BAB II PROSEDUR PENGADAAN TANAH OLEH PT. KUTAI BALIAN NAULI DALAM RANGKA PEMBERIAN STATUS HAK GUNA USAHANYA

BAB II PROSEDUR PENGADAAN TANAH OLEH PT. KUTAI BALIAN NAULI DALAM RANGKA PEMBERIAN STATUS HAK GUNA USAHANYA

A. Gambaran Umum PT Kutai Balian Nauli. PT. Kutai Balian Nauli adalah Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan oleh Tigor Simanjuntak dan Arnold T. Sihombing pada tanggal 26 Juli 2002 berdasarkan Akta Notaris Winarti Wilami Nomor 60 yang berkedudukan di Kantor Pusat PT. Kutai Balian Nauli Jl. Ahmad Yani No.05 RT.23 Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C16637 HT.01.01.TH.2002, tanggal 2 September 2002. Tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Kutai Balian Nauli terletak di Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon yang berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). PT. Kutai Balian Nauli ingin memamfaatkan lahan tersebut untuk

perkebunan kelapa

sawit.

Lokasi tersebut

sesuai dengan areal

pengembangan pertanian dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur (Perda No.12 Tahun 1996). Disamping itu lokasi proyek tersebut sesuai juga dengan Peta Rencana Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan (1985). Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. KBN meliputi areal seluas 8.053 hektar, terletak di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.

Universitas Sumatera Utara

Luas awal PT Kutai Balian Nauili berdasarkan SK Bupati Kutai Timur No: 349/02.188.45/HK/IX/2006 adalah ± 4.600 Ha yang terletak di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan setelah itu PT Kutai Balian Nauli melakukan perluasan lahan dengan menambah areal lahan berdasarkan SK Bupati Kutim No: 456/02.188.45/HK/VII/2007 adalah ± 3.453 menjadi ± 8.053 Ha yang terletak di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

B. Kondisi Umum Fisik Lingkungan di Lokasi dan Lingkungan 1. Gambaran Wilayah 1). Lokasi Lokasi proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit terletak di km 102 s/d 109 Sangatta- Muara Wahau Desa Tapian Langsat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur. Hamparan lokasi proyek diperkirakan terletak pada ….º…’…”BT sampai…º…’…”BT dan 00˚40’37” LU sampai 112˚20’04”LS. Jarak lokasi proyek dari desa Tepian Langsat ± 102 km ke Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta) serta ± 232 km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Samarinda). 2). Riwayat Tanah Tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Kutai Balian Nauli di desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon berada di kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) . PT Kutai Balian Nauli ingin memamfaatkan


lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit tersebut sesuai dengan areal pengembangan pertanian dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur (Perda No. 12 Tahun 1996). Disamping itu lokasi proyek sesuai dengan Peta Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan (1985). Atas dasar pertimbangan tersebut pemanfaatan sumber daya alam dan usaha pelestariannya maka areal tersebut lebih layak bila diperuntukkan bagi pengembangan tanaman perkebunan yang funsi hidrologinya sama dengan tanaman hutan. 3). Pencadangan Areal dan Proses Keagrariaan Pada prinsipnya PT Kutai Balian Nauli akan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku baik dalam proses izin lokasi maupun prosedur keagrariaan yang harus dipenuhi. Adapun perizinan yang diproses oleh PT Kutai Balian Nauli dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah izin lokasi perkebunan dari Bupati Kutai Timur. 4). Iklim dan Keadaan Tanah a. Topografi Seluruh areal menunjukkan topografi datar dan sebagian bergelombang dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 sampai 15%. Ketinggian tempat antara 0 sampai 75 dpl. b. Curah Hujan Data curah hujan tahunan berdasarkan data curah hujan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa lokasi proyek memiliki curah hujan berkisar 2500 sampai 3000 mm/tahun dan tidak terdapat bulan kering. Jumlah hari hujan rata-rata 13,4


