BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Penilaian berarti pengukuran atau penentuan manfaat dari pada suatu kegiatan. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaat. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi diakses pada tanggal 28 mei 2014 pukul 20.35 WIB). Pengertian lain dikemukakan oleh H. Weis (dalam Jones, 2001) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektifitas suatu program melalui indicator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, evaluasi semestinya mempunyai tolak ukur atau target sasaran yang telah ditetapkan dari awal perencanaan dan merupakan tujuan yang hendak dicapai. Dari fungsi-fungsi Evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapatlah disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program tersebut.

14 Universitas Sumatera Utara

Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi (Suhartono, 2008: 119) bertujuan untuk: 1. Mengindentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. 3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (exterbalities).

2.1.2 Fungsi Evaluasi Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara lain: 1. Evalusi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan target tertentu yang telah dicapai. 2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. 3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan. Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapatlah disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh


seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program tersebut.

2.1.3 Proses Evaluasi Jika ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis (Siagian dan Suriadi, 2012: 173) yaitu: 1. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menerapkan prioritas terhadap berbagai alternative dan kemungkinan atas cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, didalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan. 3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan.

2.1.4 Tolak Ukur Evaluasi Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang nantinya dijadikan penilaian suatu program. Berhasil atau tidaknya program berdasarkan tujuan yang dibuat sebelumnya harus memiliki tolak ukur, dimana tolak ukur ini harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya.


Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi sebuah program adalah: 1. Tolak ukur dalam Evaluasi pada tahap perencanaan adalah: a. Mempunyai sebuah program yang akan disosialisasikan. b. Mempunyai sebuah tujuan yang akan disosialisasikan. c. Mempunyai

metode-metode

yang

akan

digunakan

untuk

disosialisasikan. 2. Tolak ukur dalam evaluasi pada tahap pelaksanaan adalah: a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. b. Apakah tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. c. Apakah metode-metode sesuai dengan yang telah direncanakan. d. Apakah sarana yang ada dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. 3. Tolak ukur evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan adalah : Apakah hasil yang diperoleh (evektivitas dan efisiensi) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Suwito, 2002:16).

2.2 Pengertian Program Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Manila (dalam Jones, 2001: 43) mengemukakan bahwa program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat beberapa aspek antara lain: a. Adanya tujuan yang ingin dicapai b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.


c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

2.3 Pengertian Evaluasi Pelaksanaan Program Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di masa depan (Siagian, Matias. 2011: 193). Dapat diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan program adalah sejauhmana pelaksanaan suatu program, yaitu sosialisasi yang dilakukan, ketepatan sasaran dan waktu program, pelayanan program yang diberikan, manfaat dan tujuan serta penanganan dari sejumlah pengaduan masyarakat terhadap program.

2.4 Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial 2.4.1. Kebijakan Publik Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula gevermance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Banyak defenisi mengenai kebijakan public. Sebagian ahli memberikan pengertian kebijakan public dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan


pemerintah untuk melakukan sesuatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warganya. Kebijakan public pada umumnya mengandung pengertian mengenai “what ever government choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik adalah “apasaja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (Brigdman dan Davis, dalam Suhartono, 2009: 3). Tidak berarti bahwa kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi non pemerintah, organisasi sosial dan lembaga-lembaga sukarela lainnya meimiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun, kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena kebijakan mereka tidak memakai sumber daya publik atau tidak memiliki legalitas hukum sebagaimana kebijakan lembaga pemerintah. Kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut (Hogwood dan Gunn, dalam Suhartono, 2009: 5). 1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atas pernyataanpernyataan yang ingin dicapai. 2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. 3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. 4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. 5. Keluaran, yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu. 6. Teori yang menjelaskan bahwa jika melakukan X maka diikuti oleh Y 7. Proses yang panjang dalam periode waktu tertentu yang relative panjang (Hogwood dan Gunn, dalam Suhartono, 2009 : 5).


Brigman dan Davis (dalam suhartono, 2008 : 4-7) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan yakni: 1. Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan adalah a means to an end yaitu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Melalui kebijakan-kebijakan, pemerintah membuat ciri khas kewenangannya. Artinya, kompleksitas dunia politik disederhanakan menjadi pilihan tindakantindakan yang legal atau sah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. 3. Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat dinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu.

