BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Investasi Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti

bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang

atau

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

investor

(kesejahteraan moneter) (Kasmir, 2001). Sedangkan menurut Sharpe, Alexander, dan Bailey (1997), investasi dalam arti luas adalah mengorbankan dolar sekarang

Universitas Sumatera Utara

untuk dolar pada masa depan, dengan dua atribut berbeda yang melekat yaitu risiko dan waktu. Ahmad (2004) memberikan pengertian investasi yaitu sebagai berikut : a. Suatu tindakan membeli barang-barang modal. b. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang. c. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya. Halim (2003 : 2), investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Macammacam bentuk investasi adalah sebagai berikut : 1. Investasi langsung (direct investment) adalah investasi pada asset riil (Real Assets) misalnya : pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan / perkebunan, dan lain-lain. 2. Investasi tidak langsung (indirect investment) atau investasi portofolio adalah investasi pada asset finansial (financial assets): a. Investasi di pasar uang : deposito, sertifikat BI. b. Investasi di pasar modal : saham, obligasi, opsi, warrant. Sumber-sumber dana untuk investasi ini berasal dari : 1. Asset yang dimiliki saat ini 2. Pinjaman dari pihak lain 3. Tabungan.


Adapun dasar keputusan seseorang melakukan investasi berdasarkan atas (Eduardus, 2010 : 50): 1. Return merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari ; a. expected return (return yang diharapkan) yaitu return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan. b. realized return (return aktual) yaitu return yang sesungguhnya terjadi/ didapatkan oleh investor. 2. Risiko merupakan kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang diharapkan yang terdiri dari ; a. risiko sistematis (systematic risk) atau risiko pasar (general risk) yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, berkaitan dengan faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pasar (misal : tingkat bunga, kurs, inflasi dan kebijakan pemerintah). b. risiko tidak sistematis (unsystematic risk) atau risiko perusahaan (risiko spesifik) yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena hanya ada dalam satu perusahaan / industri tertentu. Menurut Husnan (2003 : 47), salah satu karakteristik investasi pada pasar modal adalah kemudahan untuk membentuk investasi portofolio. Artinya pemodal dapat dengan mudah menyebar (melakukan diversifikasi) investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Oleh karena itu maka adapun langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio adalah sebagai berikut (Husnan, 2003 : 454):


1. Menentukan kebijakan investasi Pada tahap awal pengambilan keputusan, investor perlu menetapkan tujuannya berinvestasi dan menentukan besarnya investasi yang akan ditanam. Mengingat adanya korelasi antara risiko dan keuntungan (return) yang diperoleh, maka investor tidak dapat mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya karena akan ada kerugian yang harus dihadapinya. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan, baik dalam keuntungan maupun risiko. 2. Analisis Sekuritas Pada tahap ini akan diadakan analisis terhadap individual (sekelompok) sekuritas. Ada dua filosofi dalam melakukan analisis sekuritas, yaitu sebagai berikut. a. Pendapat pertama menyatakan bahwa sekuritas mispriced (harganya salah, mungkin terlalu tinggi, mungkin terlalu rendah) Dengan analisis ini akan dapat dideteksi sekuritas-sekuritas tersebut. Ada berbagai cara untuk melakukan analisis ini. Cara tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal menggunakan data (perubahan) harga pada masa yang lalu sebagai upaya memperkirakan harga sekuritas di masa yang akan datang dengan melihat nilai transaksi yang terjadi. Sedangkan analisis fundamental didasarkan pada informasiinformasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh administratur bursa efek. b. Pendapat kedua menyatakan bahwa pasar modal adalah efisien. Dengan demikian, peralihan sekuritas tidak didasarkan atas frekuensi risiko para