hari/bulan. Dari data curah hujan tersebut, menurut Koppen daerah proyek diklasifikasikan sebagai tipe A menurut Schmitd dan Ferguson karena merata sepanjang tahun dengan periode kering sangat pendek. Kelembaban udara ratarata 80% menunjukkan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Suhu udara maksimum 36º celcius serta suhu udara minimum 21º celcius. Lama penyiraman berkisar antara 6-8 jam/hari. Kelapa sawit tumbuh dengan baik pada wilayah yang cukup curah hujannya, berkisar 2000-3000 mm/tahun dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Temperatur yang dikehendaki 24º celcius sampai 30º celcius. Lama penyinaran tidak kurang dari 5 jam/hari dan bulan tertentu 7 jam/hari. Kelembaban udara antara 50-100 %. c. Keadaan Tanah 1. Jenis Tanah Seluruh areal didominasi jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk alluvial. 2. Kemampuan Tanah Tingkat kesuburan tanah pada lokasi proyek cukup baik tetapi dari batuan induk yang relatif porous meyebabkan terjadinya proses pencucian. Seluruh areal PT Kutai Balian Nauli memiliki kedalaman efektif diperkirakan 60-90 cm atau lebih, tekstur halus, tergenang periodik, dan kemungkinan terjadi erosi.


Tabel 2.1 Kemampuan Tanah NO

KLASIFIKASI

LUAS

Lereng

Satuan Kemampuan Tanah

Hektar

Persen

1

II

A3bT

1.856,3

64,45

2

III

A3bE1

493,2

17,13

3

IV

A3bE2

270,4

9,39

4

V

B3bE2

247,1

8,58

5

VI

C3bE3

10,2

0,35

2,8

0,10

2.880

100,00

6

Sungai (Badan air) JUMLAH

Keterangan: Dihitung secara planimetris pada Peta Kemampuan Tanah 1:40.000.

Tabel 2.2 Notasi Kemampuan Tanah (Secara Berurutan) LERENG

KEDALAMAN

TEKSTUR

DRAINASE

EROSI

I=<2%

A = > 90 cm

1 = Sangat Halus

a = Porocus

T = Tiada Erosi

II = 2-8 %

B = 60-90 cm

2 = Halus

b = Tidak tergenang

E = Ada Erosi

III = 8-15 %

C = 30-60 cm

3 = Sedang

c = Tergenang

1 = Ringan

IV = 15-25%

D = <30 cm

4 = Agak kasar

periodic di

2 = sedang

5 = Kasar

musim hujan

3 = Berat

V = 25-40% VI = >40%

d = Tergenang waktu pasang

Sumber Data: Konfirmasi PT Kutai Balian Nauli

Tabel 2.3 Jenis Tanah NO

1

JENIS TANAH

Podsolik merah kuning JUMLAH

LUAS Hektar

Persen

2.880

100,00

2.880

100,00

Sumber: Penelitian Proyek PT Kutai Balian Nauli


Tabel 2.4 Potensi Bahaya Alam NO

JENIS BAHAYA ALAM

POTENSI

1

Bahaya Longsor

Ada, terutama untuk areal berlereng lebih dari 25 %

2

Bahaya Banjir

Ada di daerah pinggir sungai

3

Bahaya Erosi

Ada, untuk areal relative miring lebih dari 8 %

Sumber data: Konfirmasi PT Kutai Balian Nauli

3. Kesesuain Lahan Areal PT Kutai Balian Nauli termasuk dalam “ Legend for Land System/Land Suitability Map”, ternyata bahwa tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman yang disarankan untuk dibudidayakan pada lahan tersebut. d. Kondisi Areal Tanah yang Dimohon Tabel 2.5 Kondisi Areal Tanah yang Dimohon LUAS NO 1 2 3 4 5 6 7

JENIS PENGGUNAAN TANAH Emplasemen Jalan Land Clearing Sawit Bibitan Sawit Hutan Belukar Sungai JUMLAH

Hektar 0,5 4,9 99,0 229,3 6,8 2.536, 7 2,8

Persen 0,02 0,17 3,44 7,96 0,24 88,07 0,10

2.880

100,00

Sumber data: Dihitung secara planimetris pada peta penggunaan tanah 1: 40.000


C. Kondisi Umum Penduduk dan Kepadatannya di Sekitar Lokasi Tabel 2.6 Jumlah penduduk dan KK di desa sekitar, Kecamatan dan Kabupaten 2006

