BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Peranan Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin (2004) mengungkap sebagai berikut : 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat Berdasarkan pengertian diatas diapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. 2.2 Audit Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan seharusnya. Untuk lebih jelas tentang pengertian audit berikut definisi menurut Mulyadi (2008) mendefinisikan audit:
10
11
“Proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasilhasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. Sedangkan pengertian Audit menurut Arens (2010) mengemukakan bahwa: “Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen”. Dari definisi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 2.3 Audit Internal 2.3.1 Pengertian Audit Internal Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang didirikan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi secara menyeluruh yang bertujuan membantu dam memperbaiki kinerja semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Pengertian audit internal menurut Tugiman (2008) adalah sebagai berikut :
12
“internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan” Pengertian audit internal menurut Agoes (2004) adalah sebagai berikut : “audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audir perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku” Dari beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa : 1. Audit internal merupakan suatu jasa asuransi dan konsultasi atas empat hal yaitu; memberikan nilai tambah kegiatan, ,mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. 2. Audit internal bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan. 3. Audit internal merupakan alat kontrol bagi manajemen yang berfungsi mengukur dan menilai keefektifan alat-alat pengendalian lainnya. 4. Objek penilaian dan penilaian bagi audit internal adalah prosedur-prosedur, catatan-catatan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan pimpinan perusahaan. 5. Penilaian dilakukan dengan objektif dan independen.
13
2.3.2 Peran Audit Internal Peran Audit Internal saat ini semakin meluas, seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam dunia bisnis, peran audit internal tidak hanya bersifat teknis saja tetapi juga mencangkup non-teknis. Berikut ini peran audit internal yang dikemukaan oleh The Auditing Practices Board (APB)(2000) yaitu: “Internal audit is an independent appraisals function established by management for the review of the internal control system as, a service to the organization, it objectively examines, evaluated, and reports on the adequacy of internal control as a contribution to the proper, economic, efficient and efficient and effectiveuse of resources. Menurut pernyataan APB, audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen untuk mereview sistem pengendalian intern sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi.Jasa yang diberikan adalah pemeriksaan secara objektif, mengevaluasi, dan melaporkan kecukupan pengendalian intern sebagai suatu kontribusi bagi penggunaan sumber-sumber daya yang tepat, ekonomis, efektif dan efesien. Terdapat 3 (tiga) peran yang dilakukan oleh audit internal, yaitu sebagai berikut: 1. Pengawasan kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi dan memberikan peringatan. 2. Konsultan yang dilakukan adalah memberi saran-saran dan juga berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
14
3. Katalis, kegiatan yang dilakukan adalah memimpin dan mengarahkan personil lain agar bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 2.3.3 Tujuan Audit Internal Audit internal dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, tentunya ada ruang lingkup yang harus dijalankan agar manajemen perusahaan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif, sehingga perusahaan mampu mengurangi berbagai risiko seperti bentuk kecurangan, kejahatan, transaksi mencurigakan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut Tugiman (2008) tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkat manajemen dan dewan. Sedangkan menurut Mulyadi (2008), tujuan audit internal sebagai berikut: “Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka” 2.3.4
Fungsi Audit Internal Fungsi audit internal sekarang ini semakin dibutuhkan dalam suatu
perusahaan. Tanpa adanya fungsi audit internal pada suatu perusahaan, maka tidak
15
akan ada sumber informasi internal yang independen mengenai kinerja yang ada di perusahaan. Menurut Mulyadi (2008) menyatakan bahwa : “Tugas fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi beberapa unit organisasi, dan merupakan bentuk pengendalian untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain-lain”. Fungsi audit internal dijelaskan oleh Halim (2008) menyatakan bahwa “Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan”. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal adalah untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi, menelaah, mempelajari dan menilai kegiatan perusahaan, memberikan saran-saran kepada manajemen dalam pengendalian suatu keputusan serta memberikan nilai tambah organisasi dan tanggung jawab auditn internal adalah memberikan informasi dan rekomendasi kepada manajemen mengenai aktivitas didalah perusahaan dan mengevaluasi pengendalian intern entitas. 2.3.5 Ruang Lingkup Audit Internal Menurut Tugiman (2006) Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian intern serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan
16
sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan intern harus: 1. Mereviu keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut. 2. Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 3. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan, bila dipandang perlu, memverifikasi harta-harta tersebut. 4. Menilai keekonomisan dan keefisienan pengguna berbagai sumber daya. 5. Mereviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dapat dilihat bahwa ruang lingkup audit internal adalah menilai dan mengevaluasi keefektifan serta kelengkapan sistem pengendalian intern yang ada dalam organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.
