BAB II PROFIL PT. PLN (PERSERO) CABANG RANTAU PRAPAT. Sejarah kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah hal baru. Jika listrik mulai

BAB II PROFIL PT. PLN (PERSERO) CABANG RANTAU PRAPAT

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah hal baru. Jika listrik mulai ada di wilayah Indonesia tahun 1893 atau sekitar abad 19 di daerah Batavia (sekarang Jakarta), maka 30 tahun kemudian atau pada tahun1923 listrik mulai ada di Medan. Sentralnya dibangun di tanah pertapakan Kantor PLN Cabang Medan yang sekarang berada di Jl. Listrik No. 12 Medan, dibangun oleh NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta Belanda. Kemudian menyusul pembangunan kelistrikan di Tanjung Pura dan Pangkalan Brandan tahun 1924, Tebing Tinggi tahun 1927, Sibolga (NV ANIWM) Brastagi dan Tarutung tahun 1929, Tanjung Balai tahun 1931 milik Gemeente – Kotapraja, Labuhan Bilik tahun 1936 dan Tanjung Tiram tahun 1937. Lalu dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai Jepang. Pada masa penjajahan Jepang , Jepang hanya mengambil alih pengelolaan Perusahaan Listrik Swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan perluasan jaringan. Daerah kerja dibagi menjadi Perusahaan Listrik Sumatera Utara, Perusahaan Listrik Jawa dan seterusnya sesuai struktur organisasi pemerintahan tentara Jepang waktu itu. Setelah Proklamasi RI 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik di seluruh penjuru tanah air untuk mengambil alih perusahaan listrik bekas milik swasta Belanda dari tangan Jepang. Perusahaan

Universitas Sumatera Utara

Listrik yang sudah diambil alih itu diserahkan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengenang peristiwa ambil alih itu, maka dengan Penetapan Pemerintah No.1 SD/45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik. Sejarah memang membuktikan kemudian bahwa dalam suasana yang makin memburuk dalam hubungan Indonesia – Belanda, tanggal 3 Oktober 1953 keluar Surat Keputusan Presiden No. 163 yang memuat ketentuan Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik swasta Belanda sebagai bagian dari perwujudan pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Setelah aksi ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri Perusahaan Listrik Negara Distribusi Cabang Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli) yang mula-mula dikepalai R. Sukarno (merangkap kepala di Aceh), tahun 1959 dikepalai oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri PPUT No. 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan dirubah. Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, Riau menjadi PLN Eksploitasi . Tahun 1965, BPU PLN dibubarkan dengan Peraturan Menteri PUT No. 9 /PRT/64 dan Peraturan Menteri No. 1/PRT/65 ditetapkan pembagian daerah kerja PLN menjadi 15 Kesatuan daerah Eksploitasi. Sumatera Utara tetap menjadi Eksploitasi I. A.1 Dari Eksploitasi I Sampai Wilayah II Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Ekploitasi I Sumatera Utara tersebut, maka dengan keputusan Direksi PLN No. KPTS 009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi empat cabang dan satu sektor, yaitu Cabang Medan, Binjai, Sibolga, P.Siantar (Berkedudukan di Tebing


Tinggi). PP No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum

Listrik

Negara

dengan

hak,

wewenang

dan

tanggung

jawab

membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh Wilayah RI. Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diubah menjadi PLN Eksploitasi II Sumatera Utara. Kemudian menyusul Peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara.

A.2 Dari Perum menjadi Persero Dengan keluarnya peraturan pemerintah No. 23 / 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka ditetapkan status PLN sebagi persero. Adapun yang melatarbelakangi perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat dewasa ini. Dimana pada abad 21 nanti, PLN harus mampu menghadapi tantangan yang ada. PLN harus mampu menggunakan tolak ukur Internasional, dan harus mampu berswadaya tinggi, dengan manajemen yang berani transparan, terbuka, desentralisasi, profit center dan cost center. Untuk mencapai tujuan PLN meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan industri yang tanggung jawabnya cukup besar dan berat, kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga yang terkait perlu dibina dan ditingkatkan terus.


