BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PT. KUTAI BALIAN NAULI DALAM MELAKUKAN PERLUASAN LAHAN

BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PT. KUTAI BALIAN NAULI DALAM MELAKUKAN PERLUASAN LAHAN

Baik dalam lembaga pembebasan tanah maupun pengadaan tanah, tanah yang dibutuhkan pihak pemerintah untuk kepentingan umum hanya dapat diambil dan dipergunakan oleh pihak yang memerlukan jika sipemilik tanah setuju. Persetujuan tersebut melalui musyawarah yang mencapai kesepakatan. Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentua Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Yang berarti bahwa harus memenuhi syarat-syarat sahnya persetujuan yang dilaksanakan para pihak dan dilandaskan dengan itikad baik. 29 Di sini juga PT Kutai Balian Nauli berupaya mendapatkan tanah dengan cara itikad baik dengan masyarakat. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan PT. Kutai Balian Nauli untuk mendapatkan tanah dengan itikad baik dalam rangka perluasan lahan yaitu: 1. Pendekatan secara musyawarah dengan kelompok tani untuk membeli lahan tanah yang sudah ada yang telah dikuasai oleh kelompok tani Istilah pengadaan tanah jika dianalisis mengandung arti lebih baik, karena dapat menghindari adanya paksaan, intimidasi dalam proses pengambilan tanah milik masyarakat. Pengambilan tanah dilakukan dengan memperhatikan peranan

29

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan supaya terjadi suatu persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat; 1.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu pokok persoalan tertentu, 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Dan pada Pasal 1338 KUHPerdata (1) Ditegaskan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (2) persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, (3) persetujuan hanya dilakukan dengan itikad baik.

Universitas Sumatera Utara

tanah dalam kehidupan masyarakat dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Musyawarah yang dilakukan itu harus merupakan wadah untuk menjelaskan kepada kelompok tani tentang mengapa dan untuk apa tanah itu diambil. Dalam forum musyawarah salah satu hal yang dibicarakan dan yang terpenting adalah masalah ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian itu adalah bagian dari wujud konkrid pengakuan pengambilan tanah itu. Ganti kerugian itu sangat baik jika berupa pembangunan fasilitas umum yang dapat dimamfaatkan dan dinikmati seluruh masyarakat setempat. Dengan musyawarah PT Kutai Balian Nauli dituntun untuk tetap saling menghargai pendapat atau pandangan satu sama lain dengan kelompok tani. Melalui musyawarah maka akan tercermin keinginan untuk menselaraskan antara angan-angan dan kenyataan. Disini PT Kutai Balian Nauli memerlukan kerjasama dengan kelompok tani

2. Mengajukan izin lokasi perluasan lahan kepada pemerintah daerah melalui Badan Pertanahan Nasional Untuk memperoleh izin lokasi perluasan lahan PT Kutai Balian Nauli wajib mengajukan permohonan yaitu untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 15 Ha ( lima belas hektar) diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria ( Kepala Badan Pertanahan Nasional). Permohonan izin lokasi untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha ( dua ratus hektar) diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Menteri


Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional). Sedang untuk tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) permohonan izin lokasi dan luas tanah diajukan kepada Gubenur Kepala Daerah Tingkat I. Dalam hal ini, permohonan tersebut Gubernur Kepala Daerah wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan pertimbangan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Permohonan izin lokasi perluasan tanah sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dengan : a. Akte pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman atau dari Pejabat yang Berwenang bagi Badan Hukum lainnya. b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. Gambar kasar/sketsa tanah yang dibuat oleh pemohon. d. Keterangan tentang letak, luas dan jenis tanah (kebun/sawah) yang dimohon. e. Pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena rencana proyek pembangunan atau megikutsertakan pemilik tanah dalam bentuk penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan analisa dampak lingkungan. Survei awal ke lokasi lahan yang akan dibangun perkebunan kelapa sawit oleh PT Kutai Balian Nauli sangat penting. Hal ini untuk memastikan ketersediaan lahan dan potensinya data survey yang harus didapat diantaranya luas dan lokasi lahan yang tersedia untuk dibangun perkebunan kelapa sawit harus


dapat diketahui pula kalayakan lahan secara ekonomis dan agronomis. Informasi penting yang lain yang harus diperoleh adalah status lahan tersebut masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK) atau kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), juga status kepemilikannya. Status lahan dapat diketahui dengan mengeceknya ke Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Kehutanan. Berkenaan dengan permohonan penetapan izin lokasi dan perluasan tanah yang luasnya 200 Ha (dua ratus hektar) atau lebih, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib meminta pertimbangan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan Ins Ansi teknis yang terkait wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Penyelesaian permohonan penetapan izin lokasi perluasan lahan yang luasnya 200 Ha (dua ratus hektar) atau lebih diproses secara terkoordinasi oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I bidang Pemerintahan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Direktorat Agraria Propinsi (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional). Keputusan pemberian izin lokasi perluasan lahan disiapkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi (Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional) dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak permohonan diterimanya secara lengkap