17
2.3.6
Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal Agar
dapat
menjalankan
tugasnya
dengan
baik,
auditor
internal
harusmengetahui wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas. Menurut Konserium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI) (2004) menyatakan bahwa : “tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011) menyatakan bahwa : “auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara, wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.
2.3.7
Kualifikasi Audit Internal
2.3.7.1 Independensi Untuk dapat melakukan pekerjaan yang efektif, diperlukan adanya suatu sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2008) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan independensi adalah sebagai berikut:
18
“Independensi
berarti
adanya
kejujuran dalam diri
akuntan dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri akuntan didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.” Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling tinggi. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan yang tidak biasa dalam memberikan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena auditor internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang di audit, maka auditor internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor eksternal. Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas. a. Status organisasi Status organisasi membantu auditor internal mempertahankan independensinya, seringkali departemen audit internal melaporkan langsung kepada dewan direksi atau komite audit untuk memastikan bahwa departemen atau kelompok yang diaudit bukan merupakan organisasi tempat auditor harus melapor. Pada beberapa entitas, departemen auditor internal secara administrative melapor kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi juga tetap menjaga independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung dengan dewan direksi. b. Objektivitas
19
Seluruh
auditor
internal
harus
objektif
mungkin
ketika
melaksanakan suatu audit. Syarat auditor internal adalah memiliki sifat mental objektif dan independen dalam melaksanakan audit. Akibat, auditor internal tidak boleh mengurangi pertimbangannya atas suatu masalah audit di bawah pertimbangan lain. Di samping itu objektivitas juga dapat menjadi lemah apabila auditor internal melakukan audit atas setiap kegiatan yang menjadi wewenang atau tanggung jawabnya. Penugasan staf audit internal dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan, baik potensial maupun aktual. 2.3.7.2 Kompetensi Audit Internal Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor internal, auditor independen
berkepentingan
untuk
menilai
kompetensi.
Dalam
menetapkan
kompetensi auditor internal biasanya mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pengalaman audit sebelumnya dengan fungsi audit internal. Auditor internal dapat pula menggunakan standar profesi auditing internal sebagai criteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi. Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004) menyatakan sebagai berikut: “Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan.” Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2008) menyatakan bahwa: “Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknhya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan
20
pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada public diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.” Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan ketahi-hatian, kompetensi
dan
ketentuan-ketentuan,
serta
mempunyai
kewajiban
untuk
mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemeberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktek dan teknik yang paling mutakhir. 2.3.7.3 Program Audit Internal Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pelaksanaan pemeriksaan. Maka audit internal perlu untuk membuat suatu perencanaan dan program audit yang sistematis dan terarah. Program audit menurut Mulyadi (2002) adalah
sebagai
berikut : “Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu pada saat audit” Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dalam paraf pelaksanaan program audit tersebut serta penunjukan indeks ketas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi untuk menetapkan jadwal pelaksanaan beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor yang ditugaskan, taksiran waktu yang dipakai, serta untuk memungkinkan auditor yang
21
berperan sebagai supervisor dapat mengikuti kemajuan auditor yang sedang berlangsung. Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (2004) adalah sebagai berikut : “Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standart dan Kode Etik Audit Internal” Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program audit diperlukan sebagai : a. Pedoman dalam melaksanakan audit b. Alat untuk pengawasan dan pengaruh audit c. Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang terlewat d. Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan Sehingga untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis dan terarah.
22
2.3.7.4 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal Dalam melaksanakan auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah kerja auditor dealam melaksanakan audit internal yang dikemukakan oleh Tugiman (2006) sebagai berikut : “Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindak lanjut (follow up)” 1. Perencanaan pemeriksaan meliputi : a. Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan. b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa. c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. d. Pemberitahukan kepada para pihak yang dipandang perlu. e. Melaksanakan survey dengan tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang diperiksa. f. Penulisan program pemeriksaan
23
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Hal ini meliputi : a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi. d. Proses
pengumpulan,
analisis,
penafsiran,
dan
pembuktian
kebenaran informasi haruslah diawasi. 3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya Hal ini meliputi : a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan. b. Pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan menejemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. c. Suatu haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
24
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan terntag pendapat pemeriksa. e. Laporan-laporan dapat mrncantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau
rekomendasi
dapat
pula
dicantumkan
dalam
laporan
pemeriksaan. g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut akan disampaikan. 4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.” 2.3.7.5 Laporan Audit Internal Audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit. Pimpinan auditor internal atau staf yang ditunjuk harus meninjau dan menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.
