Gizi (http://www.blogspot.com/unpad).

2.7.1. Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial Pengertian usaha kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif makro, Usaha Kesejahteran Sosial ini pada intinya menunjuk pada apa yang ditanah air dikenal dengn nama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS). Perlu dijelaskan


disini b ahwa konsep mengenai pembangunan kesejahteraan sosial merupakan istilah khas di Indonesia. Dinegara-negara lain, seperti di AS, Selandia Baru, Inggris atau Australia, konsep mengenai Social Welfare Development kurang dikenal. Dalam benak publik UKS atau PKS (Suhartono, 2008: 4). Peningkatan taraf hidup masyarakat diwujudkan dengan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang konkret. Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang konkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi anggota masyarakat. usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Usaha kesejahteraan sosial adalah usaha yang nyata untuk membangun seluruh masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bangsa dan negara. Usaha ini dilakukan untuk memperbaiki tatanan yang dilihat sudah mempunyai nilai buruk yang fungsi sosialnya sudah tidak terlaksana. Hal ini diperlukan pembenahan agar terciptanya suasana yang sejahtera disetiap negara. Usaha kesejahteraan sosial ini dilakukan dngan cara melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pembangunan ini dilakukan disetiap Negara dengan perencanaan dan strategi yang matang. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidu manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. 2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.


4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 5.

meningkatkan

kemampuan

dan

kepedulian

masyarakat

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan 6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam kaitan dengan kesejahteraan sosial ada beberapa karakteristik usaha kesejahteraan sosial masa kini, yaitu: 1. Menanggapi kebutuhan manusia. 2. Usaha kesejahteraan sosial diorganisir guna menanggapi kompleksitas masyarakat perkotaan yang modern. 3. Kesejahteraan

sosial

mengarah

ke

spesialisasi,

sehingga

lembaga

kesejahteraan sosialnya juga lebih terspesialisasi. 4. Usaha kesejahteraan sosial menjadi sangat luas (Adi, 1994: 10).

2.8. Hak dan Kewajiban Karyawan Dalam era pembangunan dewasa ini, kehadiran karyawan yang begitu pesatharuslah senantiasa diprioritaskan kepada pembinaan prospek karyawan, khususnya sektor kesejahteraan karyawan sehingga mereka dapat berperan secara aktif didalam pembangunan. Karyawan mempunyai andil yang besar didalam proses produksi, dimana karyawan dapat menentukan maju mundurny produksi satu perusahaan. Bila kesejahtyeraan karyawan kurang mendapat dukungan yang baik akan mengakibatkan berkurangnya aktifitas karyawan yang akan menimbulkan


fenomena dan dampak yang negative terhadap kelancaran dan kelangsungan proses produksi suatu perusahaan. Karyawan mempunyai hak bebas untuk menentukan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya serta sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya

serta pekerjaan itu layak bagi kemanusiaan. Dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak dan kewajiban para karyawan biasanya tercantum dalam perjanjian kerja. Pada prinsipnya, perjanjian kerja untuk mempertegas posisi hak dan kewajiban seorang karyawan sebelum menandatangani yaitu jabatan atau jenis pekerjaan yang akan dipegangnya. Selain itu, perhatikan pula hak dan kewajiban yang akan diterimanya seperti jumlah gaji dan lokasi pekerjaannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maka harus diperhatikan juga pada kesejahteraan kini dan hari tua yakni pada saat mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha meningkatkan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui sistem asuransi sosial. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga. Melalui jamsostek diharapkan terjaminnya hari tua karyawan. Begitu juga jika karyawan mendapatkan kecelakaan dalam melakukan pekerjan. Jamsostek bagi tenaga kerja pada hakikatnya mempunyai beberapa aspek antara lain: 1. Merupakan jaminan keperluan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 2. Merupakan penghargaan tenga kerja yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.