3. Memberikan besarnya ganti rugi

kepada masyarakat adat melalui

musyawarah Musyawarah menurut Pasal 1 ayat (5) Keppres No. 55 Tahun 1993 adalah suatu kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Musyawarah merupakan sarana yang paling menentukan berhasil tidaknya dengan baik pengambilan tanah dalam rangka pelaksaan pengadaan tanah. Tidak akan terelakkan perbedan pendapat antara kedua belah pihak terutama kesediaan si pemilik unutuk melepaskan tanahnya, apalagi tentang besar dan ganti rugi. PT Kutai Balian Nauli dalam hal ini mengadakan musyawarah dengan masyarakat adat setempat agar masyarakat adat setempat melepaskan tanah mereka dengan ganti rugi yang layak.. Tidak boleh ada anggapan bahwa pengambilan tanah mereka yang digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas itu harus ”menghadap” kepada orang-orang masyarakat hukum adat yang pengetahuan dan tingkat kehidupannya yang masih rendah. Disini bukan persoalan ” orang pandai harus menghadap kepada orang yang rendah pendidikannya, bukan persoalan pejabat menghadap bawahannya bukan persoalan orang atasan meminta kepada bawahannya”. Jadi musyawarah dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat hukum adat setempat tentang mengapa dan untuk apa tanah hak ulayat itu diambil. Melalui forum musyawarah itu diupayakan secara maksimal agar masyarakat hukum adat yang bersangkutan memberi


persetujuan dan rela tanah ulayat itu diambil. Hal inilah sebagai wujud konkrit dari ketentuan UUPA (Pasal 3) bahwa tanah ulayat itu diakui keberadaanya (eksistensinya) jika kenyataan masih ada. Dan ” kenyataanya masih ada ” itu harus dimaknai bahwa lembaga hak ulayat itu masih hidup, diakui dan dipatuhi oleh masyarakt hukum adat itu dan hak ulayat yang tidak ada tidak boleh dihidupkan kembali. Namun, hak ulayat itu harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalan mengenai ganti rugi adalah menyangkut masalah hak-hak dari si pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur mutlak harus ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat.

4. Membeli lahan petani plasma Berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, untuk mewadahi perekonomian petani plasma yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani di dalam kemitraan usaha dengan perusahaan inti, perlu dibentuk koperasi petani peserta plasma. Peraturan dan perundangan yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, SKB Mentan-Menkop tahun 1998 tentang KKPA, Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, dan peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 tahun 2006 tentang Program Revitalisasi Perkebunan. Dengan demikian, koperasi


plasma adalah sebuah koperasi yang kegiatan atau anggota dan domisilinya berkaitan langsung dengan kebun plasma. PT Kutai Balian Nauli memanfaatkan koperasi plasma dengan melaksanakn kemitraan yang efektif dan meyukseskan pembangunan kebun plasma, baik pada masa konstruksi, masa produksi hingga pelunasan, maupun masa pasca kredit lunas (minimal satu siklus tanaman kelapa sawit). Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kemitraan antara PT Kutai Balian Nauli dengan koperasi plasma dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh Pemda Kalimantan Timur. Perjanjian kerjasama antara PT KBN dan koperasi plasma ini harus jelas dan terbuka dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. KBN meliputi areal seluas 6.000 hektar, terletak di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Lokasi perkebunan milik PT. KBN berdampingan dengan lahan petani plasma yang mempunyai anggota para 1.080 Kepala Keluarga (KK) petani yang masing-masing mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 hektar. Dengan demikian dari plasma / koperasi ada tambahan perkebunan kelapa sawit seluas 2160 hektar yang berada dalam satu hamparan, sehingga memudahkan pengembangan, pengelolaan dan pembinaan serta pengawasan areal. Dalam hal ini PT Kutai Balian Nauli dapat memperluas lahan dengan membeli dari petani plasma apabila mereka ingin menjual tanah mereka sebagai wujud kerjasama dengan koperasi Plasma.


BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian-uraian diatas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dan saran bagi penutup dari tulisan ini adalah sebagai berikut: A. Kesimpulan 1. Dalam hal ini PT Kutai Balian Nauli dalam proses melakukan perluasan lahan membutuhkan banyak prosedur untuk mendapatkan lahan dalam rangka pemberian status hak guna usahanya yaitu PT Kutai Balian Nauli meminta dukungan masyarakat untuk mendapatkan tanah melalui persetujuan yang telah ditandatanganni oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Setelah mendapat persetujuan masyarakat PT Kutai Balian Nauli langsung mengajukan izin lokasi, mengajukan izin usaha perkebunan, mengajukan izin AMDAL, mengajukan izin pembukaan lahan dan pemakaian alat berat, menetapkan KADASTERAL (batas lahan). Setelah mendapat semua izin dari Bapati Kutai Timur barulah PT Kutai balian Nauli memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha. 2. PT Kutai Balian Nauli untuk mendapatkan tanah guna perluasan lahan hak guna usaha mendapat beberapa hambatan diantaranya adalah okupasi liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang ingin menduduki lahan PT Kutai Balian Nauli tanpa alas hak yang dilakukan secara liar, sulitnya mendapatkan izin perluasan lahan yang sangat lama disertai banyaknya pungutan yang dilakukan


oleh oknum yang terkait di Pemerintahan, tumpang tindih hak atas tanah dengan perusahaan lainnya, keadaan sosial ekonomi penduduk

sekitar yang

membutuhkan tenaga kerja karena kesenjangan sosial, masyarakat hukum adat yang mengakui lahan PT Kutai Balian Nauli sebagai tanah ulayat mereka. 3. PT Kutai Balian Nauli dalam rangka perluasan lahan juga melakukan upayaupaya untuk memperluas lahan yaitu melakukan pendekatan secara musyawarah kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pertanahan Nasional, memeberikan besarnya ganti rugi kepada masyarakat adat melalui musyawarah, membeli lahan dari petani plasma yang ada di sekitar PT Kutai Balian Nauli. Dalam hal ini PT Kutai Balian dalam sektor perkebunan membantu pemerintah menigkatkan pendapatan masyarakat agar tidak terjadi pengangguran dan menambah devisa negara.

B. Saran Masalah pengadaan tanah pada perkembangannya sampai saat ini adalah merupakan masalah yang selalu terjadi, dan sampai saat ini terus diupayakan upaya terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut agar masyarakat sebagai pemilik/penguasa hak atas tanah dan pihak-pihak yang membutuhkan tanah tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu dalam tulisan ini dapat diberikan beberapa saran : a. Pembangunan akan selalu membutuhkan tanah sebagi tempat mendirikan fasilitas-fasilitas yang mendukung keperluan hidup bernegara. Pemerintah


telah membuat peraturan perundangan untuk mengatur tatacara mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan untuk kepentingan umum untuk melindungi pemilik/penguasa hak atas tanah. Namun demikian Pemerintah dalam hal ini khususnya kepala daerah harus lebih serius lagi untuk melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat. Dan juga pejabat lainnya yang bekewajiban dalam pengadaan tanah harus memililki kesadaran hukum yang tinggi mengenai fungsi tanah bagi masyarakat dalam kelangsungan hidupnya dalam pengadan tanah, agar melakukan pengadaan tanah dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Untuk mengantisipasi pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan penegakan hukum bagi para pelaku pengadan tanah yang memenipulasi kepentingan umum dan tidak menghormati hak-hak atas tanah masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen dengan memberi sanksi yang dimuat dalam peraturan pengadaan tanah tersebut. c. Pada umumnya kesulitan untuk mendapatkan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terletak pada masyarkat tidak ingin melepaskan haknya atas dasar jaminan tinggkat ekonomi yang lebih baik yang akan diperolehnya setelah ia melepaskan haknya. Dengan kata lain ganti rugi adalah permasalahan utama dalam pengadaan tanah. Hal ini akan dapat teratasi jika penyuluhan dan sikap pelayanan yang tepat oleh berbagi pihak terutama Panitia Pengadaan Tanah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu


harus ditumbuhkan penerapan asas perlindungan hukum dan asas legalitas didalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut. Dan sudah selayaknya pemerintah menentukan suatu peraturan perundang-undangan tantang ganti rugi tanah.


BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PT. KUTAI BALIAN NAULI DALAM MELAKUKAN PERLUASAN LAHAN

Recommend Documents