BAB II STUDI LITERATUR

BAB II STUDI LITERATUR

2.1

Konsep Kadaster Kelautan

2.1.1 Pengertian Kadaster Kelautan

Kadaster kelautan menurut Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pasific (PCGIAP) memiliki definisi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan terekamnya hak-hak dan kepentingan di laut, yang diatur secara spasial dan ditentukan secara fisik dalam kesinambungan pada batas-batas dari hak-hak dan kepentingan yang berdekatan atau hak-hak dan kepentingan yang tumpang tindih. Kadaster kelautan bukan merupakan masalah penentuan batasbatas internasional, tetapi mengenai bagaimana sebuah negara mengatur administrasi sumber daya alam kelautannya dalam konteks UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea) (Fajar, 2002). Pengertian Kadaster Kelautan di atas belum sepenuhnya menjadi acuan di seluruh dunia. Beberapa ahli maupun peneliti dari berbagai negara juga turut memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan definisi yang komprehensif dan dapat diterima secara umum. Pengertian kadaster kelautan menurut beberapa ahli dan peneliti tersebut adalah : 1. Robertson et al. (1999)

“A system to enable the boundaries of maritime rights and interests to be recorded, spatially managed and physically defined in relationship to the boundaries of other neighbouring or underlying rights and interests.” 2. Nichols et al. (2000)

“A marine cadastre is a marine information system, encompassing both the nature and spatial extent of the interest and property rights, with respect to ownership and various rights and responsibilities in the marine jurisdiction.”

6

3. Ng‟ang‟a et al. (2002)

“An information system that not only records the interests but also facilitates the visualisation of the effect of a jurisdiction’s laws on the marine environment (e.g. spatial extents and their associated rights, restrictions, responsibilities, and administration)” 4. Monahan et al. (Coastal GIS, 2003)

“A database that would support a GIS layer that at its display level would show the physical locations of boundaries and limits, and at a deeper level would be supported by information on legal and legislative elements of rights, responsibilities, and restrictions to the areas circumscribed by those boundaries.” 5. BPN & LPPM-ITB (2003)

“Kadaster Kelautan adalah sebuah sistem informasi publik yang berisi catatan, daftar dan dokumen mengenai kepentingan, hak, kewajiban dan batasannya, termasuk catatan mengenai nilai, pajak serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada dan berkaitan dengan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan partisi atau persil laut dalam rangka mewujudkan tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan ekosistem laut serta mendukung tertib perencanaan, penataan dan pengelolaan wilayah laut secara spasial terpadu.”

Secara umum, Kadaster Kelautan dapat dipahami sebagai sebuah sistem informasi kelautan yang mencakup hak-hak, batas dan tanggung jawab pengelolaan ruang laut untuk kesejahteraan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam skala lokal, regional, dan internasional. Kadaster kelautan merupakan kadaster tiga dimensi yang mencakup ruang horisontal di permukaan laut dan ruang vertikal laut seperti kedalaman laut. Penggunaan ruang laut dalam satu bentuk persil laut bila dilihat secara vertikal akan sangat mungkin terdiri dari berbagai kepentingan. Batasan persil pada kadaster kelautan mencakup (BPN – RI dan LPPM – ITB, 2003):

7

-

Batas dari zona maritim yang terdapat dalam UNCLOS 1982 (meliputi : perairan pedalaman (internal water), perairan kepulauan (archipelagic waters), laut teritorial (territorial sea), zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen).

-

Batas laut daerah yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup wilayah yuridis laut provinsi dan laut kabupaten atau kota.

-

Wilayah – wilayah laut berdasarkan hak, misalnya wilayah konsesi minyak dan gas, perikanan, perumahan, penelitian, pelayaran, pariwisata laut, hak ulayat dan lain-lain.