pemodal (pemodal yang bersedia menanggung risiko tinggi akan memilih sekuritas yang berisiko tinggi), pola kebutuhan kas, dan sebagainya. Jadi, menurut pendapat ini keuntungan yang diperoleh pemodal sesuai dengan risiko yang ditanggung. 3. Pembentukan Portofolio Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas mana saja yang akan dipilih untuk membentuk portofolio dan berapa proporsi dana yang akan ditanam pada tiap-tiap sekuritas tersebut. Adanya pemilihan sekuritas ini (dengan kata lain pemodal melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk meminimalkan risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas ini akan dipengaruhi oleh preferensi risiko, pola kebutuhan kas, dan status pajak. 4. Melakukan Revisi Portofolio Tahap ini merupakan pengurangan terhadap ketiga tahap sebelumnya dengan maksud jika diperlukan akan diadakan perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki. Jika portofolio yang dimiliki sekarang dirasakan tidak lagi optimal atau tidak sesuai dengan prefensi risiko pemodal, maka pemodal dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. 5. Evaluasi Kinerja Portofolio Dalam tahap ini pemodal mengadakan penilaian terhadap kinerja portofolionya, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Tidak benar bahwa suatu portofolio yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi mesti lebih baik daripada portofolio lainnya karena adanya faktor risiko yang perlu dimasukkan juga.


Rahardja

dan

Manurung

(2004

:

278),

adapun

faktor-faktor

yang

mempengaruhi investasi langsung dan portofolio adalah sebagai berikut : 1. Tingkat pengembalian yang diharapkan (Expected Rate Of Return) Kemampuan

perusahaan

menentukan

tingkat

investasi yang

diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan a. Kondisi internal perusahaan Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, semakin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. b. Kondisi eksternal perusahaan Kondisi

eksternal

yang

perlu

dipertimbangkan

dalam

pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional serta tingkat inflasi yang terjadi. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan. Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak, misalnya diperkirakan akan menurunkan tingkat permintaan akan


agregat. Akibatnya tingkat investasi akan menurun. Faktor sosial politik juga menentukan gairah investasi, karena jika sosial politik stabil maka pada umumnya juga meningkat. Demikian pula faktor keamanan (kondisi keamanan negara). 2. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian akan menjadi lebih baik lagi pada masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil (tingkat inflasi stabil) dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan lebih cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi. Jika terjadi inflasi maka akan menurunkan investasi portofolio yang akan ditanam oleh para investor, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi menurunnya harga sekuritas di pasar modal sehingga menyebabkan investor lebih suka menanamkan uangnya dalam bentuk investasi yang lain, misalnya dengan menyimpan uangnya di bank atau tabungan daripada menginvestasikannya dalam bentuk saham, obligasi maupun sekuritas lainnya. Hal ini akan mendorong mereka untuk melepas sekuritas yang mereka miliki, sehingga sekuritas yang dilepas akan meningkatkan jumlah yang ditawarkan di pasar modal, dan selanjutnya akan menekan harga. Jadi, semakin baik keadaan masa depan maka semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh para pengusaha. Oleh sebab itu mereka akan lebih terdorong untuk melaksanakan investasi yang telah atau sedang dirumuskan dan direncanakan.


3. Tingkat bunga Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanamkan modal apabila tingkat pengembalian modal dari penanaman modalnya itu, yaitu persentase keuntungan neto (tetapi sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar) modal yang diperoleh, lebih besar dari tingkat bunga. 4. Biaya investasi Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman, karena semakin tinggi tingkat bunganya maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat berinvestasi semakin menurun. Faktor lembaga juga mempengaruhi biaya investasi karena prosedur izin yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi semakin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya Hubungan antara pendapatan nasional dan investasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Investasi akan meningkat apabila pendapatan nasional semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya. Investasi Portofolio dapat diartikan sebagai tindakan membagi modal yang tersedia pada jenis-jenis investasi tertentu agar diperoleh risiko yang paling minimal. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan-usulan


investasi yang manfaatnya akan direalisasikan dimasa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan cermat. Dan investasi portofolio meliputi investasi pada asset berupa saham dan utang jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi dan iklim politik di suatu negara. Sukirno (2005 : 381), Penanaman modal portofolio merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang dan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara berkembang, jadi hanyalah berupa penyertaan dalam pemilikan perusahaan dan bukan penguasaan kegiatan perusahaan sehari-hari. Dengan kata lain investasi portofolio (Portofolio Investment) merupakan pembelian saham dan obligasi yang semata-mata tujuannya untuk mendapatkan hasil dari dana yang diinvestasikan oleh para investor melalui pasar modal. Sukirno (2005 : 231), investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli harta keuangan seperti bond, saham perusahaan dan obligasi pemerintah. Adapun didalam neraca pembayaran investasi portofolio meliputi investasi asing dalam harta keuangan. Jadi dapat dikatakan bahwa, Investasi Portofolio merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong paling high risk-high return investment. Artinya, peluang untuk memperoleh keuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan persen perbulan namun diimbangi juga dengan kemungkinan kerugian yang besar apabila tidak dikelola dengan baik. 2.2 Faktor – faktor Pendorong Investasi dalam perekonomian suatu Negara Menurut Kamaruddin (2004 : 26), Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang memengaruhi


investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal. Pertama,

investasi

mendorong

pertambahan

pendapatan

nasional

(pertumbuhan ekonomi) PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh bekerjanya faktor-faktor produksi (buruh, kewiraswastaan, modal, dan barang modal) di suatu wilayah. Dengan demikian investasi merupakan fungsi pendapatan nasional yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar pula penggeluaran investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat perekonomian tersebut. Pendapatan nasional mempunyai hubungan yang positif dengan pengeluaran investasi. Produsen dengan mendasarkan pada asumsi rasionalitas, hanya akan melakukan investasi selama proyek investasi tersebut mendatangkan keuntungan. Salah satu faktor yang diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan adalah permintaan akan barang dan jasa yang akan dihasilkan proyek investasi tersebut. Kedua, investasi juga akan mendorong penciptaan upah. Penciptaan tingkat upah ini akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan. Dan berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf,kejahatan dan lain-lain. Dalam pengertian sehari-hari nilai yang ditimbulkan


itu disebut dengan nilai tambah bruto (BPS). Konsep Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) adalah salah satu konsep perhitungan pendapatan nasional untuk suatu wilayah regional tertentu, yang untuk perhitungan secara nasional biasa disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Pengertian upah secara umum adalah pembayaran yang diperoleh tenaga kerja sebagai bentuk balas jasa yang diberikan pengusaha. Menurut peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 upah dapat diartikan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Upah buruh yang relatif rendah diyakini sebagai salah satu faktor pendorong investasi. Sebab upah buruh yang rendah akan menurunkan biaya produksi. Apabila biaya produksi rendah dapat meningkatkan laba perusahaan, maka harga barang dapat relatif rendah dengan demikian akan diikuti dengan naiknya permintaan di pasar (Tulus, 2000). Tingkat upah yang rendah mendorong perusahaan menarik lebih banyak tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja maka output akan lebih banyak yang diproduksi. Semakin banyak output maka tingkat keuntungan mengalami peningkatan sehingga perusahaan cenderung meningkatkan investasinya (Sukirno, 2002).


Ketiga, investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah (pengeluaran

pemerintah).

Misalnya

saja

pemerintah

bertujuan

untuk

memperkecil ketimpangan ekonomi antar dua daerah (daerah yang satu maju dan yang satu tertinggal). Maka ketimpangan itu bisa diatasi salah satunya dengan mengarahkan investasi ke daerah yang tertinggal. Caranya ada macam-macam, misalnya memberi insentif pembebasan pajak bagi investor yang bersedia berinvestasi di daerah yang tertinggal, mempermudah ijin investasi di daerah tertinggal agar investor tertarik menanamkan modalnya di sana, dan banyak kebijakan lain. Selanjutnya, pengeluaran Pemerintah untuk investasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran investasi produktif yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pengeluaran investasi produktif yang bersifat langsung, seperti pengadaan tanah dan pembelian barang/ peralatan fisik akan dapat meningkatkan

stok

barang

modal

(capital

stock)

secara

fisik,

dan

meningkatkan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang, yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial. Investasi penunjang tersebut, antara lain berupa pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang

kesemuanya

mutlak

diperlukan

dalam

rangka

menunjang

dan

mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.