25
Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. laporan yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan auditor internal, laporan ini merupakan hal yang penting dikarenakan dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi tanggung jawab. Menurut
Konsorsium
Organisasi
Profesi
Audit
Internal
(2004)
menyatakan bahwa : “Audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu yang meliputi : 1.
Kriteria Komunikasi Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya.
2.
Kualitas Komunikasi Komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
3.
Pengungkapan atas Ketidakpatuhan Terhadap Standar Dalam hal ini terhadap ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan : a.
Standar yang tidak dipatuhi
b.
Alasan ketidakpatuhan
c.
Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan
26
4.
Diseminasi Hasil-hasil Penugasan Penanggung jawaban fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.
Laporan yang baik memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Gil Courtemanche yang dialihkan bahasakan oleh Tugiman (2006) adalah : “Pengawasan intern yang baru menekuni profesinya atau belum pernah mendapat pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar, yaitu : 1. Objektivitas Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain yang diperlakukan dalam proses pemeriksaan. 2. Kewibawaan Kewibawaan
adalah
kata
yang
tampaknya
janggal
untuk
menggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya pernyataan tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, relevan, dan sesuai waktu. 3. Keseimbangan Laporan
pemeriksaan
yang
seimbang
adalah
laporan
yang
memberikan gambaran tentang organisasi atas aktivitas yang ditinjau secara wajar. Keseimbangan adalah keadilan. Keseimbangan adalah
27
sudah seharusnya menjadi aturan utama yang mendasari pengawasan internal, 4. Penulisan yang professional Penulisan ditulis secaraprofesional memperhatikan suatu struktur, kejelasan, keringkasan, nada laporan dan pengeditan 2.3.7.6 Tindak Lanjut Audit Internal Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, proses audit belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak lanjut atas laporan audit internal oleh manajemen. Konsorsium organisasi auditor internal (2004) menyatakan bahwa : “Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut
untuk
memantau
dan
memastikan
bahwa
manajemen
telah
melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.” Tindak lanjut harus terus sampai perubahan yang memuaskan diperoleh. Auditor internsl tidak mencampuri manajemen dan hanya bertugas mengawasi saja dengan memenuhi kriteria sebgai berikut : 1. Responsif terhadap cacat yang dilaporkan 2. Lengkap dalam mengkoreksi seluruh aspek material dalam kekurangan 3. Hasil perbaikan dampaknya kontinue
28
4. Memonitor untuk memastikan keefektipan dan mencegah terjadinya kembali problema yang sama 2.4 Efektivitas Tercapainya tujuan manajemen tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksudnya dengan kata lain, manajemen yang tidak efektif tidak selalu disertai dengan efisien. Tercapainya tujuan mungkin oleh efektivitas saja tetapi diukur pula efisien. Pengertian efektivitas menurut Arenset all (2010) yaitu sebagai berikut: “Effectiveness referrs to accomplishment of objective, where as efficiency refers to the resources used to achieve those objectives”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada. Selanjutnya pengertian efektivitas menurut Sondang (2005) adalah: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Pengertian dari definisi tersebut, bahwa efektivitas yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai mempunyai kaitan dengan hasil dan pencapaian tujuan dan manfaat yang tersedia.
29
2.5 Sistem Pengendalian Intern 2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Romney dan Steinbart (2009) sistem pengendalian intern adalah: “Sistem Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” Pengertian sistem pengendalian intern menurut The Committee of Sponsoring Organization (COSO) dialihbahasakan oleh Sunarto (2010) yaitu sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya,yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: 1.
Keandalan pelaporan keuangan.
2.
Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3.
Efektivitas dan efesiensi operasi. Konsep dasar yang terkandung dalam definisi ini adalah: 1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara untuk merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. 2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.
