BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Audit Internal
2.2
Pengertian Audit Internal Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh
Konsorsium Organisasi Profesi Audit
Internal (2004:9) dan International
Professional Practices Framework (2011 :34), pengertian audit internal adalah sebagai berikut: “Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis yang teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”. The Institute of Internal Auditors (IIA dalam IPPF) (2011;2), telah mendefinisikan audit internal sebagai berikut: “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.” Institute of Internal Auditors menjelaskan bahwa audit internal adalah aktivitas independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Dimana audit internal membantu perusahaan memenuhi tujuannya dengan menggunakan sistematis,
10
11
evaluasi dengan pendekatan disiplin dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. 2.1.2 Tujuan Audit Internal Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Institute of Internal Audit (IIA) yang dikutip oleh Moeller (2009), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut : a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung-jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
12
d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. 2.1.3 Charter Audit Internal Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:37-38), penerapan charter audit internal adalah sebagai berikut: “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit intern. Piagam audit intern menetapkan posisi aktivitas audit intern dalam organisasi; memberikan kewenangan akses terhadap catatan, personil, dan properti fisik yang relevan dengan penugasan; dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit intern”. 2.1.4 Pilar Keberhasilan Audit Internal Menurut Kurt F. Reding (2009:2-13) bahwa efektivitas jasa Audit Internal di ukur melalui: 1. Independensi & Objektivitas 2. Keahlian, dan 3. Kecermatan Profesional Didalam Standar Profesi Audit Internal yang terkait dengan keahlian bahwa Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan..
13
2.1.5 Kompetensi Audit Internal 2.1.5.1 Pengertian Kompetensi Menurut UU No. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) pengertian profesi yaitu: “Suatu jabatan atau pekerjaan, yang mensyaratkan pengetahuan terspesialisasi & persiapan akademik, dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula”. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya, tetapi sebelum adanya kompetensi tersebut ada suatu pengertian yang mencakup tentang kode etik profesi menurut UU No. 8 (POKOK KEPEGAWAIAN) yaitu: “Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari”. Kompetensi auditor yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, dan pengalaman
yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Dalam Spencer dan Spencer (2007:84) menyatakan bahwa pengertian dari kompetensi adalah sebagai berikut: “Kompetensi menunjukan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilainilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja”.
14
Menurut IIA Code Of Ethics dalam Reding et al (2009:112) bahwa seorang internal auditor dalam pelaksaan prinsip kompetensi: a) Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skill and experience. b) Shall perform internal audit services in accordance with the international standards for the professional practice of internal auditing. c) Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their service. Defisini tersebut dapat diartikan bahwa internal auditor dalam pelaksanaan prinsip kompetensi: 1) Hanya boleh terlibat dalam suatu layanan yang mereka miliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya; 2) Wajib melakukan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit internal; dan 3) Harus terus meningkatkan kemampuan, efektivitas, serta kualitas layanan mereka. Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:59-61) Kompetensi merupakan suatu kualitas mendasar dan sangat diperlukan oleh setiap auditor internal agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Apabila seorang auditor internal telah terbukti mampu membina suatu hubungan audit dengan baik, hampir seketika itu pula kompetensinya akan mendapat pengakuan. Tentu saja kompetensi tersebut memiliki tingkatan yang perlu diperhatikan oleh manajer audit dalam memberikan tugas kepada seorang auditor internal.