KELOMPOK NO PENDUDUK

KELURAHAN TEPIAN LANGSAT

KECAMATAN BENGALON

KABUPATEN KUTAI TIMUR

237 115 352 112

8.750 7.383 16. 133 3.698

91.372 75.927 167.299 40.313

1 Laki-Laki 2 Perempuan Jumlah Penduduk Jumlah KK

Sumber data: Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.7 Kepadatan penduduk di desa sekitar, kecamatan dan kabupaten tahun 2006 WILAYAH PENDUDUK LUAS (km²) KEPADATAN(jiwa/km²) ADMINISTRASI (jiwa) Wilayah* KBNK** Geografis Agraris Ds Tepian langsat 352 2.080 640 0,17 0,55 Kec. Bengalon 3.698 3.444 1.296 1,07 2,85 Kab. Kutai Timur 167.299 3.429.260 957.780 0.05 0.18 Keterangan: * Data planimetris: sebagian Batas Desa yang tidak jelas diperkirakan di peta ** KBNK = Kawasan Budidaya Non-Kehutanan menurut Rencana Tata Ruang No 1 2 3

D. Kondisi Umum Pengembangan Wilayah di Sekitar Lokasi 1. Program Sejuta Hektar Sawit di Kalimantan Timur a.

Program sejuta hektar sawit di Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam RenStra Daerah Prop. Kaltim tahun 2003-2008 dengan luas rencana ialah 1.300.000 Ha Renstra tersebut telah ditetapkan sebagai Perda Prop. Kaltim No. 06 Tahun 2004.

b.

Sampai dengan saat ini di Prop. Kaltim HGU yang telah dikeluarkan untuk perkebunan sawit ± 393.834 Ha, sedangkan luas perkebunan sawit yang telah dibuka ± 236. 714 Ha.

c.

Apabila permohonan HGU PT Kutai Balian Nauli dikabulkan maka HGU di Kaltim mencapai ± 396.714 Ha.


2. Keberadaan Sarana dan Fasilitas Umum di Sekitar Lokasi Kini a. Transportasi : a. Jalan Arteri terdekat (JLK Poros Utara)

: ± 0 km

b. Pelabuhan Laut Terdekat di Sangatta

: ± 44 km

c. Bandara terdekat di Tanjung Bara (KPC)

: ± 43 km

d. Terminal Bus terdekat di Bengalon

: ± 37 km

b. Fasilitas/ Utilitas: a. Jaringan listrik terdekat di Bengalon

: ± 37 km

b. Jaringan telepon terdekat di Sangatta

: ± 40 km

c. Jaringan PAM terdekat di Sangatta

: ± 40 km

d. Klinik terdekat di lokasi PT Bengalon

: ± 37 km

e. Pos Polisi yang terdekat Bengalon

: ± 37 km

f. Bank yang terdekat di Bengalon (BRI)

: ± 37 km

c. Pusat Pemerintahan: a. Ibukota Kabupaten terdekat (Sangatta)

: ± 40 km

b. Ibukota Kecamatan terdekat di Bengalon

: ± 37 km

c. Pusat Desa yang terdekat Tepian Indah

: ± 1 km

d. Tempat Penting Lain: a. Komplek Hankam terdekat (Sangatta)

: ± 37 km

b. Stasiun Pemancar/Relay TV

: ± 206 km


3. Investasi Pemerintah yang Sudah ada pada Areal Dimohon a. Sarana Pengairan: a. Jaringan Irigasi

: Ada

b. Sarana Jalan: a. Jalan Aspal

: Ada

b. Jalan Diperkeras

: Ada

c. Jalan Tanah

: Ada

c. Sarana Telekomunikasi: a. Jaringan SSP & TK

: Ada

d. Sarana Kelistrikan: a. Jaringan Tegangan Tinggi

: Ada

b. Jaringan Distribusi

: Ada

c. Pembangkit Genset

: Ada

e. Sarana air minum: a. Jaringan PAM

: Ada

f. Lain-lain: a. Jaringan Pipa Migas

: Ada

4. Legalitas Lokasi Kegiatan untuk Kelengkapan Persyaratan a. SK Izin lokasi No. 61/02.188.45/HK/III/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang pemberian izin lokasi kepada PT Kutai Balian Nauli untuk perkebunan kelapa sawit (inti) seluas ± 3.000 Ha di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.


b. Peta bidang tanah Nomor 600/06/BPN-44/2005 atas nama PT Kutai Balian Nauli tertanggal 05 Oktober 2005 dengan luas 2.880 Ha.