30
3. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya pertimbangan biaya dan manfaat. 4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan koperasi. 2.5.2
Tujuan Sistem Pengendalian Intern Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2008) sebagai berikut : 1.
Menjaga kekayaan perusahaan a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan. b.
Pertanggungjawaban
kekayaan
perusahaan
yang
dicatat
dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi a. Pelakasanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan b. Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi 2.5.3
Unsur – Unsur Dalam Sistem Pengendalian Intern Suatu pengendalian intern yang baik perlu adanya unsur-unsur yang
berhubungan langsung dengan pengendalian, sehingga tujuan dari pengendalian
31
intern dapat tercapai. Unsur-unsur ini merupakan cara perusahaan untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Menurut Mulyadi (2008), untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain : 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. 2. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang memeberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem pengendalian intern yang memadai bagi perusahaan mempuntyai persyaratan yang berbeda-beda, tergantung dari sifat serta keadaan masing-masing perusahaan. Tidak ada sistem pengendalian intern yang baku yang dapat dipakai oleh seluruh perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem pengendalian intern yang baik dapat meminimalkan terjadinya praktek-praktek kecurangan dalam perusahaan. COSO menyebutkan sistem pengendalian yang baik harus memenuhi lima komponen pengendalian intern yang saling terkait (Romney and Steinbart, 2006) 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur serta
32
mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Komponen ini meliputi sikap manajemen disemua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Faktorfaktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain integritas dan nilai-nilai etika, komitmen atau kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek tentang sumber daya manusia. 2. Penetapan resiko Penetapan resiko merupakan identifikasi entitas dan analisis resiko yang relevan untuk mencapai tujuan, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Menurut Romney (2006) faktor yang membentuk penafsiran resiko antara lain adalah adanya perubahan lingkungan, personel yang terlibat dalam fungsi dan berbagai lini produk. 3. Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian merupakan kegiatan-kegiatan pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa pengendalian tujuan pihak manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian terdapat lima kategori (Romney 2006) yaitu otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, penjagaan aset dan catatan yang memadai, dan pemeriksaan independen atas kerja.
33
4. Sistem Informasi dan komunikasi Sistem informasi meliputi sistem akuntansi dan terdiri dari metode-metode dan
catatan-catatan
menggabungkan, melaporkan
yang
ditetapkan
menganalisis,
transaksi-transaksi
untuk
mengidentifikasi,
mengelompokkan, perusahaan
mencatat,
dan
dan
menetapkan
pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban. 5. Penmantauan Pemantauan merupakan proses yang dilakukan personil yang tepat untuk menilai kualitas kinerja SPI sepanjang waktu, termasuk penilaian apakah rancangan telah dioperasikan sebagaimana dikehendaki, dan apakah modifikasi telah dilakukan untuk perubahan kondisi yang terjadi. 2.5.4 Keterbasan Pengendalian Intern Pengendalian intern tidak dikatakan semuanya efektif meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan tetap tergantung dari kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya.Meskipun pengendalian intern telah diterapkan dalam perusahaan tidak berarti bahwa penyelewengan dan kesalahan tidak terjadi.Sebab tidak ada satupun pengendalian intern yang dapat mencapai ideal/sempurna karena ada batas-batas tertentu yang tidak memungkinkan pengendalian itu tercapai.Pada kenyataannya pengendalian intern dilaksanakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyelewengan dan kesalahan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pengendalian intern tersebut.
