BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Alat Keterangan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2006 Tanggal 6 November 2006 tentang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, alat keterangan adalah informasi berupa hasil pemecahan data gabungan menjadi data tunggal, hasil penyalinan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai data tunggal, atau hasil kegiatan pemeriksaan, di luar struktur standar basis data. Alat Keterangan merupakan data yang didapat dari pihak ketiga sebagai informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak. Informasi yang didapat dari pihak ketiga merupakan infomasi yang spesifik untuk tiap-tiap Wajib Pajak. Informasi yang didapat berupa data-data transaksi Wajib Pajak dengan pihak tertentu lengkap dengan nilai nominal transaksinya atau hanya merupakan informasi tentang data profil wajib pajak tersebut. Informasi tentang wajib pajak ini didapat dari hasil kerjasama dengan pihak
ketiga, sehingga pihak ketiga tersebut secara rutin
memberikan datanya kepada Kantor Pelayanan Pajak maupun dengan cara pihak Kantor Pelayanan Pajak mencari sendiri ke pihak ketiga. Data Alat Keterangan ini berguna untuk membandingkan data antara data yang didapat dari pihak ketiga dengan data yang didapat dari Wajib Pajak, sehingga dapat dilakukan cek silang antara kedua data tersebut. Data alat
19
20
keterangan juga berguna sebagai masukan untuk analisis perpajakan. Dalam ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak, data alat keterangan didapat dari dua sumber : 1. Offline (Input Manual) Data data yang didapat oleh KPP dari pihak ketiga direkam kedalam sistem oleh petugas data entri. Petugas data entri menerima berkas-berkas dari pihak ketiga yang dibundel dalam satu SP (Surat Pengantar). Satu SP dengan satu Nomor Agenda merupakan induk untuk satu atau beberapa dokumen Alat Keterangan. Tiap dokumen Alat Keterangan terdiri dari beberapa jenis data yang dapat direkam. 2. Online Data dari pihak ketiga didapat dari database di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Data alat keterangan terbagi dalam dua jenis, yaitu: a. Data Transaksi Data dari pihak ketiga yang telah diklasifikasikan dalam berbagai jenis tipe dokumen, yang berisi informasi tentang transaksi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak lengkap dengan nilai transaksinya dalam mata uang rupiah maupun kurs asing secara nominal maupun keterangan lainnya yang merepresentasikan transaksi tersebut, seperti luas tanah, berat barang, dan lain-lain. b. Data Informasi Data dari pihak ketiga yang hanya berupa informasi profil Wajib Pajak, data tersebut merupakan data tanpa nilai uang, seperti nomor izin usaha, dan lain sebagainya.
21
B. Pengertian Data Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 Tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data (PAP3D), data adalah keterangan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi baik yang tertuang dalam tulisan, media elektronik maupun media lain. Data dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, antara lain : 1. Berdasarkan sifat informasi Menurut sifat informasinya data dibedakan menjadi : a. Data Makro Adalah keterangan yang menyatakan kegiatan atau keadaan umum dalam suatu masa tanpa menunjuk secara khusus kegiatan atau keadaan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak tertentu. b. Data Mikro Adalah keterangan yang secara khusus memberi petunjuk tentang kegiatan atau keadaan satu atau sekelompok Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dalam suatu peristiwa atau masa. 2. Berdasarkan jumlah satuan Berdasarkan jumlah satuan, data dibedakan menjadi : a. Data Tunggal Adalah data mikro di mana dalam lembar dokumen atau media yang bersangkutan hanya menunjuk kegiatan atau keadaan satu Wajib Pajak atau Objek Pajak.
22
b. Data Gabungan Adalah data mikro di mana dalam lembar dokumen atau media yang bersangkutan menyatakan kegiatan atau keadaan dua atau lebih Wajib Pajak atau Objek Pajak. 3. Berdasarkan jenis informasi data Berdasarkan jenis informasi data, data dibedakan menjadi; a. Data Kuantitatif Adalah data yang mengandung informasi moneter (bernilai uang), misalnya: kontrak perjanjian, bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan sebagainya. b. Data Kualitatif Adalah data yang mengandung informasi non-moneter (tidak bernilai uang), misalnya: informasi likuidasi perusahaan, merger, akuisisi, ekspansi, divestasi, dan sebagainya.