2.4.2. Kebijakan Sosial Kebijakan publik adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang


bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Bessant, Watts, dan Smith, dalam Suhartono, 2009:10). Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan berbentuk perundang-undangan. Kebijakan sosial sering kali melibatkan program-program bantuan yang sulit dilihat secara kasat mata. Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan rayam air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa kebijakan publik. Sedangkan kebijkaan mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan adalah contoh kebijakan sosial (Suhartono, 2009: 11-12). Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan programprogram pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung yakni para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial. Setiap Negara memiliki perbedaan dalam mengkategorikan kebijakan publik dan kebijakan sosial.


2.5 Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan

(PKH) adalah program yang memberikan

bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, UPPKH adalah unit pelaksana PKH yang dibentuk baik di pusat dan daerah. Di pusat disebut UPPKH Pusat dan didaerah disebut UPPKH Kabupaten/Kota. Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.Pendamping PKH adalah pekerja sosial yang direkrut oleh UPPKH Pusat melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan RTSM penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH. Adapun penyelenggaraan PKH bersifat multisektoral baik dipusat maupun didaerah yang melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa serta masyarakat.

2.5.1 Tujuan Program Keluarga Harapan Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Sedangkan tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan yaitu:


1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

2.5.2 Ketentuan Peserta PKH Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program(Kementrian Sosial R.I, 2013: 32-33), yaitu: 1. Memiliki ibu hamil/nifas, dan atau 2. Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau 3. Memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Setiap peserta PKH diberikan kartu peserta PKH sebagai bukti kepesertaan atas nama perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi) yang mengurus RTSM. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas tahun 2009, kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH.Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya yang termasuk pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.


2.5.3Proses Pelaksanaan PKH Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu: Gambar 2.1 Proses PKH

Targeting

Penerimaan

Validasi

Pembayaran

Peserta 1

3

5

4

‐ Sosialisasi - Recuitment Pendampingan

Pemutakhiran Data

Verifikasi 6

7

2

Pengaduan Peserta dan Non Peserta

8 Monitoring dan 9 Evaluasi

Keterangan: 1) Target Program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 2) Rekuitmen Pendampingan dan Operator. Pendamping kemudian melakukan sosialisasi kepada calon peserta PKH. 3) Pendamping melakukan validasi data yang diperoleh dari UPPKH pusat dan kemudian mengembalikan data itu lagi kepada UPPKH.


4) Penerimaan PKH yang sesuai dengan kriteria PKH. Kemudian peserta PKH mendapatkan kartu peserta. 5) Penerimaan dana PKH. Peserta yang dapat mengambil adalah ibu yang menjadi anggota dalam PKH dengan menunjukan kartu PKH dan tidak dapat diwakilkan untuk pengambilan langsung ke kantor pos terdekat. 6) Verifikasi data dilakukan pendamping setiap 3bulan sekali untuk mengecek perubahan data peserta PKH. 7) Pemuktahiran data dilakukan oleh operator dengan mengirimkan data peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH pusat. Data tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya. 8) Bagi peserta dan non peserta yang memiliki pertayaan atau pengaduan terkait pelaksanaan PKH baik disampaikan langsung kepada koordinator peserta, pendamping kantor UPPKH Kabupaten maupun secara tulisan. 9) Pelaksanaan PKH dilapangan dimonitoring dan permasalahan yang terjadi dilapangan selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

2.5.4 Hak dan Kewajiban Penerima PKH 2.5.4.1 Hak Penerima PKH dalam Bidang Kesehatan Calon peserta PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang ditetapkan sebagai calon peserta PKH dan akan menerima bantuan bidang kesehatan, jika pada saat pendataan ditemukan anggota keluarganya terdiri dari: (i) Ibu hamil; (ii) Ibu nifas dan/atau (iii) anak usia 0-6 tahun.