Untuk lebih memahami lingkup ruang laut tiga dimensi, dapat diperhatikan dalam ilustrasi pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Ruang Laut Tiga Dimensi (Rais, 2002 diadaptasi dari Sutherland, 2001) Kadaster Kelautan di Indonesia merupakan kelanjutan dari penerapan prinsipprinsip kadaster darat (Rais, 2003). Prinsip-prinsip Kadaster yang diterapkan meliputi hak, batas dan tanggung jawab terhadap persil-persil ruang laut, meliputi:

8

-

Penggunaan ruang laut oleh aktivitas masyarakat, badan usaha dan pemerintah.

-

Menata ruang laut untuk dilindungi, dikonservasi misalnya untuk taman nasional, taman suaka margasatwa, dan lainnya.

-

Penggunaan ruang laut oleh komunitas adat.

Bila dikaitkan dengan kadaster di darat (pertanahan), proses pendaftaran dalam Kadaster Kelautan meliputi data fisik berupa letak, batas, luas, dan kedalaman suatu persil laut yang didaftarkan beserta keterangan adanya bangunan atau instalasi di atasnya yang digabungkan dengan data yuridis yang terkait di dalamnya. Data yuridis yang dimaksud tidak mencakup hak milik, karena laut pada prinsipnya adalah kepunyaan bersama. Hal ini dikaitkan dengan Adagium abad ketujuh belas yang menyatakan ruang laut adalah kepunyaan bersama, tersedia untuk semua tetapi tidak untuk dimiliki. Semua informasi di atas disajikan dalam bentuk peta dan daftar lokasi di laut yang dapat diperbarui dan terdiri dari identitas yang tidak ambigu antara peta dan di lapangan.

2.1.2 Subjek Kadaster Kelautan Subjek dalam konteks Kadaster Kelautan merupakan bagian utama yang harus dipahami. Keberadaan subjek tersebut berhubungan dengan hak-hak yang tercantum dalam objek ruang perairan berdasarkan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya kelautan. Hanna (1996) mengelompokkan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya (property-right regime) kelautan menjadi 4 (empat) kelompok (Knight, 2002), yaitu:

1.

Tanpa Pemilik (Open Access Property) Merupakan milik semua orang, tidak ada seorangpun yang berhak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompoknya dan mempertahankannya agar tidak digunakan orang

9

lain. Sumberdaya kelautan ini biasanya terdapat di perairan laut lepas (high seas).

2.

Milik Masyarakat atau Komunal (Common Property) Merupakan milik sekelompok masyarakat tertentu yang telah melembaga, dengan ikatan norma-norma atau hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumberdaya demi menjaga kelestariannya dan dapat melarang pihak lain untuk memanfaatkannya. Biasanya konsep kepemilikan dan penguasaan sumberdaya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan di darat dan di laut. Pemegang hak biasanya mempunyai hak ulayat atas tanah pesisir dan hak akses untuk memanfaatkan sumberdaya di pesisir.

3.

Milik Pemerintah (Public/State Property) Merupakan

kepemilikan

sumberdaya

yang

berada

di

bawah

kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban yang dimiliki pemerintah adalah memanfaatkan haknya dalam

menentukan

peraturan

penggunaan

sumberdaya

untuk

kepentingan umum.

4.

Milik Pribadi/Swasta (Private Property) Merupakan

sumberdaya

yang

dimiliki

oleh

perorangan

atau

sekelompok orang secara sah dengan bukti-bukti hak yang jelas, serta dijamin secara hukum dan sosial dalam menguasai dan memanfaatkan sumberdaya

tersebut.

Kewajiban

penggunaannya

tetap

harus

memperhatikan keberterimaan sosial.

Berdasarkan pengelompokan di atas, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya kelautan dalam konsep kadaster kelautan mencakup kepada milik masyarakat (common property), milik pemerintah (public/state property), dan milik pribadi/swasta (private property). Sementara kelompok tanpa pemilik (open acces property) tidak tercakup dalam pola kepemilikan dan pengelolaan kadaster

10

kelautan karena mencakup laut lepas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa perairan Indonesia mencakup laut teritorial sepanjang 12 mil laut dihitung dari garis pangkal beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya disertai hak berdaulat penuh atas ruang udara di atas laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya.