E. Maksud dan Tujuan PT Kutai Balian Nauli PT Kutai Balian Nauli akan menjalankan beberapa bidang usaha sesuai dengan maksud perusahaan, antara lain: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor dan local dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atasa perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosir, leveransir,

supplier,

dealer,

distributor

dan

keagenan/perwakilan dari

perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan. b. Menjalankan

usaha

dalam

bidang

kontraktor,

developer,

perencana,

pelaksanaan, pemborong pembangunan jembatan-jembatan, jalan-jalan, irigasi, telekomunikasi, mekanikal, elektrikal, dan instalasi listrik. c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang. d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, pertanian, peternakan, dan kehutanan, serta perindustrian. e. Menjalankan uasaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya kecuali jasa hukum.


Sedangkan tujuan dari PT Kutai Balian Nauli antara lain: a. Membantu pencapaian sasaran ekpor ysng telah ditargetkan oleh pemerintah dari sub sector perkebunan melalui peningkatan produksi dan perbaikan mutu hasil. b. Memperluas kesempatan kerja dan pedapatan petani, sesuai dengan kebijakan trilogy delapan jalur pemerintah. c. Melakukan alih teknologi, manajemen dan pengetahuan agronomi kepada usaha Perkebunan Rakyat yang ada di sekitar proyek. d. Pendayagunaan sumber daya alam secara efektif dan produktif. e. Dampak positif pembangunan proyek adalah berkembangnya daerah sekitar dalam segi social, ekonomi, kultursl dan budaya. Pada pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJTP II), sektor pertanian diharapkan masih akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Dampak arus globalisasi ekonomi yang semakin meluas akan terus menuntut kita untuk mempertangguh sektor pertanian dari berbagai aspek. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan pemerintah senantiasa menyampaikan harapan agar peran sektor swasta/pengusaha nasional hendaknya lebih ditiingkatkan dalam pembangunan. Kutai

Timur,

melalui

program

Gerdabangagri

bertujuan

untuk

mewujudkan sebagai Pusat Agribisnis dan Agroindustri tahun 2010 yang memiliki daya saing serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.


Salah satu program yang terpacu pertumbuhannya adalah pengembangan tanaman Kelapa Sawit karena tanaman ini diproyeksikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seluas 500.000 Ha dari rencana 1 juta Ha Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja ini PT. Kutai Balian Nauli menjawab himbauan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan program Gerdabangagri merencanakan pembangunan Perkebunan kelapa sawit melalui pembangunan Perkebunan tidak saja produksi dan devisa negara dapat ditingkatkan, tetapi juga beberapa masalah dimensi pembangunan dapat terjawab, antara lain:pemerataan pembangunan wilayah Kutai Timur, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani yang ikut serta dalam proyek melalui usaha transfer teknologi. Dasar pertimbangan PT. Kutai Balian Nauli memilih komoditas kelapa sawit untuk diusahakan antara lain: 1. Kelapa sawit merupakan komoditas Perkebunan yang mempunyai arti penting bagi perekonomian nasional. Komoditas ini selain mata dagangan eksport juga merupakan bahan baku industri dan komsumsi dalam negeri. 2. Prospek pemasaran komoditas ini untuk jangka panjang adalah cukup baik, karena kebutuhan akan minyak nabati untuk tahun-tahun mendatang diperkirakan

akan

terus

meningkat

secara

proporsional

dengan

perkembangan jumlah penduduk. Kontribusi minyak sawit terhadap komsumsi minyak dunia juga meningkat mulai 13,6 % pada tahun 1990 menjadi 18,4 % tahun 1999 hal ini menunjukkan bahwa