Sementara itu, pengeluaran investasi produktif yang bersifat tidak langsung, salah satu contohnya adalah investasi untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan skala hasil produksi dan menciptakan pertumbuhan output yang berkesinambungan dalam jangka panjang. 2.3 Klasifikasi Investasi Dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Menurut sifat kepemilikannya investasi jangka panjang dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali.


Klasifikasi Investasi dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut\

Investasi Jangka Pendek

Investasi Permanen Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Gambar 2.1 Klasifikasi Investasi 1. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; (c) Berisiko rendah. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang berisiko tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah (contoh saham pada pasar modal.) Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah: (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;


(b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas : a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 2. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen

adalah investasi

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali.

Sedangkan

pengertian

tidak

berkelanjutan

adalah

kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,


dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. (a) Investasi Permanen Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa: a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan

atau

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat. (b) Investasi Nonpermanen Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali. Menurut Bagus (2006 : 19), investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa: a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo; b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;


c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. 2.4 Penilaian kelayakan investasi dari sisi Ekonomi Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi adalah menaksir arus kas dari sebuah rencana investasi; menentukan tingkat keuntungan yang layak dengan memperhatikan resikonya; menggunakan tingkat bunga dari keuntungan untuk menghitung present value dari taksiran rencana arus kas rencana investasi tersebut; menghitung Net Present Value (NVP), yaitu selisih antara present value arus kas tersebut dengan nilai investasinya. Menurut

Chalid (2005 : 68), dalam pengambilan keputusan investasi,

opportunity cost memegang peranan yang penting. Opportunity cost merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Misalnya dalam penggantian mesin lama dengan mesin baru, harga jual mesin lama harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan investasi pada mesin baru. Karenanya kita perlu menaksir arus kas yang relevan, perlu diperhatikan hal-hal berikut: 1. Taksirlah arus kas dasar setelah pajak. Perhatikan bahwa yang dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah kas masuk bersih setelah pajak. 2. Taksirlah arus kas atas dasar incremental atau selisih. Rencana peluncuran produk baru mungkin akan mengakibatkan pengurangan penjualan produk lama (kanibalisme), lebih-lebih kalau produk-produk tersebut ternyata


mempunyai pasar yang sama. Dengan demikian perlu diperhatikan pengurangan kas masuk dari produk lama akibat peluncuran produk baru. 3. Taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Arus kas karena pendanaan, seperti membayar bunga pinjaman, mengangsur pokok pinjaman, dan pembayaran deviden,tidak perlu diperhatikan. Perhatikan yang kita analisis adalah profitabilitas investasi. 4. Jangan memasukan sunk cost (biaya yang telah terjadi sehingga tidak akan berubah kerena keputusan yang akan kita ambil). Apa yang telah terjadi tidak mungkin berubah, karena keputusan kitalah yang relevan dalam analisis. Sebuah keputusan investasi dipengaruhi juga oleh keadaan non-ekonomi, yang erat kaitannya dengan keadaan lingkungan dimana investasi tersebut akan ditanamkan. Dalam hal ini, sebuah investasi pasti mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan diluar perhitungan arus kas, seperti keadaan lingkungan alam, keamanan, sistem birokrasi, dsb. Menurut Untung (2010 : 48), adapun beberapa faktor non-ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi adalah: a. Sosial dan budaya Sebagai contoh adanya pertimbangan investasi pada peternakan babi. Tentu akan sulit jika investasi tersebut ditanamkan di daerah Banten atau Bandung, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan diharamkan mengkonsumsi babi. Kecuali jika investasi tersebut berorientasi ekspor, dimana pasar lokal diabaikan. Atau ada distorsi pasar, sehingga jual-beli babi terjadi dalam pasar yang tidak sehat.


