BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Landasan Teori Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan dukungan teori terkait

pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bukti Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dengan Peran Inspektorat Daerah sebagai variabel moderating. Menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi yang sesui atau mempunyai makna yang sama serta keterangan tambahan yang akan dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. 2.1.1. Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Kualitas Laporan Barang Milik Daerah adalah unsur bagian dari Kualitas Laporan keuangan pada kualitas Laporan Barang Milik Daerah memakai pendekatan teori kualitas Laporan Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Konstruk Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dengan karakteristik sebagai berikut :

8

Universitas Sumatera Utara

9

1. Andal, mengandung arti bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 2. Tepat waktu, mengandung arti bahwa informasi yang disajikan tepat waktu akan dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 3. Lengkap, berarti mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Menurut Harahap (2010), penyajian aset tetap dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Agar laporan keuangan disebut wajar salah satu syarat adalah Full Disclosure. Agar laporan tersebut Full Disclosure artinya laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan yang wajar, tidak menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan apabila dibaca oleh pemakainya”. Syarat penyajian aset tetap berwujud di neraca menurut Harahap (2010) sebagai berikut: a. Aset Tetap dinyatakan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan Aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. b. Setiap jenis aset tetap harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau dirinci pada catatan atas laporan keuangan. a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan

karena

menganut penilaian aset berdasarkan harga

perolehan atau harga pertukaran. b. Dasar penilaian metode penyusutan dan ikatan aset tetap sebagai jaminan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.


10

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan semesteran barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah peroses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Dari teori diatas bahwa kualitas laporan Barang Milik Daerah harus memiliki unsur 1. Andal, mengandung arti bahwa Informasi dalam laporan Barang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan seracara rinci spesipikasi sesuai dengan prolehannya serta dapat diverifikasi. 2. Lengkap, berarti mencakup semua informasi Laporan Barang Milik Daerah baik: a. Lengkap dalam pencatatan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yakni Laporan Barang Pengguna Semesteran ( LBPS ) dan laporan Barang Pengguna Tahunan ( LBPT ) yang berisikan dalam kartu


11

inventaris Barang (KIB), KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F. b. Lengkap dalam alas hak barang milik daerah tersebut yakni berhubungan dengan surat menyurat pada tanah, bangunan,surat kenderaan, bangun guna serah, bangun serah guna, hibah dll 3. Tepat waktu, mengandung arti bahwa informasi yang disajikan tepat waktu yakni Laporan Semeteran dan Laporan Tahunan BMD disampaikan kuasa pengguna barang/ Kepala SKPD tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten paling Lambat 3 bulan sejak tahun Anggaran berakhir, yang selanjutnya menjadi unsur Laporan Keuangan Daerah.

2.1.2.

Kualitas Sumber Daya Manusia Pengertian sumber daya manusia menurut Robbins (2006) diartikan

sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.


12

Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekruitmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan (Nazier, 2009). Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan Akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pemahaman terhadap peraturan yang berlaku sehingga untuk menerapkan sistem akuntasi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Ketidak singkronisasi pemahaman akuntansi dengan peraturan standar yang telah ditetapkan menjadi ketidak sesuaian dengan laporan dan menyebabkan kekeliruan dalam laporan ( warison, 2008 ) Azhar (2007) mendefinisikan “sumber daya manusi merupakan pilar penyanggah utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujdkan visi serta misi sesuai tujuan organisasi tersebut” sumber manusia merupakan salah satu yang sangat penting maka dengan itu harus dilakukan pembinaan yang maksimal agar dapat berkontribusi secara optimal dalam tugas-tugas yang


13

dikerjakan, yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kualitas sebuah Laporan Keuangan merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari Laporan Keuangan tersebut, salah satunya adalah kualitas dari Neraca dalam Laporan Keuangan. Laporan Barang Kuasa Pengguna memberikan sumbangan informasi yang signifikan dalam neraca Laporan Keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna akan mempengaruhi juga kualitas Neraca Laporan Keuangan, yang berarti juga akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan itu sendiri. Berdasarkan konsep dan bukti

2.1.3.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2014 Penyelenggaraan pemerintahan

Negara dan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang


14

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan

dan

penganggaran,

pengadaan,

Penggunaan,

Pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang disebut sebagai Penglolaan BMD adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”. Hidayat (2012) yang dimaksud dengan aset daerah adalah: “Semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perorangan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya”. Sedangkan Soleh dan Rochmansjah (2010) berpendapat bahwa aset atau BMD adalah: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lainyang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya”. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010), BMD terdiri dari :


15

1.