penerimaan masyarakat dunia terhadap minyak sawit semakin baik dengan ditemukannya nurtrisi minyak sawit. Khusus dalam negeri kebutuhan minyak nabati diperkirakan naik 4,5 % pertahun sedangkan prospek pasaran dunia untuk jangka panjang cukup baik. Prospek pasaran dunia didasarkan atas hasil analisis Bank Dunia (IBRD) yang menujukkan bahwa permintaan “ Fat and Oil “ akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya income terutama pada lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dinegara-negara berkembang pasaran minyak sawit yang menurun akibat propaganda American Soybean Association tentang kandungan asam lemak bebas (satured Fad) dalam minyak sawit, tidak merupakan masalah lagi karena berbagai hasil penelitian pemurnian dapat menjawab tantangan propaganda tersebut. Lokasi proyek yang direncanakan untuk pembanguanan Perkebunan kelapa sawit terletak di Km 102 s/d 109 Sangatta-Muara Wahau Desa Tepian langsat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur. Lokasi perkebunan milik PT. KBN berdampingan dengan lahan petani plasma yang mempunyai anggota para 1.080 Kepala Keluarga (KK) petani yang masingmasing mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 hektar. Dengan demikian dari plasma / koperasi ada tambahan perkebunan kelapa sawit seluas 2160

hektar yang berada dalam satu hamparan, sehingga memudahkan

pengembangan, pengelolaan dan pembinaan serta pengawasan areal. Tanah untuk lokasi pembagunan perkebunan kelapa sawit PT Kutai Balian Nauli di Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon berada di Kawasan Budidya Non Kehutanan (KBNK). PT Kutai Balian Nauli ingin memfaatkan lahan tersebut


sesuai dengan areal pengembangan pertanian dari Rencana Stuktur Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur (Perda No.12 Tahun 1996) Adapun misi PT. KBN ini dinyatakan sebagai berikut : 1. Ikut membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilingkungan kebun KBN dan ekonomi masyarakat umumnya. 2. Ikut membangun agribisnis di Kutai Timur dan Kalimantan Timur umumnya. 3. Mendukung dan menumbuh kembangkan peran koperasi sebagai pengembang masyarakat perkebunan di pedesaan dan penyelenggara beberapa kegiatan usaha alternatif. Jadi pendirian PT. Kutai Balian Nauli di sektor perkebunan adalah sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian Nasional dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran dalam

hal

pekerjaan

sehingga

kesejahteraan

masyarakat sekitar berkesinambungan.

F. Prosedur Pengadaan Tanah oleh PT Kutai Balian Nauli Prosedur pengadaan tanah oleh PT. Kutai Balian Nauli dalam rangka pemberian status Hak Guna Usahanya yaitu: 1. Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi SK Bupati No: 61/02.188.45/HK/III/2005 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kepada PT. Kutai Balian Nauli dengan luas ± 3000 Ha tanggal 21 Maret 2003. Izin lokasi diatur dalam peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota


dengan Peraturan Daerah masing-masing yang esensinya kurang lebih sebagai berikut: 1. Perusahaan-perusahaan

yang

memerlukan

tanah

untuk

keperluan

penyelenggaraan usahanya harus mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Kehutanan Dati II dengan melampirkan rekaman akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. 2. Dalam memperoleh arahan lokasi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan mencadangkan areal nonhutan disebut sebagai kawasan pengembangan produksi-KPP, di provinsi lain disebut area pengembangan lain-APL. 3. Bupati/Walikota menerbitkan surat keputusan arahan lokasi yang berlaku 6-12 bulan (tergantung kabupatennya). 4. Berdasarkan surat keputusan arahan lokasi, perusahaan dapat melakukan kegiatan survey lahan. Jika lahan yang diarahkan sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit maka perusahaan dapat mengajukan permohonan izin prinsip. 5. Izin prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun. Selama periode tersebut, pengusaha harus melakukan penguasaan atas tanah dan mengajukan permohonan izin lokasi.


6. Permohonan izin lokasi diajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran status penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku untuk 2 tahun. 7. Setelah mendapat izin lokasi, perusahan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan izin pembukaan lahan dan dapat segera beroperasi sejalan dengan pengajuan permohonan HGU kepada BPN. 8. Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasanperpanjangannya. Permohonan perpanjangan izin lokasi hanya boleh diajukan bila syarat perolehan tanah sudah mencapai lebih dari 50% areal yang dicadangkan. Perpanjangan izin lokasi hanya diperbolehkan satu kali untuk periode 12 bulan. 9. Bupati/walikota