b. Birokrasi Sama halnya dengan kegiatan perekonomian yang lain, dalam pengambilan keputusan investasi, waktu sangatlah penting. Semakin cepat dan akurat penyaluran dana investasi, maka peluang keuntungan yang didapat akan lebih besar. Sebagai contoh, birokrasi mempengaruhi proses legalisasi perusahaan atau bisnis baru yang berbadan hukum. Jika legalisasi tersebut berjalan mudah, maka akan sangat baik jika investasi ditanamkan. Namun jika legalisasinya sulit atau runyam, maka lebih baik ditinggalkan, karena opportunity cost yang dikeluarkan akan sangat besar. Dalam prakteknya di Indonesia, birokrasi seringkali berbelit-belit, dan sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi yang tinggi. Pada akhirnya good governance tidak terwujud dan kegiatan investasi menjadi tersumbat. c. Infrastruktur dasar Ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, prasarana transportasi, dan telekomunikasi, juga mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Karena infrastruktur dasar tersebut sangat penting peranannya dalam kegiatan ekonomi. d. Regulasi dan politik Regulasi atau kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi sebuah keputusan investasi, karena seorang investor membutuhkan peraturan yang jelas dan perlindungan hukum. Ketidakpastian regulasi akan mengurangi tingkat kepercayaan seorang investor. Dalam kasus Indonesia, regulasi sangat erat kaitannya dengan panggung politik dan kekuasaan. Ketika


suasana politik tidak stabil atau terjadi perpindahan kekuasaan, maka regulasi pun akan ikut terpengaruh. Kaitannya dengan faktor-faktor diatas, menurut WEF (2005), cukup banyak faktor penghambat investasi di berbagai negara, yaitu sebagai berikut (diurutkan dari yang paling buruk): (1) Birokrasi yang tidak efisien; (2) infrastruktur yang buruk; (3) Regulasi perpajakan yang kurang kondusif; (4) Korupsi pejabat; (5) Kualitas SDM yang buruk; (6) Kebijakan yang tidak stabil; (7) Regulasi ketenagakerjaan yang restriktif; (8) tarif pajak yang terlalu tinggi; (9)Akses ke pasar keuangan yang rendaah; (10) Regulasi valuta asing yang kurang mendukung; (11) Kriminalitas; (12) Pemerintah yaangg tidak stabil; (13) etika kerja yang buruk dari para pekerja; dan (14) Inflasi yanng terlalu tinggi. 2.5. Faktor- Faktor Yang Menghambat Investasi Menurut Hartono (2010 : 72), beberapa faKtor yang menghambat investatsi, adalah : 1. Masalah Tenaga kerja Peneliti Independen dan tenaga ahli Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Iswan Abdullah menilai, masalah ketenagakerjaan, khususnya angkatan kerja yang sudah bekerja dan upah pekerja di Indonesia dapat menghambat laju investasi asing langsung (FDI/foreign direct invesment) di Indonesia. Pasalnya, upah pekerja jadi salah faktor dominan dalam FDI. Berdasarkan sample data tahun 1973-2004 pada penelitian yang pernah ia lakukan pada 2007 silam, upah pekerja menempati urutan ketujuh dari delapan faktor yang mempengaruhi FDI di Indonesia.