2.1.3 Objek – Objek Kadaster Kelautan Yang dimaksud dengan objek dari Kadaster Kelautan diuraikan di bawah ini (BPN – RI dan LPPM – ITB, 2003). 1. Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di laut nasional berdasarkan UU No. 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang meliputi perairan pedalaman (internal water), perairan kepulauan (archipelagic waters), laut teritorial (territorial sea), zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Wilayah ini dipertegas lagi oleh UU No. 6 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa wilayah perairan

Indonesia

meliputi

laut

teritorial

Indonesia,

perairan

kepulauan, dan perairan pedalaman.

2. Wilayah yurisdiksi laut berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu wilayah laut provinsi dan wilayah laut kabupaten atau kota. 3. Wilayah/kawasan laut berdasarkan hak pemanfaatannya, seperti daerah konsesi eksploitasi minyak bumi, gas, dan mineral, wilayah kabel dan pipa dasar laut, perumahan, wilayah penangkapan ikan, wilayah pariwisata laut, penelitian, pelayaran, hak ulayat laut dan lain-lain.

Untuk hak pemanfaatan laut, dapat dilihat dari objek-objek yang teridentifikasi di dalamnya. Objek-objek tersebut dikenal sebagai objek-objek ruang perairan. Objek ruang perairan adalah bagian-bagian tertentu dari perairan meliputi estuari 11

(bagian perairan tempat bertemunya air laut dengan air tawar), teluk (perairan yang menjorok ke darat), laguna (danau asin dekat pantai), dan lain-lain (Djunarsjah, 2011 dalam BPN, 2011). Pada tabel 2.1 berikut ini, dapat dilihat hak-hak pemanfaatan ruang laut beserta objek-objek ruang perairan yang teridentifikasi di dalamnya.

Tabel 2.1 Identifikasi Objek-Objek Ruang Perairan terhadap Pemanfaatan Laut Pemanfaatan Laut Permukiman Perikanan Pariwisata Laut Penelitian dan Konservasi Laut Peletakan Kabel dan Pipa Bawah Laut Eksploitasi Minyak, Gas dan Mineral Pelayaran

Objek-objek Ruang Perairan Yang Teridentifikasi Perumahan Nelayan, Rumah Ibadah Bagan Hotel, Vila, Restoran, Café di atas air, Kawasan Menyelam Taman Laut, Daerah Konservasi, Penangkaran Hewan Laut Dilindungi Kabel Laut dan Pipa Bawah Laut Wahana pengeboran lepas pantai (rig)

Jalur Pelayaran, Suar Kawasan Budidaya Rumput Laut, Budidaya Budidaya Mutiara Harta Karun Bangkai Kapal (shipwreck), Peninggalan Sejarah Kultur Adat Pasar Terapung, Zona Adat Militer Kawasan Militer, Zona Latihan Militer (Sumber : disarikan dari Peta Laut Nomor Satu dan BPN, 2003)

2.1.4

Peranan dan Tujuan Kadaster Kelautan

Kadaster kelautan berperan penting dalam pembangunan sebagai bagian dari Infrastruktur Data Spasial Kelautan (IDSK) untuk mendukung terselenggaranya Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). IDSN tersebut menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan terbarui baik dalam perolehan data maupun dalam penyebarluasan data. Kadaster kelautan mencakup pengadaan informasi mengenai kepemilikan hak, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan sumberdaya laut. Informasi yang tercakup di dalamnya adalah (BPN-RI, 2003):

12

a.

Informasi mengenai persil-persil itu sendiri (batas-batas, posisi, luas, bahkan nilai pajak), termasuk batas wilayah yurisdiksi nasional dan internasional, dimana terdapat hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten,

b.

Kepentingan yang melekat pada persil-persil tersebut (hak penggunaan, kewajiban, batasan, dan lama berlaku hak tersebut), termasuk hak pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan di wilayah yurisdiksinya,

c.

Data perorangan atau badan hukum sebagai pemegang hak atau subjek di persil tersebut,

d.

dan lain-lain yang diperlukan tergantung kebutuhan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui Kadaster Kelautan adalah (BPN-RI, 2003) : a.

Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak dan pemegang ijin atas suatu persil di laut.

b.

Menyediakan infrastruktur data spasial yang komprehensif (menyeluruh) dimana batas-batas persil, hak-hak yang melekat padanya (Right), batasan pemanfaatan

(Restriction),

serta

kewajiban

dan

tanggung

jawab

(Responsibility) (dikenal dengan istilah Konsep 3R) di lingkungan ruang perairan dapat diatur, diadministrasikan, dan dikelola dengan baik. c.

Terselenggaranya tertib administrasi kelautan.

Administrasi

kelautan

didefinisikan

sebagai

proses

pengumpulan

data,

penyimpanan data, dan pengelolaan data mengenai kepemilikan hak, jenis hak, lokasi dan posisi persil, luas persil, nilai pajak, dan lain-lain, untuk tujuan menerapkan kebijakan manajemen sumberdaya kelautan, khususnya menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang di laut (Fajar, 2002).

Dengan adanya pengelolaan sumberdaya kelautan melalui konsep kadaster kelautan diharapkan adanya data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kelautan dengan standard administrasi yang seragam sehingga dapat dilakukan

13

saling berbagi pakai data/informasi dan dapat dilakukan perubahan data secara cepat (Syarif, 2012).

2.2

Implementasi Kadaster Kelautan

Konsep Kadaster Kelautan di atas merupakan konsep pengelolaan terhadap ruang kelautan yang hingga kini masih dalam tahap pengembangan di banyak negara. Sejauh ini, negara-negara yang telah melakukan implementasi Kadaster Kelautan yang diperoleh dari berbagai sumber adalah: 1. Kanada Implementasi Kadaster Kelautan di Kanada hingga saat ini masih dikembangkan melalui Good Governance of Canada’s Oceans Project yang secara umum ditangani oleh Department of Fisheries and Oceans (DFO) dan University of New Brunswick (UNB).

2. Amerika Serikat Implementasi Kadaster Kelautan di Amerika Serikat dikembangkan melalui Ocean Planning Information System (OPIS) oleh The Coastal Services Centre, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Negara bagian yang sudah mengimplementasikan di antaranya: Florida, Georgia, Carolina Utara, dan Carolina Selatan.

3. Australia Implementasi Kadaster Kelautan di Australia dimulai dari Marine Cadastre Project yang dilakukan oleh Australian Research Council (ARC) pada awal tahun 2002 berkaitan dengan pengembangan Spatial Data Infrastructure (SDI).

4. Selandia Baru Implementasi Kadaster Kelautan di Selandia Baru dikembangkan berdasarkan tujuan strategis dari Land Information New Zealand (LINZ) untuk membantu pemerintah dalam menyediakan data dan informasi

14

sebagai alat pengambil keputusan menentukan hak-hak di masa datang terhadap penggunaan tanah di dasar laut. Dalam hal ini, juga diadakan kerjasama penelitian antara Selandia Baru dan Australia melalui Australia New Zealand Land Information Council (ANZLIC).

5. Belanda Implementasi Kadaster Kelautan di Belanda dikembangkan berkaitan dengan Netherlands’ North Sea Governance untuk mendukung pengelolaan laut utara (north sea) yang merupakan salah satu perairan laut yang memiliki aktivitas paling sibuk di dunia. Secara umum, implementasi Kadaster Kelautan mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu : Aspek Legal, Aspek Teknis, dan Aspek Kelembagaan.

