BAB I PENDAHULUAN
Penelitian merupakan salah satu cara untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab penelitian pada hakekatnya bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran secara sistematik, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian ini, data atau bahan hukum yang terkumpul diolah, kemudian dianalisis dan dikonstruksikan sehingga akhinya menjadi suatu laporan penelitian (Skripsi). Metode penelitian yang akan diterapkan harus mengacu pada ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan mempunyai ciri khusus, demikian pula halnya Fakultas Hukum Universitas Dwijendra memiliki karakter keilmuan yang spesifik yang tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kekhususan karakter keilmuan itu mengakibatkan kekhususan dalam metode penelitian yang beraspek Normatif dan Metode penelitian Empiris. Buku pedoman ini merupakan suatu pengantar sekaligus pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dwijendra dalam melakukan penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk Skripsi. Penyusunan skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra. Sebagai salah satu insan ilmiah, mahasiswa dituntut agar mampu menyajikan karya ilmiah dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu sebagai calon sarjana, mahasiwa perlu berlatih menulis hasil penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, sehingga dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat. Buku pedoman ini akan dipaparkan ketentuan dan format penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Dwijendra. Struktur penulisan skripsi terbagi atas bagian1
bagian, dan setiap bagian akan diuraikan, dan disertai dengan contoh. Beberapa teknik yang universal yang menyangkut kebahasaan, angka dan satuan, tata nama ilmiah, kepustakaan akan diuraikan pada bab-bab tersendiri. Buku pedoman ini, dipergunakan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh mahasiswa dan dosen dalam proses penulisan usulan penelitian skripsi serta proses pembimbingan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.
2
BAB II
PROPOSAL PENELITIAN
2.1. Jangka Waktu Pengajuan Usulan penelitian/proposal skripsi secara formal dilengkapi dengan persyaratanpersyaratan yang ditentukan diajukan pada semester V (Lima) oleh mahasiswa yang bersangkutan, untuk dilakukan pengecekan dan kesamaan judul-judul dengan karya tulis hukum (skripsi, tesis) yang sebelumnya sudah pernah ditulis baik oleh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra maupun diluar Universitas Dwijendra 2.2. Tata Cara Penulisan Usulan penelitian hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Uraian, dan Bagian Akhir. Jumlah halaman usulan penelitian untuk penulisan hukum ditentukan antara 15-20 halaman I. Bahan dan Ukuran 1. Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 grm, ukuran A-4 (21,0 x 29,7 cm) dan diketik tidak bolak balik 2. Sampul menggunakan kertas bufalo berwarna merah (proposal). II. Pengetikan 1. Naskah diketik dengan computer diharuskan memakai huruf Times New Roman 12 2. Pemakaian huruf miring (italic) untuk pengetikan kata yang belum baku dalam bahasa Indonesia. 3. Jarak baris tulisan dalam naskah 2 spasi, kecuali untuk kutipan, cacatan kaki, tabel, keterangan gambar dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. 4. Batas tepi atas dan kiri adalah 4 cm, sedangkan batas tepi bawah dan kanan adalah 3 cm 5. Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan yang ke-7 dari batas tepi kiri. 6. Bab diberi nomor dengan angka romawi besar dan judulnya diketik dengan huruf besar (kapital) semua dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan seimbang dari tepi kanan dan kiri tanpa diakhiri dengan tanda titik. 3
7. Sub bab diketik dengan huruf kapital (huruf pertamanya) dan diberi nomor urut dengan angka arab tanpa diakhiri dengan tanda titik. 8. Anak sub bab ditulis mulai dari ketikan ke-enam diikuti dengan tanda titik. Kalimat yang menyusul kemudian diketik ke belakang dalam satu baris dengan anak sub bab. III. Penomoran Halaman 1. Nomor halaman dari halaman sampul dalam sampai dengan halaman daftar lampiran diletakkan di tengah-tengah bagian bawah halaman dengan memakai angka romawi kecil. 2. Penomoran halaman di luar halaman yang disebutkan dalam butir 1, dilakukan dengan memakai angka arab (1,2,3,4,…dst) ditempatkan di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1 ½ cm dari tepi atas kecuali pada halaman bab, nomor halaman diletakkan ditengah – tengah bagian bawah halaman. 3. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka. IV. Bahasa 1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Ejaannya harus disesuaikan dengan EYD ( Ejaan Yang Disempurnakan) 2. Bentuk orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau) tidak boleh digunakan, melainkan harus dibuat kalimat pasif. Kata ganti diri "saya" menggunakan kata "penulis". 3. Istilah yang digunakan merupakan istilah Indonesia yang sudah dibakukan dan apabila terpaksa memakai istilah asing, harus dicetak miring. (italic) 4. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat. 5. Kata depan ke- dan di- maupun landa baca harus digunakan dengan tepat. V. Tabel dan Gambar A. Tabel a. judul tabel diletakkan simetris di atas tabel tanpa diakhiri dengan titik dan berjarak satu setengah spasi. b. Usahakan tabel tidak melebihi satu halaman c. Bila tabel disusun melebar sepanjang tinggi kertas bagian atas tabel harus diletakkan disebelah kiri atas d. Kalau tabel lebih besar dari ukuran kertas sehingga harus dibuat memanjang melebihi ukuran tabel tersebut dapat dilipat e. Tabel yang melebihi satu halaman diletakkan pada lampiran 4
f. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas agar terpisah dari uraian pokok dalam makalah. Garis pemisah horizontal hanya dibuat untuk batas atas dan bawah kepada tabel serta batas bawah tabel. Tidak dilanjutkan membuat garis vertical. g. Tabel yang diambil dan sumber lain harus dicantumkan sumbernya B. Gambar a. yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta, foto b. nomor gambar yang diiikuti dengna judulnya diletakkan simetris dibawah gambar tanpa diakhiri dengan titik, berjarak satu setengah spasi c. gambar tidak boleh dipenggal d. keterangan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan halaman gambar e. bila gambar dibuat melebar sepanjang tinggi kertas, bagian atas gambar diletakkan disebelah kiri atas. f. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi dan ekspolasi g. Letak gambar yang dikutip dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya h. Gambar yang diletakkan dalam lampiran harus mempunyai hubungan dengan deskripsi dalam batang tubuh skripsi 2.3. Kerangka Proposal Penelitian Kerangka Usulan penelitian hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Uraian, dan Bagian Akhir a) bagian awal meliputi 1. halaman sampul depan 2. halam sampul dalam 3. halaman persetujuan pembimbing/pengesahan 4. halaman daftar isi 5. halaman daftar Tabel (kalau ada) 6. halaman daftar singkatan (kalau ada) 7. halaman daftar lampiran
5
b) Bagian itu merupakan substansi proposal yang formatnya mengikuti jenis penelitian yaitu penelitian hukum dengan aspek normative atau penelitian hukum dengan aspek empiris (dijabarkan dalam bab selanjutnya) c) Bagian Akhir: 1. Daftar Pustaka 2. Lampiran Lebih jauh masing-masing bagian proposal penelitian tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: Bagian Awal : a.