34
Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi (2008) dalam bukunya yang berjudul “Auditing” yaitu sebagai berikut: 1. Kesalahan dalam pertimbangan 2. Gangguan 3. Kolusi 4. Pengabaian oleh manajemen 5. Biaya lawan manfaat Pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kesalahan dalam pertimbangan Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. b. Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelalaian.Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. c. Kolusi (collusion)
35
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion).Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. d. Pengabaian oleh manajemen Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. e. Biaya lawan manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pengendalian intern memiliki keterbatasan yang dapat menghambat terciptanya pengendalian.Untuk itu jangan sampai mencari kesalahan yang ada melainakan untuk mengurangi kemungkinan
36
ternjadingya kecurangan dan kesalahan sehingga dapat diketahui dan diatasi dengan cepat 2.6 Penggajian 2.6.1 Pengertian Penggajian Penggajian merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, dimana dalam menentukan besarnya perhitungan dan pembayaran gaji menjadi salah satu bagian yang terpenting karena biaya gaji merupakan biaya tetap yang besar pada perusahaan. Pengertian gaji menurut Dato (2004) yaitu sebagai berikut: “Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan”. Selanjutnya pengertian gaji menurut Hasibuan (2007)yaitu sebagai berikut: “Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti” Untuk lebih jelasnya lagi gaji merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan yang diterima karyawan sebagaipengganti jasa mereka pada perusahan. Suatu sturktur gaji akan memberikan data sebagai berikut: 1. Adanya jumlah tenaga kerja yang pasti dan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja
37
2. Adanya penghitungan gaji yang dapat dipercaya. 3. Adanya data yang dapat dipercaya sebagai dasar pembuatan standar biaya jam kerja dan standar biaya tenaga kerja. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jabatan dan diberikan satu kali dalam sebulannya.Sedangkan upah dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. 2.6.2 Prosedur Penggajian Prosedur gaji pada kebanyakkan perusahaan yaitu suatu sistem, prosedur, dan catatan-catatan serta formulir-formulir yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus diterima oleh setiap pegawainya, berapa gaji yang harus dipotong, misalnya untuk pajak penghasilan pegawai pada perusahaan, serta sisa gaji yang benar-benar telah dibayarkan kepada pegawai. Adapun prosedur-prosedur yang dalam pengelolahan gaji menurut Mulyadi (2008) yaitu sebagai berikut: 1. Prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja 2. Prosedur pembuatan daftar gaji 3. Prosedur pembayaran gaji
38
1. Prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan.Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir. Pencatatan atas waktu kehadiran karyawan di kantor sejak
masuk
sampai dengan keluar. 1. Catatan waktu kehadiran bisa diperoleh dengan cara : a) Kartu jam, yaitu kartu yang dibuat untuk masing-masing karyawan yang menunjukkan jam pulang. Kartu ini kemudian dimasukkan dalam mesin pencatat waktu pada waktu karyawan datang maupun pulang. b) Daftar hadir yang ditandatangani oleh karyawan setiap hari. 2. Pencatatan waktu kerja Pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap departemen. Catatan waktu kerja dapat dikumpulkan oleh petugas dari: a) Buku catatan mandor b) Daftar hadir yang dikerjakan khusus oleh juru waktu atau petugas sendiri. Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab bagian pencatatan waktu yang berada di bawah pengawasan bagian personalia. Sedangkan pencatatan waktu kerja berada di bawah pengawasan bagian produksi lewat para mandor. Bagian pencatatan waktu mempunyai tujuan:
39
1. Memperoleh catatan kehadiran para karyawan, sehingga gaji dan upah hanya dibayarkan kepada karyawan yang benar- benar bekerja di perusahaan. 2. Untuk menetapkan banyaknya jam kerja lembur dari para karyawan yang lembur dan harus menerima uang lembur. 3. Untuk memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan penggajiian, pengupahan, perpajakan dan lain-lain. Pencatatan waktu kehadiran ini merupakan tanggung jawab bagi personalia. 2. Prosedur pembuatan daftar gaji Fungsi bagian pembuatan daftar gaji membuat daftar gaji karyawan dimana data yang dipakai adalah sebagai berikut: a) Surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru. b) Surat-surat keputusan mengenai Kenaikkan pangkat c) Surat-surat keputusan mengenai Pemberhentian karyawan d) Surat-surat keputusan mengenai Penurunan pangkat e) Surat-surat keputusan mengenai Daftar gaji bulan sebelumnya f) Surat-surat keputusan mengenai Daftar hadir
3. Prosedur pembayaran gaji Fungsi bagian pembuat daftar gaji dan upah adalah sebagai berikut: 1. Untuk menghitung gaji dan upah yang harus dibayarkan pada masing-masing karyawan dengan tahap-tahap berikut:
40
1) Mengumpulkan catatan waktu kehadiran (attendance time) dan waktu kerja (shop time) dari masing-masing. 2) Mengumpulkan data untuk menghitung upah yang didasarkan pada presentasi (banyak hasil) dan jumlah hasilnya diukur dengan banyaknya pekerjaan yang telah selesai. Sebagaimana diketahui dalam garis besar upah dapat didasarkan pada waktu atau prestasi, yaitu upah waktu dan upah prestasi atau upah potongan (piecework), sedangkan untuk gaji dapat berdasarkan waktu kehadiran. 4) Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah gaji dan upah yang telah dihitung berdasarkan waktu/presentasi. Di Indonesia allowance tersebut antara lain berupa: - Tunjangan istri dan anak - Tunjangan transpor - Dan lain-lain. 4) Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul, hal ini dapat dilaksanakan antara lain dengan cara mengalihkan waktu hadir dengan tarif. 5) Menghitung potongan-potongan dari gaji dan upah yang telah dihitung, ada banyak macamnya potongan misalnya astek, PPh Pasal 21, iuran Hari Tua, Pinjaman dan lain-lain.