Menurutnya, faktor upah memang masih lebih rendah bila dibandingkan tujuh faktor lainnya. Perhitungan itu berdasarkan nilai elastisitas dari keseluruhan delapan faktor, dari yang teratas, yakni angkatan kerja (Elastisitas 28,44), pendapatan perkapita (3,01), kesempatan kerja (2,78), nikai tukar valas rupiah dolar (0 ,54 ), pertumbuhan ekonomi (0,41), nilai ekspor (0,36), upah pekerja (0,21), dan inflasi (0,12). Iswan menyarankan, pemerintah harus lakukan peningkatan skill dan kompetensi para angkatan kerja yang sudah bekerja sehingga menjadi daya tarik bagi para investor asing nantinya. Selain itu, perlu adanya kenaikan upah minimum pekerja (UMP) dari pemerintah guna meningkatkan daya beli pekerja saat terjadi inflasi yang tinggi. Menurutnya, dampak krisis ekonomi akan berpengaruh terhadap pekerja berpenghasilan UMP. Bila tidak ada peningkatan upah, maka akan menyebabkan aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para buruh nantinya. 2. Izin dan kepastian hukum Widodo Sigit Pudjianto SH MH (Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jendral Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri RI) menyatakan, jumlah daerah yang telah membentuk PTSP di seluruh Indonesia baru 379. Perinciannya, 14 untuk tingkat provinsi, 28 untuk tingkat kabupaten dan 85 untuk tingkat kota. Yang harus diutamakan adalah memberikan pelayanan yang terbaik, cepat dan murah kepada para investor, sehingga mereka tidak merasa dipersulit ketika mengurus segala perizinan yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan.


Selama ini daerah hanya memberikan pengurusan izin kecil-kecil saja, sedangkan pengurusan izin yang besar seperti menyangkut sumber daya alam masih ditangani sendiri. Sementara itu, pengusaha selaku pemilik modal mengaku capek dengan birokrasi berbelit-belit ketika mengurus izin usaha. Jika pengurusan izin dipermudah dan dipercepat, maka pengusaha akan mudah berinvestasi. Dengan demikian investasi tumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja. 3. Korupsi yang merajalela Kendala utama yang dihadapi oleh para investor, adalah korupsi. Budaya korupsi aparat pemerintah di Indonesia sungguh sangat mengganggu jalannya langkah para investor asing. Wajar, karena Indonesia memang tidak pernah keluar dari predikat negara-negara terkorup di dunia. Bukan cerita asing lagi, kalau perusahaan-perusahaan asing yang beraktivitas di Indonesia, harus siap digrogoti oleh pungutan liar premanpreman aparat pemerintah dari golongan sandal jepit sampai pejabat-pejabat berdasi. Dan mereka hanya bisa pasrah serta mulut harus dikunci untuk tidak bernyanyi kemana-mana, walaupun hati nuraninya menjerit melaknat praktek tidak bermoral tersebut. Kecuali, sudah punya komitmen untuk gulung tikar. Banyak yang mengeluhkan betapa carut-marutnya praktek korupsi di Indonesia ini. Walaupun sebelumnya beliau sudah sedikit tau tentang iklim berinvestasi di Indonesia, tapi pada kenyataannya, lembaran hitam itu lebih kelam dari apa yang beliau bayangkan sebelumnya. Sehingga konon, sudah pernah ada dalam pikirannya untuk mengurungkan niat berinvestasi di Indonesia.


4. Kemampuan Bahasa Kendala investasi lain yang berupa miskinnya kemampuan berbahasa tenaga kerja Indonesia. Mereka menuntut setidaknya bisa berbahasa Inggeris, kalau memang bahasa Jepang tidak mampu. Akan tetapi, kebanyakan tenaga lokal kita, hanya bisa berbahasa Indonesia. Hal ini yang menjadi sebuah kelemahan dibanding negara Asia Tenggara lainnya terutama Malaysia. Ini berhubungan erat dengan bidang pendidikan kita yang tidak mendapat porsi signifikan dari para penentu kebijakan pemerintah. Toh kenyataan juga sudah menunjukkan betapa di era tahun 60-an 70-an, Malaysia mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia, sementara saat ini kita sudah banyak melirik pedidikan tinggi di negeri Jiran itu, karena mutunya sudah jauh melebihi dari apa yang kita punya. 5. Keterampilan dan Etos Kerja Dari miskinnya system pendidikan, menghasilkan generasi-generasi yang low skill. Keterampilan kerja minim, keahlian hampir tidak ada. Padahal keterampilan kerja yang rendah mengurangi kapasitas produksi. Kedisiplinan dan etos kerja yang rendah juga menjadi pemandangan mencolok pada tenagatenaga kerja Indonesia. Budaya malas seakan sudah mengakar dalam hati sanubari. Sehingga ada juga sentilan-sentilan yang pernah beredar, bahwa hasil produksi tenaga kerja Indonesia tidak lebih dari seperdua dari hasil produksi tenaga-tenaga kerja negara maju dalam interval waktu yang sama. Sungguh sangat memprihatinkan, karena di samping keterampilan kerja yang minim, juga ditambah derajat kemalasan yang cukup tinggi. Sementara di era sekarang ini, sebuah hasil produksi yang berkwalitasi tinggi


