BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Audit Internal Audit internal muncul pertama kali dalam dunia usaha sesudah adanya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Internal Audit internal muncul pertama kali dalam dunia usaha sesudah adanya audit eksternal. Faktor utama diperlukannya audit internal adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi pimpinan perusahaan yang mempekerjakan ribuan pegawai dan mengelola kegiatan di berbagai tempat yang terpencar. Berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan buku perusahaan merupakan masalah nyata yang harus dihadapi. Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada di dalam perusahaan diperlukan audit internal untuk melakukan pengawasan dengan cara menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut.

1. Pengertian Audit Internal Secara umum audit internal adalah fungsi penilaian yang dalam suatu organisasi

untuk

menguji

dan

mengevaluasi

kegiatan

organisasi

yang

dilaksanakan. Penilaian tersebut meliputi seluruh aktivitas perusahaan termasuk penilaian terhadap struktur organisasi, rencana-rencana, kebijakan, prestasi pegawai, dan ketaatan terhadap prosedut. Menurut IIA (Institute of Internal Auditors) yang dikutip oleh Sawyer (2003:9), “Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan”. Dari definisi tersebut dapat

Universitas Sumatera Utara

dijelaskan pengertian audit internal mencakup: 1) Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian independen dalam suatu organisasi. Ini berarti bahwa orang yang melakukan penilaian tersebut adalah pegawai perusahaan. 2) Dalam pengukuran yang dilakukan auditor internal, independensi dan objektivitas harus dipegang. 3) Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. 4) Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial maupun nonfinansial. 5) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Fungsi dan Kedudukan Audit Internal Penerapan fungsi audit internal dalam perusahaan tidaklah selalu sama. Secara umum, fungsi audit internal di dalam perusahaan adalah untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan, karena fungsi audit internal adalah bagian dari aktivitas pengawasan/pemantauan maka auditor independen harus cukup memahami fungsi itu untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002:211) adalah: 1) Fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan berbagai unit organisasi. Dengan demikian,


fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 2) Fungsi audit intern adalah merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit interrn berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit sebagai catatan akuntansi.

Kedudukan ataupun status audit internal dalam suatu struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan, peranan serta tingkat kebebasan di dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Kedudukan audit internal hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik. Kedudukan audit internal dalam suatu struktur organisasi perusahaan yang satu dengan yang lain belum tentu sama, karena hal ini bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan serta tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan bagian audit internal.

3. Independensi Auditor harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Menurut Arens, Elder and Beasly (2006:83) “Independence in fact exist when the auditor is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit, where as independence in appearance is the result of others interpretations


of this independence.” Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai kegiatan audit, dibutuhkan independensi karena adanya harapan untuk mendapatkan suatu pertimbangan dengan tidak memihak.

4. Tanggung Jawab dan Kewenangan Audit Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas penyediaan informasi untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem-sistem yang telah dibuat sangat efektif dan apakah objek yang diaudit benar-benar menaatinya. Hartadi (2000:197) menyatakan bahwa, “Siapapun yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan suatu tugas harus siap untuk menunjukkan seberapa baik atau buruknya ia telah melaksanakan tugas tersebut.”

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa audit internal harus benarbenar melaksanakan tanggung jawab audit yang telah diberikan. Apabila audit internal melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, maka hasil audit akan menjadi berkualitas dan relevan dengan objek yang diaudit. Pihak yang menjalankan audit internal adalah auditor internal atau Satuan Pengawasan Intern pada BUMN. Menurut Tunggal (2000:21), tanggung jawab audit adalah “Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit


internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.” Oleh karena itu, audit yang dilakukan sebaiknya tidak hanya dibatasi pada persoalan akuntansi dan keuangan saja tetapi mencakup semua lini operasi di dalam perusahaan. Dalam hal ini, audit internal yang handal akan mampu mereview pengendalian manajemen yang ada pada setiap aktivitas perusahaan.