Barang

yang

dimiliki

oleh

Pemerintah

Daerah

yang

penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.

Barang yang dimiliki Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkana adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pejabat pengelola aset/BMD adalah sebagai berikut: 1. Kepala daerah selaku penguasa pengelola aset/barang milik daerah. 2. Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah. 3. Pembantu pengelola aset/barang milik daerah. 4. Kepala S K P D selaku pengguna aset/barang milik daerah. 5. Bendahara barang (penyimpan barang dan pengurus barang). Di bawah ini dapat dilihat siklus pengelolaan aset/BMD menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007: 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan; 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;


16

4. Pemeliharaan; 5. penatausahaan; 6. Penggunaan 7. Pemanfaatan; 8. Pengamanan; 9. Penilaian; 10. Penghapusan; 11. Pemindahtanganan; 12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 13. Pembiayaan; dan 14. Tuntutan ganti rugi.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Pelaksanaan siklus pengelolaan aset/BMD dilaksanakan oleh pejabat tersebut di atas sesuai wewenang yang diberikan melalui tugas pokok dan fungsi yang diformalkan dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur/bupati/ walikota. Pelaksanaan siklus pengelolaan BMD tersebut harus dipahami oleh semua pejabat dan para pelaksana serta harus diformalkan dalam suatu sistem dan prosedur agar masing-masing siklus dilaksanakan sesuai mekanismenya. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2007) dalam sistem informasi manajemen Barang Milik Daerah, terdapat beberapa proses pengelolaan data aset yaitu: perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi.


17

Pengelolaan BMD/kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Soleh dan Rochmansjah (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi: a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), b. Akuntabilitas proses (process accountability), c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).

Siklus Pengelolaan BMD pada tingkat daerah menurut Mahmudi (Hidayat, 2012) secara umum meliputi lima tahapan yang dijelaskan dengan rincian penjelasan sebagai berikut: 1. Perencanaan Pengadaan aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan di RKBMB tersebut selanjutnya dianggarkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 2. Pengadaan Pengadaan aset daerah harus di dasarkan pada prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas (value for money), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti


18

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintahan. 3. Penggunaan/Pemanfaatan Pada saat digunakan harus dilakukan pencataan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset (status penggunaan aset), unit kerja mana yang menggunakan, lokasi, dan informasi terkait lainnya. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemeliharaan dan depresiasi jika ada juga harus dicatat dengan tertib. Untuk optimalisasi aset yang ada, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebih atau menganggur dengan cara: a. Disewakan dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang; b. Dipinjampakaikan dengan jangka waktu masksimal dua tahun dan dapat diperpanjang; c. Kerjasama pemanfaatan dengan jangka waktu maksimal tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang; d. Bangun guna serah (build operate transfer) dan bangun serah guna (build transfer operate) dengan jangka waktu masksimal tiga puluh tahun. Pemanfaatan

aset

pemerintah

tersebut

di

samping

bertujuan

untuk

mendayagunakan aset juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset.


19

4. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset-aset pemerintah daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai. Pengamanan aset daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik. a. Pengamanan Administrasi dan Catatan Pengamanan administrasi dan catatan dilakukan dengan cara melengkapi aset daerah dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut antara lain: Kartu Inventaris Barang; Daftar Inventaris Barang; Catatan Akuntansi Aset; Laporan Mutasi Barang; Laporan Tahunan. b. Pengamanan Hukum Pengamanan hukum atas aset daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain: Bukti Kepemilikan Barang; Sertifikat tanah; BPKB atau STNK; Kuitansi atau Faktur Pembelian; Berita acara serah terima barang; Surat penyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi. c. Pengamanan Fisik Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberikan perlindungan fisik agar keberadaan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara tidak mengalami kerusakan. Pengamanan fisik aset daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara: 1. Penyimpanan di gudang barang daerah; 2. Pemagaran; 3. Pintu berlapis;


20

4. Pemberian kunci; 5. Pemasangan alarm; 6. Pemasangan CCTV di tempat-tempat vital dan rawan; 7. Penjagaan oleh satpam.

5. Penghapusan/Pemindahtanganan Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintahan daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan .Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah, atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak , kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk dimusnahka . Pemindah tanganan dapat dilakukan dengan cara: penjualan; tukar menukar; hibah; penyertaan modal pemerintah daerah.

Demi menjaga tertib administrasi, tata cara dan ketentuan penghapusan aset daerah perlu diatur dengan peraturan kepala daerah. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan berita acara penghapusan aset untuk dasar pencatatan akuntansinya. Dalam penatausahaan BMD, menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) dilakukan 3 (tiga) kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.


21

1. Pembukuan Pembukuan adalah proses pencatatan BMD ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam KIB serta dalam daftar barang milik daerah (DBMD). Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/ kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format: a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin, c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan, e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya, f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan, g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

2. Inventarisasi Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Dari

kegiatan

inventarisasi

disusun

Buku

Inventaris

yang

menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang


22

bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan

dan

pengawasan

setiap

barang

serta

usaha

untuk

menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.

3. Pelaporan Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milk daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah peroses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap pencatatan.

Pengguna

tahun setelah dilakukan inventarisasi dan

menyampaikan

laporan

pengguna

barang

semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. SementaraPembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran,tahunan dan lima tahunan dari masingmasing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masingmasing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris


23

tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang/DMB (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk Rekapitulasi Daftar Barang Milik Daerah (RDBMD). Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masingmasing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan DMB. Agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) pengelolaan BMD hendaknya berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut: a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masingmasing; b. Azas Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hakmasyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar


24

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; e. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari Pengeloaan BMD menurut Hidayat (2012) adalah: “Pengelolaan BMD bertujuan untuk membantu suatu entitaas ( organisasi ) dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Sedangkan sasaran

dari

manajemen

aset

manurutnya

adalah

untuk

mencapai

kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan'. Sasaran strategis yang harus dicapai menurut Mardiasmo (2004) antara lain, yaitu: a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah dan ruislag. b.

Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah.

c.

Pengamanan aset daerah.

d.

Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.


25

2.1.4. Bukti Kepemilikan Bukti Kepemilikan atas asset sebagaimana di jelaskan dalam PP 71 Tahun 2010 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan dalam paragraph 18 dan 19 “ pegakuan asset tetap akan andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.” Saat pengakuaan asset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara

hukum, misalnya: Bukti

Kepemilikan Barang; Sertifikat tanah; BPKB atau STNK; Kuitansi atau Faktur Pembelian; Berita acara serah terima barang; Surat penyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih ada suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya diinstansi berwenang, maka aset tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah. Misal telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan keandalan pengakuan suatu aset akan lebih handal apabila disertai dengan bukti kepemilikan aset tersebut.bukti kepemilikan adalah alat yang sah menyatakan hak milik Pemerintah Daerah.

2.1.5. Komitmen Pimpinan Komitmen Pimpinan adalah tanggungjawab atau kemauan yang tinggi untuk menjalankan tugas atau pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi Pimpinan


26

yang dilandasi sumpah jabatan. Sedangkan menurut FX.Isbagyo Wiyono(1999) komitmen adalah tekad bulat untuk melakukan sesuatu dengan niat yang sungguhsungguh. Komitmen yang baik adalah komitmen yang dimulai dari pimpinan. Pada dasarnya kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Kepemimpinan adalah hubungan antara manusia, sehingga dengan demikian, maka baik buruknya manajeman tergantung pada baik buruknya kepemimpinan.

Sedangkan kepemimpinan sendiri memiliki arti keseluruhan aktivitas dalam ranka mempengaruhi

orang – orang agar mau bekerja sama untuk

mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama – sama jadi yang dimaksud dengan pimpinan adalah orang yang melakukan aktivitas dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan pimpinan. Pimpinan harus mempunyai komitmen, sebab komimtem kalau tidak program akan mengalami kegagalan.