15
2.1.5.2 Unsur-unsur Kompetensi Auditor Internal Setiap auditor internal harus mempunyai beberapa pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, seperti: 1. Pengetahuan − Staf Auditor internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mempraktikan profesi dalam organisasinya. Setiap tahun harus dilakukan analisis atas kombinasi pengetahuan dan keahlian (skills set) agar dapat mengidentifikasi peluang-peluang untuk melakukan Pengembangan Profesi secara Berkelanjutan (PPL), merekrut pegawai, atau outsourcing. − Keahlian untuk mempraktikan standar profesi auditor internal, prosedur, dan teknik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Keahlian berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pada situasi yang di hadapi dan untuk menanganinya tanpa memerlukan bantuan dan riset teknis yang mendalam. 2. Keterampilan − Auditor internal harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Auditor internal harus memahami hubungan antar individual dan menjaga hubungan yang memuaskan dengan klien. − Auditor internal harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga mereka dapat dengan jelas dan
16
efektif menyampaikan berbagai permasalahan seperti penugasan, evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. 3. Pengalaman − Pemahaman prinsip-prinsip manajemen sangat dibutuhkan untuk mengenali dan mengevaluasi materialitas dan signifikansi dari penyimpangan terhadap praktik bisnis yang sehat. Pemahaman berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang luas terhadap situasi yang mungkin dihadapi, untuk mengenali adanya penyimpangan yang signifikan, dan untuk dapat melakukan riset yang diperlukan agar mendapatkan solusi yang memadai. − Penanggungjawab fungsi audit internal harus menetapkan kriteria yang cocok mengenai pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengisi posisi auditor internal, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan tingkat tanggungjawabnya. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin baik dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang berpengalaman memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya.
17
2.2
Good Corporate Governance
2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance Suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya (Sukrisno, 2006:101). Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001:1) Coporate Governance adalah: “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan” Pengertian dari definisi tersebut adalah Corporate Governance pada dasarnya berkaitan dengan cara dimana semua pihak yang berkepentingan di perusahaan (stakeholder) mencoba untuk memastikan bahwa para manajer dan orang lain yang didalamnya selalu mengambil langkah-langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang aman para pemangku kepentingan. Sedangkan definisi Corporate Governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01/MBU/2011 memperbarui dari Keputusan Menteri Nomor 117/M-MBU/2002 adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
18
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.” Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, Corporate Governance secara umum diartikan sebagai suatu proses, aturan, ataupun alat yang digunakan perusahaan dalam mengelola perusahaan melalui cara yang sehat dan benar, serta digunakan untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemegang saham maupun yang non-pemegang saham berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terkait. 2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:896) pengertian prinsip adalah “Kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb”. Good Corporate Governance dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya prinsip-prinsip tertentu yang ada di dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01/MBU/2011 yaitu meliputi: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan petanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
19
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4. Kemandirian (indepedency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak Pemangku Kepentingan (srakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 2.3
Hubungan Kompetensi Audit Internal dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Sesuai dengan definisi Audit Internal untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan kegiatan operasi organisasi, Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis yang teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses Governance. Dinyatakan pula dalam Standar (SPAI, 2004:22) fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses Governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:
20
a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi
yang efektif dan
akuntabilitas c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat didalam organisasi. d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasi informasi diantara, pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. 2.4
Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan variabel audit internal
dan implementasi GCG seperti penelitian yang dilakukan oleh Trimanto S. Wardoyo dan Lena (2010) yang berjudul “Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang
Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi kasus pada PT Dirgantara Indonesia)”.
Dalam
penelitian
ini
variabel
independennya
adalah
Sistem
Pengendalian Intern dan variabel dependennya adalah Good Corporate Governance. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa auditor internal memiliki hubungan yang kuat terhadap pelaksanaan GCG. Karena pelaksanaan prinsip transparansi sudah cukup baik, responden menganggap pihak manajemen kurang memberikan informasi kepada mereka, untuk prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan
21
kewajaran sudah baik, sehingga perusahaan mempunyai pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya terdapat penelitian Christine Dwi Karya Susilawati dan Felix Hendra Soetjipta (2013) yang berjudul “Peranan Audit Intern Dalam Penerapan Good Corporate Governance Yang Efektif”. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Audit Internal, sedangkan variabel dependennya adalah Good Corporate Governance. Hasil penelitian menunjukan hasil menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara peranan audit intern dengan perwujudan GCG menunjukkan hasil 0.263, berarti antara audit intern dalam perwujudan GCG menunjukan hubungan positif yang rendah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dewi Saptantinah Puji Astuti (2010) yang berjudul Peran Internal Audit dan Komite Audit dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Audit Internal dan Komite Audit sedangkan variabel dependennya adalah Good Corporate Governance. Hasil menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Audit Internal dan komite audit terhadap Penerapan Good Corporate Governance. Berikut ringkasan penelitian terdahulu: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No 1.
