BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. BANK 1.
Pengertian Bank Pengertian Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1967 menurut Martono, 2002:2 menyatakan bahwa “Semua badan melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat”. Perbankaan menurut Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan menurut Suyatno dkk, 1988:20 menyatakan bahwa: “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan”.
2. Jenis-Jenis Bank Menurut Kasmir (2012:32-35) jenis-jenis bank dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.1 Jenis-JenisBank Jenis Bank a. Dilihat dari fungsinya 1) Bank Umum
Keterangan segi Keterangan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Jenis Bank Keterangan 2) Bank Perkreditan BPR adalah bank yang melaksanakan Rakyat (BPR) kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Dilihat dari segi Keterangan kepemilikannya 1) Bank milik Akte pendirian maupun modalnya dimiliki pemerintah oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan dimiliki oleh pemerintah.. Contoh bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI). 2) Bank milik nasional
swasta Bank sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Seperti Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Danamon.
3) Bank milik koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Seperti Bank Umum Koperasi Indonesia.
4) Bank milik asing
Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Seperti Bank of Amerika, City Bank.
5) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Seperti Inter Pacific Bank, Sanwa Indonesia Bank.
c. Jenis Bank jika dilihat Keterangan dari segi statusnya : 1) Bank devisa Bank Devisa merupakan bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, travelers cheque. 2) Bank non devisa
Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakasanakan transaksi sebagai bank devisa.
Jenis Bank Keterangan d. Jenis bank dilihat dari Keterangan segi cara menentukan harganya 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
2) Bank berdasarkan syariah
Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu : a) Penetapan bunga ini berdasarkan pada tingkat suku bunga yang biasa dikenal dengan istilah spread based dan berlaku untuk semua produk bank seperti simpanan (tabungan, giro, dan deposito berjangka) dan pinjaman (kredit). b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank konvensional menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini disebut dengan istilah fee based.
yang Bank berdasarkan prinsip syariah adalah prinsip aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyiapkan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut : a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) e) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
Sumber: Kasmir (2012:32-35)
3.
Fungsi Bank Menurut Susilo, dkk. (2000:6) secara umum, fungsi bank dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Fungsi Bank Fungsi Bank a. Agent of Trust
Keterangan Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.
b. Agent of Development
Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil, seperti investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. c. Agent of Services Bank juga memberikan jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Sumber: Susilo, dkk. (2000:6) 4. Peran Bank Menurut Susilo, dkk. (2000:8) bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, peran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:
Peran Bank
Tabel 2.3 Peran Bank Keterangan
a. Pengalihan Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan aset (asset memberikan pinjaman kepada pihak yang transmutation) membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih asset dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers).
Peran Bank
Keterangan
b. Transaksi (transaction)
Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. c. Likuiditas Unit surplus dapat menempatkan dana yang (liquidity) dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. d. Efisiensi Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat (efficiency) menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Sumber: Susilo, dkk. (2000:8)
5. Kegiatan Bank Menurut Martono (2002:24) kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan. B. Dana Pensiun 1.
Pengertian Pensiun Menurut Kasmir (2012:289) pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2.
Dana Pensiun Pengertian dana pensiun menurut UU Nomor 11 Tahun 1992, Kasmir (2012:289) menyatakan bahwa: “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Badan hukum yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa”.
3.
Tujuan pensiun Menurut Kasmir (2012:290-291) tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut: Tabel 2.4 Tujuan Pensiun Tujuan Pensiun Keterangan a. Bagi pemberi kerja 1) Memberikan penghargaan kepada para tujuan untuk karyawannya yang telah mengabdi di menyelenggarakan perusahaan tersebut. dana pensiun bagi 2) Agar di masa usia pensiun karyawan karyawannya tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. 3) Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over karyawan. 4) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. b. Bagi karyawan 1) Kepastian memperoleh penghasilan di yang menerima masa yang akan datang sesudah masa pensiun, manfaat pensiun yang diperoleh 2) Memberikan rasa aman dan dapat dengan adanya meningkatkan motivasi untuk bekerja. pensiun
Tujuan Pensiun Keterangan c. Bagi Lembaga 1) Mengelola dana pensiun untuk Pengelola Dana memperoleh keuntungan dengan Pensiun tujuan melakukan berbagai kegiatan investasi. penyelenggaraan 2) Turut membantu dan mendukung dana pensiun program pemerintah. Sumber: Kasmir (2012:290-291) 4.
Peserta Dana Pensiun Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:271) peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992, Budisantoso dan Triandaru (2006:271) menyatakan bahwa: “Setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidaktidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya satu tahun pada pendiri atau mitra pendiri”.
5.
Jenis – Jenis Pensiun Menurut Kasmir (2012:291-292) jenis pensiun dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut: Tabel 2.5 Jenis-Jenis Pensiun Jenis-jenis Pensiun a. Pensiun Normal
b. Pensiun dipercepat
Keterangan Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
Jenis-jenis Pensiun c. Pensiun ditunda
c. Pensiun Cacat
Keterangan Pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan.
Sumber: Kasmir (2012:291-292) 6.
Asas-asas Dana Pensiun Menurut
Kasmir
(2012:296-297)
penyelenggaraan
program
pensiun didasarkan pada asas-asas dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut: Tabel 2.6 Asas-Asas Dana Pensiun Asas-Asas Pensiun a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan c. Asas pembinaan dan pengawasan d. Asas manfaat
Keterangan Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
Penyelenggaraan program pensiun dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. perbedaan Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan secara berkala.
Asas-Asas Pensiun
Keterangan
e. Asas kebebasan Pembentukan dana pensiun dilakukan atas untuk membentuk prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan atau tidak manfaat pensiun. membentuk dana pensiun Sumber: Kasmir (2012:296-297) 7.
Fungsi Dana Pensiun Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:270) fungsi program pensiun harus dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut: Tabel 2.7 Fungsi Dana Pensiun Fungsi Dana Pensiun a. Asuransi
Keterangan Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. b. Tabungan Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. c. Pensiunan Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta. Sumber: Budisantoso dan Triandaru (2006:270)
C. Ahli Waris Pensiunan 1. Pengertian Janda Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda-duda pegawai menjelaskan bahwa “Janda adalah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia”. 2. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menjelaskan bahwa “Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda”. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa: Anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda ialah anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia : a. belum mencapai usia 25 tahun, atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah.