2.2.1 Aspek Legal Implementasi kadaster kelautan merupakan lanjutan dari konsep kadaster pertanahan. Oleh karena itu, dalam konsep kadaster kelautan juga harus ditinjau dari aspek legal maupun aspek hukum/perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara ataupun yang telah disepakati secara internasional. Di beberapa negara,

implementasi

kadaster

peraturan/perundang-undangan

kelautan

yang

dikembangkan

mengharuskan

berdasarkan

negara

melalui

pemerintahnya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan dan sumber daya kelautan. Keberadaan dasar hukum tersebut menjadi dasar implementasi kadaster kelautan yang kemudian diharapkan dapat menghasilkan produk-produk hukum yang dapat mengakomodasi pengelolaan yang lebih luas dari implementasi kadaster kelautan tersebut. Di Indonesia, keberadaan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kadaster kelautan belum tersedia. Namun, beberapa undang-undang yang ada dapat dijadikan sebagai pijakan dasar untuk mendukung terlaksananya implementasi kadaster kelautan tersebut, yaitu :

15

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. - Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan wewenang negara dalam menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 18 yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (ayat 1) dan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota (ayat 4). - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama menyangkut rencana tapak yang berada dalam kawasan lindung/konservasi, untuk melindungi kelestarian hidup. - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ayat 2 dijelaskan tentang Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

16

2.2.2 Aspek Teknis Peta yang harus dibuat untuk kepentingan kadaster kelautan ini meliputi (Ilova, 2009) : 1. Peta Dasar Pendaftaran Laut, yaitu peta yang memuat semua dasar teknik dan semua atau sebagian unsur-unsur geografi. 2. Gambar ukur, yaitu dokumen tempat mencantumkan gambar suatu persil di laut dan situasi sekitar serta data hasil pengukuran persil di laut baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan. 3. Peta Pendaftaran Laut, yaitu peta yang menggambarkan satu persil di laut atau lebih yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk keperluan kadaster kelautan. Peta ini berisi informasi letak, luas dan batas setiap persil laut. 4. Surat Ukur/Gambar Situasi, yaitu dokumen yang membuktikan data fisik hak suatu persil laut yang telah didaftarkan dalam bentuk peta dan uraian agar mendapatkan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas persil laut yang dimohonkan.

Untuk mendapatkan peta yang dimaksud di atas, dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengukuran dan pemetaan merupakan suatu rangkaian kegiatan survei yang dilakukan di darat dan di laut. Tahap pengukuran dan pemetaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1. Pembuatan Kerangka Dasar Geodetik 2. Pengukuran Kedalaman dan Pengamatan Pasut 3. Pengukuran Batas Ruang Perairan dan Detil Situasi 4. Pembuatan Peta/Perpetaan

1. Pembuatan Kerangka Dasar Geodetik Kerangka Dasar Geodetik terdiri dari dua komponen, yaitu Kerangka Dasar Horisontal dan Kerangka Dasar Vertikal. Kedua komponen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

17

a. Kerangka Dasar Horisontal Kerangka dasar horisontal adalah sekumpulan titik yang diketahui koordinat horisontalnya (X,Y) dalam suatu sistem proyeksi tertentu. Titik-titik yang akan dijadikan sebagai referensi ini tentu harus diikatkan pada Titik Dasar yang merupakan bagian dari jaring kerangka geodesi nasional, yang disebut sebagai Titik Dasar Teknik (TDT). b. Kerangka Dasar Vertikal Kerangka Dasar Vertikal adalah sekumpulan titik yang diketahui koordinat vertikalnya (Z) dalam suatu sistem koordinat tertentu. Koordinat vertikal dikenal dengan istilah tinggi dan mengacu terhadap datum vertikal tertentu. Dalam konteks pengukuran untuk kepentingan kadaster kelautan, datum vertikal yang digunakan adalah MSL (mean sea level). Pembuatan titik referensi tinggi diikatkan terhadap titik dasar dalam kerangka dasar vertikal yang dikenal sebagai Titik Tinggi Geodesi (TTG).

