BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Implementasi Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Webster dalam Wahab (2004). Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Tangkilisan,2003), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan saranasarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan menurut Tangkilisan (2003 ) adalah : 1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.

Universitas Sumatera Utara

3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya. Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperolehapa dari suatu kebijakan (Wahab, 2004). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (2004), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.


2.1.1 Implementasi Kebijakan Menurut Carl. J. Friedrich kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Sedangkan menurut Dimock, kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang atau golongan dalam masyarakat (Soenarko, 2003). Menurut Anderson dalam Nyimas (2004) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan itu adalah : 1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. 3. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.


4. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa (otoritatip). Maka berikut ini adalah pengertian tentang implementasi kebijakan yang sangat sederhana menurut Nyimas (2004) : Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif, atau Instruksi Presiden. Menurut

Wibawa

(1994),

implementasi

kebijakan

merupakan

pengejahwantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu Undang-Undang namun juga dapat berbentuk instruksi instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. 2.2

Corporate Social Responsibility

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility (CSR) suatu tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi. Definisi CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan


atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung

jawab mereka terhadap sosial/lingkungan

sekitar dimana perusahaan itu berada (Wibisono,2007). Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Berikut ini adalah beberapa defenisi CSR menurut beberapa ahli dan lembaga tertentu : Definisi tertua CSR diartikan oleh Howard.R.Bowen in Social Responsibility of the businessman (1953), CSR adalah tanggung jawab seorang pengusaha mencoba menunjukkan nilai-nilai sosial. Dimana sesuai dengan America conference on CSR 2002 (Hartanti,2006). Johnson dan Johnson (dalam Hadi, 2011) mendefinisikan Corporate Social Responsibility is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society. Definisi tersebut pada dasamya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak yang positif bagi perusahaan dan lingkungan. Oleh


karena itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Versi lain mengenai definisi CSR dilontarkan oleh World Bank. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai “the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with amployees and their representative the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.” (Wibisono,2007) CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. (ISO 26000, 2007) Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa CSR adalah komitmen perusahaan dalam bertindak secara etis dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi dan sosial kepada seluruh stakeholder-nya serta memerhatikan lingkungan sekitar perusahaan dengan baik agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Jadi dengan kata lain penerapan CSR ini merupakan investasi yang tidak terlihat bagi perusahaan yang menerapkan nya, karena apabila penerapan CSR dapat berhasil dilakukan


maka citra baik perusahaan akan tetap terjaga di mata para stakeholder nya sehingga perusahaan nantinya akan semakin maju dan berkembang dengan dukungan yang kuat dari para stakeholder yang telah merasakan hasil dari pengimplementasian program CSR yang di lakukan oleh perusahaan. 2.2.2 Landasan Teoretis Social Responsibility a. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) Legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada (Dowling 1975) dalam buku Nor Hadi (2011). b. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun external yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing , masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan , para pekerja lingkungan perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat menpengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Hummels (1998) dalam buku Nor Hadi (2011)


c. Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) Kontrak sosial (social contract) muncul karena adanya intereksi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan , keserasian dan keseimbangan termasuk terhadap lingkungan. Shocker dan Sethi dalam Chariri Anis (2006) dalam buku Nor Hadi (2011) menjelaskan konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup serta kebutuhan masyarakat , kontrak di dasarkan pada: 1. Hasil akhir (out put) yang secara sosial dapat di berikan kepada masyarakat luas. 2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. 2.2.3 Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia Di Indonesia, CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa : 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.


3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2.2.4 Komponen Corporate Social Responsibilty Carrol dalam Solihin (2009) menjelaskan komponen-komponen tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori yaitu: 1. Ekonomi responsibilities Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas aktivitas ekonomi yang mengahasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. 2. Legal responsibilities Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. 3. Ethical responsibilities Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penilaian ini merupakan pilhan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat.


4. Discretionary responsibilities Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis.

2.2.5 Prinsip Aktivitas Corporate Social Responsibility Crowther David (2008) dalam Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tiga, yaitu : 1. Pertama, Sustainability yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam

melakukann

aktivitas

(action)

tetap

memperhitungkan

keberlanjutan sumberdaya di masa depan. 2. Kedua, Accountability yang merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun citra (image)

dan

network

terhadap

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders). 3.