Halaman Sampul Depan Halaman ini memuat judul, lambang Universitas Dwijendra, nama dan nomor induk mahasiswa (NIM), nama fakultas, nama tempat/kota dan waktu pengajuan penulisan hukum. (Lihat Lampiran 1)
b.
Halaman Judul Memuat tulisan sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di atas kertas HVS putih.
c.
Halaman Persetujuan Memuat persetujuan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. (Lihat Lampiran 2)
d.
Halaman Daftar Isi Memuat gambaran secara menyeluruh mengenai isi penulisan hukum dan merupakan petunjuk bagi yang ingin melihat langsung suatu bab atau sub bab dengan mencantumkan nomor halaman.
e.
Halaman Daftar Tabel (jika ada) Halaman daftar tabel bersifat tentatife karena penelitian hukum normatif tidak selalu mengunakan tabel dan sejenisnya
f.
Daftar Lampiran (jika ada) Memuat daftar lampiran yang digunakan untuk mendukung uraian analisa bahan hukum (apabila diperlukan).
6
Bagian Inti Bagian Inti dari proposal penelitian akan dijelaskan secara terperinci pada bab berikutnya Bagian akhir Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, jadwal kegiatan dan lampiran Daftar Pustaka
a.
Daftar pustaka disusun menurut abjad nama akhir pengarang. Nama pengarang yang terdiri lebih dari satu orang harus ditulis semua. Nama pengarang yang lebih dari satu suku kata, cukup ditulis nama akhir dan diikuti tanda koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya yang semuanya diberi titik.
b. Gelar kesarjanaan dari pengarang tidak perlu dituliskan di dalam daftar pustaka. c. Daftar pustaka ditulis dari tepi kiri. Apabila lebih dari satu baris, maka baris berikutnya masuk indensasi dan jaraknya adalah satu spasi. Jarak sumber pustaka yang satu dengan lainnya adalah 2 spasi.
d. Jumlah sumber pustaka diluar peraturan perundang-undangan, majalah, internet, makalah minimal 20 (dua puluh) buku dengan memperhatikan tahun penerbitan maksimal 10 tahun terakhir.
e. Apabila dalam daftar pustaka terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang penulis, maka karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang 7 (tujuh) ketukan. Jadi nama penulis tidak perlu ditulis lagi. Contoh : Sidharta, B. Arief, 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung _______, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung
f. Daftar pustaka disusun secara alphabeth dan ditulis dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Buku. Penulisannya dimulai dengan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku dicetak miring), penerbit dan tempat penerbit. 7
2. Makalah. Penulisannya dimulai dengan nama pengarang, judul makalah (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), nama forumnya/seminar (dicetak miring), tempat, tanggal dan tahun. 3. Artikel suatu jurnal. Penulisannya dimulai dengan nama penulis artikel, judul artikel (dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), nama jurnal (dicetak miring), volume, nomor dan tahun. 4. Karangan/esai dalam suatu buku kumpulan karangan/kumpulan esai.Penulisannya dimulai dengan nama pengarang, judul karangan/esai (dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), nama editor, tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), penerbit dan tempat penerbitan. 5. Internet. Penulisannya dimulai dengan nama pengarang, judul tulisan dimuat (dicetak miring), nama web site, tanggal diakses 6. Peraturan-peraturan, diurutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarkhi. 2.4. Kutipan Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung merupakan hasil penyimpulan dari literatur tertentu atas pendapat orang atau sumber lainnya dengan menggunakan kalimat sendiri. A. Kutipan Langsung i. Pada kutipan langsung, kutipan harus sama dnegan aslinya baik mengenai susunan kata-katnya, maupun mengenai tanda-tanda bacanya. ii. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan dalam teks dengan spasi 2 (dua) serta menggunakan tanda petik (") pada awal dan akhir kutipan. iii. Kutipan langsung yang panjangnya lima baris atau lebih diketik dengan cara mengosongkan 4 ketukan dari garis batas (margin) sebelah kiri dalam satuan kiri dan tidak diberi tandapetik dengan menggunakan spasi tunggal. iv. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian kata atau kalimat, maka bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah titik yang diketik jarak (ellipsis points) diselingi satu ketukan ketik.
8
a. Tiga titik digunakan untuk menganti satu kata sampai beberapa kalimat dalam suatu pargaraf, selama bagian yang dihilangkan itu tidak terputus-putus oleh katakata yang tidak dihilangkan b. Empat titik (sesungguhnya sebuah titik diikuti tiga titik) digunakan bilamana yang dihilangkan adalah : 1. bagian akhir kalimat, atau 2. bagian awal kalimat berikutnya, atau 3. seluruh kalimat berikutnya atau lebih c. Kalau menghilangkan satu paragraph atau lebih, gunakanlah elepsis panjang mulai dari margin kiri sampai margin kanan v. Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor itu ditempatkan setengah spasi diatas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan (tidak diselingi satu ketukan kosong) dan penomoran kutipan harus berurutan sampai akhir bab. Dalam hal-hal tertentu nomor kutipan dapat juga ditempatkan dibelakang nama pengarang yang dikutip atau dibelakang kata-kata tertentu. B. Kutipan tidak langsung (Parafrasa) Penulisan kutipan tidak langsung dilakukan sama dengan cara menuliskan alinea pada umumnya. Kutipan atas pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain yang dirujuk dalam penulisan hukum harus disebutkan sumbernya dengan menggunakan catatan kaki (footnote) C. Penulisan Sumber Kutipan 1) Penulisan sumber kutipan diakukan dengan “catatan kaki” (footnote) ini menunjukkan dan menginformasikan sumber kutipan. Catatan kaki dapat digunakan pula untuk memberikan komentar mengenai sesuatu yang dikemukakan dalam teks. 2) Sesuai dengan namanya footnote ditempatkan pada kaki halaman dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Tiap-tiap footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip. b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sepanjang 5 cm (16 ketukan) yang dimulai pada batas kiri.