5. Ruang Lingkup Audit Ruang lingkup audit internal mencakup pekerjaan audit apa saja yang harus dilakukan. Oleh karena itu, biasanya manajemen dan direksi memberikan pengarahan secara umum mengenai ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan diaudit. Dalam hal ini, audit internal harus melakukan pengujian dan penilaian atas kelayakan dan aktivitas sistem pengawasan intern perusahaan di samping kualitas personil atau karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal (2003:99), menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal adalah menilai keefektifan sistem pengendalian intern perusahaan. Hal ini terlihat dari kutipan, “Ruang lingkup audit

internal

menilai

keefektifan

sistem

pengendalian

internal

serta

pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang


diberikan.” Dari pernyataan di atas, jelas bahwa ruang lingkup audit internal adalah melakukan pengevaluasian terhadap keefektifan sistem pengendalian serta menilai pelaksanaan tanggung jawab audit yang telah diberikan. Untuk lebih jelasnya, ruang lingkup audit dapat dilihat dari hal-hal berikut ini: 1) Fungsi dan Tujuan Audit Fungsi-fungsi audit internal diatur menurut kebijakan manajemen dan direksi. Fungsi audit internal yang dijelaskan oleh Tugiman (2003:11) adalah “Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi yang dilaksanakan.” Dengan demikian, jelas bahwa audit internal sebagai alat manajemen yang berfungsi untuk menilai semua aktivitas perusahaan dengan meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan audit internal adalah untuk membantu semua anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan analisis penilaian, rekomendasi yang objektif, dan komentar penting mengenai aktivitas yang diaudit. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 2) Pengevaluasian terhadap Keefektifan Sistem Pengendalian Intern Penentuan sistem pengendalian harus sesuai dengan kondisi perusahaan, karena pengendalian merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan tugas-tugas yang akan


dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, manajemen dan pimpinan perusahaan sebaiknya mengadakan konsultasi dengan bagian audit internal untuk melakukan pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dibuat, sehingga dapat diketahui apakah sistem tersebut cocok atau tidak bila diterapkan di dalam perusahaan. Pengevaluasian terhadap sistem pengendalian yang terdiri dari seluruh sistem, proses, operasi maupun seluruh aktivitas di dalam perusahaan adalah untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran telah dicapai. Sedangkan tujuan peninjauan terhadap keefektifan sistem pengendalian intern adalah memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana diharapkan. Sistem pengendalian yang efektif dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial (social sytem) yang mempunyai makna khusus dalam organisasi perusahaan. Sistem pengendalian menurut pengendalian menurut The Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh Tunggal (2000:1) adalah “Sistem pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian efektivitas, efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” Model Pengendalian Internal COSO dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2.1 Model Pengendalian Internal COSO

Sumber: http://www.google.com/jackobelconsulting.com/

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dibuat untuk memberikan keyakinan terhadap proses kinerja organisasi. Namun demikian, dengan sistem pengendalian intern yang ada diarahkan untuk melindungi harta, menjamin ketelitian dan dipercayainya data akuntansi, serta menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan sehingga kegiatan atau operasi perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien.

B. Kecurangan (Fraud) Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (errors) dan ketidakberesan (irregularities). Errors merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan lain-lain. Sedangkan irregularities merupakan kesalahan yang disengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan


kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (fraud). Dalam istilah sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui pengertian fraud, faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud, unsur-unsur fraud, jenis dan bentuk fraud serta pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya fraud.

1. Pengertian Fraud Fraud merupakan salah satu bentuk irregularities. Secara singkat, fraud dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Untuk lebih jelasnya, pengertian kecurangan menurut Bologna, Lidquist dan Weels yang dikutip oleh Widjaja (2001:1) “Fraud is criminal deception intenden to financially benefit the deceiver.” Definisi lain mengenai fraud dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Karni (2002:34), “Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi.” Sedangkan kecurangan manajemen dikemukakan oleh Sunarto (2003:57) sebagai berikut, “Kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, seringkali disebut kecurangan


manajemen.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk

memperoleh

suatu

yang

bukan

hak

pelakunya

sehingga

dapat

mengakibatkan kerugian pada organisasi.

2. Unsur-Unsur terjadinya Fraud Suatu fraud terdiri dari unsur-unsur penting yang digunakan untuk menguji tanda-tanda fraud atau tidak. Menurut Yayasan Pendidikan Internal Auditor (2003), ada 3 unsur kecurangan, yaitu, “Adanya penipuan, adanya penyembunyian fakta, dan adanya pemanfaatan hasil oleh perusahaan atau individu.” Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan fraud terjadi apabila terdiri dari unsur-unsur berikut ini: 1) Korban fraud menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru tersebut. 2) Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting. 3) Adanya kerugian atau keuntungan dalam jumlah material bagi perusahaan.


3. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Gambar 2.2 Fraud Triangle (Faktor-Faktor Melakukan Kecurangan)

Sumber: http://www.google.com/www.mementosecurity.com/bankfraudforum

Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang memungkinkan untuk bertindak. Karni (2002:38) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut: 1) Lemahnya pengendalian internal a) Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal. b) Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. c) Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya conflict of interest. d) Auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar. 2) Tekanan keuangan terhadap seseorang a) Banyaknya utang b) Pendapatan rendah


c) Gaya hidup mewah 3) Tekanan nonfinasial a) Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan. b) Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan ke bawahannya. c) Penurunan penjualan. 4) Indikasi lain a) Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai. b) Meremehkan integritas pribadi. c) Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal.

4. Jenis dan Bentuk Fraud Fraud dapat terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya computer fraud dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer atau mencuri sumber daya komputer dan memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar. Adapun bentuk-bentuk fraud menurut Tunggal (1992:30), fraud dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu: 1) Fraud yang merugikan perusahaan 2) Fraud yang menguntungkan perusahaan Dengan demikian, jelaslah bahwa fraud tergantung pada siapa pelakunya. Untuk lebih jelasnya, akan dirincikan mengenai fraud yang merugikan bagi perusahaan dan fraud yang menguntungkan bagi perusahaan. 1) Fraud yang merugikan perusahaan Perusahaan merupakan korban fraud yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya pencurian harta kekayaan perusahaan. 2) Fraud yang menguntungkan perusahaan


Fraud ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya pencatatan laba dan aktiva yang lebih besar, mencatat biaya-biaya lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan, dan lainlain.

5. Pelaku Fraud Menurut Yayasan Pendidikan Internal Auditor (2003) ada 2 asal pelaku kecurangan, yaitu dari: 1) Internal Perusahaan Pelaku yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan sendiri. Umumnya pelaku fraud berasal dari perusahaan itu sendiri karena mereka dapat mengetahui sistem-sistem di perusahaan mereka sendiri. Pelaku dari internal perusahaan terbagi atas dua, yaitu: a) Manajemen (White Colar Crime) b) Pegawai (Employee Fraud) 2) Eksternal Perusahaan Pelaku yang berasal dari luar perusahaan umumnya masih memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Fraud

yang berasal dari luar

perusahaan dapat dibagi atas tiga, yaitu: a) Pelanggan (Customer) b) Mitra Usaha c) Pihak Asing Management Fraud ditandai dengan:


1. Perputaran pegawai yang tinggi pada staf keuangan dan posisi kunci lainnya. 2. Favoritisme pada perusahaan pemasok. 3. Seringnya transfer dana kepada perusahaan pemasok/segmen tertentu. 4. Pola rekening bank yang kompleks dan terpisah-pisah 5. Laporan yang lambat. Employee Fraud ditandai dengan: 1. Gaya hidup mewah diatas standar pendapatan. 2. Bekerja lembur secara berlebihan. 3. Sering berhutang. 4. Tidah pernah mengambil cuti secara penuh. 5. Gemar berjudi dan minuman keras. 6. Memiliki jumlah investasi yang besar dan tidak sepadan dengan penghasilannya. 7. Izin sakit yang terlalu lama.

C. Pengungkapan Fraud Pencegahan

kecurangan

merupakan

tanggung

jawab

manajemen.

Pemeriksa intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, audit internal harus melakukan audit sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala fraud, melakukan penelusuran untuk mencegah fraud, dan mengidentifikasi semua fraud yang mungkin terjadi.


Beberapa teknik pencegahan fraud dapat dilakukan dengan membuat prosedur yang tepat dalam perusahaan karena hal ini merupakan langkah awal untuk mencegah fraud. Prosedur yang tepat tidak berarti tanpa dukungan karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan audit yang independen terhadap karyawan. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawannya,

manajemen harus selalu

mengadakan

pertemuan atau rapat yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat atau keluhan-keluhan yang dihadapi. Dari pertemuan yang telah dilakukan, tingkah laku masing-masing karyawan dapat diketahui sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

1. Ruang Lingkup Fraud Auditing Ruang lingkup fraud auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (1992:77-80) ruang lingkup fraud auditing meliput i: 1) tingkat materialitas 2) biaya 3) informasi yang sensitif 4) pengembangan integritas Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup fraud auditing harus ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan, informasi yang sensitif tentang fraud, dan pengembangan integritas di dalam perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam


ruang lingkup fraud auditing. 1) Tingkat Materialitas Suatu fraud tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini adalah: a) Fraud, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah. b) Eksistensi fraud sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengendalian. c) Fraud secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan. Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan audit internal dalam menentukan jumlah bukti yang cukup. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2) Biaya Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah fraud pada masa yang akan datang. 3) Informasi yang sensitif Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud segera membuat kebijakan


untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud. Sifat sensitif dari aktivitas fraud atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya. 4) Pengembangan integritas Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.