Bila pimpinan puncak tidak komit lagi dengan program yang sudah berjalan maka sebaiknya program tersebut dihentikan atau tidak dijalankan dahulu Isikawa (1998). Komitmen merupakan konsep manajemen yang menempatkan sumber daya manusia sebagai figur sentral dalam organisasi. Tampa komitmen sukar mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari sumber daya manusia. Oleh sebab itu komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan eksis disanubari sumber daya manusia. Dengan cara dan teknik yang tepat pimpinan yang baik dapat menciptakan dan menumbuhkan komitmen Arvan (1999) mengemukakan 5 (lima) prinsip kunci dalam membangun komitmen yakni :


27

1. Memelihara atau meningkatkan harga diri. Artinya pimpinan harus pintar menjaga agar harga diri bawahan tidak rusak. 2. Memberikan tanggapan dengan empati. 3. Meminta bantuan dan mendorong keterlibatan. Artinya bawahan selain butuh dihargai juga ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 4. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan rasional 5. Memberikan dukungan tampa mengambil rasa tanggung jawab Prinsip ini mencerminkan falsafah kepemimpinan dimana pimpinan menawarkan bantuan agar bawahan dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan perlu diingan fungsi pimpinan hanya membantu, dan tanggung jawab tetap pada masing-masing pengawai. Menurut Pandy dan Anastasi (1996) kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan. Proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Komitmen pimpinan pada kualitas

adalah

kesungguhan

yang diperlihatkan oleh pimpinan

untuk

menghasilkan laporan yang berkualitas. Sopiah

(2008)

Kepemimpinan

manajerial

adalah sebagai

proses

mengarahkan dan pempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok, ada tiga implikasi penting yaitu : 1. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau pengikut. Karena kesediaan mereka menerima arahan dari pemimpin, anggota kelompok membantu tugas pimpinan. 2. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan beberapa aktivitas kelompok yang caranya tidak sama antara pemimpin yang satu dengan yang lain.


28

3. Pemimpin dapat mempengaruhi bawahan

Ada dua fungsi penting yang harus ada pada seoriang pemimpin yakni : 1. Fungsi tugas yakni berhubungan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memilih dan mencapai tujuan-tujuan secara rasional. Adapun fungsi tugas seorang pemimpin adalah : a. Menciptakan kegiatan Pemimpin menetapkan deskripsi pekerjaan secara jelas untuk bawahan. Dengan demikian setiap karyawan dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dari waktu ke waktu. b. Mencari informasi Tugas pemimpin adalah mencari informasi tersebut secara cepat, tepat dan akurat. c. Memberi informasi Informasi yang telah diperoleh kemudian didistribusikan kepada bawahannya sehingga semua karyawan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. d. Memberi pendapat Tugas pimpinan adalah memberikan pendapat dan nasihat kepada bawaahan, baik diminta maupun tidak diminta jika memang dirasa perlu. e. Menjelaskan Tugas pemimin yang lain adalah menjelaskan apa saja yang dirasa belum jelas oleh bawahannya, misalnya tentang tugas, kewajiban dan hak-hak bawahan.


29

f. Mengkoordinasikan Mengorganisasikan salah satu tugas pemimpin yang baik harus dapat mengorganisasikan jika tidak maka roda organisasi tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan – tujuannya. g. Meringkaskan Meringkaskan atau menyimpulkan semua yang telah disepakati sehingga bawahan bisa mencapai pemahaman yang sama tentang suatu hal berhubungan dengan kebijakan-kebijakan organisasi. h. Menguji kelayakan Pimpinan

harus

menguji

layak/tidaknya

program

tersebut

untuk

dilaksanakan. Jika program itu layak maka program tersebut dilaksanakan jikalau tidak maka program tersebut tidak dilaksanakan. i. Mengevaluasi Mengevaluasi atau mengendalikan orang atau kegiatan dengan harapan semua kegiatan/orang dalam organisasi bergerak ke tujuan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan. Jika ada penyimpangan maka diharapkan dapat segera di tanggulangi. j. Mendiagnosis Sebelum persoalan-persoalan muncul kepermukaan, pemimpin terlebih dahulu haru mampu mendiagnosa segalanyaa sehingga tindakan preventif bisa dilakukan mengingat tindakan preventif jauh lebih efisien daripada tindakan kuratif.


