BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pengertian Implementasi secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang
dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.6 Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980).
6
(http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/). Diakses 30 juni 2012
Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaransasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu kebijakan public disebut “policy delivery system” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya implementation and public policy (1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.
Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006;139), mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.7 Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah system rekayasa.”
7
Ibid
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguhsungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek beriku tnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan peruba han. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.8 Berbicara tentang Implementasi pembahasannya akan mengarah pada masalah penerapan/pelaksanaan suatu aturan atau keputusan. Devinisi tentang implementasi dapat dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan implementasi sebagai 1), Pelaksanaan 2), Penerapan. Jika dipandang maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan.
8
( http://cenil19.blogspot.com/2010/05/pengertian-implementasi.html).diakses 29 juni 2012
Kebijaksanaan biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif. Dalam hubungannya dengan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi diberi batasan pada kenyataan berlakunya suatu peraturan Perundang-Undangan. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 2. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan 3. Adanya hasil kegiatan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
B.
Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (UU No. 43 Tahun 1999). Maka
demikian
jelaslah
kedudukan
PNS
tersebut
dalam
konteks
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Seorang PNS juga dituntut untuk mampu
menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. PNS juga harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. C.
Jenis Tugas dan Kedudukan Kedudukan dan tugas seorang PNS dituntut untuk selalu dapat bersikap
netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri terdiri dari : - Pegawai Negeri Sipil Pusat Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instasi Pusat yang ada di DaerahDaerah, dan Kepaniteraan Pengadilan. - Pegawai Negeri Sipil Daerah Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Daerah Otonom seperti Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan gajinya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau di pekerjakan pada Pemerintah Daerah atau di pekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induknya, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima bantuan. Disamping Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di sebutkan di atas, pejabat yang berwenang juga berhak mengangkat pegawai tidak tetap. Yaitu pegawai yang di angkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai Tidak Tetap tidak berkedudukan sabagai Pegawai Negeri.
Pada dasarnya, kebijakan pengangkatan pegawai tidak tetap diserahkan pada kebutuhan dari masing-masing instansi, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, tanggal 11 november 2005, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2009, namun sampai dengan tahun 2007, dalam hal proses pengangkatannya terdapat berbagai permasalahan yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan dari peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Pasal 3 ayat (1) Berbunyi : pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai : 1. 2. 3. 4.
Tenaga guru Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan Tenaga penyuluh dibidang pertanian, perikanan, peternakan ; dan Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.
Dalam implementasinya, pemerintah hanya melihat pada syarat-syarat formil, yaitu masa kerja dan usia tanpa mempertimbangkan skala prioritas yang diharpkan oleh pembuat peraturan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata didominasi oleh tenaga administratif yang notabene diluar dari skala prioritas yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.9
9
Sri Hartini dkk, op. cit, hlm 36-38
D.
Hak dan Kewajiban PNS a. Hak Pegawai Negeri Sipil Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan hak sebagi berikut : -
Memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No 43. Tahun 1999. - Memperoleh cuti (pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974). Cuti PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976, terdiri dari : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti karena alasan penting; f. cuti diluar tanggungan Negara Yang dimaksud dengan cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan dikeluarkan/diberikan oleh pejabat yang berwenang seperti Pimpinan Lembaga Tertinggi/Negara, Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Pimpinan sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan pejabat lain yang di tentukan oleh Presiden. a. Cuti Tahunan Persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat cuti tahunan adalah apabila yang bersangkutan telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun, maka PNS berhak mendapatkan cuti tahunan. Cuti tahunan PNS adalah selama dua belas (12) hari kerja. Pemberian cuti tahunan dapat diberikan tambahan paling lama empat belas (14) hari kerja apabila pegawai yang bersangkutan tinggal atau cuti tersebut dijalankan ditempat yang sulit transportasinya. b. Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama enam (6) tahu berturut-turut maka yang bersangkutan berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya adalah 3 (tiga) bulan. PNS yang menjalani cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. c. Cuti Sakit - Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama satu (1) atau dua (2) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasan yang berangkutan; - Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari dua (2) sampai dengan empat belas (14) hari berhak atas cuti dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari empat belas (14) hari kerja berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti sakit ini dapat di berikan paling lama 1 (satu) tahun dan apabila belum sembuh, maka cuti sakit dapat di tambah selama 6 (enam) bulan; apabila penambahan cuti untuk enam (6) bulan, maka PNs yang bersangkutan harus di uji kesehatannya oleh dokter yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan.Apabila dari hasil pengujian ini ternyata penaykitnay belum sembuh, maka PNS berasngkutan di berhentikan denagn hormat dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Cuti bersalin Kepada Pegawai Negeri Sipil wanita di berikan hak mendapatkan cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua. Sedangkan untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya di berikan cuti luar tanggungan Negara. Cuti bersalin di berikan selama satu (1) bulan sebelum dan dua (2) bulan setelah persalinan. e. Cuti karena alasan penting Cuti karena alasan penting dapat di berikan apabila : - salah seorang anggota keluarga (ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik,, kakak, mertua, atau menantu) mengalami sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku maka PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya tersebut. - Melangsungkan perkawianan yang pertama; - Alasan pentig lainnya yang di tetapkan kemudian oleh Presiden. f. Cuti karena Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus, karena alas an pribadi yang penting dan mendesak dapat di berikan cuti di luar tanggungan Negara selama tiga bulan dan dapat di perpanjang selama satu tahun apabila ada alas analasan yang penting untuk memperpanjangnya. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan Negara, PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat-pejabat yang berwenang, di sertai alas an-alasannya. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak berhak menerima penghasilan dari Negara harus melepaskan jabatannya. Masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. - Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban nya (pasal 9 ayat (10 UU no. 8 Tahun 8 Tahun 1974); - Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan arena menjalankan tugas dan kewajibannya yang
-
-
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1974); Memperoleh uang duka bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas (pasal 9 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1974) Memperoleh pensiun bagi PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan (pasal 10 UU No. 8 Tahun 1974 dan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS); Menjadi peserta TASPEN menurut Peratutaran Pemerintah No. 10 Tahun 1963; Menjadi peserta ASKES menurut Keputusan Presiden No. 8 tahun 1977.