Ketiga, Transparency yang merupakan prinsip penting bagi pihak ekstemal yang berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Kemudian Alyson Warhurst dalam Wibisono (2007) mengajukan prinsip aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut: a. Prioritas korporat b. Manajemen terpadu


c. Proses perbaikan d. Pendidikan karyawan e. Pengkajian f. Produk dan jasa g. Informasi public h. Fasilitas dan operasi i. Penelitian j. Prinsip pencegahan k. Kontraktor dan pemasok l. Siaga dalam menghadapi darurat m. Transfer best practice n. Memberi sumbangan o. Keterbukaan p. Pencapaian dan pelaporan 2.2.6 Jenis-jenis Program CSR Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan enam kategori program CSR. Pemilihan program alternatif CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sangat bergantung kepada keenam jenis program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Cause Promotions Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk merndukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Berbagai benefit yang dapat diperoleh perusahaan dengan


melaksanakan kegiatan cause promotions, menurut (Kotler dan Lee, 2005) adalah sebagai: a. Pelaksanaan Cause Promotions oleh perusahaan akan memperkuat positioning merek perusahaan. Pelaksanaan Cause Promotions dapat turut menciptakan jalan bagi ekspresi loyalitas konsumen terhadap suatu masalah sehingga bisa meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan penyelenggara promosi. b. Memberikan peluang kepada para karyawan perusahaan untuk terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang menjadi kepedulian mereka. c. Dapat menciptakan kerja sama antar perusahaan dengan pihak-pihak lain (misalnya media), sehingga memperbesar dampak pelaksanaan promosi. d. Dapat meningkatkan citra perusahaan, dimana citra perusahaan yang baik akan

memberikan

berbagai

pengaruh

positif

lainnya,

misalnya

meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja finansial perusahaan. 2. Cause Related Marketing. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk aktivitas derma tertentu. Aktivitas Cause Related Marketing (CRM) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yaitu menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk setiap produk yang terjual.


3. Corporate Social Marketing. Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye Corporate Social Marketing (CSM) lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan/kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. 4. Corporate Philanthropy Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma Corporate Philanthropy biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan perusahaan, antara lain sebagai berikut: a.

Program dalam bentuk sumbangan tunai.

b.

Program dalam bentuk hibah

c.

Program dalam bentuk penyediaan beasiswa

d.

Program dalam bentuk pemberian produk

e.

Program dalam bentuk pemberian layanan cuma-cuma

f. Program dalam bentuk penyediaan keahlian teknis oleh karyawan perusahaan secara cuma-cuma. g. Program mengizinkan penggunaan fasilitas dan saluran distribusi yang dimiliki perusahaan untuk digunakan bagi kegiatan sosial.


h. Program yang dilakukan perusahaan dengan cara menawarkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan 5. Community Voluntering. Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Bentuk dukungan yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya untuk melaksanakan program Community Volunteering adalah sebagai berikut: a. Memasyarakatkan etika perusahaan melalui komunikasi korporat yang akan mendorong karyawan untuk menjadi sukarelawan bagi komunitas. Komunikasi ini dapat pula dijadikan sarana agar karyawan mengetahui sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk suatu peluang aktivitas sukarela. b. Menyarankan kegiatan sosial akan aktivitas amal tertentu yang biasa diikuti oleh para karyawan. Dalam kaitan ini, perusahaan akan menyediakan informasi yang rinci mengenai bagaimana keterlibatan para karyawan perusahaan dalam aktivitas tersebut berikut bentuk kegiatan sosial atau amal yang akan dilakukan. c. Mengorganisasi tim sukarelawan untuk suatu kegiatan sosial. d. Membantu para karyawan menemukan kegiatan sosial yang akan dilaksanakan

melaui

survey

ke

wilayah

yang

diperkirakan

membutuhkan bantuan sukarelawan, mencari informasi melaui situs web atau dalam beberapa kasus dengan menggunakan perangkat lunak