9
c. Footnote pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi dibawah garis pemisah. d. Nomor-nomor footnote disusun berurutan mulai dari nomor satu sampai nomor terakhir (nomor footnote pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor footnote terakhir dari bab sebelumnya) tanpa titik, tanda kurung, dan lain-lain 3) Tiap-tiap nomor footnote ditempatkan setengah spaasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti oleh huruf pertama dalam footnote (tanpa diselingi satu ketukan spasi) 4) Tiap-tiap footnote diketik bersapasi satu dimulai pada ketukan kedelapan dari garis batas tepi kiri. Baris kedua dan seterusnya dari satu footnote dimulai dari garis batas kiri. 5) Jika footnote terdiri dari dua alinea/lebih, maka tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk diatas dan jarak antara tiap-tiap footnote adalah dua spasi D. Bentuk-bentuk catatan kaki (footnote) Contoh-contoh footnote yang sumber-sumber kutipan dari bukum majalah, surat kabar, ,jurnal, tesis, disertasi, internet dengan situs resmi misalnya: www…..go.id, www……ac.id, www…legislation dan situs resmi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 1) Buku Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama, tahun terbit, judul buku, jilid, nama penerbit, tempat diterbitkan, dan nomor halaman yang dikutip. Selanjutnya jika nama pengarang terdiri dari 2 (dua) orang, maka keduanya harus dicantumkan dalam catatan kaki. Jika nama pengarang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, maka cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis dan dibelakangnya ditulis “dkk, atau cs, atau et. all” artinya dengan orang lain), tetapi dalam da liar pustaka harus dicantumkan semua nama pengarangnya. Judul buku dalam catatan kaki harus diketik dengan cetak miring. Penulisan halaman disingkat dengan “hlm". a. Contoh mengutip dari buku-buku yang ditulis oleh seorang pengarang : ____________________________ 1
Putu Dyatmikawati, 2008, Hukum Keluarga Dalam Tanya Jawab, Plawa Sari, Denpasar, hlm. 12.
10
2
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2014, Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiaran Iklan Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 56. b.
Contoh mengutip dari buku yang ditulis oleh dua pengarang maka nama pengarang dicantumkan semuanya : __________________ 3
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54. c. Contoh mengutip dari buku yang ditulis oleh tiga atau lebih pengarangnya, maka hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan dan diikuti oleh et.al atau dkk, atau, cs ___________________ 4
Bernard L. Tanya, dkk, 2010, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 45 5
Wyasa, Ida Bagus, dkk, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Aditama, Bandung. 2) Majalah dan Surat Kabar Dicantumkan berturut-turut adalah nama penulis (seperti pada buku), tahun penerbitan, judul tulisa diantara tanda kutip, nama majalah (diberi garis miring), nomor, tahun majalah dalam angka romawi (jika ada), bulan dan tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip: a. Contoh mengutip dari majalah dan diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah __________________ 5
Oemar Seno Aji, 1980, “perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarkaat Yang Mengalami Modernisasi,” Majalah Hukum dan Pembangunan, NOmor 2 Tahun I, Maret 1980, hlm. 61 b. Contoh mengutip dari majalah dan tidak diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah, maka diganti dengan anonim ___________________ 11
6
Anonim, 1957, “Sekolah Percobaan di Yogyakarta”, Suara Guru II, September 1957, hlm. 18 3) Kutipan dari karya tulis berupa tesis atau disertasi ___________________ 7
Ida Bagus Putu Swadarma Diputra, 2013, “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (Tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 42. 4) Artikel Dalam Format Elektronik (internet) ____________________ 8
Jim Murdoch, 2011, The Optional Protocol to the United Nationas Womens’s Convention, p. 12-17, available at www.justice.gov.uk/publications/docs/pdf, accessed 11 mei 2016. 9
Afifah Kusumandara, 2011, Perlindungan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Jurnal Hukum: Vol 18. No. 1, hlm. 14, tersedia di http://law.uii/ac.id/images/jurnal%/hukum, diakses 12 Oktober 2016 5) Penulisan Footnote dua atau lebih sumber yang berbeda namun ditulis oleh pengarang yang sama ________________________ 10
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kecana Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hlm, 16 11
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 8 6) Wawancara Hasil wawancara dimasukkan kedalam uraian, tidak dicantumkan di dalam footnote 7) Peraturan perundang-undangan yang dikutip, langsung dari lembaran Negara atau Lembaran Daerah tidak dtulis sebagai footnote, tetapi dicantumkan dalam daftar pustaka dengan menyebutkan Nomor Lembaran Negara atau Lembaran Daerah yang bersangkutan 8) Diktat perkuliahan tidak dapat dipakai sebagai sumber.
12
E. Mempersingkat catatan kaki (footnote) Jika suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dengan catatan kaki selanjutnya dapat disingkat/dipersingkat dengan menggunakan ibid, op.cit. dan loc.cit 1. Pemakaian Ibid Ibid kependekan dari Ibidem yang artinya pada tempat yang sama. Ibid dipakai apabila kutipan diambil sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. Ibid tanpa nomor halaman dipakai bila bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama, sedangkan jika bahan yang diambil (dikutip) dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan ibid dengan nomor halamannya. Ibid tidak boleh dipergunakan bilamana dua sumber terdapat sumber lain, dalam hal ini dipakai op.cit. atau loc.cit 2. Pemakaian op.cit Op.cit. merupakan singkatan dari opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. Op.cit., digunakan dalam catatan untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda. Pemakaian op.cit., harus diikuti deegan nomor yang halaman yang berbeda. Jika dari seorang penulis telah disebutkan lebih dua macam ataupun lebi, maka untuk menghindari kekeliruan harus dijelaskan penomoran buku mana yang dimaksudkan sesuai dengan point 5 diatas, penomoran harus diikuti angka romawi capital (I,II,III,IV,……….dst) 3. Pemakaian loc.cit Loc.cit merupakan singkatan dari loca citato yang artinya pada tempat yang sama telah disebut. Loc.cit. digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi diselingi oleh sumber lain. Nomor halaman tidak dicantumkan dalam penggunaan loc.cit, oleh karena nomor halaman itu dnegan sendirinya sama dengan nomor halaman dalam karya yang disebutkan sebelumnya. 4. Bilamana setelah loc.cit atau op.cit kembali digunakan buku yang sama tanpa diselingi buku lain, maka yang digunakan bukan ibid, tetapi loc.cit (bila halaman sama) atau op.cit bilamana halaman berbeda 13
Contoh pemakaian ibid, op.cit., dan loc.cit. dalam suatu rangka catatan kaki. ____________________ 12
Putu Dyatmikawati, 2008, Sentana Peperasan Pengangkatan anak menurut
Hukum Adat Bali, Plawa Sari, Denpasar, hlm. 80 13
Ibid. (berarti dikutip dari buku diatas dengan halaman yang sama)
14
Ibid., hlm. 34 (berarti halaman yang berbeda)
15
Ida Bagus Wyasa, dkk, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Aditama,
Bandung. 16
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar
Modal, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54 17
Putu Dyatmikawati, op.cit., hlm. 32 (berarti halamannya berbeda)
18.
