BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

B

adan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo menjalankan amanat Misi Kedua dari RPJMD Kabupaten

Probolinggo

Tahun

2013

–

2018

yaitu

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH” Sesuai tugas, pokok dan fungsinya maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo menuangkan amanat RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 melalui Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 218 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin

timbul.

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran. 2.1

VISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada

akhir

periode

perencanaan.

Visi

harus

disusun

bersama,

diwujudkan bersama sehingga visi yang dihasilkan menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen Bappeda Kabupaten Probolinggo. Visi yang tepat bagi masa depan suatu SKPD akan mampu menjadi akselator kinerja bagi SKPD yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan

mencermati

fenomena-fenomena

yang

ada,

maka

visi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo sesuai Renstra tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

LKjIP BAPPEDA Tahun 2015

II / 1

“TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DATA YANG INOVATIF, PARTISIPATIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN”

Pernyataan visi tersebut diatas, menggambarkan tekad pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) tahun untuk mewujudkan partisipatif,

perencanaan akuntabel

pembangunan

dan

transparan

daerah

dalam

yang

rangka

inovatif,

mendukung

terwujudnya visi Kabupaten Probolinggo. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Perencanaan Pembangunan Daerah : adalah suatu proses untuk menentukan arah pembangunan daerah di masa depan secara tepat melalui

tahapan

secara

berurutan

yaitu

penyusunan

rencana,

penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana dengan memperhitungkan seluruh sumber daya yang tersedia. 2. Inovatif : terkandung makna suatu terobosan atau pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi ke depan. 3. Partisipatif

:

terkandung makna

pelibatan

masyarakat

selaku

stakeholders pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, serta mengakomodasikan kepentingan mereka sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 4. Akuntabel : terkandung makna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

proses

perencanaan

pembangunan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai stakeholders pembangunan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan. 5. Transparan: terkandung makna bahwa masyarakat mempunyai hak untuk

memperoleh

informasi

yang

benar,

jujur,

dan

tidak

diskriminatif terhadap proses perencanaan pembangunan di daerah


II / 2

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 2.2

MISI Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa Bappeda Kabupaten Probolinggo kepada suatu fokus yang menjelaskan eksistensi yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumberdaya Bappeda Kabupaten Probolinggo sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya. Dengan adanya misi, maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program

Bappeda

Kabupaten

Probolinggo

kepada

seluruh

lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Probolinggo

harus

mempunyai misi yang sesuai, yaitu : 1.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana di Bappeda;

2.

Meningkatkan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan.

pembangunan daerah, pengelolaan data dan statistik daerah. Misi menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Penetapan Misi Pertama lebih mengacu kepada peran Bappeda dalam rangka pengembangan sumberdaya yang tersedia di Bappeda Kabupaten Probolinggo. Pada masa mendatang tuntutan akan kualitas SDM aparatur perencana semakin tinggi, seiring dengan semakin berkembangnya perencanaan itu sendiri ditinjau dari sisi keilmuan dan teknologi, perkembangan regulasi, serta tuntutan partisipasi masyarakat


II / 3

pelaksanaan pembangunan. Adapun yang dimaksud dengan kapasitas adalah suatu sifat dari aparatur yang dalam menjalankan tugasnya, selalu bekerja sesuai prosedur, memiliki kemampuan yang berlandaskan ilmu, berkompeten, selalu mengembangkan diri dan bekerja sesuai standar kode etik. Penetapan Misi Kedua lebih mengacu kepada peran Bappeda yang bersifat

koordinasi

dan

sinkronisasi

dalam

proses

perencanaan

pembangunan daerah. Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan dengan Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, serta seluruh masyarakat. Koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan juga mencakup antar pelaksana dalam proses perencana pembangunan. Perencanaan pembangunan juga harus berdasarkan data sehingga diperlukan data yang akurat, cepat dan tepat agar kualitas perencanaan pembangunan semakin baik. 2.3

TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi

dan

misi

sehingga

rumusannya

harus

dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan visi dan misi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan tujuan, sebagai berikut : 1. Meningkatnya profesionalitas SDM perencana di BAPPEDA. Profesionalitas merupakan

keandalan

dalam pelaksanaan

tugas

sehingga diperoleh hasil dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami. Disamping itu aparatur

yang

profesional

adalah

aparat

yang

mempunyai

kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah


II / 4

dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peningkatan diupayakan

Profesionalitas terus

menerus

SDM dan

Perencana

Bappeda

berkelanjutan,

sesuai

selalu dengan

tuntutan dan perkembangan tugas yang diembannya. 2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

merupakan

kebutuhan

pemerintah

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

adalah

untuk mendapatkan

aspirasi agar penyusunan

dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat dan menciptakan rasa memiliki. Semakin baik proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif akan mendorong kepedulian masyarakat ikut berperan dalam melakukan pembangunan daerah. 3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi perencanaan pembangunan serta statistik daerah. Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda adalah menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis perencanaan pembangunan. Produk perencanaan pembangunan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ditinjau dari jangka waktunya dokumen

perencanaan

pembangunan

terdiri

dari

dokumen

perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang. Disamping itu ditinjau dari kewenangan dan

sektor yang menjadi

urusan pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, sumberdaya alam dan prasarana daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra 2013 - 2018, BAPPEDA Kabupaten Probolinggo dituntut untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang semakin


II / 5

inovatif, berkualitas, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan yang timbul dalam kurun waktu tersebut. 2.4

SASARAN Sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah

kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yang ditetapkan sesuai Tujuan ke 1 BAPPEDA Kabupaten Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan ke-1 :

MENINGKATKAN

PROFESIONALITAS

SDM

PERENCANA DI BAPPEDA Profesionalitas merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami. Disamping itu aparatur yang profesional adalah aparat yang mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peningkatan Profesionalitas

SDM

Perencana

Bappeda

selalu

diupayakan

terus

menerus dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan tugas yang diembannya. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas SDM Perencana Seperti disampaikan diatas, profesionalitas SDM Perencana Bappeda merupakan tuntutan perkembangan tugas yang akan diupayakan terus menerus pelaksanaannya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Persentase ketersediaan SDM Bappeda yang mengikuti Diklat bersertifikat ;

b.

Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan.


II / 6

Adapun sasaran

yang ditetapkan sesuai Tujuan ke 2 BAPPEDA

Kabupaten Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan ke-2 :

MENINGKATKAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

AKTIF

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. partisipatif

Perencanaan

dilaksanakan

pembangunan

dengan

dengan

melibatkan

semua

pendekatan pihak

yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah

untuk

mendapatkan

perencanaan

sesuai

menciptakan

rasa

aspirasi

agar

penyusunan

dengan

kebutuhan

riil

memiliki.

Semakin

baik

di

dokumen

masyarakat

proses

dan

perencanaan

pembangunan daerah yang partisipatif akan mendorong kepedulian masyarakat dalam ikut berperan dalam melakukan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo dikatakan berhasil apabila prosentase usulan pembangunan dari

masyarakat

semakin

banyak

diakomodir

dalam

pelaksanaan

pembangunan yang didanai oleh pemerintah baik melalui APBD II, APBD I maupun APBN. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran – sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

pada

setiap

tahapan

perencanaan pembangunan, utamanya pada tahap penyusunan perencanaan

pembangunan

sangat

memerlukan

masyarakat

(stakeholders)

dalam

menyelaraskan


keterlibatan rencana

II / 7

pembangunan

yang

disusun

oleh

masing-masing

jenjang

pemerintahan dengan usulan yang disusun oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan adanya partispasi aktif dari masyarakat, maka dokumen perencanaan pembangunan yang

dihasilkan

adalah

produk

bersama

seluruh

pelaku

pembangunan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Persentase

kehadiran

peserta

unsur

masyarakat

dalam

Musrenbang ; b.

Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD ;

c.

Persentase Kecamatan yang mempunyai Pendamping Perencana Pembangunan. Adapun sasaran

yang ditetapkan sesuai Tujuan ke 3 BAPPEDA

Kabupaten Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan ke-3 :

MENINGKATKAN PERENCANAAN INFORMASI

KUALITAS PEMBANGUNAN,

PERENCANAAN

DOKUMEN DATA

DAN

PEMBANGUNAN

SERTA STATISTIK DAERAH

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda adalah menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis perencanaan pembangunan. Produk perencanaan pembangunan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ditinjau dari jangka waktunya dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang. Disamping itu ditinjau dari kewenangan dan sektor yang menjadi urusan pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan pembangunan bidang perekonomian daerah, sosial kemasyarakatan, serta perencanaan tata ruang, sumberdaya alam dan prasarana daerah.