(software) khusus yang akan melacak aktivitas sosial yang cocok dengan minat karyawan yang akan menjadi sukarelawan. e. Menyediakan waktu cuti dengan tanggungan perusahaan bagi karyawan yang bersedia menjadi tenaga relawan, dimana waktu cuti ini bervariasi dari hanya beberapa hari kerja sampai menggunakan waktu cuti satu tahun untuk melaksanakan kegiatan sukarela atas nama perusahaan. f. Memberikan penghargaan dalam bentuk uang untuk jumlah jam yang digunakan karyawan tersebut sebagai sukarelawan. g. Memberikan penghormatan kepada para karyawan yang terlibat dalam kegiatan sukarela seperti memberitakan karyawan yang bersangkutan dalam majalah internal perusahaan. Penghormatan bisa juga dengan memberikan penghargaan seperti penyematan pin maupun pemberian plakat, atau memberi kesempatan kepada karyawan yang menjadi sukarelawan untuk memberikan presentasi pada pertemuan tingkat departemen maupun rapat tahunan .

6. Socially Responsible Business Practice (Community Development) Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang

mendukung

kegiatan

sosial

dengan

tujuan

meningkatkan

kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, serta organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat

secara

umum.

Sedangkan

yang

dimaksud

dengan


kesejahteraan mencakup di dalamnya aspek-aspek kesehatan, keselamatan, serta pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional. 2.2.7 Konsep Penerapan dan Implementasi CSR Menurut Wibisono (2007) implementasi CSR di perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen pimpinannya. Perusahaan yang pimpinanannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharap akan mempedulikan aktivitas sosial. Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin amburadul regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Menurut Wibisono (2007) setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatiakan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang


kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan (discomfort) pada masyrakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya licence to operate, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bias tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu bias berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan. Cara perusahaan memandang CSR atau alasan perusahaan menerapkan CSR bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori (Wibisono, 2007) yaitu sebagai berikut : 1. Hanya sekedar basa-basi dan keterpaksaan belaka, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor ekternal (eksternal driven). Selain itu juga karena reputation driven, motivasi pelaksanaan CSR adalah untuk mendongkrak citra perusahaan. 2. Sebagai

upaya

untuk

memenuhi

kewajiban

(compliance).

CSR

diimplementasikan karena memang ada regulasi, hokum, dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena adanya market driven. 3. CSR bukan lagi sekedar compliance tapi beyond compliance alian compliance plus. CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driver).


Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) usaha. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre) melainkan sebagai sentra laba (profit centre) dimasa mendatang. Logikanya sederhana, bila CSR diabaikan, kemudian terjadi insiden, maka biaya untuk mengcover resikonya jauh lebih besar ketimbang nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri. Belum lagi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Aktivitas CSR berada dalam koridor strategi perusahaan yang di arahkan untuk mencapai bottom line business goal yaitu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Implementasi CSR itu merupakan langkah-langkah pilihan sendiri, sebagai kebijakan perusahaan, bukan karena dipaksa oleh aturan dan tekanan masyarakat. 2.2.8 Manfaat Corporate Social Responsibility Bila kita kelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan yaitu (Wikipedia,2008) : 1. Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. The Body Shop dan BP (dengan bendera “Beyond Petroleum”-nya), sering dianggap sebagai memiliki image unik terkait isu lingkungan. 2.

Human resources. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interview,


calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja. 3. License to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ”ijin” atau ”restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. 4. Risk management. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Tabel 2.1 Manfaat Keterlibatan Masyarakat dan Perusahaan dalam CSR Manfaat bagi perusahaan 1. Reputasi dan citra yang lebih baik 2. Lisensi untuk beroperasi secara sosial 3. Bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal 4. Keamanan yang lebih besar 5. Infrastruktur dan lingkungan ekonomi yang lebih baik 6. Menarik dan menjaga personel yang kompeten untuk memiliki komitmen yang tinggi 7. Menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan mungkin pelanggan lokal yang bermutu

Manfaat bagi masyarakat 1. Peluang peciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan pendanaan 2. Pendanaan investasi masyarakat, pengembangan infrastruktur 3. Keahlian komersial 4. Kompetisi teknis dan individual pekerja yang terlibat 5. Representatif bisnis sebagai juru promosi bagi prakarsa-prakarsa masyarakat.

(sumber : wibisono, 2007)


2.4

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menggunakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II

KERANGKA TEORI

BAB III

METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulam data, teknik penentuan skor dan teknik analisa data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN Bab ini berisi mengenai deskripsi lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V

PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

Recommend Documents