A.3 Pemisahan Wilayah, Pembangkitan dan Penyaluran Perkembangan kelistrikan di Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, kemampuan pasokan

listrik

dan

indikasi

–

indikasi

pertumbuhan

lainnya.

Untuk

mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara dimasa – masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kelistrikan, maka berdasarkan Surat Keputusan Nomor 078.K/023/DIR/1996 tanggal 8 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru bidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Dengan pembentukan Organisasi baru PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PT PLN (Persero) Wilayah II, maka fungsi – fungsi pembangkitan dan penyaluran yang sebelumnya dikelola PT PLN (Persero) Wilayah II berpisah tanggung jawab pengelolaanya ke PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumbagut. Sementara itu, PT PLN (Persero) Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik. Pada Tahun 2003 PT PLN (Persero) Wilayah II berubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

B. Jenis Usaha/Kegiatan Perusahaan PT. PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat ini bergerak dibidang jasa kelistrikan yang berkegiatan mendistribusikan arus atau tenaga listrik bagi masyarakat dan instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Kegiatan


pendistribusian arus atau tenaga listrik ini dilakukan PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat melalui penjualan arus listrik dalam satuan KWh yang biaya pemakaian arus tersebut penagihannya biasa dilakukan perbulan. Disamping mendistribusikan tenaga atau arus listrik, PT.PLN juga berkegiatan melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap alat-alat penyalur pasokan listrik, sehingga arus listrik dapat tersalur dengan lancar kepada masyarakat/pelanggan. PT.PLN menyediakan pasokan listrik bagi para pelanggannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini sejalan dengan motto yang diusung oleh PT. PLN yaitu “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik”.

C. Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi dari PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat (terlampir) pada bagian akhir bab 2.

D. Job Description Adapun job description yang akan dijabarkan oleh penulis dari struktur organisasi PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat (terlampir) adalah job description bagian yang khusus dan berhubungan dengan pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan tersebut antara lain: 1. Bagian SDM Dan Administrasi Melaksanakan pengelolaan perencanaan sumber daya manuasia, administrasi, kesekretariatan dan logistik serta keamanan. Untuk itu, bagian sumber daya manusia dan administrasi mempunyai tugas umum:


a. Merencanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) b. Melakukan kajian dan pengembangan organisasi dalam usulan perubahan struktur organisasi c. Melaksanakan tata usaha penggajian dan pengupahan d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan pegawai e. Melaksanakan pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik f. Melaksanakan pernyimpanan dan pengendalian persediaan material pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik g. Merencanakan kebutuhan sarana kerja h. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan rumah tangga i.

Melaksanakan kegiatan pengaman dan kesehatan lingkungan, pembinaan kemitraan dan bina lingkungan.

1.1 Sub Bagian Sumber Daya Manusia Melaksanakan

kegiatan

perencanaan

sumber

daya

manusia,

pengembangan sumber daya manusia dan memelihara data base pegawai (Sipeg) dan dosier pegawai. a. Merencanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia b. Mengelola kegiatan administrasi SDM termasuk pemeliharaan data base pegawai (Sipeg dan dosier pegawai) c. Melaksanakan kegiatan tata usaha penggajian dan pengupahan SDM d. Mengelola

kesesuaian

peraturan

internal

dengan

ketentuan

ketenagakerjaan


e. Mengelola penilaian individu pegawai & administrasi tim investigasi f. Melaksanakan kegiatan administrasi kesejahteraan pegawai 1.2 Sub Bagian Sekretariat Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja termasuk di dalamnaya pengelolaan kegiatan kemitraan dan bina lingkungan serta community development. a. Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja b. Melaksanakan kegiatan tata usaha kesekretariatan c. Melaksanakan kegiatan rumah tangga satuan organisasi terkait d. Melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan kerja e. Melaksanakn kegiatan administrasi dan pengurusan surat menyurat dan surat berharga perseroan f. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kemitraan dan bina lingkungan serta community development 1.3 Sub Bagian Logistik Melaksanakan kegiatan bidang perbekalan meliputi rencana persediaan, pengadaaan dan penyimpanan barang/material, alat tulis kantor, mengelola administrasi perbekalan dan pergudangan. a. Melaksanakan tata usaha logistik baik untuk material konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik b. Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan material c. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengambilan barang d. Melaksanakan pengadministrasian persediaan barang dan material


e. Melaksanakan kegiatan tata usaha pergudangan sesuai dengan ketentuan.