2.8.1. Upah Upah dalam pasar tenaga kerja merupakan konsep baru, dimana ada pertemuan antara permintaan dan enawaran. Dalam terminologi ekonomi ketenagakerjaan, konsep upah tersebut bermakna ganda dimana upah bias dipandang sebagai pendapatan biaya. Upah adalah pembayaran yang diterima buruh/pekerja selama ia melaukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan “upah” memberikan defenisi upah sebagai berikut: “Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya”. Dalam pembagian upah ada yang disebut upah minimum sebagaimana yang diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan. Upah pokok minimum adalah upang pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral. Dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokokmya saja tidak termasuk tunjangan. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah dapat diartikan sebagai berikut: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada


pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerj/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”. Peraturan Menteri No 3 tahun1996 tentang Perumusan Hubungan Kerja memberikan definisi yang lebih detil tentang upah karena ditunjukkan untuk keperluan perhitungan pesangon. Dalam Peraturan Menteri No. 3 tahun 1996 ini yang dimaksud dengan upah mencakup: 1. Upah poko, segala tunjangan berkala dan teratur, harga pembelian dari ctu yang diberikan kepada pekerj, penggantian untuk perumahan yang diberikan Cuma-cuma, dan penggantian untuk pengobatan dan perawatan kesehatan (Ruky, 2001: 7).

2.9. Kerangka Pemikiran Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan penting sebagai suatu penunjang untuk keberhasilan pembangunan nasional, tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehinga karyawan perlu diberi perlindungan dan kesejahteraan. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah melalui Undang-undang No 3 tahun 1992 yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah ditetapkan pemerintah, yang didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga pengaturan pemberian jaminan sosial tenaga kerja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian dapat berlangsung dengan baik. Jamsostek

yang


menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenaga kerjaan yang pada saatnya akan membantu meningkatkan produktivitaskerja. Jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Berbagai persoalan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin menjadi perhatian, hal ini membuat pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN agar menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara II merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menjalankan program jaminan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.


Untuk memperjelas alur pemikiran di atas dapat dilihat bagan berikut ini: Bagan Alur Pemikiran PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Sawit Hulu

Program Jaminan Hari Tua

karyawan

Indikator Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua

1. Sosialisasi Program Jaminan Hari Tua 2. Pemahaman Program Jaminan Hari Tua 3. Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua 4. Ketepatan Waktu

2.10. Defenisi Konsep dan Definisi Operasional 2.10.1. Definisi Konsep Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang dikaji. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang dijadikan penelitian, maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna konsep-konsep yang diteliti. Proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian disebut


definisi konsep. Secara sederhana definisi diartikan sebagai batasan arti.(Siagian, 2011: 138). Untuk lebih memahami konsep-konsep yang digunakan, maka peneliti ian membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya 2. Pelaksanaan program dalam penelitian ini adalah penerapan seperangkat program atau kebijakan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. 3. Program Jaminan Hari Tua merupakan program pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan karyawan. 4. PT. Perkebunan Nusantara II adalah salah satu dari 14 Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Perkebunan Nusantara II bergerak dibidang usaha pertanian dan perkebunan

2.10.2. Definisi Operasional Definisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan definisi konsep. Jika perumusan definisi konsep ditujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep-konsep, baik berupa obyek, peristiwa maupun fenomena yang diteliti. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep penelitian dapat diobservasi (Siagian, 2011: 141). Evaluasi program jaminan hari tua dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:


1. sosialisasi program, meliputi: a. Sumber informasi responden tentang program JHT b. Proses pendaftaran karyawan menjadi peserta program JHT 2. Pemahaman Program meliputi: a. Pemahaman responden atas manfaat program JHT b. Pemahaman responden setelah mendapatkan informasi program JHT 3. Pelaksanaan program, meliputi: a. Tanggapan responden terhadap pelaksanaan program JHT b. Pelaksanaan mengenai aturan pengelolaan dana JHT c. Pelayanan d. Tingkat kesulitas/kemudahan karyawan dalam proses administrasi menjadi peserta program JHT e. Pelaksanaan ketentuan tentang program JHT, menerima dana tanpa adanya potongan/ justru ada potongan. 4. Ketepatan waktu a. Tahun responden menjadi anggota JHT b. Pengembalian dana iuran JHT c. Proses pencairan dana JHT


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian

Recommend Documents