Calon peserta PKH selanjutnya ditetapkan sebagai peserta PKH apabila calon peserta tersebut telah menghadiri pertemuan awal dan/atau menandatangani surat perjanjian untuk mematuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Hak Peserta PKH Bidang Kesehatan : KSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai. Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta PKH setiap tiga bulan satu kali melalui kantor pos terdekat. 1) Bantuan tunai tahap pertama akan diberikan jika peserta PKH telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH Kecamatan dan telah mengunjungi puskesmas atau posyandu, 2) Bantuan tunai tahap berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga peserta PKH memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH telah memenuhi komitmen harus diverifikasi dalam form verifikasi kesehatan oleh petugas kesehatan serta menunjukkan buku Kesehatan Ibu dan Anak.

2.5.4.2 Kewajiban Penerima PKH dalam Bidang Kesehatan Untuk bisa menerima hak (menerima bantuan tunai), peserta PKH harus memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan. Kewajibanyang dimaksud adalah: 1. Menghadiri pertemuan awal Pertemuan awal yang dikoordinasi oleh UPPKH Kecamatan diselenggarakan ditingkat kecamatan. Tempat pertemuan diupayakan dilokasi terdekat dengan tempat tinggal calon peserta. Tujuan pertemuan ini adalah untuk:


a. Sosialisasi PKH, dengan tujuan sebagai berikut: 1) Menginformasikan tujuan, besaran bantuan, mekanisme dan hal terkait lain dengan PKH; 2) Menjelaskan komitmen (kewajiban) yang harus dilakukajn oleh calon peserta PKH untuk dapat menerima bantuan; 3) Menjelaskan hak dan kewajiban ibu dan atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumahtangga yang bersangkutan; 4) Menjelaskan sanksi dan konsekuensinya apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program; b. Melakukan kunjungan awal ke Pusat Pelayanan Kesehatan c. Mematuhi komitmen untuk mengunjungi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), sesuai dengan jadwal yang telah disepakati d. Memeriksa dan memperbaiki data pribadi peserta PKH yang ada dalam Formulir Validasi serta ditandatangani oleh peserta PKH e. Mengumpulkan semua Formulir Validasi yang suah ditandatangani oleh peserta PKH sebagai bukti kesiapan mereka mengikuti semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan PKH f. Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat pelayanan kesehatan terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH g. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH h. Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH dan pemilihan ketua kelompok i. Menjelaskan kewajiban ketua kelompok dalam PKH


Calon penerima bantuan PKH (dalam hal ini ibu atau wanita dewasa yang memiliki/mengurus anak pada KSM) diwajibkan menghadiri acara pertemuan awal tersebut. Jika berhalangan maka pendamping PKH akan mengatur sedemikian rupa agar tujuan kegiatan pertemuan tetap dapat terlaksana (misalnya, pendamping mengunjungi calon peserta PKH atau menyelenggarakan pertemuan susulan jika jumlah calon peserta PKH banyak yang berhalangan). Petugas UPPKH kecamatan (pendampingh) juga mengundang petugas puskesmas kecamatan untuk menghadiri pertemuan tersebut.

2. Melakukan Kunjungan Awal ke Posyandu Segera setelah pertemuan awal, seluruh peserta PKH Kesehatan wajib melakukan kunjungan awal ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya, tujuannya untuk: a. Dicatat data kesehatan anggota keluarganya pada awal program b. Mendapat informasi awal kunjungan berikutnya bagi setiap anggota keluarga peserta PKH yang ditentukan oleh kader posyandu atau petugas kesehatan lainnya sesuai persyaratan yang ditentukan. 3. Mematuhi Komitmen untuk Mengunjungi Pemberi Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan Jadwal yang Telah Disepakati Sebagai penerima bantuan kesehatan PKH, tiap peserta harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:


Tabel 2.1 Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH

Sasaran

Persyaratan (kewajiban peserta)

Ibu Hamil

Melakukan

pemeriksaan

kehamilan

(antenatal

care)

sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan. Ibu Melahirkan

Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Ibu Nifas

Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari

Bayi

Usia

Bulan Bayi

0-11 Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.