30

2. Fungsi pemeliharaan Fungsi ini berhubungan dengan kepuasan emosi yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara kelompok, masyarakat atau untuk keberadaan organisasi. Adapun fungsi pemeliharaan seorang pemimpin adalah: a. Mendorong semangat Memotivasi pegawai agar selalu bergairah dan bersemangat dalam bekerja dengan demikian pegawai yang berkinerja baik menjadi tugas pemimpin disamping tugas pegawai secara pribadi. b. Menetapkan standar Pemimpin harus menetapkan standar kinerja dari awal, tanpa standart yang jelas pegawai tidak tahu apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. c. Mengikuti Pemimpin tidak

boleh lepas tangan

begitu

saja

setelah tugas

didistibusikan, pemimpin tetap harus terus memantau pegawai secara kontiniew d. Mengekpresikan perasaan Perasaan senang atau tidak senang dengan apa yang dilakukan bawahan perlu diekpresikan sipemimpin dengan baik sehingga bawahan mampu menangkap maksud dan keinginan pemimpinnya dengan baik. e. Mengambil consensus Tugas

adalah

mengambil

atau menetapkan consensus

walaupun

melibatkan banyak orang.


31

f. Menciptakan keharmonisan Pemimpin harus mampu menciptakan keharmonisan hubungan antar individu dalam organisasi, antara atasan-bawahan, sesama rekan kerja, keharmonisan antara tugas/kewajiban dengan hak-hak yang diproleh pegawai, keseimbangan antara kebutuhan fisik dengan fisikis, dll. g. Mengurangi ketegangan Ketegangan yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi.

2.1.6. Sistem Pengengadalian Intren Pemerintah (SPIP) secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusian, regulasi yang dibuat dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membatu pengelolaan Barang Milik Daerah dan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahandan pendeteksian penggelapan (fraund). Pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Wilkinson, et al. ( 2000) sistem adalah sebuah entitas yang terdiri dari bagian – bagian yang saling berinteraksi yang dikoordinasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang sama. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern didefinisikan sebagai suatu proses penempatan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang


32

pencapaian kegiatan yang efektif dan efisien, laporan yang dapat diandalkan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ( Petrovist et al. 2011) Pengeritan sistem pengendalian intern sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 adalah “ proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegaiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diadaptasi dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersetu. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua koponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajeman puncak, para kepala pemerintahan, kepala SKPD dari suatu entitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencakup : a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;


33

e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya; g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 2. Penilaian Resiko. Penilaian resiko diawali dengan penertapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Penelianan resiko terdiri dari a. Identifikasi risiko; b. Analisis risiko. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara eisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi terhadap resiko yang telah diidentifikasi,

dianasisis

untuk

mengetahui

pengarunhya

terhadap

pencapaian tujuan,pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko. 3. Aktivitas pengendalian Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membuat memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah


34

dapat berbeda dengan yang ditetapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaaan penerapan ini antara lain desebabkan oleh perbedaa visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya, serta resiko yang dihadapi. Aktivitas pengendalian terdiri atas: a. Pembinaan sumber daya manusia; b. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. Pengendalian fisik atas aset; e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. Pemisahan fungsi; g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya; j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaski dan kejadian penting. 4.

Informasi dan Komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan

impinan Instansi Pemerintah melaksanakan

pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:


35

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus. 5. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segara ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan review lainnya. Dari beberapa pengertian diatas mengenai sistem pengendalian intern, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dituangkan dalam suatu kebijakan, dan atau prosedur sebagai suatu alat untuk menjamin tercapainya tujuan suatu entitas melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, tersajinya laporan-laporan SKPD yang akuntabel dan andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. untuk pengamanan asset semua itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya resiko yang timbul karena adanya kecurangan, penipuan, ketidaktahuan dan keteledoran Pegawai.

Sistem pengendalian internal yang kuat (efektif) tidak hanya berkaitan dengan akuntansi (financial audits dan reliable financial reports). Sistem pengendalian internal juga terkait dengan corporate strategies, dan memberi peluang audit intern untuk memberi sumbangan dalam pencapaian tujuan


36

organisasi. Tersedianya informasi yang relevan, reliable, dan tepat waktu memberikan pengetahuan dalam rangka pengambilan keputusan yang efektif Tujuan pertama dirancangnya pengendalian dari segi manajemen ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu jika: data lengkap, akurat, unik (tiap satuan dapat dikenali), beralasan, dan kesalahan-kesalahan data di deteksi. Suatu data yang dapat dipercaya sangat diperlukan oleh pimpinan karena data tersebut akan digunakan sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan yang penting. Jika data tersebut tidak dapat dipercaya maka pimpinan akan ragu dalam mengambil keputusan dan berisiko akan mengambil keputusan yang salah.