E. Kinerja Usaha Terkini PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat PLN dapat melalui tahun 2008 dengan selamat ditengah gejolak harga minyak dunia yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008 serta krisis keuangan global yang berakibat pada melemahnya nilai tukar tukar rupiah terhadap USD yang merupakan ujian tersendiri bagi perusahaan. Pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik meningkat 19.3% dalam tahun 2008 dibandingkan tahun 2007, hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah KWh terjual yang sudah mencapai 372,348,144 KWh atau meningkat 18.7% dibanding tahun 2007. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan, PLN telah menjalankan program penerapan tarif non subsidi untuk pelanggan diatas 6600 VA dan memberikan layanan khusus kepada calon pelanggan dengan tarif B to B. Dan menyadari bahwa beban perusahaan terbesar adalah untuk pembelian bahan bakar minyak, maka kebijakan dasar PLN dalam penggunaan energi primer adalah mengurangi penggunaan BBM dan menggantikannya dengan Non BBM antara lain batu bara, gas, panas bumi, dan energi yang dapat diperbaharui lainnya (renewable energy). Salah satu realisasinya dituangkan PLN dalam fast track program yaitu membangun pembangkit berbahan bakar batubara sebesar total 9.475 MW tersebar di seluruh Indonesia. Fast Track Program ini juga merupakan penugasan dari pemerintah yang dituangkan dalam peraturan presiden No 17 tahun 2006. Fast Track Program ini selanjutnya lebih dikenal dengan proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000MW.


Dibidang penyaluran kredit kemitraan sendiri, PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat telah berhasil menyalurkan kredit mulai tahun 1994 - 2008 dengan jumlah total Rp 538.500.000,-. Ditahun 2008 ini PT. PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat juga mengalami peningkatan kinerja dalam hal penyaluran dana program kemitraan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2008 sebesar 6.67% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hal ini juga merupakan salah satu pendorong bagi bagian yang terkait untuk lebih memaksimalkan kinerjanya agar bisa lebih mengalami peningkatan di tahun 2009 ini. Ditahun 2009 ini PT. PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat berencana untuk menyalurkan kredit mitra binaan dengan total penyaluran sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan harapan pengembalian sebesar Rp56.000.000,(lima puluh enam juta rupiah). Kredit Mitra Binaan yang disalurkan PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat ini disalurkan dalam enam sektor usaha yakni sektor industri, jasa, perdagangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan.


TABEL 1 REALISASI PENYALURAN KREDIT MITRA BINAAN TAHUN 20072008 DAN RENCANA PENYALURANNYA DI TAHUN 2009 (PER SEKTOR USAHA)