Putu Dyatmikawati, loc.cit (berarti halamannya juga sama dilakukan pada
halaman 80)
2.5.
19
Putu Dyatmikawati, loc.cit
20
Putu Dyatmikawati, op.cit., hlm 25
Daftar Singkatan. Daftar singkatan ini dimasukkan juga singkatan yang belum biasa digunakan oleh para penulis Indonesia tetapi yang perlu diketahui untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing khususnya bahasa inggris. Singkatan-singkatan itu seperti: anom
anonym, tanpa nama (t.n); no name (n.n)
ante
di atas, di muka; supra
a.o
among other, antara lain (a.l); interalia (i.a)
aquo
dalam hal ini (dhi)
art (s)
artikel (s) ayat (-ayat)
c. atau ca circa
kira-kira, sekitar (ttg. Tahun)
cf
conter, bandingkan (bdk)
chap (s)
chapter (s), bab (-bab)
col (s)
colum (s) kolom (-kolom), lanjur (-lajur)
cont.
continued, bersambung 14
c.q.
casua quo, dalam perkara/kejadian yang bersangkutan
c.s.
cun suis, dan kawan-kawan (dkk,) cum cuis (c.s)
etc
etcetera, dan lain-lain (dll)
et.seq
et sequential, dan selanjutnya, dan seterusnya (dst.) lihat f
f atau ff.
following (page), halaman berikutnya, following (pages) halamanhalaman berikutnya
fig (s)
figure (s) gambar (gambar)
hlm.
Halaman
i.a
inter alia, antara lain (a.l); among other (a.o)
ibid
ibidem, pada tempat yang sama
id.
Idem, sama (ttg. Orang)
ie
id est, yaitu yakni, ialah; that is, namely, viz
infra
di bawah; post
jis
juncties, berhubungan dengan (jamak)
jo
juncto, berhubungan dengan (tunggal)
l atau ll
line (s), baris (-baris)
loc.cit
loca citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip
N.B
nota bene, harap diperhatikan; let well; post scrip tum, p.s) umumnya pada surat
n.d.
no date, tanda tanggal (t.p) atau tahun penerbitan
n.n.
nomen nisco, tanpa nama (t.n)
no (s)
numero (s) nomor (-nomor)
op.cit
opera citato dalam karya yang telah disebut/dikutip
p.(pp.)
page (s), halaman (h.), halaman-halaman
15
BAB III PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF
Bagian uraian usulan penelitian hukum nomatif, pada dasarnya merupakan BAB I tentang PENDAHULUAN dari keseluruh rangkaian usulan penelitian maupun penelitian skripsi adapun bagian intinya terdiri dari : I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Ruang Lingkup Masalah 1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum 1.4.2 Tujuan Khusus 1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis 1.5.2 Manfaat Praktis 1.6 Landasan Teoritis 1.7 Metode Penelitian 1.7.1 Jenis Penelitian 1.7.2 Jenis Pendekatan 1.7.3 Sumber Bahan Hukum 1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum Penjelasan masing-masing secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Masalah Bagian latar belakang penelitian hukum harus menguraikan tentang motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Apabila merupakan penelitian hukum normatif, maka di dalam latar belakang harus digambarkan tentang adanya kekosongan norma(leemten van normen) dan/atau kekaburan norma (vague van normen), dan/atau pertentangan norma (geschiljd van normen)
16
Pemaparan dalam latar belakang bersifat atraktif dengan mengekspos kasus-kasus hukum baik yang telah mendapat putusan pengadilan atau belum, atau kasus-kasus hukum public/privat yang menjadi sorotan actual di masyarakat, dan atau media massa atau respon terhadap artikel ilmiah huykum, hasil penelitian hukum normative sebelumnya, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan lain lain yang kesemua itu dianggap oelh penulis perlu mendapat elaborasi yang lebih mendalam terkait upaya pengembangan ilmu hukum (rechtsbeofening). Dalam penelitian hukum dengan aspek normative juga dikenal penelitian asas hukum, penelitian perbandingan hukum dan perbandingan sejarah. 1.2. Rumusan masalah Rumusan masalah mempunyai konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang masalah. Rumusan masalah merupakan arahan (pedoman) bagi penelusuran pengkajian hingga mampu mencapai taraf rasionalitas normative yang optimal. Rumusan masalah dapat menggunkan kalimat tanya ataupun kalimat berita 1.3. Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menggambarkan luasnya cakupan lingkup masalah yang akan dilakukan serta dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian. Umumnya ruang lingkup masalah digunakan untuk membatasi pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup masalah dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti. 1.4. Tujuan penelitian Bagian ini menguraikan dan mengemukakan tentang apa yang hendak dicapai dari penelitian yang dapat dibagi menjadi tujuan objektif dan tujuan subyektif. Tujuan penelitian hendaknya harus sesuai dan konsisten dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upayanya menjawab permasalahan hukum yang diajukan. 1.5. Manfaat penelitian Bagian ini menguraikan dan mengemukakan tentang manfaat penelitian, baik bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya (kegunaan akademis), khususnya bidang 17
hukum tertentu dan/atau bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukumnya maupun bagi pembagunan (kegunaan praktis) 1.6. Landasan Teoritis Landasan teoritis menguraikan, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan pustaka menguraikan acuan untuk analisis data secara sistematis yang berisi pendapat hukum, peraturan hukum dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. 1.7. Metode Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian Mengingat penelitian hukum dapat dilakukan secara normative maupun empiris, maka penulis pada awal uraian ,metode penelitian, menegaskan terlebih dahulu tentang jenis penelitian yang akan dilakukan Penelitian hukum normative memiliki ciri-ciri sebagai berikut: - beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum - tidak menggunakan hipotesis - menggunakan landasan teoritis - menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahna hukum primer dan bahan hukum sekunder 1.7.2. Jenis Pendekatan Penelitian Hukum Normatif pada umunya mengenal 7 jenis pendektan yakni 1. pendekatan kasus (The case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. pendekatan Perundang-undangan (the statue approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.