II / 8

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan periode Renstra tahun 2013 - 2018, BAPPEDA Kabupaten Probolinggo dituntut untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas, inovatif, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan yang timbul dalam kurun waktu tersebut. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini pada akhir tahun

kelima

perencanaan

diukur yang

dengan

indikator

diaplikasikan

dalam

perbandingan

dokumen

penyusunan

kebijakan

pembangunan dengan jumlah dokumen perencanaan yang disusun Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran – sasaran tahunan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

kualitas

data

dan

informasi

perencanaan

pembangunan Data dan informasi merupakan syarat dasar untuk memperoleh bahan dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan baik jangka

pendek,

menengah

maupun

jangka

panjang.

Hal

ini

mengingat perencanaan adalah merupakan rangkain kegiatan yang berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a. Persentase SKPD yang memasukkan data Musrenbang dan usulan SKPD dalam aplikasi SIM Musrenbang; b. Persentase

kesesuaian

program/kegiatan

yang

direncanakan

terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. 2.

Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan kecepatan, ketepatan dan keakuratan data statitisk. Penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat membutuhkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait baik antara lain BPS, SKPD, lintas SKPD serta intansi vertikal lainnya.


II / 9

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a.

Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah.

3.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Kualitas suatu dokumen perencanaan akan sangat berpengaruh terhadap hasil perencanaan pembangunan tersebut. Semakin baik kualitas suatu dokumen perencanaan akan semakin baik pula hasil yang diperoleh. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a. Persentase

SKPD

menyusun

Renstra

sesuai

peraturan

perundang-undangan tepat waktu; b. Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundangundangan tepat waktu; c. Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda; d. Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda; e. Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada; f.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

g. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; h. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana. 2.5

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.


II / 10

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Oleh

karena

itu,

kebijakan

pada

dasarnya

merupakan

ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.


II / 11

TABEL 2.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD VISI

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO : TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DATA YANG INOVATIF, PARTISIPATIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN

MISI

: 1. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANA DI BAPPEDA

NO 1

TUJUAN Meningkatkan profesionalitas SDM Perencana

SASARAN Meningkatnya Kualitas SDM Perencana

STRATEGI Melaksanakan Capacity Building SDM Perencana Pembangunan Memperluas wawasan dalam bidang perencanaan pembangunan


KEBIJAKAN Melaksanakan dan mengikutsertakan SDM Bappeda pada Diklat Teknis Menyelenggarakan Bintek Perencanaan Pembangunan secara rutin

II / 12

MISI

NO 1

2

: 2. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK DAERAH TUJUAN Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta statistik daerah


SASARAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas fasilitasi Membangun koordinasi dan perencanaan dengan kerjasama dengan para stakeholders stakeholders Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsif dan partisipatif Memfasilitasi pelayanan prima kepada stakeholders, lintas SKPD dan lintas kewilayahan Memaksimalkan proses evaluasi dan pengendalian yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif

Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD untuk meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

II / 13

NO

TUJUAN

SASARAN Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan


STRATEGI

KEBIJAKAN

Menyediakan data/informasi statistik guna kebutuhan penyusunan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Meningkatkan koordinasi baik antar SKPD, Pemerintah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi

Membangun koordinasi dan kerjasama lintas intansi vertikal untuk meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

II / 14

2.6

RENCANA KINERJA 2015 Pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Probolinggo menetapkan sasaran dan target yang ingin dicapai, sebagai berikut :


II / 15

TABEL 2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 No (1) 1

2

3

4

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Kualitas SDM Perencana

Indikator Kinerja

(3) Ketersediaan SDM Bappeda yang mengikuti Diklat bersertifikat Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan Meningkatnya partisipasi Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam masyarakat dalam perencanaan Musrenbang pembangunan Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana Meningkatnya kualitas data dan Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data informasi perencanaan Musrenbang dan Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM pembangunan Musrenbang Persentase kesesuaian program/kegiatan yg direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan (APBD) Meningkatnya penyajian data % ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik statistik yang cepat, tepat dan Daerah akurat


Target (4) 34,62% 3 kali 90,00% 80,00% 37,50% 100% 85,00% 100%

II / 16

No (1) 5

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan


Indikator Kinerja (3) Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

Target (4) 0% 66,67% Sdh Ada Sdh Ada Ada 3 3 9

II / 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents