BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum 1. Pengertian Pengertian dari objek ini bila ditinjau dari etimologi kata dapat diartikan sebagai berikut: Redesain
: Berasal dari bahasa Inggris “Redesign” yang berarti Perancangan kembali atau dirancang ulang, dimulai dari awal ...kembali. (http://kamusbahasainggris.org).
Gedung
: Bangunan atau tembok yg berukuran besar sbg tempat kegiatan. (http://kamusbahasaindonesia.org).
Utama
: Terpenting; pokok. (http://kamusbahasaindonesia.org).
Dinas
: Badan kepemerintahan. (http://kamusbahasaindonesia.org).
Pekerjaan
: Melakuakan sesuatu atau mengerjakan suatu hal yang sering dikerjakan. (http://kamusbahasaindonesia.org).
Umum
: Secara menyeluruh, tidak menyangkut yg khusus (tertentu) saja. (http://kamusbahasaindonesia.org.
Provinsi
: Wilayah atau daerah yg dikepalai oleh gubernur. ..(http://kamusbahasaindonesia.org).
1
Gorontalo
: Nama Sebuah Provinsi termuda yang ada di Pulau Sulawesi.
Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa “Redesain Gedung Utama Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo” adalah merancang kembali bangunan terpenting dari sebuah badan kepemerintahan yang bergerak dalam bidang pekerjaan pembangunan secara menyeluruh yang merupakan sarana penunjang terselenggaranya suatu proses pemerintahan ataupun kemasyarakatan ditiap lingkungan daerah yang ada di dalam wilayah Provinsi Gorontalo. 2. Fungsi Objek Adapun fungsi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi adalah sebagai wadah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan pemerintah khususnya dalam hal pembangunan. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi juga berfungsi sebagai
wadah
untuk
memperlancar
penyelenggaraan
pemerintah
serta
meningkatkan kenyamanan, efesiensi, efektifitas, dan produktifitas masyarakat serta meningkatkan kualitas produktifitas kerja pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat. 3. Manfaat Objek Manfaat dari objek adalah memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan kehadiran objek rancangan, antara lain : o Pemerintah Provinsi Gorontalo Merupakan suatu lambang kebanggan bagi pemerintah Gorontlao yang dapat memacu semangat kerja dan rasa lebih memiliki, sehingga
2
dapat meningkatkan efisiensi dan efiktifitas kerja sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. o Masyarakat Provinsi Gorontalo Secara umum kehadiran kantor ini dapat menjadi kebanggan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dalam masalah fungsi, keberdaan objek ini dapat mendukung pelayanan administrasi dan informasi yang lebih cepat dan lebih mudah dalam hal pembangunan. 4. Lingkup Pelayanan Objek Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo merupakan pusat kegiatan daerah dalam hal pembangunan di Provinsi Gorontalo dalam menyelnggarakan
roda
pemerintahan
untuk
memperlancar
pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi ruang lingkup objek ini yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, wilayah yang tercatat sebagai bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo dan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.