Tahun Sektor Usaha 2007

2008

2009

Industri

Rp 15.000.000,-

Rp 8.000.000,-

Rp 10.000.000,-

Jasa

Rp 6.000.000,-

Rp 10.000.000,-

Rp 10.000.000,-

Perdagangan

Rp 24.000.000,-

Rp 20.000.000,-

Rp 10.000.000,-

Perikanan

-

-

Rp 5.000.000,-

Perkebunan

-

-

Rp 10.000.000,-

Peternakan

-

Total

Rp 45.000.000,-

Rp 10.000.000,-

Rp 5.000.000,-

Rp 48.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat



BAB III PEMBAHASAN

A. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil selanjutnya disebut PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PLN. Program Bina Lingkungan yang disebut juga PBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh PLN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PLN. Jejak rekam Program Kemitraan di PLN memiliki sejarah panjang. Bermula dari Surat Keputusan (SK) Pemerintah yang dikeluarkan tahun 1989. Kemudian secara efektif sejak tahun 1991, PLN melaksanakan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi. Program tersebut bernama Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK). Dalam melaksanakan program tersebut, PLN telah mendelegasikannya kepada seluruh unit administrasi yang tersebar di Indonesia. Dan agar pemberdayaan usaha kecil dan koperasi itu dapat lebih berdaya guna, maka PLN menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan yang selalu diperbaharui. Seiring bertambahnya dana pemberdayaan, maka bantuan yang diberikan bukan hanya bantuan modal kerja dan bantuan pelatihan, tapi juga bantuan pemasaran dengan status hibah. Kemudian, sejak tahun 1994 progrram PPELK itu berganti menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Dan sejak turunnya Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN No 236 tahun 2003, maka


program tersebut bermetamorfosa menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL ini berazaskan pada: 1). Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaaan dana PKBL, sehingga pengelolaannya dapat terlaksana secara efektif. 2). Kemandirian yaitu keadaan dimana pengelolaan dana PKBL dilakukan secara profesional

dengan

mengutamakan

kepentingan

perusahaan

dalam

membangun citra positif, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Adapun tujuan dari pelaksanaan program kemitraan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan mengimplementasikan strategi GCG (Good Coorporate Governance) guna memposisikan perusahaan memiliki makna keberadaan di masyarakat/lingkungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra perusahaan. Dalam penyaluran dan program kemitraan ini PLN membentuk suatu unit/bagian yang khusus untuk menangani penyaluran dana kemitraan tersebut. Unit/bagian yang menangani dana kemitraan ini berada dibawah koordinasi asisten manajer sumber daya manusia dan administrasi. Dana untuk program kemitraan PT.PLN ini bersumber dari: a). Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) b). Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional


c). Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Besarnya dana yang disalurkan untuk program kemitraan ini ditetapkan oleh RUPS, namun dalam kondisi tertentu besarnya dana program kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri BUMN/RUPS. Dan guna memupuk pendapatan dari hasil bunga, penempatanm dana PKBL yang belum tersalur hanya diperbolehkan dalam bentuk penempatan deposito/giro yang pembukuannya dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan PLN. Penyaluran dana program kemitraan ini dilakukan dalam dua bentuk yakni: a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Bentuk pinjaman dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: 1). Pinjaman Reguler: Yaitu pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. 2). Pinjaman Khusus: Yaitu untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek maksimum 1 (satu) tahun dan bersifat crash program dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan Usaha Mita Binaan. Pemenuhan pinjaman khusus harus dituangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak yaitu Pengelola Program Kemitraan, Mitra Binaan, dan Rekanan Mitra Binaan denga Surat Perintah Kerja (SPK) dari Mitra Binaan sebagai jaminannya.


b. Beban Pembinaan: 1). Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian berkaitan dengan Program Kemitraan. - Diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan untuk Mitra Binaan dalam rangka: •

Meningkatkan

keterampilan

manajerial

dan

teknik

produksi/pengolahan •

Meningkatkan pengendalian mutu produksi

•

Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi

•

Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan

- Diberikan dalam bentuk bantuan pemasaran, promosi produk mitra binaan dan pengkajian/penelitian seperti: •

Membantu penjualan produk

•

Membantu promosi melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pamer (show room).

2). Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. 3). Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. Program kemitraan PLN memiliki misi mulia. Yakni ikut mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya pemerataan pembangunan


melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan begitu, diharapkan usaha kecil dan koperasi dapat menjadi tangguh dan mandiri sehingga ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan ini adalah: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar); c. Milik Warga negara Indonesia; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; h. Belum memenuhi persyaratan perbankan (nonbankable); Dalam penyaluran dana program kemitraan ini, perlu dipertimbangkan aspek-aspek antara lain isu pokok dan kebijakan pemerintah, kondisi masyarakat disekitar instalasi, dan sumberdaya setempat.