b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Selain memperoleh hak sebagaimana di jelaskan di atas, Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai kewajiban yang harus di laksanakan sesuai denagn PP 53 Tahun 2010 pasal (3), yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Mengucapkan sumpah/janji PNS; Mengucapkan sumpah/janji jabatan; Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah; Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepda PNS dengan penuh kepastian, kesadaran dan penuh tanggung jawab; Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS; Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; Bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara; Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabiala mengetahui ada hal yang dpat membahayakan atau merugiakan Negara atau Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materil; Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik baiknya; Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
E.
Larangan Pegawai Negeri Sipil Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil menurut PP 53 Tahun 2010 adalah
sebagai berikut : a. b.
Menyalah gunakan wewenang; Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjam barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah; f. Melakukan kegiatan secara bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; g. Memberi atau menyanggupi akan member sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakuakan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; l. Member dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau; d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau; b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
n.
o.
F.
Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala daera/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Kesejahteraan Dan Pensiun Pegwai Negeri Sipil Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil diusahakan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan, sehingga pada akhirnya pegawai negeri sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Usaha kesajahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materil dan spritual, seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, ceramah keagamaan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Bantuan perawatan kesahatan dan bantuan kematian adalah merupakan bagian dari program kesejahteraan pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan program kesejahteraan pegawai negeri sipil diatur dan di bina oleh pemerintah pusat.10 Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap pegawai negeri dan pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulan, 10
Mifta Thoha, Manajemen Kepegawain Sipil di Indonesia,Kencana, Jakarta, 2010 hlm 41
dengan perincian sebagai berikut : 43/4% (empat tiga perempat persen) untuk iuran dana pensiun, 2% (dua) persen untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 31/4% (tiga seperempat) persen untuk iuran tabungan hari tua. Ketentuan mengenai iuran tersebut diatas diatur dalam Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974 dan diubah dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977.11 Dalam rangka kesejahteraan, pegawai negeri sipil mendapatkan asuransi sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah semua Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua. Peserta asuransi sosial adalah semua Pegawai Negeri Sipil terkecuali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan departemen HANKAM. Hak peserta terdiri dari : pensiun dan tabungan hari tua. Ketentuan mengenai asuransi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 (Mifta Thoha 2010 : 41). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa salah satu tujuan pensiun adalah sebagai jaminan hari tua, sebagai balas jasa kepada pegawai negeri sipil beserta keluarganya. Pada hari tua, Kekuatan jasmani makin lama makin berkurang, daya tahan jasmani makin lama makin lemah yang menyebabkan lebih sering terserang penyakit, tanggungan adakalanya tidak makin berkurang, yang semuanya ini memerlukan pembiayaan yang cukup banyak tetapi pendapatan makin berkurang.12
11
Ibid
12
ibid hlm 46
Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun/pensiun pokok , ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian janda/duda ditentukan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, dibawah pengawasan dan koordinasi kepala badan administrasi kepegawaian Negara. Atas pensiun pegawai, pensiun janda/duda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan hukum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.13 Dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bawha PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNSukan selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Peraturan lebih lanjut mengenai pensiun bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2006 tentang penetapan pensiun pokok pensiun PNS dan janda/duda. Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 menentukan bahwa untuk penyelenggara program pensiun pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Menjelang memasuki masa pensiun biasanya ada diklat purna tugas yang dapat bermanfaat untuk mengisi masa pensiunnya, seperti
13
Ibid hlm 46
mengajar dan menjadi konsultan dan sebagainya atau ada beberapa pejabat setelah pensiun kemudian menjadi pengajar widyaswara yang justru adalah pensiun pejabat. G.
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut pasal (1) PP 53 Tahun 2010 pelanggaran disiplin adalah setiap
ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang di jatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berat ringannya hukuman dan jenis hukuman yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan di sesuaikan dengan tingkat kesalahan atau jenis pelanggaran yang di lakukannya. Adapun tingkat dan jenis hukuman dan disiplin adalah sebagai berikut : Tingkat hukuman disipiln terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan berupa : - Teguran lisan; - Teguran tertulis; dan - Pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang berupa : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat berupa : - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah - Pembebasan dari jabatan; - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan - Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