Usia

6-11 Mendapat suplemen tablet vitamin A

Bulan Anak

Usia

Tahun

1-5 Dimonitor

tumbuh

kembang

dengan

melakukan

penimbangan secara rutin setiap 1 bulan; Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus

Anak Tahun

Usia

5-6 Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.

(Kementrian Sosial R.I, 2013: 14)


2.5.4.3 Hak Penerima PKH dalam Bidang Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan tunai jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran uang tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak. Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta setiap tiga bulan melalui kantor pos terdekat. Bantuan tunai langsung diterima oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak usia 0-15 tahun, atau anak yang usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. 1.

Untuk tahap pertama, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika peserta PKH (ibu/perempuan dewasa) telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir UPPKH Kecamatan dan anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah terdaftar disatuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2.

Untuk tahap

berikutnya,

bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan

diberikan jika anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah memenuhi komponen pendidikan yang telah ditetapkan (yakni kehadiran minimal 85% di kelas atau kelompok belajar). Sebagai bukti anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru/tutor) dan diketahui oleh kepala sekolah atau ketua penyelenggara satuan pendidikan.

2.5.4.4 Kewajiban Peserta PKH dalam Bidang Pendidikan Untuk bisa menerima hak (menerima bantuan tunai), peserta PKH diharuskan memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan (Kementrian Sosial R.I, 2013: 12). Kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:


a.

Menghadiri Pertemuan awal Sebelum bantuan tahap pertama dibayarkan, pertemuan awal yang

dikoordinasikan

oleh

UPPKH

Kecamatan

akan

diselenggarakan

ditingkat

Kecamatan. Seluruh calon peserta PKH yang terpilih (dalam hal ini Ibu) diwajibkan menghadiri acara pertemuan tersebut. Kantor UPPKH Kecamatan juga akan mengundang perwakilan para tenaga pendidik untuk menghadiri acara pertemuan tersebut. Tujuan pertemuan ini adalah untuk: 1. Menginformasikan tujuan, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya mengenai PKH serta membagikan bahan-bahan program (buku saku peserta PKH) 2. Menjelaskan komitmen (kewajiban) yang harus dilakukan calon peserta PKH untuk dapat menerima bantuan 3. Menjelaskan hak dan kewajiban Ibu peserta PKH 4. Menjelaskan sanksi dan konsekuensinya apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam program 5. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran ke sekolah/satuan pendidikan bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah/satuan pendidikan (khusus peserta PKH pendidikan) 6. Menjelaskan perlunya melakukan kunjunagn awal ke Puskesmas untuk menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH Kesehatan 7. Membantu peserta PKH mengisi Formulir Klarifikasi data (perbaikan data pribadi peserta) 8. Mengumpulkan semua Formulir Klarifikasi yang sudah diisi dan Formulir Perjanjian Kesediaan peserta PKH mengikuti komitmen PKH yang sudah ditandatangani


9. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH 10. Memfasilitsi pembentukan kelompok peserta PKH dan memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok 11. Menjelaskan kewajiban Ketua Kelompok dalam PKH b.

Mendaftarkan Anak ke Satuan Pendidikan Apabila hasil klarifikasi/perbaikan data anggota rumahtangga, yang

dilakukan ketika pertemuan awal, ditemukan adanya: 1. Anak usia sekolah (6-15 tahun) belum terdaftar disekolah, maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus segera mendaftarkan anak tersebut ke sekolah SD/MI atau SMP/MTs atau satuan pendidikan setara SD atauSMP 2. Anak usia 15-18 tahuun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau buta aksara, maka ibu dari RTSM peserta PKH harus mendaftarkan anak tersebut ke sekolah terdekat atau satuan pendidikan non formal (seperti: keaksaraan fungsional, Paket A setara SD atau Paket B setara SMP atau pendidikan pesantren setara SD/SMP 3. Anak

usia

6-15

tahun

dan

usia

15-18

tahun

namun

belum

menyelesaikanpendidikan dasar dan diketahui bahwa mereka bekerja, baik di sektor formal maupun informal, maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus mengikutkan anak tersebut ke dalam program persiapan pendidikan (seperti: rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak, panti sosial asuhan anak, dll) dan selanjutnya mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan formal dan non-formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM], Sanggar Kegiatan Belajar [SKB], dan Pendidikan Luar Sekolah [PLS] lainnya).


