BAB II PROFIL PERUSAHAAN
A. Sejarah PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Sejarah kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah baru. Kalau listrik mulai ada di wilayah Indonesia Tahun 1893 didaerah batavia (Jakarta sekarang), maka 30 tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan yang sekarang ada di Jl. Listrik No. 12 Medan, dibangun oleh NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta Belanda. Kemudian menyusul pembangunan kelistrikan di Tanjung pura dan Pangkalan Brandan (1924), Tebing Tinggi (1927), Sibolga (NVIWM) Brastagih dan Tarutung (1929), Tanjung Balai (1931) milik Gemeente – Kotapraja, Labuhan Bilik (1936) dan Tanjung Tiram (1937). Masa penjajahan Jepang, Jepang hanya mengambil alih pengelolaan Perusahaan Listrik Swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan perluasan jaringan. Daerah kerja dibagi menjadi Perusahaan Listrik Sumatera Utara, Perusahaan Listrik Jawa dan seterusnya sesuai struktur orgnisasi pemerintahan tentara Jepang waktu itu. Setelah Proklamasi RI 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diseluruh penjuru tanah air untuk mengambil alih perusahaan listrik milik swasta Belanda dari tangan Jepang. Perusahaan Listrik yang sudah diambil alih itu diserahkan kepada Pemerintah RI dalam hal ini
Departemen Pekerjaan Umum. Untuk
mengenang peristiwa ambil alih itu,maka dengan Penetapan Pemerintah NO. 1 SD/45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik. Sejarah memang membuktikan bahwa dalam suasana yang makin memburuk dalam hubungan
4
5
Indonesia – Belanda, tanggal 3 Oktober 1953 keluar Surat Keputusan Presiden No. 163 yang memuat ketentuan Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik swasta Belanda sebagai bagian dari perwujudan pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Setelah aksi ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri Perusahaan Lisrik Negara Distributor Cabang Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli)yang mula – mula dikepalai R.Sukarno (merangkap kepala di Aceh), tahun 1959 dikepalai oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri PPUT No. 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan diubah. Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, Riau menjadi PLN Ekploitasi. Tahun 1965, PBU PLN dibubarkan dengan Peraturan Menteri PUT No. 9/PRT/64 DAN Peraturan Menteri No. 1/PRT/65 ditetapkan pembagian daerah kerja PLN menjadi 15 Kesatuan daerah Ekploitasi. Sumatera Utara tetap menjadi Eksploitasi I. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Ekploitasi I Sumatera Utara tersebut, maka dengan keputusan Direksi PLN No. KPTS s009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi empat cabang dan satu sektor, yaitu Cabang Medan, Sibolga, P.Siantar (Berkedudukan di Tebing Tinggi). PP No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh Wilayah RI. Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara dirubah menjadi PLN Eksploitasi II Sumatera Utara. Setelah di keluarkannya peraturan pemerintah No. 23/1994 tanggal 16 Juni 1994 maka ditetapkan status PLN sebagai Persero. Adapun yang melatarbelakangi perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi listrik yang terus
6
meningkat dewasa ini. Pada abad 21 nanti, PLN tidak dapat tidak harus mampu menghadapi tantangan yang ada. PLN harus mampu menggunakan tolak ukur Internasional, dan harus mampu berswadaya tinggi, dengan manajemen yang berani transparan, terbuka, desentralisasi, profit center dan cost center. Untuk mencapai tujuan PLN meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan industri pada PJPT II yang tanggungjawabnya cukup besar dan berat, kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga yang terkait perlu dibina dan ditingkatkan terus. Perkembangan
kelistrikan
di
Sumatera
Utara
terus
mengalami
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, kemampuan pasokan listrik dan indikasi-indikasi pertumbuhan lainnya. Untuk mengantisipasi Pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara dimasa-masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kelistrikan, maka berdasarkan Surat Keputusan Nomor 078.K/023/DIR/1996 Tanggal 8 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru bidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Dengan pembentukan Organisasi baru PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara yang dipisah dari PT PLN (Persero) Wilayah II, maka fungsi- fungsi pembangkitan dan penyaluran yang sebelumnya dikelola PT PLN (Persero) Wilayah II terpisah tanggung jawab pengelolaannya ke PT PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumbagut. Sementara itu, PT PLN (Persero) Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik. Pada Tahun
7
2003 PT PLN (Persero) Wilayah II Berubah Menjadi PT PLN (Persero)Wilayah Sumatera Utara.
1.1
Logo PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
1.1.1 Bentuk Logo Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.
Gambar 2.1 Logo PT. PLN (Persero) 1.1.2 Elemen Dasar Logo 1. Bidang Persegi Panjang Vertikal
Gambar 2.2 Bidang Persegi Panjang Vertikal
8
Menjadi
bidang
dasar
bagi
elemen-elemen
lambang
lalnnya,
melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
2. Petir atau Kilat
Gambar 2.3 Petir Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman
9
3. Tiga Gelombang
Gambar 2.4 Tiga Gelombang Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. 2.1 Visi, Misi, Moto dan Tata Nilai PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara 2.1.1 Visi Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 2.1.2 Misi 1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
10
2.1.3 Motto Motto Perusahaan ini adalah “Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”.
2.1.4 Tata Nilai Perusahaan Tata nilai PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara berpedoman pada Tata Nilai Perusahaan yang ditetapkan oleh PLN Pusat meliputi sikap-sikap Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar (SIPP) yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku/Code of Conduct (COC).
2.2 Jaringan Usaha Terkini PT PLN (Persero) Sumatera Utara sesungguhnya merupakan representasi (gabungan) dari beberapa unit yang beroperasi secara bersama di wilayah kerja Propinsi Sumatera Utara. Di dalamnya terdapat 6 unit PLN yang masing-masing memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam satu sistem operasi ketenagalistrikan, yaitu: 1. PT PLN (Persero) Sumut dan Aceh, yang tugas utamanya melakukan pembangunan Pusat Pembangkit, Jaringan Transmisi serta Gardu Induk. 2. PT PLN (Persero Pembangkit Sumatera Bagian Utara), bertanggung jawab atas
pengoperasian
serta
pemeliharaan
pembangkit
untuk
memproduksi tenaga listrik dalam jumlah besar yang bersumber dari pemanfaatan berbagai energi primer. 3. PT PLN (Persero) P3B Sumatera – Unit Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, bertugas menyalurkan tenaga listrik dalam jumlah besar dari pusat
11
pembangkit listrik ke pusat beban melalui jaringan transmisi bertegangan tinggi, dan pengoperasian sistem tenaga listrik. 4. PT
PLN
(Persero)
Wilayah
Sumatera
Utara,
berfungsi
mendistribusikan tenaga listrik dari Gardu Induk sampai ke tangan konsumen melalui Jaringan. 5. Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Gardu Distribusi dan Sambungan Rumah (SR). 6. PT PLN (Persero) Udiklat Tuntungan, menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PLN maupun instansi lain diluar PLN yang membutuhkan. Secara Umum PLN Regional Sumut ini melayani daerah yang meliputi 20 Kabupaten, dan 7 Kotamadya se-Propinsi Sumatera Utara. Dalam memberikan layanan PLN didukung oleh 7 unit Kantor Cabang, 11 Rayon, 50 Ranting, 4 Sub Ranting dan 114 Kantor Jaga.
2.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan yang ada. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integritas secara efisien dari segenap kegiatan.
12
Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Nomor 257 .K/DIR/2014 Tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Pada Organisasi PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara terdiri dari: 1. General Manager 2. Bidang Perencanaan, terdiri dari: a.
Sub Bidang Perencanaan Perusahaan
b.
Sub Bidang Perencanaan Sistem Kelistrikan
c.
Sub Bidang Teknologi Informasi 1. Sub Sub Bidang Operasi Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi 2. Sub Sub Bidang Layanan Database
3. Bidang Distribusi a. Sub Bidang Konstruksi b. Sub Bidang Perencanaan Pola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi 1. Sub Sub Bidang Pengelolaan Aset Distribusi c. Sub Bidang Efisiensi, Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi 1. Sub Sub Bidang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik 2. Sub Sub Bidang Pengendalian Sistem Meter 4. Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan a. Sub Bidang Mekanisme Niaga b. Sub Bidang Administrasi Niaga 1. Sub Sub Bidang Manajemen Billing 2. Sub Sub Bidang Pengendalian Piutang
13
c. Sub Bidang Strategi Pemasaran d. Sub Bidang Revenue Assurance 5. Bidang Keuangan a. Sub Bidang Anggaran b. Sub Bidang Keuangan 1. Sub Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 2. Sub Sub Bidang Verifikasi 3. Sub Sub Bidang Pembayaran 4. Sub Sub Bidang Pajak dan Asuransi c. Sub Bidang Akuntansi 1. Sub Sub Bidang Akuntansi Umum dan Biaya 2. Sub Sub bidang Akuntansi AT dan PDP 6. Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum a. Sub Bidang Pengembangan SDM b. Sub Bidang Administrasi SDM 1. Sub Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Pegawai 2. Sub Sub Bidang Pengelolaan Remunerasi dan Benefit c. Sub Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat 1. Sub Sub Bidang Bantuan Hukum 2. Sub Sub Bidang Hubungan MAsyarakat, Kemitraan dan Bina Lingkungan d. Sub Bidang Administrasi Umum dan Fasilitas 1. Sub Sub Bidang Sekretariat 2. Sub Sub Bidang Pengelolaan Fasilitas Kantor
14
7. Audit Internal Struktur Organisasi PT PLN Persero Wilayah SUMUT dapat kita lihat pada Gambar 2.3:
15
2.4 Tugas dan Fungsi Komponen Organisasi 1. General Manager Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis, pengelolaan pengusahaan pembangkitan, pendistribusian dan penjualan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai secara efisien, meningkatkan mutu dan keandalan serta pelayanan
pelanggan,
dan
memastikan
terlaksananya
Good
Corporate
Governance (GCG) di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan pengusahaan pembangkitan (skala kecil) secara efisien, hemat energi, handal dan ramah lingkungan. 2. Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) wilayah Sumatera Utara. 3. Memastikan program Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) wilayah Sumatera Utara dilaksanakan sesuai ketetapan direksi. 4. Menetapkan
kebijakan
strategis
terkait
pengelolaan
pengusahaan
pembangkitan, penditribusian dan penjualan tenaga listrik wilayah Sumatera Utara. 5. Menjamin
pengelolaan
kegiatan
pengusahaan
pembangkitan,
pendistribusian dan penjualan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang baik dalam upaya peningkatan pelayanan pelanggan. 6. Mengelola sistem manajemen kinerja unit dan manajemen mutu termasuk
menetapkan target kinerja unit-unit dibawah koordinasinya,
memonitor dan mengendalikan pelaksanaannya.
16
7. Memastikan pelaksanaan kebijakan pokok pengembangan mekanisme niaga dan operasi yang telah ditetapkan direksi. 8. Menetapkan kebijakan strategis penyusunan dan pemantauan manajemen resiko wilayah Sumatera Utara. 9. Mengembangkan dan memelihara kompetensi anggota organisasi. 10. Menetapkan Laporan Manajemen wilayah Sumatera Utara
2. Bidang Perencanaan Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem menajemen kinerja, perencanaan investasi, pengembangan aplikasi sistem informasi, untuk mendukung upaya pengusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. a. Sub Bidang Perencanaan Perusahaan Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Memonitor
lingkungan
eksternal
yang
berkaitan
dengan
ketenagalistrikan. 2. Melaksanakan, koordinasi dan konsolidasi dalam penyusunan RJP dan RKAP. 3. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan investasi (LKAI). 4. Membuat proyeksi keuangan untuk jangka menengan dan panjang. 5. Mereview penetapan target kinerja unit pelaksana. 6. Mengevaluasi permasalahan kinerja unit-unit pelaksana. 7. Membuat pedoman penilaian kinerja unit pelaksana.
17
8. Membuat laporan kinerja unit sesuai pedoman. 9. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data pihak yang mempunyai potensi kerjasama. 10. Membuat laporan manajemen dan statistik. 11. Merencanakan pengembangan listrik pedesaan. 12. Menyusun laporan konsolidasi keuangan listrik pedesaan. 13. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bidang Perencanaan Sistem Kelistrikan Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun dan memutakhirkan RPTL. 2. Membuat perkiraan beban untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 3. Menyusun kebutuhan investasi untuk penyediaan tenaga listrik. 4. Membuat desain standar konstruksi jaringan distribusi. 5. Membuat desain standar konstruksi pembangkit isolated. 6. Membuat pedoman untuk evaluasi kelayakan investasi. 7. Melakukan evaluasi sesuai pedoman kelayakan investasi dan penilaian finansial. 8. Membuat, mengendalikan dan mereview rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan. 9. Membuat dan mereview standar pengembangan sistem dalam kaitannya dengan kelayakan sistem tenaga listrik untuk PB/PD pelanggan besar diatas 5 Mva.
18
10. Menyusun rencana pengembangan sarana komunikasi dan scada. 11. Mengendalikan anggaran investasi dengan memperhatikan efisiensi dan kinerja perusahaan. 12. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Sub Bidang Teknologi Informasi Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Merencanakan
program
pengembangan
aplikasi
sistem
informasi
berdasarkan bisnis proses. 2. Merencanakan dan mengembangkan sistem multi media. 3. Mengevaluasi kinerja sistem informasi yang ada. 4. Mengevaluasi infrastruktur sistem informasi yang ada. 5. Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi sistem informasi. 6. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi. 7. Mengelola penyediaan, operasi dan pemeliharaan sistem informasi. 8. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
d. Sub Bidang Layanan Database Bertanggung jawab atas rancangan database sesuai kebutuhan dalam rangka pengembangan aplikasi dan sistem aplikasi dari masing-masing user dan pengembangan layanan database serta pengamanannya. 3. Bidang Distribusi Bertanggung jawab atas tersusunnya strategi, standarisasi dan penerapan sistem
pengelolaan
jaringan
distribusi
dan
pembangkit
serta penerapan
19
manajemen
lingkungan
dan
keselamatan
ketenagalistrikan
serta
upaya
pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja, untuk mendukung upaya pengusahaan tenaga listrik yang efektif, efisien dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja. a. Sub Bidang Konstruksi Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1.
Menyusun metoda tata kelola konstruksi dan administrasi pekerjaan.
2.
Membuat pedoman manajemen konstruksi.
3.
Membina penerapan pelaksanaan konstruksi dan rehabilitasi jaringan distribusi, pembangkit dan sarana.
4.
Melaksanakan pembinaan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.
5.
Menyusun analisa harga satuan material dan jasa.
6.
Mengendalikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi, pembangkit dan sarana.
7.
Melaksanakan koordinasi dan mengurus perijinan dengan pihak terkait.
8.
Mengelola administrasi pekerjaan konstruksi.
9.
Mengendalikan administrasi material PDP dan pemeliharaan.
10. Mengelola E-Procurement. 11. Menyusun manajemen lingkungan dan keselamatan instalasi. 12. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya. 13. Merencanakan sistem proteksi yang handal & sistem pengukuran yang benar dan akurat.
20
14. Menganalisa dan mengevaluasi unjuk kerja sistem proteksi, pengukuran dan AMR. 15. Membuat pedoman pemeliharaan sistem proteksi, pengukuran dan AMR. 16. Menyusun anggaran biaya pemeliharaan sistem proteksi, pengukuran dan AMR. 17. Menyusun kebutuhan material dan jasa pemeliharaan sistem proteksi, pengukuran, AMR. 18. Menyusun kebutuhan peralatan tes / peralatan kerja yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sistem proteksi dan pengukuran. 19. Mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan sistem proteksi, pengukuran dan AMR. 20. Melaksanakan pengawasan mutu material
distribusi (baru/operasi)
khususnya material untuk sistem proteksi dan pengukuran. 21. Mengendalikan kegiatan peneraan KWh meter dan pemeliharaan peralatan Tera. 22. Menyusun data aset / inventarisasi peralatan proteksi dan pengukuran. 23. Melakukan penelitian mengenai modus-modus pencurian listrik dan kasus-kasus malfunction pada sistem proteksi. 24. Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan sistem proteksi dan pengukuran. 25. Membantu peningkatan SDM yang menangani sistem proteksi dan pengukuran. 26. Menyusun pedoman manajemen APP, dan penyegelan APP. 27. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya.
21
4. Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target pendapatan dari penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan dan transaksi pembelian tenaga listrik yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan standar pelaksanaan kerja dan tercapainya interaksi kerja yang baik antar unit-unit pelaksana. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1.
Menyusun rencana pelaksanaan DSM dan SSM.
2.
Menyusun kebijakan dan pengawasan pelaksanaan manajemen sistem baca meter.
3.
Menyusun
kebijakan
dan
pengawasan
pelaksanaan bisnis proses
pembuatan rekening. 4.
Menyusun, mengevaluasi dan konsolidasi tingkat mutu pelayanan.
5.
Mengendalikan SPJBTL pelanggan besar.
6.
Membuat pedoman pembuatan / pemeliharaan DIL dan UMTL/UJL.
7.
Mengendalikan pelaksanaan bisnis proses TUL.
8.
Merencanakan dan mengendalikan manajemen P2TL.
9.
Menyusun dan melakukan pengendalian pelaksanaan bisnis proses sistem informasi pelanggan.
10. Mengawasi pelaksanaan bisnis proses pelaksanaan bisnis proses penagihan. 11. Menyusun kebijakan dan pengawasan pelaksanaan bisnis proses pengawasan kredit. 12. Mengevaluasi BPP per titik transaksi.