B. Tinjauan Umum 1. Sejarah Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum sempat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah"
3
(2000-2004), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Kementerian PU dipimpin oleh seorang Menteri. Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaat swerken. Setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut. Dibidang
Pekerjaan
Umum
pada
tiap-tiap
wilayah
organisasi
Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang. Kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate"). Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin
4
Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri (sumber www.pu.go.id). Pembentukan Dinas PU Provinsi Gorontalo sendiri, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor XX Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku. Pembangunan di bidang PU, meliputi : Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PU (Subdin Perencanaan)
5
Pengembangan Sumber Daya Air (Subdin PSDA) Pengembangan Prasarana jalan (Subdin Bina Marga) Tata Ruang dan Permukiman (Subdin Cipta Karya) 2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Pasal 36 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang permukiman dan prasarana wilayah termasuk pengembangan konstruksi ;
b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pelayanan administrasi Departemen ;
c. Pelaksanaan dan penelitiandan bidang permukiman pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di dan prasarana wilayah ;
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 15 tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Provinsi Gorontalo, Bab II, pasal 2 tentang kedudukan Dinas PU Provinsi Gorontalo, bahwa Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 6
Dijelaskan pula dalam Peraturan Gubernur tersebut pada Bab II, pasal 3 bahwa Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan (desentralisais) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai ketentuan perundangundangan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi yang dijelaskan pada pasal 4, yaitu: a. Menyusun
kebijakan
teknis
dibidang
Pekerjaan
Umum,
Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Gorontalo; b. Penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota dibidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah; c. Pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); e. Pelaksana urusan Tata Usaha Dinas. Dasar hukum lain yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dimana pada Bab VI pasal 34 dijelaskan bahwa Dinas 7
Pekerjaan Umum mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidanga Pekerjaan Umum, kewenangan dekonsentrasi serta tugas [embantuan yang diberikan oleh pemerintah. Serta pada pasal 35, yaitu Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah. 3. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Pasal 36 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah memiliki kewenangan: Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; Penetapan
kriteria
penentuan
dan
perubahan
fungsi
ruang
kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya; Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
8
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; Penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya; Penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya; Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya; Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya; Penetapan persyaratan untuk penentuan status dan fungsi jalan; Pengaturan dan penetapan status jalan nasional; Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara; Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi; Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur; Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi; Pasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi;
9
kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu : Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman; Penetapan
kriteria
penataan
perwilayahan
ekosistem
daerah/kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan sumber daya air; Penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan; Perencanaan makro dan pedoman pengelolaan jaringan jalan bebas hambatan; Penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air lintas propinsi; Penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan; Penetapan pedoman perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas propinsi; Penetapan kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional; Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas Propinsi atau yang strategis nasional sesuai kesepakatan dengan Daerah.
10
4. Visi dan Misi Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Visi : "Infrastruktur PU yang bermanfaat, berkelanjutan dan berbasis tata ruang untuk mendukung provinsi inovatif". Misi :
“Menyediakan sarana dan prasarana dasar yang bernilai strategis bagi masyarakat Gorontalo”. Penjelasan dari Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo di atas adalah sebagai berikut : 1) Infrastruktur PU adalah :
Wujud bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, yang merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan baik. 2) Bermanfaat adalah :
Memiliki tingkat kegunaan yang tinggi bagi masyarakat dengan prinsip 3E yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif dimana : Ekonomis artinya Harga dan Input sekecil-kecilnya menghasilkan Output yang besar. Efisien adalah berkaitan dengan kemaksimalan Output.
11
Efektivitas adalah bekerja dan berfungsinya Output dengan baik dan produktif (Output yg tdk berfungsi dengan baik berarti tidak efektif). 3) Berkelanjutan adalah :
Mengakomodasi
pendekatan keterpaduan lintas sektoral
serta
memiliki derajat kelayakan tinggi secara ekonomis, sosial, kultural dan environmental. 4) Tata Ruang adalah :
Pedoman Akademik dan Normatif yang mengatur peruntukan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keharmonian dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah dan sektor. 5) Inovatif adalah :
Memiliki sikap mental yang kuat untuk senantiasa pro terhadap pembaruan atau perubahan yang lebih baik serta berorientasi nilai tambah (value added). 6) Strategis adalah :
Menempati skala prioritas dan bernilai tambah tinggi bagi pemenuhan ”kebutuhan dan kepentingan mendasar”.
12
C. Tinjauan Khusus 1. Kondisi Existing Site Gedung kantor Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo berlokasi di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara tepatnya di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe no.62. Dengan kondisi dan letak yang ada sekarang ini, kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo sangat memudahkan dalam pencapaian.