B. Prosedur Penyaluran Dana Program Kemitraan PLN tidak hanya sebagai perusahan yang dikenal masyarakat sebagai perusahan penyedia energi akan tetapi program kemitraan ini sebuah bukti langkah yang kongrit yang diambil oleh PLN untuk membangun masyarakat serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan yang berlaku pada PT.PLN (Persero) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 366.K/DIR/2007 adalah sebagai berikut: a. Calon mitra binaan menyampaikan proposal pengajuan kredit atau rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya dan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut: 1. Nama dan alamat unit usaha; 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4. Bidang usaha; 5. Ijin usaha/surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; b. PLN pembina (Unit PKBL) wajib melakukan evaluasi dan seleksi secara langsung (survei lapangan) atas permohonan/proposal yang diajukan oleh calon mitra binaan dan berkoordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina di Wilayahnya untuk menghindari duplikasi pinjaman. Tim PKBL akan


melakukan survei terhadap calon mitra binaan dan menyesuaikannya dengan data-data di lapangan. Adapun daftar isian yang harus dilengkapi oleh tim PKBL antara lain: 1. Nama Usaha (Perusahaan PT/CV/UD, Koperasi/KUD, Perorangan) 2. Alamat (Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Propinsi) 3. Jenis Usaha 4. Surat Izin yang ada 5. Pendidikan terakhir pemimpin perusahaan 6. Kegiatan Nyata dilokasi 7. Keadaan Saat Ini a). Kondisi Keuangan: - Peralatan (dalam Rp) - Modal Kerja (dalam Rp) - Hutang Perusahaan (dalam Rp) b). Kondisi Sumber Daya Manusia: - Pimpinan - Karyawan c). Jenis dan Sumber Bahan Baku: - Jenis (Bahan Baku, Bahan Pendorong) - Sumber d). Pemasaran (Lingkungan setempat, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar propinsi, antar negara) e). Keuntungan rata-rata perbulan (Produksi, Omset, Laba)


8. Keadaan Yang Akan Datang a) Jenis bantuan yang diharapkan: - Bantuan Pelatihan - Bantuan Modal - Bantuan Peralatan b). Proyeksi Pengembalian Bantuan: - Peralatan (dalam Rp) - Modal Kerja (dalam Rp) c). Pemasaran (Lingkungan setempat, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar propinsi, antar negara) d). Kondisi setelah menerima bantuan e). Proyeksi Waktu Pengembalian Bantuan 9. Rekomendasi dari Instansi / Dinas terkait 10. Keterangan lain-lain (Jaminan) 11. Evaluasi Kelayakan dan Prospek usaha, yang terdiri dari: -

Peningkatan Lapangan Kerja

-

Peningkatan Penghasilan

-

Pemertaan dan Pengentasan Kemiskinan

-

Prospek Usaha

-

Prospek Pengembalian Pinjaman

-

Pernah Mendapat Binaan / Bantuan

12. Denah Lokasi Obyek Survei.


c. Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman kepada PLN Pembina (Unit PKBL) setempat, biasanya calon mitra binaan akan mendapatkan undangan dari unit PKBL sehubungan dengan rencana pelaksanaan pemberian pinjaman. d. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat PLN Pembina setempat dan Mitra Binaan; 2. Hak

dan

kewajiban

masing-masing

pihak

yang

melakukan

perjanjian/kontrak; 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya; 4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman); 5. Apabila dipandang perlu, dibolehkan untuk meminta asuransi jiwa, jaminan/agunan, kepada Mitra Binaan atas pemberian bantuan pinjaman modal/pinjaman khusus dengan memperhatikan kondisi setempat, dan di PT.PLN

(Persero)

Cabang

Rantau

Prapat

sendiri,

perusahaan

memberlakukan adanya penyerahan jaminan dari calon mitra binaan, jaminan yang diserahkan tergantung dari besarnya pinjaman yang diajukan oleh mitra binaan; 6. Biaya yang timbul atas penggunaan asuransi jiwa, jaminan/agunan, dibebankan kepada Mitra Binaan. Adapun secara skema, prosedur pemberian dana program kemitraan ini dapat digambarkan seperti yang terlampir pada bagian akhir bab III.