18
3. Pendekatan analisis konsep Hukum (analytical &Conseptual Approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 4. Pendekatan Sejarah (historical Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang kajian dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. 5. Pendekatan Perbandingan (Comparative Aprroach) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau isi Peraturan suatu negara dengan Peraturan dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing. Peneliti juga dapat melakukan perbandingan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. 1.7.3. Sumber Bahan Hukum Ada penelitian hukum normatif harus dijelaskan tentang jenis bahan hukum dan sumber bahan hukum. Jenis bahan hukum dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekundair dan tersier, sedangkan sumber bahan hukum adalah dari mana bahan hukum tersebut diperoleh, apakah dari buku-buku literatur, jurnal, makalah, lembaran negara, lembaran daerah, berita negara, dokumen-dokumen resmi pemerintah, putusan-putusan hakim pengadilan, putusan arbitrase dan lain-lain. 1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pada Penelitian Hukum Normatif harus dijelaskan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, yang dapat berupa studi literatur melalui perpustaan, CD Rom, internet, ejurnal, dan lain- lain. Penelusuran literatur dan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kartu yang dapat berupa kartu kutipan, catatan harian, kartu, abstrak, dll. 19
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum Untuk mengatasi bahan – bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan teknik analisis sebagai beriktu: - Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunanya. Deskripsi berarti pengambaran uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum - Teknik Konstruksi adalah pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (acontrario) - Teknik evaluasi adalah Penilaian berupa tepat atau tidak tepat setuju atau tidak setuju, benar atau salah, syah atau tidak syah oleh peneliti terhadap sautu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder - Teknik Argumentasi, tidak bisa dilepaskan dari teknis evaluasi karena penilain harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum
20
BAB IV PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS Bagian inti usulan penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan BAB I tentang PENDAHULUAN
dari keseluruh rangkaian usulan penelitian maupun penelitian skripsi.
Adapun bagian inti ini meliputi: I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Ruang Lingkup Masalah 1.4. Tujuan Penelitian 1.4.1. Tujuan Umum 1.4.2. Tujuan Khusus 1.5. Manfaat Penelitian 1.5.1. Manfaat Teoritis 1.5.2. Manfaat Praktis 1.6. Landasan Teoritis Dan Kerangka Berpikir 1.7. Hipotesis (Jika Ada) 1.8. Metode Penelitian 1.8.1. Jenis Penelitian 1.8.2. Sifat Penelitian 1.8.3. Data Dan Sumber Data 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data 1.8.5. Pengolahan dan Analisis Data
Penjelasan masing-masing secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Masalah Latar Belakang Masalah menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi masalah tersebut, seperti
21
- memberikan gambaran yang lengkap tentang fakta hukum, kenyataan, fenomena yang dihadapi oleh peneliti atau situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik - terjadi kesenjangan antara das solen dan das sein - penerapan peraturan tidak efektif - Suatu situasi dalam kehodupan perubahan-perubahan yang cepat, sementara hukum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan tersebut dan bahkan mungkin hukum tertinggal jauh dibelakang 1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah mempunyai konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang masalah. Sementara penelitian hukum empiris menitik fokuskan permasalahan pada keberadaan sebuah aturan hukum dari segi structure tidak ada masalah, namun si peneliti melihat ada permasalahan dari segi legal fuction, yaitu dari berfungsinya hukum, dalam penerapan peraturan kepada masyarakat ada kendala-kendala tertentu yang terjadi dan kaitannya dengan legal culture dan legal value. Rumusan Masalah dapat menggunakan kalimat Tanya atau kalimat berita 1.3. Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menggambarkan luasnya cakupan lingkup masalah yang akan dilakukan serta dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian. Umumnya ruang lingkup masalah digunakan untuk membatasi pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup masalah dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti. 1.4. Tujuan Penelitian Bagian ini menguraikan dan mengemukakan tentang apa yang hendak dicapai dari penelitian yang dapat dibagi menjadi tujuan objektif dan tujuan subyektif. Tujuan penelitian hendaknya harus sesuai dan konsisten dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upayanya menjawab permasalahan hukum yang diajukan. 1.5. Manfaat Penelitian Bagian ini menguraikan dan mengemukakan tentang manfaat penelitian, baik bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya (kegunaan akademis), khususnya bidang hukum 22
tertentu dan/atau bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukumnya maupun bagi pembagunan (kegunaan praktis) 1.6. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir 1.6.1. Landasan Teoritis Landasan teoritis menguraikan, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan pustaka menguraikan acuan untuk analisis data secara sistematis yang berisi pendapat hukum, peraturan hukum dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. 1.6.2. Kerangka Berpikir Setelah mengemukakan landasan teori yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka selanjutnya peneliti menyusun kerangka konsepsional (conceptual framework), atau kerangka teoritis (teoritical framework) yaitu kerangka berpikir dari si penliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang diteliti, yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya. Kerangka berpikir dibuat oleh si peneliti dengan berlandaskan pada teoriteori yang sudah baku yang dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai maslaash yang akan diteliti. Gambaran yang sistematis tersebut dijabarkan dengan menghubungkan variable yang satu dengan variable lainnya. Untuk lebih memperjelas kerangka berpikir, digunakan diagram/skema untuk menggambarkan Contoh: Kerangka Berpikir dalam penelitian yang berjudul Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Pencuri Pratima Di Bali. Dalam Penelitian ini dirujuk teori keadilan dan Pluralisme serta Teori Catur Praja. Berdasarkan teori-teori dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut
23
PENGENAAN SANKSI ADAT TERHADAP PENCURI PRATIMA di BALI Aspek Sosiologis : Pencurian pratima tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang berasal dari dalam desa pakraman (krama desa) beragama Hindu maupun non Hindu, melainkan ada juga pelaku yang berasal di luar kesatuan desa pakraman (krama tamiu) beragama Hindu maupun non Hindu.