C. Pengertian Bank Data Menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 Tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data, bank data adalah kumpulan data atau informasi yang dihimpun dari semua sumber data baik internal maupun eksternal baik dalam struktur standar maupun dalam bentuk alat keterangan yang berbentuk elektronik dan dikelola melalui sistem informasi
23
manajemen terpadu sehingga memudahkan untuk dianalisis dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan.
D. Sumber Data Menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 Tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data, sumber data adalah asal data diperoleh, yaitu dapat berasal dari: 1. Wajib Pajak: a. Diperoleh dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain: 1)
Surat Pemberitahuan (termasuk Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
2)
Surat menyurat Wajib Pajak
3)
Bukti pemungutan/pemotongan pajak.
b. Diperoleh dari temuan pada saat pemeriksaan, antara lain : 1. Faktur Pajak, Invoice,Voucher, dan sebagainya. 2. Instansi/Lembaga Pemerintah/Swasta dan BUMN karena tugasnya, menghasilkan data antara lain berupa: a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Berbagai perizinan seperti Izin Kerja Tenaga Asing, Izin Penempatan Tenaga Asing, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, d. Izin Mendirikan Bangunan e. Persetujuan tetap BKPM
24
f. Akte pendirian g. Pengesahan badan hukum h. Sertifikat tanah i. Putusan badan
peradilan
yang berkekuatan hukum
tetap
termasuk konsiderans dan uraian pendukungnya. j. Data lain yang diperlukan sebagai komponen pembentuk basis data pajak. 3. Media massa, antara lain terdiri dari media cetak (koran, majalah, brosur, leaflet, dan sebagainya), media elektronik (televisi, radio, internet, dan sebagainya), dan media lainnya (pementasan, seminar, pameran, dan sebagainya). 4. Mancanegara, antara lain data yang diperoleh dari negara-negara Treaty Partners. 5. Sumber lainnya, misalnya hasil penyisiran (canvassing), penelitian, pengawasan,
pemeriksaan,
pemeriksaan
bukti
permulaan,
pengamatan/intelejen, atau penyidikan terhadap kegiatan tertentu.
E. Tata Cara Pembentukan Bank Data Menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 Tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data, pembentukan bank data adalah suatu proses pengumpulan data dari pihak internal dan eksternal, yang dimulai dari kegiatan perekaman data, pengadministrasian data yang dimasukan ke database Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (dalam
25
hal ini Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan) sehingga dapat dimanfaatkan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Pembentukan bank data merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang dihimpun
dari
semua sumber data
baikinternal maupun eksternal baik dalam struktur standar maupun dalam bentuk alat keterangan yang berbentuk elektronik dan dikelola melalui sistem informasi manajemen terpadu sehingga memudahkan untuk dianalisis dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi
F. Perekaman Data Menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 Tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data, kegiatan perekaman data adalah kegiatan merekam elemen-elemen pada dokumen data, melakukan konversi data yang diterima dalam bentuk media komputer atau secara on-line, dan menyimpan data ke basis data.
G. Proses Bisnis Kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi Proses bisnis Seksi Pengolahan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu kegiatan dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak internal maupun pihak eksternal melalui kegiatan pencarian data dan informasi dalam bentuk dan dari media apapun. Pencarian data tersebut dapat dilakukan melalui pencarian data dalam negeri dan pencarian data luar negeri. Pencarian data dalam negeri dapat dilakukan dengan pencarian data pada tingkat pusat (nasional) dan pencarian data pada tingkat regional. Pencarian data
26
luar negeri dilakukan oleh Sub direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional dan Direktorat Peraturan Perpajakan II. Proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang telah dihimpun. Pengolahan data merupakan kegiatan pemrosesan data yang meliputi identifikasi, editing, dan perekaman data yang berbentuk lembar dokumen atau perekaman data hasil load atau data
yang diterima secara online yang
meliputi kegiatan loading, editing, dan identifikasi data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan perekaman data yaitu kegiatan merekam elemenelemen pada dokumen data, melakukan konversi data yang diterima dalam bentuk media komputer atau secara online, dan menyimpan data ke basis data. Produksi data merupakan proses setelah kegiatan perekaman data. Tujuan dari produksi data adalah untuk membangun basis data dengan kegiatan meliputi pembuatan data sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok yang berkaitan dengan kegiatan penyisiran (canvassing), penelitian, pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, pengamatan/intelijen dan penyidikan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak, kegiatan pengadaan barang/jasa, dan kegiatan pencarian informasi dari media massa maupun dari informasi lainnya. Tahap selanjutnya adalah kegiatan pengesahan (validasi) data dan informasi yang telah direkam sebelumnya. Pengesahan data merupakan kegiatan pengesahan hasil produksi data yang direkam melalui aplikasi input data dan pengesahan hasil perekaman data yang dilakukan oleh unit terkait yang mengolah data dengan tujuan untuk menjamin kebenaran data yang direkam. Proses yang terakhir adalah kegiatan penyimpanan data. Penyimpanan data
27
merupakan kegiatan penyimpanan dokumen data atau media komputer dengan tujuan untuk mengadministrasikan dokumen atau media data sehingga pada saat diperlukan dapat dengan mudah diperoleh ( berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2006 Tanggal 6 November 2006 tentang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak ).
H. Pengadministrasian Data Menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 Tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data, kegiatan pengadministrasian data adalah kegiatan penatausahaan data melalui kegiatan penyimpanan data secara sistematis, memelihara data, dan mengamankan data yang berbentuk lembar dokumen, media komputer, dan hasil transfer dari sumber data.
I. Pengertian Sistem Informasi dibidang Perpajakan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2006 Tanggal 6 November 2006, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor Pusat. Menurut SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
28
Pajak yang menggabungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu SIP, SAPT, SISMIOP, SIG, dan SIDJP dalam versi yang sekarang.
J. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi dibidang Perpajakan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2006 Tanggal 6 November 2006 tentang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan menurut buku Pengenalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak penggunaan aplikasi
Sistem
Informasi
Direktorat
Jenderal
Pajak
bertujuan
untuk
menggantikan Sistem aplikasi Perpajakan dimulai pada tahun 2004. Pada bulan Juni 2004, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk pertama kali diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara. Pada awal penerapan, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem desentralisasi database, yaitu database diletakkan pada dua tempat, yaitu di Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dan di masing-masing lokal Kantor Pelayanan Pajak. Untuk menyamakan dan menyelaraskan kondisi database di kedua tempat itu, server akan melakukan proses sinkronisasi baik dari pusat ke lokal ataupun dari lokal ke pusat secara rutin dalam hitungan menit. Pada pertengahan tahun 2006 seiring dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Madya di beberapa kantor wilayah, konsep database Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak berubah menjadi sentralisasi. Pada konsep ini hanya ada satu database, yaitu database pusat yang diakses oleh semua pengguna atau pegawai di Kantor Pelayanan Pajak pengguna aplikasi SIDJP.
29
Perkembangan selanjutnya, ketika Kantor Pelayanan Pajak pengguna aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak semakin banyak dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, konsep database Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kembali mengalami perubahan. Konsep database yang digunakan adalah semi-sentralisasi. Terdapat dua database dalam konsep ini, namun berbeda dengan konsep desentralisasi diawal masa penggunaan, database yang terdapat di lokal hanya berupa data Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Database tersebut disediakan untuk aplikasi tempat pelayanan terpadu lokal dan perekaman Surat Pemberitahuan lokal. Konsep database semisentralisasi tersebut digunakan hingga kini diseluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama pengguna aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah Pulau Jawa, kecuali sebagian
Jawa Timur dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya di luar Pulau Jawa.
