BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Efektivitas 1. Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas
sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna
atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.” Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.
Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif
bila kegiatan tersebut dilaksanakan
dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.
2. Ukuran Efektivitas Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu: a)
Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b)
Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c)
Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah
ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d)
Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e)
Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f)
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g)
Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h)
Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi
menuntut
terdapatnya
sistem
pengawasan
dan
pengendalian. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni: 1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi
untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1. Produktivitas 2. Kemampuan adaptasi kerja 3. Kepuasan kerja 4.
Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektrivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa
faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit. 2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985;53), yaitu: 1. Pencapaian Tujuan 2. Integrasi 3. Adaptasi Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan PNPM-MP Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
B. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
upaya
pemerintah
untuk
mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009 : 60). Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60). Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal : 1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkahlangkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat
masyarakat
mampu
dan
memanfaatkan
peluang.
Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat. 3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah
untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Suriadi, 2005 : 56). Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.
Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai
budaya
setempat,
memerhatikan
dampak
lingkungan,
tidak
menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Suriadi, 2005 : 61).
Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan : a.
Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa.
b.
Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing.
c.
Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan
penerangan,
yang
masih
merupakan
tanggung
jawab
pemerintah. Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotongroyong harus diutamakan. d.
Mengatur
kelembagaan
pedesaan,
yaitu
berbagai
lembaga
pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintahan desa harus
mampu
menampung
aspirasi
dan
menggali
aspirasi
masyarakat (Kartasasmita dalam Jayadinata & Pramandika, 2006 : 3).
C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Pelaksanaan PNPM merupakan kelanjutan dari program serupa, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukunganya seperti PNPM : Generasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Berdasarkan Buku Pedoman Umum PNPM MP Tahun 2008 yang menyatakan bahwa visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : “Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.”
Kesejahteraan berarti terpenuhinya dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya b. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar ekonomi masyarakat e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM MP, strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Anonim (2008) menyatakan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program
nasional
penanggulangan
kemiskinan
terutama
yang
berbasis
pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dari pengembangan sistem
serta
mekanisme
dan
prosedur
program,
penyediaan
pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. b. Pemberdayaan
masyarakat
menciptakan/meningkatkan individu
maupun
adalah
kapasitas
berkelompok,
upaya
masyarakat,
dalam
baik
memecahkan
untuk secara berbagai
persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan
kesejahteraannya.
Pemberdayaan
masyarakat
memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberkelanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : 1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 2) Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 5) Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. 6) Kesetaraan
dan
keadilan
gender.
Laki-laki
dan
perempuan
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai
terhadap
segala
informasi
dan
proses
pengambilan
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9) Prioritas.
Pemerintah
dan
masyarakat
pemenuhan kebutuhan untuk
harus
memprioritaskan
pengentasan kemiskinan dengan
mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 10) Kolaborasi.
Semua
pihak
yang
berkepentingan
dalam
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11) Keberlanjutan. mempertimbangkan
Setiap
pengambilan
kepentingan
keputusan
peningkatan
harus
kesejahteraan
masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 12) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
a. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuanketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam
melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi : b. Desa Berpartisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpasrtisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi.
c. Kriteria dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria : 1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan 3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat 4. Didukung oleh sumber daya yang ada 5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalu BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. 2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal) 3. Kegiatan
peningkatan
kapasitas/keterampilan
kelompok
usaha
ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal )tidak termasuk penambahan modal). 4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
d. Mekanisme usulan kegiatan Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah; 1. Usulan kegiatan sarana prasana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas
hidup
masyarakat
(kesehatan
atau
pendidikan)
atau
peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. 2. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusuh perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25 % dari BLM kecamatan. Tidak ada
batasan
alokasi
maksimal
per
desa
namun
harus
mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. 3. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas
hidup
masyarakat
(kesehatan
atau
pendidikan_
dan
oeningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta. Usulan kegiatan
pendidikan dan kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten. e. Swadaya Masyarakat Swadaya
adalah
kemauan
dan
kemampuan
masyarakat
yang
disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya
masyarakat
merupakan
salah
satu
wujud
partisipasi
dalam
pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya biasa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. f.
Kesetaraan dan Keadilan Gender Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah
yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.
g. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List) Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : 1.
Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
2.
Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
3.
Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahanbahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).
4.
Pembelian kapal ikan yang
berbobot
di atas
10 ton dan
perlengkapannya. 5.
Pembiayaan gaji pegawai negeri.
6.
Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
7.
Kegiatan
yang
berkaitan
dengan
produksi,
penyimpanan,atau
penjualan barang-barang yang mengandung tembakau. 8.
Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dan instansi yang mengelola lokasi tersebut.
9.
Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.
10. Kegiatan yang berhunbungan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dan atau menuju negara lain. 11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai. 12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas lebih dari 50 Hektar (Ha) 13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. 14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik. h. Sanksi Sanksi adalah satu bentuk pemberlakuan kondisi adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi dapat berupa: 1. Sanksi masyarakat yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam
musyawarah
masyarakat.
Semua
kesepakatan
sanksi
dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. 2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan
dengan
baik.
Seperti
menyalahi
prinsip-prinsip,
menyalahgunakan dana atau wewenangt, penyimpangan prosedur,
hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan kecamatan
bermasalah
serta
tidak
dialokasikan
sebagai
untuk
tahun
berikutnya. D. Dasar Hukum PNPM MP
Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah : 1.
Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan
langkah-langkah
kongkrit
dalam
penanggulangan
kemiskinan. 2. Surat Keputusan Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri. 3. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua
Tim
Koordinasi
25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007
Penanggulangan
Kemiskinan
No:
Tentang Pedoman Umum Program
Nasional Pembedaryaan Masyarakat Mandiri.
E. PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberikan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. a. Tujuan dan Ketentuan 1) Tujuan Umum Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pedanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. 2) Tujuan Khusus a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar b) Memberikan
kesempatan
kaum
perempuan
meningkatkan
ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. b. Ketentuan Dasar Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut: 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 4) Pengembangan,
artinya
setiap
keputusan
pendanaan
harus
berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. c. Ketentuan Pendanaan BLM Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan
untuk
mendanai
kegiatan
Simpan
Pinjam
Kelompok
Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. 1) Sasaran dan Bentuk Kegiatan a) Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. b) Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
2) Ketentuan Kelompok SPP, yaitu : a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu Tahun. b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. e) Mempunyai
organisasi
kelompok
dan
administrasi
secara
sederhana. d. Mekanisme Pengelolaan Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program PNPM MP, akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan, yaitu sebagai berikut : 1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya. 2. Musdes Sosialisasi Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-
pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. 3. Musyawarah Dusun Proses
Identifikasi
Kelompok
melalui
musyawarah
di
dusun/kampung dengan proses sebagai berikut : -
Identifikasi
kelompok
sesuai
dengan
ketentuan
perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari; Kelompok pemula, kelompok berkembang kelompok
dan
kelompok
mengacu
pada
siap.
Proses
ketentuan
kategorisasi kategorisasi
perkembangan kelompok. manyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat. -
Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
-
Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri; 1) Daftar kelompok yang diidentifikasi, 2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, 3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin 4) Rekap kebutuhan pemanfaat
4. Musyawarah Desa dan MKP Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah :
-
Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
-
Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
-
Penulisan
usulan
kelompok
adalah
tahapan
ysng
menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan . -
Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut: 1) Sekilas kondisi kelompok SPP 2) Gambaran Kegiatan dan Rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana. 3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.
5. Verifikasi Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah : -
Penetapan Formulir Verifikasi Penetapan Formulir Verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia
-
Proses Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut : 1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam. 2) Persyaratan kelompok 3) Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian : Permodalan Kualitas Pinjaman Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Likuiditas (pendanaan jangka pendek) 4) Penilaian khusus rencana kegiatan 5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai contoh pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin. 6) Penilaian Katergorisasi Kelompok 7) Pembuatan berita acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA tersebut
mencantumkan
rekomendasi-rekomendasi
termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan dikategorisasi perkembangan kelompok. 6. MAD Prioritas Usulan Tahapan ini merupakan tahapan usulan evaluasi akhir dengan model
prioritas
kebutuhan
dengan
mempertimbangkan
hasil
verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.
Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergantung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi. Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan alat desanya, sehingga raangking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa atau desa. Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan Perjanjian Pinjaman. Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan : -
Keterlibatan hasil rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat
-
Kategorisasi tingkat perkembangan kelompok
-
Hasil
penilaian
kelayakan
kelompok
dituangkan dalam Berita Acara TIM Verifikasi.
pengusul
yang
-
Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah
tangga
miskin
dan
peningkatan
kesempatan
kerja/usaha. -
Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah
tangga
miskin
dan
peningkatan
kesempatan
kerja/usaha. 7. MAD Penetapan Usulan Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama. 8. Penetapan Persyaratan Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal : -
Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan; Besar jasa pinjaman
ditentukan
berdasarkan
bunga
pasar
untuk
pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masingmasing Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap. -
Jangka waktu pinjaman sember dana BLM maksimal 12 bulan.
-
Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuaran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
-
Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.
9. Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut : -
Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
-
Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
-
Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2 % dan Operasional desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua UPK sebagai Pengelola Kegiatan.
-
Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lempiran kuitansi penerimaan dana.
-
Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.
10. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK Pengelolaan Kegiatan di tingkat UPK meliputi : -
Pengelolaan Dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut; pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyalur: kuitansi, SPPB.
-
Pengelolaan Administrasi meliputi: Rekening pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku kas Harian SPP, Kartu Pinjaman.
-
Pengelolaan Pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
11. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi; data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman dan administrasi pinjaman pemanfaat. 12. Penetapan Daftar Tunggu Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita
Acara.
Selain
menetapkan
daaftar
tunggu
juga
menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok termasuk daftar tunggu. 13. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:
-
Pelestarian Kegiatan Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah : 1) adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya
untuk
penyediaan
kebutuhan
pendanaan
masyarakat miskin 2) adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri – Perdesaan terutama
keberpihakan
kepada
orang
miskin
dan
transparansi. 3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. 4) Pengembangan layanan kepada masyarakat. 5) Pengembangan permodalan -
Pengembangan kelompok Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola
simpanan
akuntabel
sehingga
dan mampu
pinjaman menarik
yang minat
profesional, kerjasama
lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.
Adapun alur tahapan dari program SPP dapat digambarkan sebagai berikut : ALUR KEGIATAN SPP
MAD Sosialisasi
Musdes Sosialisasi PENGEMBALIAN SPP dan PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Musyawarah Dusun Supervisi dan Monitoring
Musyawarah Desa
Musdes Pertanggungjawaban
RPD,Pencairan, Pelaksanaan, dan LPD Kegiatan Persiapan Penyaluran
Pertemuan penggalian gagasan & identifikasi kelompok SPP
Musyawarah Khusus Perempuan (Seleksi kelompok)
Penentuan penulisan usulan dan Paket usulan desa
Verifikasi Usulan Mudes Informasi dan Hasil
MAD Prioritas Usulan MAD Penetapan Usulan Penentuan penulisan usulan dan Paket usulan desa
Gambar 1. Alur Kegiatan SPP
F.
Kerangka Konseptual Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan bantuan pembangunan
kepada
masyarakat
desa
melalui
Program
Nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MP). Pada PNPM MP ini terdapat banyak program yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yaitu pemberian dana bergulir khusus bagi kaum perempuan yaitu Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Pada prinsipnya PNPM MP SPP ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha produktif, dimana dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan seluruh unsur yang terdapat di daerah, mulai dari unsur pemerintah, pihak konsultan maupun segenap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program ini. Efektivitas pelaksanaan PNPM MP SPP dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
efektivitas
pelaksanaan
program
nasional
pemberdayaan
masyarakat mandiri perdesaan khusus program simpan pinjam perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2010. Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas efektivitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan khusus program simpan pinjam perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto
pada periode tahun 2010, maka penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Richard M. Steers; 1985:53) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu : 1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu, sasaran yang merupakan target kongktit. 2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
Adapun pemaparan secara ringkas atas kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :
PNPM MP SPP
Ukuran Efektivitas (Duncan dalam R.M. Steers :1985) : Pencapaian Tujuan Integrasi Adaptasi
Gambar 2 . Kerangka Konsep
Efektivitas Pelaksanaan PNPM SPP