RUMUSAN MASALAH 1.
Apakah sanksi adat dapat dikenakan terhadap pelaku yang bukan berasal dari desa pakraman tempat kejadian perkara berlangsung?
2.
Bagaimanakah teknis penjatuhan sanksi adat yang dikenakan bersamaan dengan sanksi pidana?
Aspek Yuridis : Pasal 362, 363, 365 KUHP dan sanksi adat / awigawig desa pakraman (artha danda, sangaskara dana, jiwa danda) Aspek Filosofis : Secara materil (sekala) masyarakat masih bisa mengganti pratima yang hilang dengan yang lebih mahal dan bagus, namun dari sisi immaterial (niskala) persoalan menjadi berbeda karena sesuatu yang secara turun temurun diberikan kepercayaan memelihara keajegan jagat ternoda oleh lenyapnya benda yang disimbolkan sebagai manifestasi keagungan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan nilai ekonomis daripada menghargai agama Hindu.
TEORI 1. Teori Catur Praja (rumusan masalah 1) 2. Teori Keadilan dan Teori Pluralisme
Hukum
(rumusan masalah 2)
Jenis penelitian : Penelitian hukum empiris, yang pokoknya menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat.
Pendekatan masalah : Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang tejadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.
Sumber bahan hukum : 1. Bahan hukum primer 2. Bahan sekunder 3. Bahan hukum tersier
Teknik pengumpulan bahan hukum : Teknik purposive sampling dan metode kualitatif
KESIMPULAN
Teori-teori, konsep ataupun asas hukum yang sudah dirujuk dalam “Landasan Teoritis” dalam bab-bab selanjutnya dalam Bab Pembahasan, landasan teoritis baik yang berupa konsep, asas, hukum dan teori-teori hukum tersebut hendaknya digunakan kembali untuk mempertajam pembahasan permasalah penelitian, dan atau digunakan untuk menjelaskan mengapa fakta hukum seperti itu terjadi daam praktek di masyarakat. 1.7. Hipotesis (jika ada) Bagian ini menguraikan jawaban sementara atas permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan peraturan hukum, teori hukum, pendapat hukum namun masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui analisis data dan pembahasan hasil penelitian.
24
Penelitian Hukum Normatif, hipotesis tidak diperlukan karena sifatnya tidak memerlukan pembuktian atau pengujian secara empiris. Namun dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, terutama yang sifatnya eksplanatoris yaitu yang hendak melihat pengaruh/dampak atau adanya hubungan antara satu variable dengan variable lainnya makan hipotesis mutlak diperlukan. Sementara itu dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, hipotesis boleh ada boleh tidak, dan dalam penelitian yang sifatnya eksploratif hipotesis tidak dibutuhkan. 1.8. Metode Penelitian 1.8.1. Jenis Penelitian Mengingat penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang normative dan penelitian hukum empiris, didalam uraian ini penulis harus mempertegas penelitian apa yang dipergunakan, seperti jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Penelitian hukum empiris mempunyai ciri-ciri seperti - suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik - umumnya bisa mengunakan hipotesis/tidak menggunakannya - menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir - menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier - data sekunder dan data primer kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dan kedudukannya sebagai data utama sedangkan data yang lainnya sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya 1.8.2. Sifat Penelitian Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan seperti: a) Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajah) dalam penelitian ini dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum ada teori-teori, atau
25
belum adanya informasi tentang norma-norma hukum, kalau adapun masih tergolong sedikit Penelitian ini tidak ada hipotesis, karena secara logika hipotesis lahir dari kajian pustaka beik berasal dari teori-teori, asas-asas hukum, dsb. Sementara hal tersebut masih belum ada atau kalaupun ada masih sedikit. Contohnya penelitian identifikasi hukum, konstruksi norma. b) Penelitian yang bersifat Deskriptif Penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain didalam masyarakat. Penelitian ini sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau tidak ada. Penelitian deskriptif dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Contonya fungsi hukum dalam masyarakat c) Penelitian yang bersifat Eksplonatoris Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variable terhadap variable lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variable. Disini hipotesis mutlak harus ada. Contohnya Pengaruh Deregulasi di Bidang penanaman modal asing terhadap iklim investasi 1.8.3. Data dan Sumber Data Dalam penelitian hukum empiris data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi ketatanegaraan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat hukum, dan sebagainya. 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian hukum empiris dikenal dengan teknik untuk mengumpulkan data yaitu : studi dokumen, wawancara, observasi, penyebaran kuesioner/angket 1) teknik studi dokumen teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian hukum normatig maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu 26
bertolak dalam premis normative. Studi dokuemen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. 2) teknik wawancara (interview) salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Umumnya teknik ini digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, namun dapat juga digunakan dalam penelitian eksploratif, dan eksplanatoris yang digabung dengan teknik pengambilan data yang lainnya. 3) teknik observasi/pengamatan observasi dapat dibedakan menjadi dua yaotu teknik observasi langsung dan observasi tidak langsung. Teknik Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secra langsung atau tanpa alat terhadap gejala – gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenernya maupun dilakukan dalam situasi yang sebenernya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah tekik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang ditelitinya dengan perantaraan sebuah alat. 4) teknik penyebaran kuisioner teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantunya dalam penyebaran quisioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut 1.8.5. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian hukum aspek empiris dikenal dengan model analisis seperti Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Penerapan masing-masing analisis tersebut diatas sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang dikumpulkan oleh si peneliti. 27
Analisis Kualitatif Suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan data naturalistic yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasuskasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probalitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi Penelitian dengan teknik analisis kualitatif juga sering disebut dengan analisis deskriptif kualitatif maka keseluruhan data yang dikumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, diaktagorisasikan dan diklasifisikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi social, dan dilakukan penafsiran dari prespektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskritif kualitatif dan sistematis. Analisis Kuantitatif Suatu penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam katagori-katagori, data terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variable sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan sangat cermat dan teliti, serta pengumpulan data menggunakan kusioner.