Gambar 2.1 Kawasan Kantor Dinas PU Prov. Gorontalo
13
Gedung PIP2B
Gedung Musholah
Gedung Dharma Wanita Parkir
Jalur Keluar Gudang
Jalan Raya
Gedung UPTD Lab. Lahan kosong di depannya Jalur Masuk Lahan Kosong
Gedung Utama
Parkir
Gambar 2.2 Kondisi Existing Site
14
2. Kondisi Fisik Kondisi fisik kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo saati ini belum efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh karena gedung ini belum dapat menampung seluruh aktifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut ditinjau dari segi penataan ruang, pola hubungan ruang, besaran ruang dan sirkulasi serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. -
Tampak Bangunan Tampak bangunan terlihat megah, tetapi kurang menarik dan tidak terlalu
menunjukan karakternya sebagai salah satu kantor pemerintah yang ada di provinsi Gorontalo. Hal ini jelas mempengaruhi keindahan dari penampilan bangunan itu sendiri. Yang selalu dijumpai adalah tampilan bangunan yang monoton dengan warna datar tanpa ada unsur-unsur karakteristik yang khas, yang bisa mempertegas simbol kegiatan dari bangunan itu sendiri.
Gambar 2.3 Tampak Bangunan
15
-
Struktur Bangunan Struktur bangunan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar
dalam perancangan sebuah bangunan. Hal ini menjadi alasan bagi setiap perancang bangunan untuk mengutamakan perancangan struktur dengan mengerjakannya dengan teliti . karena jika terjadi kesalahan sedikit saja, tak jarang mengakibatkan ketidak seimbangan dan kerusakan yang cukup berarti dikemudian hari. Struktur pada bangunan Kantor Dinas PU Provinsi Gorontalo menggunakan struktur beton dan kayu. Berdasarkan pengamatan struktur bangunan yang telah kami lakukan, tidak dijumpai masalah struktur bangunan yang begitu berarti. -
Utilitas Bangunan Dalam gedung utama Dinas PU Provinsi Gorontalo, sistem utilitas
bangunan masih belum teratur dan perlu direncanakan kembali. Misalnya pipa air yang terlihat tidak teratur dan terletak di luar dinding bangunan, hal ini mengisyaratkan bahwa perancang gedung ini tidak memaksimalkan shaft. Demikian pula dengan jumlah kamar mandi/wc yang dirasa masih kurang oleh para pegawai, hal ini terjadi karena jumlah kamar mandi tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai dimasing-masing bagian. Pencahayaan alami dari cahaya matahari juga terkesan tidak dimaksimalakan pada gedung ini, hal itu dapat dilihat dari banyaknya lemari ,rak buku dan dinding sekat yang menghalangi cahaya masuk, terutama pada ruang staff. Sehingga walaupun disiang hari, para pegawai tetap menyalakan lampu. Tidak maksimalnya fungsi jendela juga dapat
16
dilihat dari banyaknya jumlah jendela, tetapi hanya sedikit yang didesain untuk dapat di buka. Demikian pula dengan sistem penghawaan alami yang tidak terlihat pada gedung ini. Ventilasi hanya di buat dibagian atas gedung, yang berarti udara yang masuk hanya berkonsentrasi pada bagian atas plafond, bukan pada ruangruang kerja. Terlihat bahwa gedung ini hanya mamaksimalkan sistem penghawaan dan pencahayaan buatan saja yang berarti pemborosan energi.
Gambar 2.4 Pipa di luar dinding
Gambar 2.5 Ventilasi dan jendela
17
-
Hubungan Ruang Pola hubungan ruang yang ada pada gedung utama Kantor Dinas PU Prov.
Gorontalo ini trerlihat belum teratur. Hal ini dapat dilihat dari sirkulasi dalam bangunan yang belum teratur, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian antar ruang yang terlihat agak terhambat. -
Area Parkir dan Sirkulasi Mengingat fungsi gedung sebagai salah satu saran vital pemerintahan yang
ada di Provinsi Gorontalo yang digunakan untuk melayani masyarakat, maka dirasa perlu untuk memaksimalkan areal parkir yang terlihat belum teratur untuk memperoleh kenyamanan baik untuk pegawai maupun pengunjung. Selain terlihat sempit dan tidak dapat menampung kendaraan yang parkir, contoh lain dari belum effisiennya kondisi areal parkir dari gedung ini adalah, belum tersedianya lahan parkir yang memadai. Hal ini dapat terlihat pada gambar.2.6 . Terlihat bahwa parkir kendaraan roda dua dan roda empat sangat tidak teratur. Bahkan bagian depan dari bangunan gedung utama dijadikan tempat parkir baik kendaraan roda dua ataupun roda empat. Hal ini sangat mengganggu sirkulasi dari gedung utama.