2.1.7. Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi menurt Williams dan Sawyer (2007). Menurut kadir (2005) teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dalam informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup terknologi komunikasi untuk mengirim informasi (kadir 2005). Selanjutnya, Kadir (2005) mengelompokkan teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (input), teknologi keluaran (output), teknologi


37

perangkat

lunak

(software),

teknologi

penyimpan

(storage),

teknologi

telekomunikasi (telecomunication) dan teknologi mesin pemroses (process).

Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Mustafa dkk (2011) memberikan bukti adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan Barang Milik Daerah sehingga laporan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

Penelitian Indriasari dkk (2011) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam


38

perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan Andriani (2010) juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi diukur melalui tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (jurnali dan supomo dalam Indriasari dkk, 2008). Konstruk Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator: a. Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan. b. Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh. c. Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan. Wilkison,dkk (2000) pemanfaatan teknologi dalam hal proses secara otomatis, output lebih rapi dan dalam bentuk yang bervariasi, lebih banyak terlebih output dapat didistribusikan kepada pemakai lain dengan menggunakan LAN dari pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan antara lain :


39

a. Pemprosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat, b. Keakuratan dalam perhitungan dan pembandingan lebih benar, c. Biaya pemrosesan lebih rendah, d. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu, e. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi bila dibutuhkan, f. Produktifitas lebih tinggi.

2.1.8. Peran Inspektorat Daerah. Berdasarkan PP No.41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan

bahwa

inspektorat

daerah

merupakan

unsur

pengawas

penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi a.

Administrasi umum pemerintahan,

b.

Urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap,

c.

Kebijakan daerah,

d.

Kelembagaan,

e.

Pegawai daerah,

f.

Keuangan daerah, serta

g.

Barang dan aset daerah.


40

Dalam melakukan tugas nya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga dapat mempertahankan independensi dalam pemerintahan .Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007,

Inspektorat

juga

berperan

melaksanakan

fungsi

pemeriksaan,

pengusutan,pengujian dan penilaian Tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalah gunaan aset. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun 2005, Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa salah -satu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan , korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing -masing SKPD sehingga track record aset selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan


41

Dari definisi diatas peran inspektorat digolongkan menjadi : 1.

Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, ketepatan waktu dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara

2.

Melakukan pemeriksaan terhadap prosedur Pengadaan Barang/jasa

3.

Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Daftar Kebutuhan Barang, Pengadaan, dan RKA pada tiap – tiap SKPD

4. Oleh

Melakukan Cek fisik barang yang dibeli apakah telah sesuai.

karena

itu

dengan

pelaksanaan

pembentukan

kualitas

aparatur

pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengasawan internal pemerintah kabupaten, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bersih di daerah.

2.2

Review Peneliti Terdahulu Beberapa penelitian telah dilakukan dalam melihat dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas laporan baik laporan Keuangan maupun laporan barang pemerintah daerah Penelitian yang dilakukan Simamora (2013) adalah Pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Tapsel, Paluta, Palas dan Pemko Padang sidempuan. Dengan variabel sumber daya manusia, bukti kepemilikan, penilaian aset dan komitmen pimpinan seluruh variabel berpengaruh terhadap kualitas


42

Laporan keuangan. Berdasarkan saran yang terdapat pada peneliti untuk peneliti selanjutnya akan lebih menarik jika objek penelitian di fokuskan pada daerah tingkat dua baik Kabupaten/kota. Penelitian yang dilakukan khairani (2013) mengenai analisis manajemen aset tetap di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tanjung Balai bahwa manajemen aset masih belum dilakukan dengan baik terlebih pada penggunaa/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pengahapusan dan pemindah tanganan belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Ristiasiri ( 2014 ) melakukan penelitian dengan mengangkat topik pengaruh Inventarisasi dan penilaian aset tetap/ barang milik daerah terhadap persepsi penyajian nilai wajar neraca di pemerintah kota banjar baru dengan variabel independen Pendataan, pengkodean/kodifikasi, pengelompokan, pencatatan, dan penilaian dari seluruh variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan adalah variabel pengkodean/kodefikasi yakni berpengaruh negative terhadap persepsi penyajian nilai wajar neraca daerah pemeritah kota banjar baru. Darmo (2012) melakukan penelitian mengangakat topik Analisis Pengaruh Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang) dari hasil penelitian variabel kemampuan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kulaitas barang kuasa pengguna pada wilayah kerja KPPN Malang.