Nama Penelitian Trimanto S. Wardoyo dan Lena (2010)
Judul Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi kasus pada PT
Variabel Penelitian X = Sistem Pengendalian Intern Y = Good
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa auditor internal memiliki hubungan yang kuat terhadap
22
2.
3.
Dirgantara Indonesia)
CorporateGovernance
Christine Dwi Karya Susilawati dan Felix Hendra Soetjipta (2013)
Peranan Audit Intern Dalam Penerapan Good Corporate Governance Yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, Bandung)
X = Audit Internal
Dewi Saptantinah Puji Astuti (2010)
Peran Internal Audit Dan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance
X1= Audit Internal X2= Komite Audit
Y = Good Corporate Governance
Y= Good Corporate Governance
pelaksanaan GCG. Karena pelaksanaan prinsip transparansi sudah cukup baik, responden menganggap pihak manajemen kurang memberikan informasi kepada mereka, untuk prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawab an dan kewajaran sudah baik, sehingga perusahaan mempunyai pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Hasil menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara peranan audit intern dengan perwujudan GCG menunjukkan hasil 0.263, berarti antara audit intern dalam perwujudan GCG menunjukan hubungan positif yang rendah. Hasil menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Audit Internal Penerapan Good Corporate Governance
23
2.5
Kerangka Pemikiran Konsep GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk
menghindari konflik antara pemegang saham dan pengelola perusahaannya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. agent adalah perantara para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan pemegang
saham
bahwa para agent
perusahaan,
sementara
para
hanya mengawasi kinerja para agent-nya dan memastikan bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung
tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi
bahwa
individu-individu
bertindak untuk
memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin
24
dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dalam agency theory, pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak independen guna meminimalisir asymetri informasi memerlukan biaya atau monitoring cost dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari agency cost (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan (monitoring cost) merupakan biaya untuk mengawasi
perilaku agent apakah agent telah
bertindak
sesuai
kepentingan
principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer. Selain itu pula munculnya asymetri cost guna untuk meminimalisir kesenjangan informasi antara principal dan agent (asymetri informasi), dengan demikian diharapkan semua pihak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tanpa ada kecurangan di dalamnya. Uraian tersebut diatas memberi makna bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap
dapat
menjembatani
kepentingan
pihak
pemegang
saham
(principal) dengan pihak manajer (agent) dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trimanto S. Wardoyo dan Lena (2010) menyimpulkan bahwa Menunjukkan bahwa auditor internal memiliki hubungan yang
25
kuat terhadap pelaksanaan GCG. Karena pelaksanaan prinsip transparansi sudah cukup baik, responden menganggap pihak manajemen kurang memberikan informasi kepada mereka, untuk prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran sudah baik, sehingga perusahaan mempunyai pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Hasil menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara peranan audit intern dengan perwujudan GCG menunjukkan hasil 0.263, berarti antara audit intern dalam perwujudan GCG menunjukan hubungan positif yang rendah. Penelitian yang penulis lakukan saat ini hanya mengeanai kompetensi Audit Internal, yang diteliti seberapa berpengaruh siginifikannya terhadap prinsip-prinsip GCG. Alasan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai bahan perbandingan mengenai pengaruh menggunakan dua dimensi Audit Internal (independensi dan kompetensi) atau hanya menggunakan satu dimensi (kompetensi) saja.
26
Agency Theory
Principal (Pemegang Saham)
Agent (Pengelola Perusahaan)
Tata Kelola Audit Internal
Tata Kelola Yang baik Hipotesis
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
27
Dari penjelasan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut: Good Corporate Governance
Audit Internal
Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 2.6
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu
masalah yang dihadapi, masih yang akan di uji kebenarannya lebih lanjut melalui anailisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Hipotesis penelitian ini adalah audit internal berpengaruh terhadap penerapan GCG pada PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H0 : Kompetensi Audit Internal tidak berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Ha : Kompetensi Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