Gambar 2.6 Area parkir yang belum teratur 18
Kondisi sirkulasi luar bangunan menjadi hal lain yang menjadi permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari jalur masuk dan jalur keluar kendaraan yang terlihat sempit karena jalur tersebut digunakan untuk parkir, terutama kedaraan bentor. Hal ini jelas mengganggu sirkulasi kendaraan baik itu kendaraan yang masuk ataupun yang keluar. Permasalahan lain dalam hal sirkulasi adalah, tidak adanya sidewalks baik untuk masuk ataupun keluar site untuk pejalan kaki. Pejalan kaki menggunakan jalan masuk dan keluar kendaraan sebagai sirkulasi.
Gambar 2.7 Jalur sirkulasi kendaraan yang digunakan untuk parkir bentor
-
Eksterior dan Interior Untuk eksterior dan interior bangunan, terlihat beberapa hal yang perlu
dirancang kembali sesuai dengan standar arsitektural untuk memaksimalkan aktivitas dan kegiatan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesan kenyamanan dalam bekerja sehingga tercipta suasana kerja yang baik untuk memajukan kinerja Dinas PU Prov. Gorontalo sebagai instansi pemerintah yang bergerak dibidang pembangunan.
19
Gambar 2.8 Kondisi eksterior dan interior
3. Aspek Non Fisik Kondisi yang ada dalam gedung terlihat belum teratur. Hal ini dapat dilihat dari daya tampung ruang terhadap jumlah personilnya. Ditambah lagi dengan perabot/peralatan kantor serta sirkulasi yang sangat padat. Ruangan-ruangan yang ada dalam gedung utama Kantor Dinas PU Prov. Gorontalo ini rata-rata bersifat agak darurat dan belum memenuhi standar sesuai dengan fungsi kegiatan yang ada di dalamnya, menyebabkan aktivitas karyawan agak sedikit terganggu dan tidak terfokus. Untuk menjawab semua kebutuhan ruang sesuai dengan fungsi kegiatannya, maka perlu diadakan penambahan ruangan dan penataan ruang luar yang dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku kegiatan, diantaranya staff, pengelola, pengunjung serta masyarakat umum yang sewaktu-waktu datang ke kantor Dinas PU Prov. Gorontalo.
20
Gambar 2.9 Salah satu ruang kerja Dinas PU Prov. Gorontalo
Tabel 2.1 Jumlah pegawai No Nama Ruangan 1 R. Kepala Dinas 2 R. Sespri
Jumlah Karyawan 1 Orang 1 Orang
3 4 5 6 7
R. Sekretaris Dinas R. Sespri R. Kasubag Kepegawaian R. Kasubag Umum & Perlengkapan R. Staff
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 50 Orang
8 9 10 11 12 13
R. Kepala Bagian Keuangan R. Sespri R. Kasubag Anggaran R. Kasubag Perbendaharaan R. Kasubag Akuntansi R. Staff
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 44 Orang
14 15 16 17 18 19
R. Kepala Sub Dinas Perencanaan R. Sespri R. Kasiei Survey dan Pendataan R. Kasiei Penyusunan Program R. Kasiei Evaluasi dan Pengadilan R. Staff
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 103 Orang
21
20 21 22 23 24 25
R. Kepala Sub Dinas Sumber Daya Air R. Sespri R. Kasiei Tenaga Sumber Daya Air R. Kasiei Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan R. Kasiei Pengolahan Sungai, Rawa, Pantai dan Rawa R. Staff
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 121 Orang
26 27 28 29 30 31
R. Kepala Sub Dinas Bina Marga R. Sespri R. Kasiei Teknis Bina Marga R. Kasiei Pengembangan Jalan dan Jembatan R. Kasiei Pemeliharaan Jalan dan Jembatan R. Staff
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 103 Orang
32 33 34 35 36 37
R. Kepala Sub Dinas Cipta Karya R. Sespri R. Kasiei Teknis Cipta Karya R. Kasiei Tata Ruang dan Perumahan R. Kasie iAir Bersih dan Prasarana Lingkungan R. Staff
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 109 Orang
4. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Gorontalo, Bab VI, pasal 36 sampai pasal 42, bahwa susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo adalah: Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Bagian Keuangan;
22
d. Sub Dinas Perencanaan; e. Sub Dinas Sumber Daya Air; f. Sub Dinas Bina Marga; g. Sub Dinas Cipta Karya; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. Kolompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada
lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Sekretaris terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan perlengkapan; b. Sub Bagian Kepegawaian. Bagian Keuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Akuntansi. Sub Dinas Perencanaan terdiri dari : a. Seksi Survey dan Pendataan; b. Seksi Penyusunan Program; c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian. Sub Dinas Sumber Daya Air terdiri dari : a. Seksi Tenaga Sumber Daya Air;
23
b. Seksi Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan; c. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau. Sub Dinas Bina Marga terdiri dari : a. Seksi Teknis Bina Marga; b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; c. Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan. Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi Teknis Cipta Karya; b. Seksi Tata Ruang dan Perumahan; c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
24
Gambar 2.10 Struktur Organisasi Dinas PU Provinsi Gorontalo
25
D. Studi Komparasi 1. Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur o Konsep Bangunan Tampilan bangunan dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini terkesan sederhana, desain arsitekturnya mencerminkan arsitektur modern cultural. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Walaupun demikian konsep arsitektur dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tidak sama dengan konsep arsitektur pada bangunan-bangunan lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Biasanya bangunan perkantoran di Provinsi Kalimantan Timur sangat kental dengan konsep tradisional yang menggunakan unsur religius sebagai ciri khas gedung seperti kecenderungan menggunakan motif tempat peribadatan, rumah adat atau sejenisnya. Tetapi di Gedung ini konsep dan motif tersebut tidak begitu kental. Hal ini mencerminkan bahwa Kalimantan Timur memiliki keterbukaan, dan toleransi terhadap setiap pengunjung yang datang. Konsep tradisional yang dipertegas hanyalah motif yang ada di atap bagian depan serta bentuknya yang bersusun.
Gambar 2.11 Bangunan Kantor Dinas PU Kaltim 26
o Struktur Bangunan Sistem struktur dari bangunan Kantor Dinas PU Prov. Kalimantan Timur ini menggunakan struktur beton dan kayu. o Utilitas Bangunan Sistem utilitas Bangunan Kantor Dinas PU Prov. Kalimantan Timur terlihat sudah teratur. Misalnya jumlah bukaan jendela yang banyak sehingga pencahayaan dan penghawaan di dalam bangunan tersebut tidak bergantung pada pencahayaan dan penghawaan buatan. Demikian pula dengan pipa yang tidak terlihat pada bagian luar bangunan. ini menujukan bahwa gedung ini memaksimalkan fungsi shaft. o Hubungan Ruang Pola hubungan ruang dan kapasitas ruang pada bangunan Kantor Dinas PU Prov. Kalimantan Timur terlihat sudah sesuai dengan standar dan fungsi bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tampak dan luasan dari bangunan. o Area Parkir Area parkir pada kantor Dinas PU Prov. Kalimantan Timur terlihat sudah teratur dengan baik, dimana untuk kendaraan beroda dua dan beroda empat mempunyai area parkir tersendiri, sehingga kendaraan dapat keluar masuk dengan baik dalam lingkungan kantor.