Ketika melakukan pendaftaran anak ke satuan pendidikan tersebut, Ibu RTSM akan didampingi oleh pendamping PKH dari kantor UPPKH Kecamatan. Informasi nama sekolah dan/atau nama penyelenggara pendidikan non formal selanjutnya harus dilaporkan ke pendamping PKH untuk keperluan pelaksanaan program lebih lanjut. c.

Mematuhi Komitmen Kewajiban peserta PKH selanjutnya adalah mematuhi komitmen atau

persyaratan yang ditetapkan dalam program, yaitu: 1. Bagi peserta PKH dengan anak usia 6-15 tahun a. Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-15 tahun harus mendaftarkan anak tersebut di sekolah SD/MI atau SMP/MTs atau pendidikan kesetaraan. Jika sudah terdaftar disatuan pendidikan, anak tersebut harus mengikuti kehadiran minimal 85% dari hari efektif tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. b. Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi), apabila jumlah hari sekolah dalam satu bulan adalh 22-20 hari, jumlah maksimal ketidakhadiran anak di sekolah yang diperbolehkan adalah 3 hari. c. Pengecualian dilakukan bagi peserta didik yang absen karena sakit atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut. Jika absen karena sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, peserta didik tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui. Selain itu pengecualian juga diberlakukan pada saat masa libur sekolah, masa transisi dari SD/MI ke SMP/MTs.


Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi) bagi pendidikan kesetaraan, jumlah hari tatap muka dalam satu bulan harus memenuhi 85% tatap muka. Sebagai contoh, apabila tatap muka berjumlah 3 kali per minggu atau 12 kali per bulan, maka kehadiran harus memenuhi 10,2 hari atau dibulatkan menjadi 10 kali pertemuan. Hal ini juga berlaku pada kegiatan yang ada dipanti sosial dan isntitusi serupamyang menangani pekerja anak atau mereka yang membutuhkan program penyesuaian kembali ke bangku sekolah. 2. Bagi peserta PKH yang memiliki anak dengan kemampuan terbatas Peserta PKH yang memiliki anak dengan kemampuan terbatas (tuna daksa, keterbelakangan mental, keterbatasan penyerapan dan sejenisnya) memiliki pengecualian dalam hal usia. Semua anak dari kelompok ini yang masih mengikuti pendidikan dasar tidak dibatasi rentang usianya (6-15 tahun) jika peserta didik tersebut dapat didaftarkan di sekolah khusus (seperti, SDLB/SMPLB) maupun sekolah umum yang menyediakan program khusus. Komimen yang harus dipenuhi tetap berbasi tingkat kehadiran 85%.

2.5.5

Hak dan Kewajiban Pemberi PKH Dalam Bidang Kesehatan

2.5.5.1 Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM. Maka kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya dibiayai Jamkesmas dari sumber JPKMM/Jamkesmas di puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang diterima PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Jamkesmas.


2.5.5.2 Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan a. Menetapkan jadwal kunjungan Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta PKH adalah sebagai berikut: 1.

Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan peserta PKH

kesehatan dari UPPKH Kecamatan (Pendamping). Dalam formulir jadwal kunjungan tersebut sudah tertulis

nama

anggota

keluarga,

jenis

pelayanan/pemeriksaan

kesehatan yang diwajibkan, status pelayanan/pemeriksaan kesehatan, tanggal dan nama/tempat pelayanan kesehatan. 2.