22
13. Mengevaluasi komponen biaya yang mempengaruhi BPP. 14. Menyusun mekanisme transfer energi (transfer pricing). 15. Menyusun kontrak jual beli dengan pemasok energi. 16. Menyusun kebijakan, pengelolaan dan pengawasan manajemen kwh meter transaksi digital. 17. Mengendalikan tata kelola PJU dan PPJ. 18. Menyusun kebijakan, pengelolaan dan pangawasan call centre. 19. Menyusun kebijakan dan pengawasan pemanfaatan asset perusahaaan 20. Mengkaji dan mengusulkan konsep pengembangan Revenue Protection. 21. Mengkaji
kelayakan
pemanfaatan
aset
perusahaan
dan
pemasaran
yang
pengembangannya. 22. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
a. Sub Bidang Strategi Pemasaran Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun
rancangan
kebijakan
dan
strategi
berorientasi pada pelanggan. 2. Menyusun dan mengendalikan anggaran rutin investasi perluasan jaringan. 3. Melaksanakan riset pasar dan menyusun data potensi pasar. 4. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 5. Menyusun segmentasi pelanggan. 6. Menyusun rencana penjualan energi dan pendapatan. 7. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan.
23
8. Menyusun strategi peningkatan pelayanan pelanggan. 9. Menyusun standar dan produk pelayanan. 10. Menyusun dan mengevaluasi tingkat mutu pelayanan. 11. Membuat pedoman SPJBTL untuk pelanggan. 12. Mengevaluasi perkembangan Captive Power. 13. Menghitung biaya subtitusi tenaga listrik pada sisi konsumen. 14. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Keuangan Bertanggung jawab atas penyelanggaraan keuangan sesuai dengan prinsipprinsip manajemen keuangan yang baik, pengelolaan pajak dan asuransi yang efektif serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat dan tepat waktu. a. Sub Bidang Anggaran Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun RKAP bersama bidang lain. 2. Menyusun cash budgeting untuk seluruh aktivitias (Cash in Cash out ) 3. Menetapkan dan melaksanakan pengendalian SKKO dan SKKI. 4. Memantau realisasi cash budgeting (anggaran tunai). 5. Mengevaluasi dan mengusulkan penetapan anggaran tunai unit-unit. 6. Memantau dan mengendalikan cash in dan cash out. 7. Memantau dan mengendalikan anggaran investasi dan operasi dengan memperhatikan persediaan material. 8. Mengevaluasi perubahan alokasi pos anggaran.
24
9. Mengevaluasi dan mengajukan revisi anggaran. 10. Mengevaluasi
resiko
yang
timbul
dari
suatu
aktivitas
(Risk
Management). 11. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bidang Keuangan 1. Mengajukan permintaan dropping anggaran tunai ke PLN Pusat. 2. Membuat perencanaan aliran kas pembiayaan AO / AI. 3. Melaksanakan dropping kas pembiayaan ke unit (imprest). 4. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pembayaran. 5. Melaksanakan pembayaran atas transaksi sesuai batas kewenangan yang diberikan. 6. Melaksanakan rekonsiliasi kas, bank imprest. 7. Melaksanakan pengendalian kas pembiayaan unit. 8. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. 9. Melakukan rekonsiliasi piutang pegawai. 10. Melakukan rekonsiliasi hutang usaha. 11. Memantau dan mengendalikan biaya operasional PPJ. 12. Mengandalikan arus kas pendapatan. 13. Memantau dan mengevaluasi Revenue Protection. 14. Memonitor dan mengeavaluasi pelaksanaan transfer otomatis bank receipt. 15. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pendapatan dengan laporan akuntansi.
25
16. Melakukan rekonsiliasi kas, bank pendapatan. 17. Membuat laporan dibidangnya. 18. Melakukan pengadministrasian asuransi dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 19. Melaksanakan pelaporan kepada kantor pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 20. Mengkoordinasikan
dengan
bagian
/
bidang
terkait
tentang
perlakuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 21. Melaksanakan sosialisasi ketentuan perpajakan kepada unit-unit. 22. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perpajakan di unit-unit. 23. Membuat laporan sesuai bidang.
c. Sub Bidang Akuntansi Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. 2. Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. 3. Menyajikan data laporan proyek selesai ke departemen (APBN). 4. Melaksanakan sub administrasi persesiaan material dan utang usaha. 5. Melaksanakan rekonsiliasi utang piutang termasuk iuran pensiun. 6. Mengawasi pelaksanaan opname fisik kas bank kantor wilayah dan unit. 7. Menyusun biaya perolehan pokok (BPP) per titik transaksi dan atau per fungsi. 8. Melaksanakan pembinaan tata kelola akuntansi unit.