K. Pengertian aplikasi Direktorat Jenderal Pajak Multimedia Super Corridor Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Pedoman Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data (PAP3D) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2010 tanggal 23 Maret 2009 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Multimedia Super Corridor dalam rangka pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data, aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, Multimedia Super Corridor merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan PAP3D 2009 yang merupakan pengembangan dari Pedoman Tata Usaha Pengolahan Data
30
(PTUPD) 1992 yang digunakan sebagai pedoman untuk mengadministrasikan pengolahan data alket (alat keterangan). Penyempurnaan tersebut diselaraskan dengan organisasi dan tata kerja DJP yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
62/PMK.01/2009.
Selain
itu,
penyempurnaan ini dimaksudkan juga untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi, baik yang telah diimplementasikan maupun yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PAP3D
dirancang
dengan
menggunakan
sistem
aplikasi
yang
tersentralisasi sehingga tidak ada perekaman data alat keterangan secara berulang. Hal ini dikarenakan pada PTUPD 1992 basis data bersifat lokal, produksi data tidak terpantau, pengawasan administrasi dilakukan secara manual, dan pengiriman data / laporan melalui pos menggunakan lembar data asli. Pada aplikasi Direktorat Jenderal Pajak Multimedia Super Corridor basis data bersifat sentral, produksi data dapat dimonitor, pengawasan administrasi secara otomatis, serta pengiriman data / laporan secara elektronis (less paper).
31
L. Proses Bisnis Aplikasi Direkorat Jenderal Pajak Multimedia
Super
Corridor Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data, proses bisnis pada aplikasi Direkorat Jenderal Pajak Multimedia Super Corridor diawali dengan proses pencarian data dari berbagai sumber. Proses pencarian data yang dilakukan sebagaimana diatur dalam PER-45/PJ/2009 untuk memperoleh data dari pihak ketiga dalam upaya menggali potensi terhadap Wajib Pajak. Tahap selanjutnya adalah proses pengolahan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan perekaman data dari pihak ketiga kemudian mengidentifikasi data. Tahap selanjutya adalah proses pertukaran data dengan KPP lain. Proses pertukaran data ini dilakukan apabila terdapat peminjaman data dari KPP lain atau data yang telah direkam berada di wilayah kerja KPP lain. Proses terakhir adalah proses approve data yaitu proses pengesahan dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Proses bisnis selanjutnya adalah proses penyimpanan atau pengadministrasian berkas. Proses ini dilakukan untuk menyimpan dan mengamankan data yang berbentuk dokumen fisik (lembar dokumen) atau hardcopy maupun data yang berbentuk elektronik (softcopy). Penyimpanan data ini dilakukan dengan tujuan data yang telah direkam dapat disimpan, ditatausahakan, dan diamankan serta untuk memudahkan dalam pencarian apabila dibutuhkan. Tahap terakhir adalah proses pengawasan data. Proses ini dilakukan terhadap produksi data dan kegiatan pemanfaatan data.
32
Tahapan implementasi Aplikasi Direktorat Jenderal Pajak Multimedia Super Corridor diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, pembangunan data, pengolahan data, dan pengawasan data. Pembangunan data dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang secara proaktif mendapatkan data pihak ketiga dalam upaya menggali potensi pajak. KPP melakukan pencarian data kependudukan di wilayah kerjanya dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak memproduksi data sesuai bidang tugas. Pada pengolahan data, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan bertanggung jawab dalam proses loading data masal hasil pencarian Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat lain sedangkan Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab dalam proses identifikasi data, pemanfaatan data dan tindak lanjutnya. Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam pengawasan produksi data dan monitoring tindak lanjut pemanfaatan data.
M. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sejenis yang terkait dengan evaluasi aplikasi di bidang perpajakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun laporan Tugas Akhir.
33
Saputra, dkk (2014) meneliti tentang Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terhadap karya ilmiah sebelumnya, peneliti menemukan adanya perkembangan teknologi informasi dalam perekaman data dan informasi di bidang perpajakan. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang dilakukan penulis adalah analisis yang digunakan peneliti terdahulu hanya menganalisis satu sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak sedangkan penulis mengevaluasi dua sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal pajak dan Direktorat Jenderal Pajak Multimedia Super Corridor Karanganyar.
di Kantor Pelayanan pajak Pratama