41
2. Untuk mencatat (journal entry) sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan serta membuat formulir dan laporan yang ditentukan oleh peraturan mengenai berbagai karyawan perusahaan, dengan tahap-tahap sebagai berikut: a. Membuat jurnal gaji dan upah (check register) b. Membuat daftar cek pembayaran atau envelope c. Membuat struk pembayarn atau daftar earning statement yaitu suatu penjelasan tentang perhitungan gaji dan upah yang diberikan pada masing-masing karyawan yaitu setelah dihitung gaji dan upah kotor/allowance/potongan-potongan. d. Membuat employee’s earning record yaitu daftar gaji atau pada suatu masa/semester yang dibayarkan pada petugas yang bersangkutan. e. Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai bagian. 3. Membuat stasistik gaji Ada beberapa statistik yang diperlukan yang berguna bagi perusahan, antara lain untuk karyawannya. 4. Menyelenggarakan arsip tentang kepegawaian (aspek hukum), yaitu aspekaspek hukum dari perbuatan daftar gaji dan upah. Dalam struktur organisasi perusahaan besar maupun menengah biasanya memiliki berbagai fungsi yang terkaitan dengan siklus penggajian yang berada di dalam organisasi.Namun dalam pelaksanaannya terhadap fungsi gaji
42
tersebut terdapat pemisahan fungsi-fungsi yang mana pelaksanaannya yang bertanggung jawab. 2.6.3 Rancangan Program Audit internal Penggajian Uraian tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap penggajian adalah sebagai berikut ini: 1. Fungsi yang terkait. 2. Dokumen 3. Catatan akuntansi 4. Aktivitas yang diperlukan, dan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor. 5. Penyusunan program audit 6. Penjelasan program audit. 2.6.4
Sistem Pengendalian Intern Penggajian Pelaksanaan sistem pengendalian intern penggajian merupakan salah satu dari
sekian banyak sistem pengendalian intern yang ada diperusahaan. Sistem pengendalian intern ini menjadi penting karena menyangkut masalah pembayaran tenaga kerja, dan merupakan tugas yang berat untuk menilai prestasi kerja karyawan dengan balas jasa yang memadai. Hal ini dinyatakan oleh Arens (2010), bahwa terdapat empat fungsi dalam sistem penggajian sebagai berikut: 1.Personal and placement (kepegawaian san penempatan pegawai)
43
2. Time keeping and payroll preperation (pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji) 3. Payment of payroll (pembayaran gaji) 4. Preparation of payroll tax return and payment of taxes (penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak) Tujuan utama sistem pengendalian intern gaji adalah meyakinkan bahwa gaji yang dibayar dalam jumlah yang tepat sebagai pengganti jasa-jasa yang telah diberikan oleh setiap karyawan sedangkan sistem pengendalian intern gaji ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan termasuk pada perusahaan non profit orienrted, karena sistem pengendalian tersebut mempunyai beberapa tujuan. Menurut Soemita (2004) bahwa tujuan dari sistem pengendalian gaji ini adalah : 1. Untuk menetapkan jumlah yang benar kepada tiap karyawan 2. Untuk meyakinkan jumlah-jumlah yang yang dibayarkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima. 3. Untuk mencegah pembayaran-pembayaran gaji kepada karyawan fitif atau pembayaran gaji melebihi jumlah-jumlah yang seharusnya dan jumlah-jumlah yang salah. Walaupun pengendalian intern dilaksanakan, namun bukanlah suatu hal yang tidak mungkin jika terdapat penyalahgunaan waktu kehadiran karyawan. Hal ini
44
dikatakan para ahli bahwa sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasanketerbatasan dimana persekokolan, biaya-biaya dan kelemahan manusia merupakan suatu kendala yang dapat membatasi sistem pengendalian intern dalam perusahaan. Prinsip-prinsip fundamental untuk menyusun sistem pengendalian intern gaji menurut Soemita (2004) adalah : 1. Fungsi penguasa yang berwenang untuk menyetujui pencatatan besarnya gaji oleh kepala bagian kepegawaian 2. Fungsi pencatatan waktu yang melakukan pencatatan atas absensi, surat keputusan pengangkatan dan lain-lain oleh bagian kepegawaian 3. Fungsi perhitungan gaji oleh bagian