28
BAB V SKRIPSI 4.1. Spesifikasi Format Skripsi Skripsi terdiri dari minimal 60 halaman dengan spesikfikasi sama dengan spesifikasi usulan proposal penelitian. Estimasi alokasi halaman sedapat-dapatnya sebagai berikut a. Bab I (Pendahulaun )
15 halaman
b. Bab II (Tinjauan Umum)
12 halaman
c. Bab III (Bab, inti, Bahasan Masalah 1)
15 halaman
d. Bab IV (Bab inti, Bahasan Masalah 2)
15 halaman
e. Bab V (Penutup, simpulan, saran)
3 halaman
Jika masalah lebih dari dua maka perlu penambahan Bab Inti lagi sesuai penambahan jumlah masalah Sebelum dilakukan penulisan dan ujian skripsi, mahasiswa diwajibkan menyeminarkan usulan proposal melalui Seminar Usulan Penelitian Hukum. Sebagai persyaratan mengajukan permohonan seminar usulan penelitian hukum, mahasiswa diwajibkan telah mengikuti 10 (sepuluh kali) Seminar usulan penelitian hukum mahasiswa lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra 4.2. Kerangka Skripsi Skripsi terdiri dari bagian yakni bagian awal, inti, dan akhir (1) Bagian Awal Bagian Awal terdiri atas: 1. Halaman sampul depan (Lihat Lampiran 3) 2. Halam sampul dalam
(Lihat Lampiran 3)
3. Halaman persetujuan pembimbing (Lihat Lampiran 4) 4. Halaman pengesahan (Lihat Lampiran 5) 5. Halaman Pernyataan/orisinalitas (Lihat Lampiran 6) 6. Halaman Kata Penghantar 7. Halaman abstrak (Bahasa Indonesia) (Lihat Lampiran 7a) 8. Halaman abstract (bahasa Inggris) (lihat Lampiran 7b) 9. Halaman daftar isi 29
10. halaman daftar Tabel (kalau ada) 11. halaman daftar singkatan (kalau ada) Penjelasan Warna sampul depan sama dengan warna halaman sampul depan proposal penelitian yakni merah. Setelah diuji dan dinyatakan lulus halaman sampul depan diperkuat dengan karton. Halaman pernyataan bahwa isi penulisan hukum bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiatisme dan tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi yang lain. Mahasiswa diwajibkan untuk menuliskan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu (orisinalitas). Untuk penelitian yang belum ada penelitian terdahulunya, mahasiswa wajib menjelaskan bahwa belum pernah ada penelitian mengenai masalah yang diangkat dalam usulan penelitian yang bersangkutan. Untuk substansi pembeda minimal 2 (dua) dengan indikator pembeda diantaranya adalah: tempat, tahun, permasalahan,dan lain-lain. Kata pengantar Memuat uraian singkat tentang maksud penulisan hukum, penjelasanpenjelasan lain yang diperlukan dan ucapan terima kasih serta tidak mengemukakan hal-hal yang bersifat ilmiah. Ditujukan pertama-tama kepada pembimbing, nama pejabat selaku : pejabat Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, informan, pegawai kepustakaan, pihak lain yang membantu dalam penelitian/penulisan skripsi, ayah – ibu,, istri, anak, teman-teman dan lainnya Abstrak (bahasa Indonesia) dan abstract menggunakan bahasa Inggris, dengan materi berupa : latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan metode pendekatan, hasil temuan dari pembahasan masalah. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci/keywords dengan jarak dua spasi dari baris terakhir abstrak. Abstrak (bahasa Indonesia) dan abstract (bahasa Inggris) masing - masing dibuat 1 (satu halaman) atau maksimal 300 kata. (2)
Bagian Inti Bagian Inti terdiri dari 1. Bab I Pendahulan yang diambil dari proposal penelitian kecuali tentang jadwal kegiatan dan biaya penelirian. Daftar Pustaka, Lampiran, dan lain-lain menyesuaikan dengan substansi skripsi 2. Bab II tentang Tinjauan umum yang berupa tinjauan secara garis besar tentang konsep yang tertuang dalam judul, bab ini bertujuan untuk memahami analisis bab inti 30
3. Bab III dan Bab Iv merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi- argumentasi hukum (banyaknya bab inti tergantung dari banyaknya permasalahan) 4. Bab V Bab penutup yang berisikan simpulan dan saran. Bab ini penulis tidak dibenarkan mengutip sumber pustaka lagi atau berdasarkan uraian pada data penunjang lainnya. (3) Bagian Akhir Bagian skripsi komposisi dan penjelasannya sama dengan bagian akhir proposal penelitian yang telah diuraikan dideoan dengan tambahan bahwa skripsi menggunakan minimal 20 (dua puluh) buku dengan memperhatikan tahun penerbitan maksimal 10 tahun terakhir
31
VII PEMBIMBINGAN PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) Dalam penyusunan penulisan hukum mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing penulisan hukum. Penentuan pembimbing penulisan hukum dilakukan oleh Ketua Program Studi. Penggantian pembimbing penulisan hukum dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Program Studi apabila: a. Pembimbing tidak mampu membimbing dalam jangka waktu lama (sakit atau meninggal dunia); b. Pembimbing mendapat tugas belajar atau tugas negara; c. Pembimbing pindah pekerjaan dan atau pindah ke kota atau negara lain; d. Pembimbing mengundurkan diri dengan persetujuan Ketua Program Studi dan/atau Dekan Fakultas Hukum; e. Alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh Ketua Program Studi dan/atau Dekan Fakultas Hukum. Pembimbing penulisan hukum wajib memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan secara professional. Bimbingan pada dasarnya dilaksanakan selama jam kerja di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, kecuali ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa yang bersangkutan. Penulisan hukum hendaknya disusun dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila mahasiswa tersebut gagal menyelesaikan penulisan hukum dalam jangka waktu yang ditentukan , maka jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan lagi atas persetujuan dosen pembimbing atau mendapatkan dosen pembimbing lain berdasarkan penugasan Ketua Program Studi.