pun harus dibarengi oleh timing yang tepat, harus berpacu dengan waktu. Karena hasil maksimal dan berkwalitas, lebih berharga dari onggokan sampah bilamana timing-nya tidak tepat. Pemerintah saat ini sudah mulai mau menyadarkan diri akan pentingnya system pendidikan berkwalitas buat masa depan bangsa ini, walau masih dalam taraf teori dan retorika. Karena pendidikan memang merupakan hal yang sangat urgen demi masa depan bangsa, kecuali mata kita hanya tertuju pada apa yang bisa kita makan hari ini. Tanpa pendidikan bermutu, masa depan bangsa ini akan kelam. Dan selamanya akan menjadi bangsa kuli. Yang menjadi permasalahan adalah, sejauh mana pemerintah Indonesia bisa memperbaiki diri terhadap unsur-unsur penghambat investasi tersebut di atas, agar mampu memyiapkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga para investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, dan bukan membuat para pengusaha asing justru lari meninggalkan Indonesia, sebagaimana sekian banyak kejadian yang pernah ada selama ini. 2.6 Penelitian Terdahulu Irene Lilian Petrus (2012), menganalisis Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Investasi Sektor Transportasi Di Indonesia Periode 20012010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga mempengaruhi besarnya penanaman modal dalam negeri sektor transportasi. Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor transportasi di Indonesia. Sedangkan inflasi dan tingkat suku bunga, kedua


variabel tersebut memiliki pengaruh yang negatif terhadap penanaman modal dalam negeri sektor transportasi di Indonesia. Fajar Febriananda (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Indonesia Periode Tahun 1988-2009” menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit, Tingkat Inflasi, Tenaga Kerja, dan Nilai Tukar (kurs) terhadap Investasi dalam negeri di Indonesia. Suku Bunga Kredit dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap Investasi dalam negeri di Indonesia, sedangkan Tenaga Kerja dan Nilai Tukar (Kurs) berpengaruh positif terhadap Investasi dalam negeri di Indonesia. Aditya Prawatyo (1996) dengan Penelitiannya “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia “ dalam penelitiannya tersebut Aditya menganalisis pengaruh variabel-variabel Produk Domestik Bruto PDB), Impor Barang Modal dan Bahan Baku (MB,MBB), tingkat suku bunga didalam negeri (SBD), jumlah uang yang beredar (JUB), pengeluaran pemerintah (PP), serta kebijaksanaan deregulasi pemerintah (D) terhadap investasi swasta (PMDN + PMA). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: variabel (PDB) berpengaruh secara nyata terhadap investasi swasta di Indonesia. Variabel impor barang modal dan bahan baku tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta. Hal tersebut disebabkan karena nilai impor sesungguhnya sudah tercakup didalam Produk Domestik Bruto. Sedangkan tingkat suku bunga dalam negeri berpengaruh secara negatif dan elastis terhadap investasi swasta tanah air. Sebaliknya kenaikan suku bunga di luar negeri akan berdampak positif bagi investasi swasta di Indonesia. Dan ternyata pemerintah masih berperan penting sebagai motor


penggerak investasi di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah yang signifikan mempengaruhi investasi swasta. 2.7 Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut : faktor-faktor pendorong investasi berpengaruh positif dan signifikan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh

Recommend Documents