26
9. Melakukan analisa dan evaluasi laporan keuangan unit-unit. 10. Melakukan inventarisasi aset (AT, PDP, persediaan. 11. Menyusun dan mengkaji pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi termasuk sistem akuntansi manajemen.
6. Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan manajemen SDM berbasis kompetensi, pengembangan organisasi, evaluasi tingkat organisasi unit, perencanaan tenaga kerja, dan anggaran kepegawaian, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian serta hubungan industrial. a. Sub Bidang Pengembangan dan SDM Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Mengelola pola pengembangan karir pegawai. 2. Mengidentifikasi kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai, merencanakan dan melaksanakan diklat pegawai. 3. Mengelola proses pelaksanaan penilaian kinerja individu (pegawai) melalui penilaian oleh komite appraisal. 4. Mengevaluasi rencana suksesi jabatan. 5. Mengidentifikasi kompetensi pegawai. 6. Menyusun kebutuhan kompetensi jabatan. 7. Merencanakan sertifikasi kompetensi, mengelola administrasi dan pelaporan sertifikasi. 8. Mengevaluasi efektivitas organisasi. 9. Mengevaluasi tingkat unit organisasi.
27
10. Menyusun rencana pengembangan organisasi. 11. Menyusun formasi jabatan sesuai kebutuhan dan efektivitas organisasi. Menyusun kebutuhan tenaga kerja. 12. Menyusun uraian jabatan bersama bidang terkait. 13. Menyusun rencana kerja anggaran biaya pegawai. 14. Mengelola penerimaan pegawai baru. 15. Mengelola pelaksanaan PSG, PKL. 16. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bidang Administrasi SDM Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Memelihara
kesesuaian
peraturan
internal
terhadap
ketentuan
ketenagakerjaan. 2. Mengelola administrasi penghasilan pegawai dan pensiunan. 3. Mengelola administrasi kesejahteraan dan kesehatan pegawai & pensiunan. 4. Membuat perhitungan pajak penghasilan pegawai dan pensiunan. 5. Mengelola pelaksanaan outsourcing. 6. Memelihara file/dosier
pegawai
sesuai
sistim
informasi
kepegawaian. 7. Mengevaluasi dan mengusulkan penyempurnaan PKB. 8. Mengelola administrasi pelaksanaan TP2DP di Kantor Induk dan Unit Pelaksana. 9. Membuat laporan perpajakan dan penyelesaian ke KPP.
28
10. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya. 11. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan kearsipan. 12. Mengevaluasi kebutuhan fasilitas dan sarana kantor serta rumah jabatan. 13. Membuat standarisasi sarana pelayanan cabang, ranting/rayon dan payment point. 14. Mengendalikan pengamanan dan kebersihan fasilitas kantor dan instalasi. 15. Mengawasi
pelaksanaan
outsourcing
SATPAM
dan
cleaning
service. 16. Melaksanakan kegiatan dan pelaporan K3. 17. Mengendalikan pemakaian telepon, listrik, air, ATK, dan kendaraan dinas. 18. Membina pelaksanaan TLSK. 19. Menyediakan kebutuhan ATK dan fasilitas. 20. Membuat standar HPS material peralatan kantor. 21. Mengevaluasi dan melakukan pembayaran Pajak dan Asuransi atas sarana yang dimiliki. 22. Mengelola kegiatan protokoler. 23. Melaksanakan inventarisasi / pendataan aset tanah dan bangunan. 24. Mengelola pemeliharaan gedung, fasilitas, sarana dan prasarana serta kendaraan. 25. Menyusun kebijakan administrasi. 26. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya.
29
7. Audit Internal Bertanggung jawab atas penyelenggaraan audit internal sesuai program kerja pemeriksaan tahunan dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan, pembinaan dan penyempurnaan
sistem
manajemen
dan
operasional
untuk
mendukung
terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Rincian tugas pokok sebagai berikut: 1. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan sesuai program kerja perusahaan. 2. Melaksanakan audit internal yang
meliputi audit keuangan, teknik,
manajemen dan SDM. 3. Memberikan masukan dan rekomendasi yang menyangkut proses manajemen dan operasional. 4. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit internal.Menyusun laporan manajemen sesuai bidang tugas. (sumber: http://pln.co.id)