C. Kualitas

Pinjaman

Dana

Program

Kemitraan,

Kriteria

dan

Perlakuannya. Kualitas pinjaman dana program kemitraan dinilai berdasarkan pada ketetapan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan. Dalam hal ini, Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman. Untuk menjamin pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman, mitra binaan dapat diminta untuk membuat asuransi jiwa kredit. Jasa administrasi yang dimaksud adalah biaya yang dikenakan kepada mitra binaan atas pendanaan yang diberikan. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan ialah sebesar 6% (enam persen). Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut: 1. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tetap waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa daministrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. 2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama.


3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang berlaku. 4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Perusahaan juga melakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usahausaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (reschedulling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria: a. Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan; b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; c. Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk pembayaran angsuran. Dalam hal pelaksanaan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo. Tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling). Perusahaan akan melakukan penghapusbukuan pinjaman tetap dengan ketetapan:


1. Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos “Pinjaman Bermasalah”. 2. Terhadap pinjaman bermasalah yang dimaksud di atas, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri BUMN/RUPS. 3. Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos “Pinjaman Bermasalah Yang Diterima Kembali”. 4. Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah Yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud diatas, dilaporkan secara priodik dalam laporan triwulanan. Namun terdapat pengecualian dari ketentuan diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

D. Pembinaan dan Pengawasan Kredit Pembinaan dan pengawasan kredit terhadap mitra binaan dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat melalui survei lapangan yang dilakukan minimal 1 bulan sekali ke lokasi usaha mitra binaan. Pembinaan yang dilakukan dapat

berlangsung

dalam

berbagai

bentuk,

misalnya

penyuluhan,

pelatihan/training, bantuan manajerial, dan lain sebagainya. Dan dalam hal


pengawasan, PT. PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat, selalu mengawasi pembayaran yang dilakukan oleh mitra binaan setiap bulannya yang terlihat pada rekening masuk unit PKBL. Apabila terjadi pembayaran kredit yang kurang lancar, perusahaan akan segera menanggulanginya dengan melihat langsung alasan yang terjadi akibat keterlambatan tersebut.

E. Penghitungan Kinerja Program Kemitraan Kinerja progra kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan PLN. Indikator kinerja yang dinilai berpedoman pada Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 041.K/DIR/2006 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kinerja pada Unit Organisasi PT.PLN (Persero) terdiri dari Efektifitas Penyaluran Dana dan Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman, yakni sebagai berikut: 1). Efektivitas Penyaluran Dana. Jumlah dana yang disalurkan Rumus

=

x 100% Jumlah dan yang tersedia

Defenisi -

Jumlah dana yang tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan, terdiri atas: •

Saldo Awal

•

Pengembalian Pinjaman

•

Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana program kemitraan BUMN lain, jika ada)


• -

Pendapatan jasa administrasi pinjaman Program Kemitraan.

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan, yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan. Daftar penilaian tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Program Kemitraan adalah sebagai berikut: Penyerapan (%)

>90

85 s/d 90

80 s/d 85

<80

(Skor)

3

2

1

0

2). Tingkat Kolektibiltas Penyaluran Pinjaman Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PK Rumus =

x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan

Defenisi -

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman Program Kemitraan (PK) adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai priode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing kolektibilitas adalah sebagai berikut: •

Lancar

x ≤ 3 bulan

:

100%

•

Kurang lancar

(3 < x < 6 bulan)

:

75%

•

Ragu-ragu

(6 < x < 9 bulan)

:

25%


•

x ≤ 9 bulan

Macet

:

0%

Tingkat pengembalian (%)

> 70

40 s/d 70

10 s/d 40

< 10

(Skor)

3

2

1

0

Opini publik dan citra perusahaan atas pelaksanaan program kemitraan ini terdiri dari beberapa kriteria antara lain: Nilai

= 3 , Sangat positif

: Tidak ada protes dan gangguan/pengrusakan instalasi PLN

Nilai

= 2 , Positif

: Ada

protes

tetapi

tidak

ada

gangguan/pengrusakan instalasi PLN Nilai

= 1 , Netral

: Ada protes dan ada gangguan, tetapi tidak ada pengrusakan instalasi PLN

Nilai

= 0 , Negatif

: Ada protes dan ada gangguan/pengrusakan instalasi PLN.