menerbitkan

keputusan

perpanjangan

izin

lokasi

selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi. 2. Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perkebunan SK Bupati Kutim No: 500/470/CK-X/2006 tentang persetujuan izin usaha perkebunan kepada PT. Kutai Balian Nauli tanggal 17 Oktober 2006. Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan; 2. Memberikan

kesempatan

usaha

pada

koperasi

karyawan

perkebunan/pekerja atau masyarakat sekitar untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang ada dalam pengelolaan kebun; 3. Membantu

dalam

menumbuhkan

dan

memberdayakan

koperasi

karyawan/pekerja ; 4. Memperhatikan kelestarian lingkungan dalam mengelola kebun; 5. Membangun pabrik setelah luas tanaman mencapai 50 % dari kapasitas pabrik; 6. Menyampaikan laporan semester tentang pengembangan perkebunan kepada Bupati Kutai Timur, dengan tembusan kepada Jendral Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur; 7. Melaksanakan proses Hak Guna Usaha; 8. Izin Usaha Perkebunan ini dapat dicabut, karena perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 261 tahun 2002 ataupun peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang berlaku.


3. Tata Cara Memperoleh Izin AMDAL(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) - SK Bupati Kutim No: 349/02.188.45/HK/IX/2006 ± 4.600 Ha yang terletak di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. - SK Bupati Kutim No: 456/02.188.45/HK/VII/2007 ± 3.453 Ha yang terletak di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi pertanian merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan skala ekonomi. Sebagai unit usaha yang bersifat komersial, perusahaan akan selalu memcari kombinasi penggunan faktor produksi yang bersifat “paling murah” dan berusaha menghindari pengeluaran biaya yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses produksinya. Biaya pengelolaan limbah sebagai usaha pengelolaan lingkungan “tidak boleh” dikorbankan karena jika situasi dibiarkan berlangsung secara terusmenerus akan menyebabkan degradasi sumber daya alam yang merupakan tulang punggung usaha pertanian itu sendiri. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan industri tersebut menjadi tidak produktif. Dari sasaran-sasaran pengelolaan lingkungan hidup terlihat bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan saasaran utama yang dapat diukur. Menurut Bab V UU No. 23 th. 1997 tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dinyatkan bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu baku mutu lingkungan hidup dan kriteria dan kriteria baku mutu lingkungan hidup. Dua parameter ini menjadi ukuran/indicator apakah


rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. PP 27 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hal-hal berikut: •

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

•

Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui.

•

Proses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

•

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumber daya.

•

Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.

•

Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik.

•

Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati.

•

Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

•

Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.


Prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup lingkup pertanian pada dasarnya mengacu pada 4 hal, sebagai berikut: •

Penerapan konsep intertemporal choice dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengerahan sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

•

Penerapan konsep internalized external cost dalam penanganan dampak negative terhadap lingkungan dari suatu kegiatan usaha agribisnis. Dengan konsep internalized external cost, pelaku pembangunan yang melakukan kegiatan harus membayar biaya pengelolaan lingkungan di sekitar usahanya tersebut.

•

Pengembangan sumber daya manusia pelaku agribisnis agar mampu melaksanakan pembangunan pertanian berwawasan lingkungan.

•

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi akrab lingkungan.

4. Tata Cara Memperoleh Izin Pembukaan Lahan serta Pendaratan Alat Berat SK Bupati Kaltim No: 547/522.4/BUP-KUTIM/IV/2003 tentang persetujuan izin usaha pembukaan lahan kepada PT Kutai Balian Nauli tanggal 24 April 2003. Izin pembukaan lahan (land clearing) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan izin pembukaan lahan (land clearing) seluas ± 1.000 Ha pada areal/lokasi yang telah diizinkan untuk pengembangan Kelapa Sawit sebagaimana terlampir.