2. Pengukuran Kedalaman dan Pengamatan Pasut a. Pengukuran Kedalaman Pengukuran kedalaman, sering dikenal dengan istilah pemeruman, adalah proses pengambilan data kedalaman laut untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar laut. Gambaran permukaan dasar laut tersebut disajikan dalam bentuk kontur di dalam peta. Proses pengukuran kedalaman dilakukan dengan metode akustik, yaitu penggunaan alat perum gema (echosounder) yang memancarkan gelombang akustik dan menerima pantulannya kembali dalam selang waktu tertentu. Kedalaman yang diperoleh adalah setengah dari perkalian antara kecepatan gelombang akustik dan selang waktu pantulan dengan pemancaran gelombang akustik tersebut. Secara matematis, digambarkan sebagai berikut. 𝑑𝑢 =

1 𝑡𝑣 2

dengan,

18

du = kedalaman dasar laut t

= selang waktu tempuh pemancaran dan pantulan gelombang akustik

v

= kecepatan gelombang akustik (secara umum diketahui sebesar 1500 m/s)

Ilustrasi dari pengukuran kedalaman dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2. 1 Prinsip pengukuran kedalaman secara akustik (Poerbandono, 2005)

b. Pengamatan Pasut Pengamatan pasut dilakukan untuk mendapatkan data tinggi muka air laut di suatu lokasi. Pengamatan pasut dapat dilakukan dengan merekam data tinggi muka air laut setiap interval waktu tertentu menggunakan rambu/palem. Untuk keperluan praktis, pengamatan pasut dilakukan selama 15 atau 29 piantan (1 piantan = 25 jam) dengan interval perekaman data 15, 30 atau 60 menit. Ini didasarkan pada Special Publication (SP) No. 44 dari International Hydrographic Organization (IHO) Edisi ke-5 tahun 2008 dijelaskan bahwa data pasut selama 30 hari sudah cukup digunakan untuk keperluan pendefinisian titik ketinggian nol (MSL) bagi keperluan pengukuran ketinggian objek-objek ruang perairan yang diteliti dan untuk seluruh wilayah perairan di Indonesia. Hasil pengamatan pasut ini diikatkan terhadap titik referensi yang terdapat di sekitar stasiun pasut. Dalam ilustrasi yang ditunjukkan oleh Gambar 2.3 di bawah

19

ini, pengikatan kedudukan muka laut hasil pengamatan pasut diikatkan terhadap Titik Dasar Teknik (TDT) Ruang Perairan.

Gambar 2. 3 Pengikatan Kedudukan Muka Laut Hasil Pengamatan terhadap TDT Ruang Perairan (Sidabutar, 2012)

Dari Gambar 2.3 di atas, diperoleh hubungan: b – a = hB + h A dengan, b

= bacaan skala pada Palem Pasut,

a

= bacaan skala pada Rambu Ukur di A (TDT-RP),

hB =

ketinggian titik B terhadap MSL (disepakati sebagai ketinggian yang bernilai negatif, karena berada di bawah MSL),

hA = ketinggian titik A (TDT-RP) terhadap MSL (disepakati sebagai ketinggian yang bernilai positif, karena berada di atas MSL).

3. Pengukuran Batas Ruang Perairan dan Detil Situasi Pengukuran batas ruang perairan dan detil situasi bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai detil/situasi daerah dan batas objek ruang perairan yang akan

20

dipetakan. Metode yang dapat dilakukan ada 2 (dua), yaitu Metode Terestris dan Metode Ekstraterestris. a.

Metode Terestris (Trigonometris)

Pengukuran batas ruang perairan dan titik-titik detil dengan Metode Terestris atau sering dikenal dengan Metode Trigonometris, besaran yang diukur adalah arah (sudut) dan jarak dari titik kerangka dasar atau dari titik bantu ke titik-titik detil dan ujung-ujung dari tapak objek ruang perairan. Pada Gambar 2.4 berikut diberikan ilustrasi pemetaan detil situasi Metode Trigonometris.

U

α3

α2

d3

3

BM

α1

d2 d1

1

2

Gambar 2. 4 Pengukuran Titik-titik Detil Metode Trigonometris Keterangan gambar : BM

= titik berdiri alat yang sudah diketahui koordinatnya

1, 2, 3

= titik detil

α1, α2, α3 = sudut antara titik detil terhadap arah utara d1, d2, d3 = jarak antara BM terhadap titik detil

Cara pengukuran titik-titik detil dengan menggunakan Metode Trigonometris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran titik-titik detil dari titik

21

kerangka dasar dan pengukuran titik-titik detil dari titik bantu yang telah diikatkan ke titik kerangka dasar (Purworaharjo, 1986). Titik bantu harus terlebih dahulu diikatkan ke titik kerangka dasar atau titik lain yang telah terlebih dahulu diikatkan pada titik kerangka dasar.

b.