F. Perlakuan Akuntansi Program Kemitraan Pembukuan dan penggunaan dana Program Kemitraan dilakukan secara Ekstra-komptabel, priode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan (Tahun Takwim). Laporan Program Kemitraan terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan. Penyusunan program Kemitraan meliputi antara lain: -

Laporan Hasil Usaha Program Kemitraan

-

Laporan Aktivitas Program Kemitraan

-

Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan


-

Penyaluran Dana Program Kemitraan Per Wilayah

-

Kualitas Pinjaman Program Kemitraan

-

Neraca Program Kemitraan

-

Arus dana untuk program Bina Lingkungan


Gambar 2 Skema Prosedur Penyaluran Kredit Pada PT. PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat

Pengajuan Permohonan Kredit

Pengumpulan Data Usaha Calon Mitra Binaan

Data Kurang

Evaluasi & Seleksi Permohonan Kredit

Data Lengkap

Tidak Sesuai

Survei ke Lapangan atas data-data pada proposal calon mitra binaan

Sesuai

Ditolak

Keputusan Kredit

Diterima

Administrasi Pinjaman

Pengikatan Kredit & Jaminan dalam Perjanjian/Kontrak Pencairan Dana


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang tersaji pada bab-bab terdahulu, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan dan saran bagi perusahaan yakni:

A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat ditarik penulis dari penjelasan-penjelasan terdahulu dan rumusan masalah antara lain: a. Prosedur Penyaluran Kredit Mitra Binaan yang berlaku pada PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat sudah berlangsung cukup efektif sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 366.K/DIR/2007. Prosedur yang berlaku cukup mempertimbangkan aspek keamanan dari dana yang disalurkan, hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan/agunan yang dikenakan kepada mitra binaan dan penyaluran dana yang tertuang dalam perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama dan dapat dilakukan tindakan hukum apabila salah satu pihak melakukan one prestasi. b. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan dalam pengajuan permohonan kredit, PT.PLN (Persero) Cabang Rantau Prapat memberlakukan syarat yang umum dalam dunia perkreditan, seperti data diri lengkap dari calon mitra binaan; data mengenai usaha calon mitra binaan,izin usaha dan perkembangannya; kinerja keuangan terkini dari usaha calon mitra binaan , adanya jaminan/agunan yang diberikan, dan lain-lain. c. Terdapat beberapa perbedaan antara kredit mitra binaan dan kredit yang biasa disalurkan lembaga keuangan (perbankan) pada umumnya,antara lain:


-

Kredit mitra binaan hanya disalurkan untuk tujuan modal usaha semata, sedangkan kredit yang disalurkan lembaga keuangan (perbankan) dapat disalurkan dengan berbagai tujuan seperti konsumsi, investasi, modal kerja dan sebagainya.

-

Kredit Mitra Binaan disalurkan dengan disertai adanya pembinaan dari BUMN penyalur dana program kemitraan baik dalam bentuk pelatihan, training kepemimpinan, bantuan manajerial, dan lain-lain; dan hal tersebut hanya beberapa saja ditemukan pada kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan (perbankan).

B. Saran Penulis juga mempunyai beberapa saran bagi perusahaan yakni: a. Dalam menyalurkan kredit mitra binaan ini, hendaknya prosedur yang berlaku diperusahaan dapat lebih diperketat untuk menghindari terjadinya one prestasi oleh calon mitra binaan. b. Hendaknya kredit yang telah disalurkan oleh perusahaan diawasi dengan baik penggunaan dan pelunasannya untuk mengurangi tingkat terjadinya kredit macet pada perusahaan. c.

Pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada mitra binaan hendaknya dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius dengan harapan dapat menambah skill atau kemampuan mitra binaan.


BAB II PROFIL PT. PLN (PERSERO) CABANG RANTAU PRAPAT. Sejarah kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah hal baru. Jika listrik mulai

Recommend Documents