32
Daftar Pustaka Dirdjosisworo, Soedjono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Fajar,Mukti &Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Friedman, Lawrence M.,2011, Sistem Hukum. Prespektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung Ibrahim, Jhony, 2006, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang Marzuki, Peter M., 2005, Penelitian Hukum, Prinusa Media, Jakarta Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bakti,Bandung
PT. Citra Aditya
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji,2012, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Singkat,Cet. Ke-14,PT. Raja Grafindo, Jakarta
tinjauan
33
Lampiran 1: Halaman Sampul Depan Dalam Usulan Penelitian Hukum
USULAN PENELITIAN HUKUM (Huruf Times New Roman 14)
JUDUL (Huruf Times New Roman 16)
Oleh : Nama
: ……………………………………
NIM
: ………………………………….... (Huruf Times New Roman 12) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DEWIJENDRA DENPASAR 2016 (Huruf Times New Roman 14)
34
Lampiran 2: Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Hukum (Proposal) HALAMAN PERSETUJUAN
Usulan Penelitian untuk Penulisan Hukum ini Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Pada Hari……………………………..Tanggal………………………………….
Menyetujui :
Dosen Pembimbing I
(
)
NIP:……………………………….
Dosen Pembimbing II
(
)
NIP:……………………………….
Mengetahui : Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
(
)
NIP:………………………………. 35
Lampiran 3: Halaman Sampul Depan Dalam Skripsi
SKRIPSI (Huruf Times New Roman 14)
JUDUL (Huruf Times New Roman 16)
Oleh : Nama
: ……………………………………
NIM
: ………………………………….... (Huruf Times New Roman 12)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DEWIJENDRA DENPASAR 2016 (Huruf Times New Roman 14) 36
Lampiran 4: Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Hukum (SKRIPSI) HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi untuk Penulisan Hukum ini Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Pada Hari……………………………..Tanggal………………………………….
Menyetujui :
Dosen Pembimbing I
(
)
NIP:……………………………….
Dosen Pembimbing II
(
)
NIP:……………………………….
Mengetahui : Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
( ) NIP:……………………………….
37
Lampiran 5: Halaman Pengesahan Skripsi HALAMAN PENGESAHAN Penulisan Hukum ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Pada Hari……………………………..Tanggal………………………………….
Tim Penguji Ketua
(
Sekretaris
)
NIP:……………………………….
Anggota
( ) NIP:………………………
(
)
NIP:……………………………….
Anggota
( ) NIP:………………………
38
Lampiran 6: Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA HUKUM) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, Yang Menyatakan Materai 6000,Nama NIM Prog. Studi
: : : Ilmu Hukum
39
Lampiran 7a : Contoh halaman Abstrak ABSTRAK Pasal 7 UUPA menyatakan secara tegas bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Sebagai peraturan pelaksana UUPA berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendafataran Tanah dinyatakan bahwa Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 20.000 M2 (setara dengan 2 hektar) dan tidak lebih dari 150.000 M2 (setara dengan 15 hektar). Penulis menemukan adanya fakta hukum yang terjadi dalam penelitian ini terkait dengan penguasaan hak atas tanah yang melebihi batas luas ketentuan undang-undang dengan contoh kasus Pan Pacific Bali Nirwana Resort yang berada di atas lahan seluas 103 hektar berlokasi di Tabanan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini Bagaimanakah pengaturan penguasaan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum yang melampaui batas luas ketentuan undang-undang dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Badan Hukum yang menguasai Hak Guna Bangunan dengan melampaui batas luas yang ditentukan undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni beranjak dari adanya kekosongan norma hukum atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendafataran Tanah yang tidak mengatur secara tegas pengaturan penguasaan dan akibat hukum terhadap Badan Hukum yang menguasai hak guna bangunan melebihi batas luas ketentuan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan penguasaan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum yang melampaui batas luas ketentuan undang- undang masih terdapat kekosongan hukum di dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendafataran Tanah. Akibat hukum bagi Badan Hukum yang menguasai Hak Guna Bangunan dengan melampaui batas luas ketentuan yang ditentukan undang-undang adalah akta pemberian Hak Guna Bangunan dan serifikat pemberian Hak Guna Bangunannya adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan syarat obyektif sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang suatu sebab yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pengenaan pajak progresif dan sanksi administratif. Kata Kunci : Akibat Hukum, Penguasaan Hak Guna Bangunan, Badan Hukum, Melampaui Batas Luas Ketentuan Undang-Undang.
40
Lampiran 7b : Contoh Abstract berbahasa Inggris ABSTRACT Article 7 UUPA expressly stated that in order to not harm the public interest, the ownership and control of land beyond the limit are not allowed. As the implementing regulations UUPA according to Article 9 of the Regulation The National Land Agency No. 2 Year 2013 concerning Delegation of Authority to Grant Rights to Land and Event Registration of Land stated that the administration of Broking for Legal Entities of land covering an area of more than 20,000 M2 (equivalent to 2 hectares) and more than 150,000 m2 (equivalent to 15 hectares). There is a legal fact that occurred in this study associated with the acquisition of land rights that exceed the limit broad statutory provisions such as the case of Pan Pacific Nirwana Bali Resort is located on an area of 103 hectares is located in Tabanan. The formulation of the issues raised in this thesis is: How tenure arrangements broking against transgressors Legal Entity provisions of law and how legal implication for Legal Entity which controls broking to exceed the limits prescribed legislation. This research is a normative legal research that moves from the emptiness of legal norms or legal principles. The emptiness of legal norms in this study contained in the provisions of Article 40 of Law No. 5 of 1960 on The Basic Regulation of Agrarian and Regulation of the National Land Agency No. 2 Year 2013 concerning Delegation of Authority to Grant Rights to Land and Land Registration of activities do not provide specific tenure arrangements and the legal consequences of the Legal Entity that controls the rights to build comprehensive exceeds the limit of laws provisions. This research is using legislation approach, the legal concept analysis approach, case approach and the approach of comparative law. The conclusion of this study is regulation Legal Entity which has transgressored tenure of land exceeding the limit of the law, there are still legal vacuum in the provisions of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian and Regulation of the National Land Agency No. 2 Year 2013 concerning Delegation of Authority to Grant Rights to Land and Land Registration of activities. The legal consequences for the Legal Entity which transgressord tenure of land exceeding the limit area specified conditions legislation was deed awarding and certificate granting Building Right Title is null and void, because contrary to the objective requirements validity of the agreement is subject to the provisions of Article 1320 Civil Code about a cause that is not prohibited and may be subject to legal sanctions in the form of civil sanctions, the imposition of a progressive tax, administrative sanctions and criminal sanctions. Keywords: Legal Consequences, Legal Entity, Tenure of Land Exceeding The Limit.
41