2. Pendekatan Auditing Pendekatan auditing dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh. Menurut Tunggal (1992:81-84) pendekatan auditing terdiri dari: 1) Analisis Ancaman 2) Survei Pendahuluan 3) Audit Program 4) Pemilihan Tim Audit Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit dapat dilakukan dengan analisis ancaman, survei pendahuluan, membuat program audit, dan memilih tim auditor untuk mengumpulkan informasi. Berikut akan dijelaskan mengenai keempat hal tersebut.

1) Analisis Ancaman Dalam pendekatan fraud auditing, analisis ancaman seperti analisis dari


pengungkapan fraud harus dilakukan. Analisis ancaman dapat membantu mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan aktiva untuk mengetahui kemungkinan terjadinya fraud. 2) Survei Pendahuluan Tahap pokok dari survei ini adalah melakukan analisis ancaman (threat analysis). Hal ini dilakukan sehubungan dengan penilaian sebagai dasar

untuk

memformulasikan program audit. Terntunya akan sangat membantu jika masalah yang timbul selama fasi ini dapat dikenali. 3) Audit Program Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Tugiman (2003:58) menyatakan bahwa program audit harus: a) Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyimpangan informasi. b) Menetapkan tujuan audit. c) Menyatakan lingkup dan pengujian yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. d) Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang akan diteliti. e) Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan. f) Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan audit dan perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanaan audit. 4) Pemilihan Tim Auditor


Tim audit harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan Audit Kecurangan. Dalam hal ini, tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit. Untuk memperoleh informasi khususnya yang berhubungan dengan fraud, tim auditor akan melakukan wawancara dengan banyak karyawan termasuk mereka yang dicurigai.

D. Peranan Audit Internal dalam Upaya Pengungkapan Fraud Audit internal sangat erat kaitannya dengan masalah pencegahan fraud di dalam perusahaan. Adanya Audit Internal dalam suatu perusahaan diyakini bermanfaat dalam membantu pencegahan fraud. Namun demikian, audit internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya fraud, meskipun audit internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan fraud. Audit internal harus bisa memastikan apakah fraud ada atau tidak. Untuk memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Disamping itu, audit internal harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga fraud dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.


E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 1. Endang Triyanti Bangun (2008) Penelitian yang dilakukan oleh Endang Triyanti Bangun berjudul “Peranan Satuan Pengawasan Intern dalam Mendukung Implementasi Strategi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian bahwa SPI memiliki peranan penting dalam membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian serta pengawasan. 2. Astrid Feriska R. (2008) Penelitian yang dilakukan Astrid Feriska R. berjudul “Peranan Auditor Internal dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Socfin Indonesia Medan”. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian bahwa peranan auditor internal sudah bagus dengan independensi yang tinggi sehingga mampu meminimalisir tingkat kecurangan.

F. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 1. Kerangka Konseptual Audit internal sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencegah kecurangan dalam suatu perusahaan yang kegiatannya meliputi pengujian dan penilaian efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian internal perusahaan. Fungsi audit internal dapat berupa divisi, departemen, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, sistem, atau proyek. Tanpa audit internal, dewan


direksi atau pimpinan unit tidak akan memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Audit Internal PT. Pelabuhan Indonesia I Medan Fungsi Audit Internal yang Memadai Mengatasi dan Mengungkapkan Kecurangan

2. Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2006:51), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penilitian oleh karena jawaban yang diberikan masih berdasar pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”. Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah disusun, maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: Jika auditor internal perusahaan melaksanakan fungsinya secara baik dan memadai maka akan berperan dalam mengatasi dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud).


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Audit Internal Audit internal muncul pertama kali dalam dunia usaha sesudah adanya

Recommend Documents