27
o Aspek Non Fisik Kondisi yang ada di gedung Kantor Dinas PU Pro. Kalimantan Timur terlihat sudah teratur ditinjau dari luasan bangunan yang ada. Bangunan yang luas memperlihatkan bahwa daya tampung ruang terhadap jumlah personil yang ada sudah sesuai dengan standarisasi sebuah bangunan kantor Dinas PU Provinsi. Ruangan-ruangan yang ada dalam gedung sudah teratur sehingga dapat memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada dalam bangunan kantor tersebut. 2. Dinas PU Provinsi Sumatera Barat o Konsep Bangunan Tampilan bangunan dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat ini sangat sederhana, yaitu mencerminkan arsitektur tradisional. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Akan tetapi berkat atapnya, yang berupa atap bersusun dan dipadukan dengan kolom-kolomnya yang menonjol sehingga menimbulkan kesan sedikit megah dan tetap tegas. Adapun jika dilihat dari segi warna bangunan ini, mencerminkan visi dan misi serta kebudayaan daerah setempat. Hal ini dapat dilihat dari atap berwarna merah gelap kecoklatan dan bersusun yang melambangkan persaudaraan sedarah walaupun terdiri dari berbagai suku. Demikian pula dengan dinding yang berwarna kecoklatan mencerminkan kedamaian dan ketentraman.
28
Gambar 2.12 Bangunan Kantor Dinas PU Sumatera Barat o Struktur Bangunan Pada banguan Kantor Dinas PU Prov. Sumatera Barat, struktur bangunan yang digunakan adalah struktur beton dan kayu, seperti terliahat pada gambar 3.5. o Utilitas Bangunan Sistem utilitas pada Bangunan Kantor Dinas PU Prov. Sumatera Barat terlihat sudah teratur dan telah memenuhi standar. Hal ini dapat dilihat Pada gambar 3.5, antara lain bukaan jendela yang ada dalam bangunan terlihat banyak, sehingga penghawaan dan pencahayaan dalam bangunan terlihat maksimal. o Hubungan Ruang Pola hubungan ruang dan kapasitas ruang pada bangunan Kantor Dinas PU Prov. Sumatera Barat terlihat sudah sesuai dengan standar dan fungsi bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tampak dan luasan dari bangunan.
29
o Area Parkir Area parkir pada kantor Dinas PU Prov. Sumatera Barat terlihat telah tertata dengan baik. Area parkir kendaraan beroda dua dan beroda empat dirancang terpisah, sehingga kendaraan dapat keluar masuk dengan baik dalam lingkungan kantor. o Aspek Non Fisik Kondisi yang ada di gedung Kantor Dinas PU Prov. Sumatera Barat terlihat sudah teratur dengan baik ditinjau dari luasan bangunan yang ada. Hal ini dapat kita lihat pada tampak bangunan yang luas, ini memperlihatkan bahwa daya tampung ruang terhadap jumlah personil yang ada sudah sesuai dengan standarisasi sebuah bangunan kantor Dinas PU Provinsi. Ruangan-ruangan yang ada dalam gedung sudah teratur sehingga dapat memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada dalam bangunan kantor tersebut. 3. Kesimpulan Studi komparasi
Dari uraian studi komparasi yang diperoleh dari beberapa daerah diatas, kami berkesimpulan bahwa perancangan bangunan kantor yang disesuaikan dengan jumlah pegawai dan pengelola agar dapat menciptakan kenyamanan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dari para pegawai dalam melayani masyarakat. Demikian pula dengan struktur bangunan, sistem utilitas, pola hubungan ruang, serta area parkir yang ditata dengan baik dan teratur serta sesuai dengan fungsi kebutuhan dan jumlah pengguna, menjadikan kantor menjadi
30
tempat yang dirasa layak bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas demi memenuhi pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam bidang pembangunan. Konsep bangunan yang disesuaikan dengan pemahaman budaya dan adat daerah menjadikan bangunan terlihat istimewa dan menjadi kebanggan masyarakat setempat.