Metode Ekstraterestris

Metode ekstraterestris dilakukan dengan menggunakan perangkat receiver GPS dan bisa dengan beberapa teknik pengukuran: Statik, Stop and Go, Rapid Static, atau Real Time Kinematic (RTK) (Abidin, 2007). Besaran yang diukur adalah koordinat dari setiap titik tempat alat diletakkan. Teknik Stop and Go dapat digunakan untuk melakukan pengukuran detil objek-objek ruang perairan. Teknik ini dilakukan dengan membawa rover GPS pada sudut detil objek ruang perairan, kemudian berhenti beberapa detik untuk menunggu koordinat pada titik tersebut fixed. Kemudian dilanjutkan lagi ke titik-titik detil berikutnya. Untuk pengukuran detil garis pantai, dapat digunakan teknik RTK karena perekaman data secara kontinu sepanjang garis pantai yang diukur.

4. Pembuatan Peta/Perpetaan Pembuatan peta yang dilakukan sesuai dengan jenis peta yang dibutuhkan dalam kadaster kelautan seperti yang telah disebutkan di atas. Peta tersebut juga harus mencakup spesifikasi yang disesuaikan dengan kadaster pertanahan berikut ini. -

Skala peta

-

Sistem proyeksi peta

-

Referensi Geografi 

Sistem Koordinat



Batas Lembar Peta dan Interval Grid



Penomoran Lembar Peta

-

Ukuran Lembar Peta dan Tata Letak Peta

-

Bentuk dan Bahan Peta

-

Jenis Data yang Disajikan

-

Simbol

-

Jenis dan Ukuran Huruf 22

-

Penggunaan Warna

-

Sistem Reproduksi

2.2.3 Aspek Kelembagaan Hingga saat ini, telah ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam implementasi Kadaster Kelautan dikaitkan dengan ragam aktivitas kelautan. Aktivitas kelautan tersebut merupakan lintas sektoral yang membutuhkan koordinasi antarlembaga dalam mengelola aktivitas kelautan, secara khusus yang berkaitan dengan objek-objek ruang perairan. Dengan kata lain, aspek kelembagaan dalam konteks kadaster kelautan tidak mensyaratkan satu lembaga, tetapi lebih ke arah pengorganisasian lembaga-lembaga (rule of organizations) yang ada dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan kelautan (Ostrom, 1990 dalam Knight, 2002). Dalam Tabel 2.2 di bawah ini, ditunjukkan lembaga-lembaga yang terkait dengan aktivitas kelautan. Tabel 2.2. Marine Stakeholder (diadaptasi dari BPN-RI & LPPM-ITB, 2003) Aktivitas Kelautan Pelayaran

Stakeholder Kementerian Perhubungan, Dishidros TNI AL, Bakorkamla,

pihak

swasta/asing

(publik),

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian

Pariwisata

&

Ekonomi

Kreatif,

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Pembangunan Pariwisata

Daerah (Bangda), pihak swasta/asing (publik), Kementerian Perhubungan, KKP, Badan Pertanahan Nasional-RI (BPN-RI).

Penangkapan ikan

KKP,

Kementerian

Perhubungan,

pihak

swasta/asing.

23

Eksplorasi dan eksploitasi mineral lepas pantai

laut

(ESDM), KKP, Kementerian Perhubungan, BPN-RI, pihak swasta/asing (publik) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla),

Zona Militer

Perlindungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Pertahanan, Dishidros TNI AL. lingkungan

(taman

nasional,

marine sanctuary,dll )

Kementerian Lingkungan Hidup, KKP, pihak swasta (publik), Kementerian Kehutanan.

Wilayah laut adat

BPN-RI, KKP.

Budidaya akuakultur

BPN-RI, KKP, pihak swasta (publik).

24