Untuk mengisi status pemberian pelayanan kesehatan: a. Jika calon peserta PKH sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas tersebut, maka petugas puskesmas harus mencocokkan dengan register yang tersedia di Puskesmas (yaitu kohor ibu hamil, KMS, buku imunisasi, penimbangan, dll). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku register, petugas puskesmas mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada setiap anggota keluarga peserta PKH. b. Jika calon peserta PKH belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas (ini berarti register calon peserta tersebut tidak tersedia di puskesmas), maka petugas puskesmas harus menanyakan langsung kepada calon peserta PKH pada waktu acara pertemuan awal.


c. Setelah klarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dilakukan, petugas puskesmas menetapkan tanggal dan nama sarana kesehatan/PPK yang harus dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga peserta PKH yang disyaratkan. d. Formulir kunjungan yang sudah terisi akan diambil langsung oleh pendamping PKH di puskesmas (paling telat 1 minggu sebelum acara pertemuan awal). b. Menghadiri pertemuan awal Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH. Dalam pertemuan ini, petugas puskesmas berkewajiban untuk: 1. Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dengan calon peserta PKH, khususnya bagi mereka yang datanya tidak tercatat dalam register. 2. Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat PPK terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH. c. Memberi Pelayanan Kesehatan Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku. Penetapan persyaratan PKH kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, pemberi pelayanan


kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (seperti, Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan, dll). d. Memverifikasi Komitmen Peserta PKH Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta PKH memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka peserta PKH akan menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5.6

Jaringan Pemberi Layanan Kesehatan

1. Puskesmas Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (puskesmas PONED) dan rujukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit. 2. . Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling) Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling yang merupakan satelit Puskesmas (jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. 3. Polindes/Poskesdes Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bayi baru lahir, maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.


4. Posyandu Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan pelayanan antenatal, penimbangan bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang, serta penyuluhan kesehatan. 5. Bidan Desa Disamping memberikan pelayanan kesehatan di Polindes, bidan desa yang melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH, khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawatdaruratan. 6. Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Rumah Sakit dan Balai Kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, termasuk memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Pelayanan di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan harus melalui proses rujukan dari puskesmas, kecuali pada kasus emergensi. Rumah Sakit dalam program Jamkesmas meliputi: RS Pemerintah dan beberapa RS Swasta yang melayani peserta Jamkesmas. Sedangkan Balai Kesehatan meliputi Balai Kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah: Balai Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (BP4), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM).


2.5.7 Jaringan Pemberi Pelayanan Pendidikan a. Lembaga Pendidikan Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima PKH adalah: 1. Lembaga pendidikan formal a. Sekolah dasar (SD) b. Sekolah dasar luar biasa (SDLB) c. Madrasyah Ibtidaiyah (MI) d. Sekolah menegah pertama (SMP) e. Sekolah menegah pertama luar biasa (SMPLB) f. SMP terbuka g. Madrasyah Tsanawiah (MTs) h. Pesantren Salafiyah i. Pesantren diniyah formal 2. Lembaga pendidikan non formal a. BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) b. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) c. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) d. Pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan e. Lembaga pendidikan alternatif khusus, sekolah komunitas dan layanan diksetara.


b. Peran Pemberi Pelayanan Pendidikan Lembaga pendidikan tersebut diatas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH Pendidikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan 2. Memberi pelayanan pendidikan 3. Melakukan verifikasi komitmen peserta PKH Pendidikan

2.5.8 Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: 1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; 2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak;


3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil.

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Meliputi misalnya anak usia 0-11 bulan harus mendapat imunisasi lengkap dan di timbang berat badannya secara rutin setiap bulan, anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Sedangkan bagi ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali dan ketika melahirkan harus di tolong oleh tenaga kesehatan dan beberapa ketentuan lainnya. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurangkurangnya 85% waktu tatap muka dalam sebulan. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.


2.5.9 Besar Bantuan PKH Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Tabel 2.2 Skenario Bantuan per RTSM per Tahun Skenario Bantuan

Bantuan Bantuan per RTSM per tahun Rp. 300.000

Bantuan tetap Bantuan bagi RTSM yang memiliki a. Anak usia dibawah 6 tahun

Rp. 1.000.000

b. Ibu hamil/menyusui

Rp. 1.000.000

c. Anak usia SD/MI

Rp. 500.000

d. Anak usia SMP/MTs

Rp. 1.000.000

Rata-rata bantuan per RTSM

Rp. 1.800.000

Bantuan minimum per RTSM

Rp. 800.000

Bantuan maksimum per RTSM

Rp. 2.800.000

(Widayanti, 2013: 5) Keterangan: Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.


Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut: 1) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bula. Maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.50.000,2) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.100.000,3) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.150.000,4) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan berturutturut, maka tidak akan menerima bantuan dalam periode pembayaran.

2.5.10 Keikutsertaan Daerah dalam PKH Keikutsertaan daerah dalam PKH dilakukan melalui tahapan berikut: 1) Tahap pertama adalah pemilihan provinsi yang dilakukan atas dasar: a. Kesediaan pemerintah provinsi pada saat Munsrenbang. b. Keberagaman

karakteristik

tinggi/sedang/rendah,

daerah

daerah

(tingkat

kemiskinan

perkotaan/perdesaan,

daerah

kepulauan/pesisir, daerah dengan aksesibilitas relatif/mudah/sulit, dll). 2) Tahap kedua adalah pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan. a. Pemilihan

kabupaten/kota

dan

kecamatan

dilakukan

dengan

memperhatikan data BPS berdasarkan kriteria: (i) tingginya angka kemiskinan. (ii) angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, (iii) ketersediaan sarana dan prasarana (supply) baik secara pendidikan maupun kesehatan. b. Adanya komitmen daerah


c. Adanya kriteria khusus, seperti daerah yang mengalami bencana (pasca bencana).

2.5.11 Pemilihan Peserta PKH Target penerima bantuan PKH adalah rumah tangga yang sangat miskin (RTSM). Penetapan rumah tangga sasaran sebagai RTSM dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator yang trasparan. Secara umum, proses penetapan RTSM sampai menjadi peserta PKH adalah sebagai berikut: 1) Pemilihan RTSM sebagai calon peserta PKH Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai RTSM jika rumah tangga tersebut memenuhi indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan dikembangkan dari hasil model estimasi yang menggunakan faktor-faktor yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, seperti kondisi demografi dan sosioekonomi. Indikator-indikator ini lebih lanjut dikembangkan kedalam kuesioner yng digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga.Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta PKH pada tahun 2007 adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari: ibu hamil, ibu nifas, dan anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar. Verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survey terhadap calon peserta thun 2007, verifikasi dilakukan oleh BPS dengan data dasar penerima diambil dari data BLT kategori sangat miskin dan miskin, dan data pendukung lainnya untuk memasukan rumah tangga pada kedua kategori tersebut namun bukan penerima BLT. Dalam melakukan verifikasi , petugas terdiri atas nsur BPS, non BPS dan pengawas.


2) Penetapan peserta PKH Informasi yang diperoleh dari survei diatsa digunakan untuk mengurutkan RTSM berdasarkan tingkat kemiskinannya, agar distribusi RTSM antar kecamatan tersebar secara proporsional, dengan menggunakan model statistik ditetapkan kuota per kecamatan. Penetapan peserta PKH dilakukan oleh UPPKH pusat. Sebelum penetapan, UPPKH pusat dapat berkoordinas dengan tim teknis PKH pusat, tim koordinai PKH provinsi dan tim koordinasi PKH Kabuapaten/Kota. 3) Data dasar peserta PKH Seluruh data peserta PKh yang teah ditetapkan akan menjadi data dasar utama UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Seluruh informasi tersebut dapat diakses pada website program dan media publik lainnya. Berdasarkan master data base tersebut, program akan mencetak kartu peserta dan format-format lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemuktahiran dan sebagainya.

2.5.12 Pembayaran Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang

ditentukan

oleh

masing-masing

kantor

pos

untuk

masing-masing

desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2009 PKH masih melakukan pembayaran 3 kali dalam setahun, karena disebabkan beberapa kendala teknis di lapangan. Tetapi mulai tahun 2010 dan seterusnya pembayaran kepda RTSM akan dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan asumsi semua sistem PKH (MIS, ketersediaan


forumulir verifikasi dan pemuktahiran, verifikasi supply side) telah berjalan dengan baik.

2.5.13 Pengorganisasian PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah: a. UPPKH Pusat (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat) merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan. b. UPPKH Kab/Kota (Unit Pelaksana Program Keluaraga Harapan Kab/Kota) Pelaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan. c. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan


kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri.

Didalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan(Kementrian Sosial R.I, 2013: 18-24).

2.6 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir peneliti didalam penelitian. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, maka peneliti membuat kerangka berfikir. Salah satu permasalahan yang selalu dialami oleh negara Indonesia bahkan negara-negara di belahan dunia adalah masalah kemiskinan.Kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup, kelaparan, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, peningkatan kematian akibat penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, dan diskriminasi sosial, pengucilan.


Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan kemiskinan dicirikan oleh kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya seperti pengangguran, tindakan kriminalitas, kelaparan, kematian, dan lain-lain Untuk itu harus ada upaya yang nyata dalam pengurangan kemiskinan dan salah satunya melalui Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong mata rantai yang terjadi selama ini. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kepada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus tujuan dari program keluarga harapan terdiiri atas: 1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak-anak dibawah 6 tahun dari RTSM. 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM. Masyarakat penerima bantuan dari program keluarga harapan ini adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program keluarga harapan. Rumah tangga yang berpotensi


dipilih sebagai peserta adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari: ibu hamil, ibu nifas atau anak-anak yang berusia dibawah atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk mempermudah alur pemikiran, penulis membuat bagan yang menggambarkan isi dari pemikiran sebelumnya.

Bagan Alur Pemikiran Program Keluarga Harapan (PKH)

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Aspek Evaluasi Pelaksanaan Program Dapat Dilihat Berdasarkan: 1. Masukan (input) 2. Proses (process) 3. Keluaran (output) 4. Pengaruh (impact)


2.8

Definisi Konsep Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya

menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang dikaji. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang dijadikan penelitian, maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna dari konsep-konsep yang diteliti. Proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian disebut definisi konsep. Secara sederhana definisi diartikan sebagai batasan arti. (Siagian,2011: 138). Untuk lebih memahami konsep-konsep yang digunakan, maka penelitian membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya 2. Pelaksanaan program dalam penelitian ini adalah penerapan seperangkat program atau kebijakan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. 3. Program Keluarga Harapan dalam penelitian ini adalah sebuah program jaminan sosial berupa bantuan tunai bersyarat dari pemerintah, yaitu sebuah program jaminan sosial memiliki ketentuan serta hak dan kewajiban bagi penerima bantuan program tersebut. Program Keluarga Harapan sebagai upaya pemerintah untuk membantu rumah tangga sangat miskin dalam memperoleh akses pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. 4. Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dalam penelitian ini adalah lokasi yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian


karena di Kecamatan ini merupakan instansi yang menjalankan program keluarga harapan.

2.9 Definisi Operasional Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian dilapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsepkonsep yang mengambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi,2009:120). Defenisi operasional sering disebut sebagai proses opersasionalisasi konsep, yang berarti menjadi konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Jika konsep sudah bersifat dinamis, maka akan memungkinkan untuk dioperasikan. Wujud operasionalisasi konsep adalah dalam bentuk sajian yang benar-benar terperinci, sehingga makna dan aspek-aspek yang terangkum dalam konsep tersebut terangkat dan terbuka (Siagian,2011:141). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1. Sosialisasi program, meliputi: a. Sumber informasi responden tentang Program Keluarga Harapan (PKH) b. Proses pendaftaran menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Pemahaman program, meliputi: a. Pemahaman responden atas manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)


b. Pemahaman responden setelah mendapatkan informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 3. Pelaksanaan program, meliputi: a. Tanggapan responden terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) b. Pelaksanaan mengenai aturan tentang pengelolaan dana

Program

Keluarga Harapan (PKH) c. Pelayanan d. Tingkat kesulitan/kemudahan dalam proses administrasi menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) e. Pelaksanaan ketentuan tentang Program Keluarga Harapan (PKH), menerima dana tanpa adanya potongan/justru ada potongan. 4. Ketepatan waktu: a. Tahun responden menjadi anggota/peserta Program Keluarga Harapan (PKH) b. Proses pencairan dana PKH


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian

Recommend Documents