E. Tinjauan Arsitektural 1. Konsep Dasar Arsitektur Pendekatan konsep dasar terhadap elemen-elemen arsitektur pada bangunan akan terwujud dalam bentukan-bentukan baik itu bersifat nyata (fisik), maupun sesuatu yang abstrak, seperti citra visual bangunan tersebut. Walaupun nantinya konsep yang akan digunakan adalah konsep modren minimalis, tetapi konsep ini nantinya akan disesuaikan dengan konsep dasar yang menginspirasi bangunan perkantoran, maka pendekatan dan penerapan ke dalam elemen-elemen arsitekturnya akan mengikuti sifat dan jenis kegiatan dari objek serta lokasi objek, yaitu di Provinsi Gorontalo yang memiliki tingkat kebudayaan yang sangat tinggi dan menjunjung tinggi kehidupan beragama yang melandasi sistem kehidupan masyarakat di daerah ini. Semua itu tak jarang diaplikasikan dalam konsep suatu bangunan, khususnya bangunan perkantoran yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk memberikan kenyamanan, maka konsep desain bangunan perlu disesuaikan dengan iklim daerah tersebut.
31
2. Latar Belakang Arsitektur Cultural Modern dan Religius Pada mulanya masyarakat Gorontalo menghuni daerah gunung Kabila. Meskipun terbentuk dalam lima kerajaan, namun suku-suku yang tercakup di bawah kekuasaan mereka terdiri dari 17 macam, yaitu Holontaloangi, Hungina, Lupoyo,
Humuntie,
atau
Bilinggata,
Wabu,
Lahengo,
Biau,
Padengo,
Huangobotu-alaala, Tapu, Lahuonu, Toto, Ilotidea, Panteengo, Penggula, Huangobotu-albini dan Emboo. Masyarakat Gorontalo pada zaman dulu hidup secara berpindah-pindah. Dalam sejarah diketahui rumah di Gorontalo adalah sebuah segi empat besar, luas serta beratap tinggi. Adapun bentuk tempat tinggal dari masyarakat Gorontalo ini pada umumnya mengalami beberapa perubahan, diantaranya yaitu: Wombohe
: Rumah yang menggunakan dahan pohon sebagai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tempat tinggal. Bele Huta-huta : Rumah yang telah memiliki tiang namun masih ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,beralaskan tanah. Bele Tolatahu
: Rumah yang menggunakan bahan dari bambu yang
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dibelah. Selanjutnya dengan adanya perubahan dari peradaban/perkembangan zaman maka tempat tinggal mereka diganti dengan menggunakan bahan dari papan, yaitu Bele Yilandengo, Bele Kenji, Bele Dupi, Bele Li Tidulu, Banthayo Pobo’ide dan Yiladia.
32
Salah satu rumah adat tradisional Gorontalo adalah Banthayo Po Bo’ide (rumah tempat musyawarah). Awalnya bangunan ini terbuat dari papan dan atap rumbia, namun sejak memasuki abad ke 20 telah beberapa kali mengalami perbahan. Dalam bangunan ini terdapat berbagai ragam hias/ornamen-ornamen tersendiri. Masyarakat Gorontalo pada umumnya memegang teguh syariat Islam. Oleh karena itu dalam memperdalam argumen-argumen historis dan normatif dari falsafah “Adat bersendikan syara, Syara bersendikan Kitabullah” (ASQ) merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Gorontalo (Amin Basri, Gorontalo Kesaksian & Harapan Masa Depan). Hal tersebut juga diperlihatkan dari segi arsitektur bangunannya, baik dari zaman dulu hingga sekarang. Identitas kota tidaklah identik dengan arsitektur yang serba baru seperti bangunan-bangunan megah dan berbagai gaya serta bentuk dari tempat lain. Akan tetapi jika dilihat deri segi perkembangan zaman sebuah kota memang selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan arsitektural yang besar dan sungguh-sungguh. Dalam hal ini dibutuhkan warisan budaya dan penghayatan kehidupan dan peradaban dalam kalangan pemimpin, perencana kota, para arsitek, pekerjapekerja kreatif dan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu cara yang terbaik yang bisa dilakukan adalah “mengumpulkan” dan “mensimulasi” seluruh ide-ide terbaik, baik yang oroginal maupun replikatif menyangkut rancang-bangun lokasilokasi “kunci” pada sebuah kota yang hendak diimajinasikan untuk di-memorize dan kemudian diarahkan untuk “hidup” berdasarkan spirit cultural masyarakat setempat. 33