43

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu Nama/Tahun Penelitian

Judul Penelitian

Metode Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

Simamora, ( 2012 )

Faktor – faktor yang Exploratory mempengaruhi Analisys pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di kabupaten tapanuli selatan

Variabel sumberdaya manusia, bukti kepemilikan, penilaian aset, komitmen pimpinan,

Factor- factor sumberdaya manusia, bukti kepemilikan, penilaian aset dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Darno (2012)

Analisis Pengaruh Regresi Kemampuan Linier Sumberdaya Manusia Berganda dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas barang kuasa pengguna ( studi pada satuan Kerja di wilayah Kerja KPPN Malang )

Independen adalah Kemampuan Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dependen: Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna

kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna

Khairani (2013 )

Analisis Manajemen Aset tetap di dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota tanjung balai

Analisis deskriptif Studi literatur dan studi lapangan

Variabel Penggunaan/peman faatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan/pemin dahtanganan

Dari hasi penelitian bahwah pengelolaan Barang Milik Daerah Belum melaksanakan dengan baik sehingga penyajian laporan aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ristiansiri (2014)

Pengaruh inventarisai dan penilaian aset tetap/ barang milik daerah terhadap persepsi penyajian nilai wajar neraca di pemerintah kota Banjar baru

Regresi Linier Berganda

Independen: Pendataan, Pengkodean, pencatatan, penilaian

Variabel Pariabel Pendataan, Pengkodean/kodefikasi, pencatatan dan penilaian berpengaruh positif mempengaruhi persepsi penyajian nilai wajar neraca hanya variabel pengkodefikasian yang memiliki pengaruh negatif.

Dependen Penilaian nilai wajar neraca pemerintah kota Banjar Baru


44

Verinika Mulailinda, Steven Tangkuman (2014)

Simon (2014)

Efektifitans penerapan system dan prosedur J. akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro

Imbiri

Manajeman aset tetap tanah dan bangunan di Biro umum dan Perlengakan propinsi Papua

Analisis deskriptif, Studi literatur dan studi lapangan

Variavel Pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan.

penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro belum melaksanakan penata usahan dengan baik


Independen: Inventarisasi, Legal Audit, pengawasan dan pengendalian

Dari tiga variabel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan kecuali Legal Audit berpengaruh Negatif dan tidak signifikan.

Dependen optimalisasi pengelolaan barang asset daerah

Syarifuddin Husen (2007)

Analisis Pemanfaatan Deskriptif Akuntansi dan kualitatif Manajemen Aset Tetap di dalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI

Variabel Penilaian, Penyusutan, Revaluasi,

Dalam pelaporan belum melaksanakan SABMN dengan baik dalam pelaporan BMN

Jusmin (2013)

Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Kota Bau Bau

Independen: Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset, Pengawasan dan Pengendalian Aset Dependen: Optimalitas Aset Tetap Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bau Bau

Secara simultan variabel independen berpengaruh positif signifikan dan secara parsial inventariasi, penilaian, pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif signifikan, sedangkan legal audit aset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Optimalitas pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) Pemko Bau Bau

Yusdira, (2014)

The effectiveness of Exploratory public sector Asset Analisys Management in Malaysia

Meneliti praktek internasional dalam menejemen aset tetap tanah dan bangunan dan membandingkan dengan penggunaan sistem manajemen

Bahwa secara internasional praktek manajemen aset adalah faktor kerangka hukum/peraturan, struktur birokrasi, pengabdian/komitmen dan perencanaan terhadap

Yusof



45

aset TAMM di Malaysia.

pengelolaan aset. Bahwa Sistem Manajemen Aset TAMM telah mencakup praktek internasional tersebut untuk meningkatkan efisiensi aset tetap di Malaysia.

Grubsic,et al (2009)

Towards efficient Analisis Public Sector Asset Dekriftif Management (Menuju efisiensi pengelolaan aset tetap di Kroasia)

Pengaruh manajemen aset tetap yakni klasisfikasi, registrasi (penilaian dan pemanfataan), pelembagaan/isntan si dan profesionalisme, serta biaya dan pengukuran terhadap efisiensi aset tetap (tanah dan bangunan) di Kroasia.

Peningkatan kualitas manajemen aset tetap sangat mampu meningkatkan efisiensi aset tetap di Kroasia.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kepemilikan, Komitmen Pimpinan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan

Recommend Documents