akuntansi, baik gaji kotor maupun gaji bersih 4. Fungsi pembayaran gaji oleh bagian keuangan atau kassa dan juru bayar 2.7 Penelitian Terdahulu Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh rujukan dari: Iriyadi (2004), dalam penelitiannya mengenai peranan internal auditor dalam menunjang efektifitas sistem pengendalian intern penggajian pada PT. Organ Jaya, dalam penelitiannya permasalahan yang diangkat yaitu apakah peranan internal auditor dalam perusahaan tersebut telah memadai dan bagaimana peranan internal auditor dalam menunjang efektifitas sistem pengendalian internal penggajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
45
bahwa penerapan audit internal berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian internal perusahaan. Hal itu terbukti ketika dilakukan evaluasi pengawasan internal pada divisi pembagian umum bahwa tanggung jawab untuk waktu pencatatan dan menyiapkan daftar gaji ditemukan kesalahan yaitu daftar jam kerja palsu dan daftar fiktif gaji pewagai perusahaan. Perusahaan juga telah memiliki pelaksana audit internal yang dilakukan oleh pengawas intern yang bertanggungjawab kepada direktur utama. Pengawas intern yang dimiliki perusahaan mempunyai kedudukan yang independen terhadap bagian-bagian yang diperiksanya. Hal ini terlihat dengan tidak terlibatnya pengawas intern terhadap salah satu fungsi yang ada pada perusahaan. 2.8 Keterkaitan Audit Internal dengan Sistem Pengendalian Intern Penggajian Seperti kita ketahui biaya gaji merupakan sumber biaya yang cukup material, sehingga apabila tidak diawasi dengan baik akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi, kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang dilaksanakan parapegawai. Disadari sepenuhnya dengan kondisi seperti ini pimpinan dituntut untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya jika memungkinkan dilaksanakannya pemisahan fungsi antara pemilik dengan pimpinan perusahaan. Agar perlimpahan wewenang ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan tercapai, diperlukan suatu alat yang disebut pengendalian internal yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang
46
dilaporkan bahwa hanya itu benar dan dapat dipercaya, mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik. Sistem Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut. Suatu sistem pengendalian internal atas penggajian yang memadai dapat berjalan dengan baik jika terdapat pembagian tugas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu fungsi yang membantu pihak manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembagian gaji karyawan dalam perusahaan yaitu fungsi audit internal. Dimana peran dari audit internal adalah untuk membantu menunjang efektivitas pengendalian intern penggajian dan menyediakan informasi, memberikan pendapat dan rekomendasi yang dijadikan dasar dalam membantu pengambilan keputusan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi peranan audit internal dalam menunjang efektifitas sistem pengendalian interngaji merupakan hal yang menduduki posisi yang sangat penting bagi semua perusahaan, hal ini dapat dirasakan karena gaji merupakan biaya yang sangat besar dan merupakan suatu bidang dimana sering terjadi pemborosan sumber daya perusahaan karena inefisiensi dan kecurangan.
47
2.9 Kerangka Pemikiran Sistem Pengendalian Intern Penggajian (Y)
Audit internal (X) a) b) c) d)
Independensi Kompetensi Program Audit Tahap-tahap Pelaksanan Audit Internal e) Laporan Audit f) Tindak lanjut
a) lingkungan pengendalian b) penetapan resiko c) aktivitas pengendalian d) sistem informasi dan komunikasi akuntansi
Gambar 2.1
e) pemantauan
Skema Kerangka Pemikiran 2.10 Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka hipotesis yang dikemukakan peneliti adalah: Ho
: terdapat hubungan negatif atau tidak terdapat hubungan antara audit internal dengan efektifitas sistem pengendalian intern peggajian .
Ha
: terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan antara audit internal dengan efektifitas sistem pengendalian intern peggajian.
48