2. Pembukaan lahan sebagaimana butir 1. harus mengacu pada Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541/525.1/BUP-KUTIM/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang ketentuan pembukaan lahan perkebunan. 3. Membuat AMDAL sesuai peraturan yang berlaku. 4. Dalam pembukaan lahan dilarang melakukan dengan cara pembakaran. 5. Dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan atau aktivitas lainnya di luar izin yang telah disetujui. 6. Apabila kegiatan pembukaan lahan tersebut tidak sesuai dengan yang dizinkan sebagaimana butir 1 s/d 5 diatas maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Penetapan Batas Lahan Penetapan batas lahan ini dimaksudkan untuk mengetahui batas lahan yang dipunyai PT Kutai Balian Nauli agar tidak ada yang mengambil lahan secara liar karena sudah ditetapkan batas lahan. Dalam hal ini penetapan batas wilayah tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya terutama diwilayah perkebunan akan berbatasan dengan perusahaan lain. Setelah adanya penetapan batas lahan ini barulah

dikelurkan

sertifikat

Hak

Guna

Usaha


BAB III HAMBATAN-HAMBATAN UNTUK MENDAPATKAN TANAH GUNA PERLUASAN LAHAN HAK GUNA USAHA PADA PT. KUTAI BALIAN NAULI

Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi pemilik/pemegang hak atas tanah sebagai subjek hukum dan sebagai salah satu unsur negara yang berdaulat sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyatakan “……Indonesa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur…..” 27 Untuk melindungi kepentingan seseorang termasuk hak dan kehendak apabila seseorang memiliki tanah, Satjipto Rahardjo menyatakan : hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Apbila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepadanya dalam arti bahwa kepentingan atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan

namun

perlindungan

itu

tidak

hanya

ditujukan

terhadap

kepentingannya saja tetapi juga terhadap kehendaknya mengenai tanah. 28 Dalam hal untuk mendapatkan tanah guna perluasan lahan hak guna usaha PT Kutai Balian Nauli mendapat beberapa hambatan sebagai berikut: 1. Okupasi liar yang dilakukan masyarakat sekitar Permasalahan dengan masyarakat yang menduduki lahan PT Kutai Balian Nauli juga mempunyai persoalan tersendiri. Masyarakat yang menduduki lahan tampa 27 28

Azhary, Negara Hukum, UI-Press, 1995, halaman 116. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, halaman 52.


alas hak perlu pendataan yang selektif. Maraknya masyarakat yang menduduki lahan

tampa

alas

hak

ini

ditengarai

bermula

pada

saat

adanya

pernyataan/statement dari pemerintah saat krisis moneter melanda negara ini, dimana rakyat mengalami kesusahan ekonomi dan lapangan kerja. Lingkungan perkebunan kini sudah berubah. Awalnya perusahaan perkebunan sangat dihormati dan disegani masyarakat, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Perusahaan juga harus menyadari adanya perubahan sifat sosial dari masyarakat yang kini cenderung individual, berselera global, mudah stres dan emosional. Hal ini menyebabkan potensi konflik antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitar meningkat. Akibat dari konflik sosial ini jelas sangat merugikan bagi perkebunan. Proses produksi menjadi tidak efektif akibat produktifitas karyawan menurun dan biaya produksi meningkat. Bagi masyarakat pun, konflik ini tidak ada untungnya. Pasalnya hubungan dengan perkebunan menjadi tidak harmonis. Selain itu, tidak jarang juga banyak pihak yang memanfaatkan kondisi ini dan membuat suasana semakin tidak menyenangkan.

2. Birokrasi dikantor pemerintahan Dalam hal ini hambatan yang dihadapi PT Kutai Balian Nauli dalam melakukan perluasan lahan adalah sulitnya PT Kutai Balian Nauli dalam mendapatkan permohonan izin dalam melakukan perluasan lahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan mengeluarkan banyak biaya dikarenakan banyaknya biaya administrasi yang dipungut oleh oknum-oknum di pemerintahan. Setiap bagian yang berkaitan yang ada dalam pemerintahan untuk mendapatkan izin lokasi


meminta biaya administrasi. Sehingga PT Kutai Balian Nauli merasa terganggu atas biaya-biaya tersebut dan proses yang sangat lama tersebut.