3. Prinsip Dasar Perancangan Arsitektur Minimalis
Di Indonesia arsitektur minimalis berkembang pesat melalui kelompok Arsitek Muda Indonesia akibat penguasaan teknik presentasi desain melalui alat bantu teknologi komputer. Satu terobosan penting dalam bidang sajian gambar yang praktis dan nyata. Sistem modul, akurasi dimensi, pilihan warna, pencahayaan dan tekstur tersedia sedemikian rupa oleh teknologi informasi yang sedang berkembang. Desain arsitektur hadir melalui konfigurasi pilihan referensi yang telah disediakan teknologi informasi dengan cepat.Secara substantif minimalis merupakan satu bentuk pilihan keputusan dalam desain bangunan akibat intervensi budaya sebagai satu pola pikir, aktifitas dan gaya hidup. Sebuah cara pandang yang merefleksikan gaya hidup masyarakat masa kini yang cenderung cepat, praktis, efisien dan efektif dalam berbagai bidang. Hal ini juga dapat dilihat pada pola makan, pakaian, komunikasi dan sebagainya. Hukum ekonomi yang menekankan pada usaha yang sesedikit mungkin untuk pencapaian yang maksimal merupakan landasan penting dalam gaya hidup minimalis. Paham yang dianut adalah siapa cepat dia dapat dan waktu adalah uang. Tidak ada lagi jargon masyarakat Jawa alon-alon waton kelakon (pelan asal tercapai) atau biar lambat asal selamat. Karena setiap aktifitas pencapaian hidup diukur dan berorientasi pada waktu, persaingan dan keterbatasan sumber daya dan energi. Keterlambatan adalah awal kekalahan.
Konsep minimalis dalam arsitektur merupakan satu pendekatan estetik yang menekankan pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional baik dalam
34
estetika spatial, bentuk dan struktural. Secara spatial ruang-ruang spesifik disusun sedemikain rupa agar memiliki tingkat fleksibelitas yang tinggi dalam ketersusunan dan kemudahan fungsinya. Bentuk-bentuk geometris elementer yang praktis tanpa ornamen merupakan karakter utama yang mendominasi permukaan dan massa bangunan. Inovasi berbagai material seperti baja, beton, dan kaca, standardisasi dan efisiensi memberi tantangan baru dalam teknologi dunia rancang bangun. Prinsipnya semakin sederhana, maka kualitas sebuah desain, fungsi ruang yang ada, dan penyelesaian sistem struktur akan semakin lebih baik. Minimum adalah tujuan sekaligus nilai dari estetika itu sendiri. Kontinuitas rancangan sejak gagasan penentuan garis lurus, bidang datar dan pertemuan bidang serba siku tegak lurus, konstruksi volumetrik dan gubahan massa, kejujuran material, olahan cahaya dan udara, perulangan modul, sirkulasi ringkas, ruang multifungsi dan berurut serta kejelasan sistem struktur merupakan ciri utama konsep arsitektur minimalis.
Minimalis juga tampak pada sikap dan perilaku perancang dalam berargumentasi, mengenali dan menuntun klien agar menyadari dan berseda mereduksi berbagai kebutuhan yang tidak penting. Hanya fungsi esensial yang dipertahankan sehingga bangunan disebut minimalis karena hasil sebuah proses untuk mendapatkan ruang yang betul-betul termanfaatkan. Minimalis tidak ditampilkan sekadar tujuan akhir bentuk tetapi juga keberhasilan dalam memurnikan fungsi itu sendiri. Arsitektur minimalis adalah ekspresi masyarakat urban kontemporer yang kompetitif melalui sebuah cara hidup jujur, praktis dan sederhana secara total.
35