3. Adanya tumpang tindih dengan perusahaan lain Mengingat luasnya lahan PT Kutai Balian Nauli, maka penguasaan pisik lahan tersebut juga banyak yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun badan hukum lainnya. Dari temuan dilapangan diperoleh fakta bahwa

perusahaan

swasta yang menguasai lahan sehingga terjadi tumpang tindih diantaranya PT Sinar Mas. ”tumpang-tindih hak kepemilikan tanah” di areal yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harus melakukan proses pembebasan tanah tersebut. Proses perolehan tanah diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan melalui negosiasi langsung dengan pemegang hak atas tanah. Bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang besangkutan, bisa berupa hal berikut: 1. Uang pembayaran 2. Pemukiman kembali (relokasi/konsolidasi) 3. Kesempatan kerja 4. Penyertaan saham/modal 5. Gabungan dari beberapa bentuk kompensasi di atas Dalam pelaksanaan perolehan tanah, pengawasan dan pengendalaian dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan surat edaran Kepala BPN nomor 580.2-5568-D.III tanggal 6 Desember 1990. Tugas Tim ini antara lain sebagai berikut:


1. Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak dalam bidang pertanahan 2. Membantu kelancaran pembebasan tanah 3. Membantu menciptakan suasana musyawarah 4. Mencegah ikut campurnya pihak ketiga 5. Menyaksikan pembayaran atau pemberian ganti rugi kepada para pemilik yang berhak. 4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Sekitar a. Penduduk Data penduduk Tepian Langsat yang meliputi jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, dan mata pencaharian penduduk di sekitar area lokasi perekebunan sangat penting diketahui. Pasalnya penduduk berpotensi sangat besar untuk operasional PT Kutai Balian Nauli yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Jika penduduk memadai, tenaga kerja mudah didapatkan dan lebih efektif. Ketika periode tanaman belum menghasilkan (TBM) kelapa sawit, memerlukan tenaga kerja 0,2 – 0,3 HK (hari kerja/hectare). Saat periode tanaman menghasilkan (TM) mencapai 0,5-0,6 HK. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan taraf hidup akan memberikan persepsi nilai positif terhadap kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Namun, penduduk di sekitar kebun juga menimbulkan konflik social. Karena itu pihak PT Kutai Balian Nauli memikirkan pola kemitraan dengan penduduk sekitar Tepian Langsat yang efektif dan membangun kebun plasma untuk masyarakat. Konflik social dapat berawal dari


tekanan penduduk, yakni kebutuhan lahan dalam satu wilayah. Tekanan penduduk cenderung makin tinggi saat pembukaan lahan. Tetapi, tidak akan menjadi masalah jika kehadiran perusahaan PT Kutai Balian Nauli dapat menyerap tenaga kerja dengan pola kemitraan. b. Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lahan perkebunan perlu diketahui. Pengambilan data primer social ekonomi dapat dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden dan informan. Responden diambil dari penduduk desa sekitar Tepian Langsat yang memiliki usia produktif dengan profesi yang proporsional mewakili masyarakat. Contohnya petani, pedagang, dan Pegawai Negeri Sipil. Jumlah responden disesuaikan dengan banyaknya orang yang berprofesi tersebut. Sementara itu informan merupakan tokoh masyarakat yang dipilih dan berpengetahuan luas mengenai perkembangan social ekonomi dan budaya setempat. Selain data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, PT Kutai Balian Nauli juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Bappeda dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. Kondisi social ekonomi penduduk sekita perkebunan diharapkan tidak memiliki kesenjangan social yang besar. Kondisi kesenjangan yang besar akan meningkatkan keresahan masyarakat dan konflik social. Hal ini merupakan indikasi rusaknya lingkungan perkebunan yang dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab terhentinya pengembangan dan pembangunan perkebunan. Karena itu, masyarakat disekitar lokasi

perkebunan

harus

diberdayakan

dan

sekaligus

ditingkatkan


kesejahteraannya. Pola kemitraan yang telah ada, perlu dikaji ulang agar lebih efektif, menguntungkan perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan. 5. Adanya Masyarakat Hukum Adat Yang Mengakui Lahan PT Kutai Balian Nauli Sebagai Tanah Ulayat Mereka Masyarakat hukum adat menggarap tanah-tanah PT Kutai Balian Nauli dan bahkan tanah-tanah masih HGU aktif dan diusahakan lahan perkebunan mereka anggap sebagai lahan milik mereka dan merupakan tanah adat mereka. Tuntutan hak ulayat sebenarnya telah lama diperjuangkan masyarakat hukum adat khususnya yang ada di daerah Kalimantan Timur.


BAB II PROSEDUR PENGADAAN TANAH OLEH PT. KUTAI BALIAN NAULI DALAM RANGKA PEMBERIAN STATUS HAK GUNA USAHANYA

Recommend Documents