BAB II PERENCANAAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BANDUNG KULON BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Bandung

Kulon Kota

Bandung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1.

Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman

LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 12


KECAMATAN BANDUNG KULON dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “MEWUJUDKAN KECAMATAN BANDUNG KULON SEBAGAI KECAMATAN YANG UNGGUL”

Definisi operasional dari visi tersebut adalah diharapkan Kecamatan Bandung Kulon dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon melalui peningkatan SDM aparatur, peningkatan prasarana dan sarana umum, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan pengendalian/pengawasan serta keamanan

dan

ketentraman

yang

terjamin,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di Kecamatan Bandung Kulon mampu menuju pemerintahan yang baik, serta menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi. 2.

Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a.

Mewujudkan Pelayanan Prima, makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b.

Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan, makna yang terkandung adalah meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3.

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.



KECAMATAN BANDUNG KULON Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung sebagai berikut : Tabel 2.1.A.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung NO

TUJUAN

SASARAN

(1) 1.

(2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bandung Kulon

(3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Bandung Kulon Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

2.

INDIKATOR KINERJA (4) Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 72.5 73 73.5 74 74.5

Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan Nilai AKIP Kecamatan Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Tertib administrasi barang/asset daerah

54.5

56.6

62.5

65

59.3

61.5

64.6

67

69

71

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep…..-Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 PENJELASAN NO

(1) 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(2)

(3)

(4)

(5)

Nilai

Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka

Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

ALASAN


FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN (6) Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang

SUMBER DATA (7) Hasil survey


KECAMATAN BANDUNG KULON PENJELASAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN ALASAN Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melaui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN survey kepuasan masyarakat

SUMBER DATA

Pelayanan Publik

(IKM)

2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dapaian Kinerja Umum Pemerintahan

Nilai

Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan

Rata-rata capaian kinerja 5 (lima) Bidang/Seksi di Kecamatan /Kelurahan

3

Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan

Nilai

Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP

Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

%

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan

Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/ inspektorat

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

%

Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib adminsitrasi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan

Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)

Kecamatan

Hasil rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD

C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 15


KECAMATAN BANDUNG KULON 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

3

Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai AKIP Kecamatan

Target 72.5 68

62.5

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

Tertib administrasi barang/Aset Daerah

100%

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014, sebagai berikut : A. Rencana Strategis Hasil Reviu Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2013-2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1.

Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing;

 2.

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



KECAMATAN BANDUNG KULON 

Penggabungan

beberapa

indikator

menjadi

indicator

yang

dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan; 

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;



Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya;



Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bandung Kulon



2


Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Nilai

72.5

73

73.5

74

74.5

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

848

850

852

854

856

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

68

70

73

75

79

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%

68

70

73

75

79

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

73

75

77

79

81


Persentase RW Juara

%

50

55

60

65

70

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

68

70

73

75

79

Rasio Anggota Linmas

Rasio

0.4:1

0.5:1

0.6:1

0.7:1

0.8:1


Kriteria

52.5

65

67

69

71

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut : LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 17


KECAMATAN BANDUNG KULON Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

IKU/BUKAN IKU

FORMULASI PENGUKURAN

KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan



Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI


Nilai

IKU Karena merupakan Tupoksi Kecamatan

%

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Nilai

Bukan IKU Karena standar pelayanan merupakan penunjang

Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)

Keluhan/ Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll) *) Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100% Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman

10 penilaian kriteria ombudsman 1. Sistem Pelayanan terpadu 2. Standar Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan 4. Sistem Pelayanan informasi public 5. Pelayanan Khusus 6. Pengelolaan Pengaduan 7. Penilaian Kinerja 8. Visi Misi dan Moto 9. ISO 9001 : 2008 10. Atribut


KECAMATAN BANDUNG KULON NO

TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(3)

(4)

(5)


Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%


IKU/BUKAN IKU


(6) IKU

(7)

Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

(8)

∑

2 Jenis administrasi kependudukan: KTP KK

∑

6 Jenis pelayanan 1. Legalisasi 2. Keterangan Tidak Mampu 3. SK Miskin 4. SKCK 5. Domisili Perusahan 6. Domisili Kelembagaan

Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

IKU




TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

IKU/BUKAN IKU



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

Persentase RW Juara

%


IKU

Kelurahan dengan kriteria baik : 1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif 3. Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik 4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik 5. Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun 6. Terpelihara/ tidak ada rumput liar/ gulma yang mencolok setiap triwulan

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map / Rencana Aksi Walikota Bandung

∑

Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Syarat Administratif, RW Menyampaikan : 1. Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan 2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan 3. Menyampaikan minimal 70% data yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.:



TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

IKU/BUKAN IKU



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) a. Data Warga Miskin, b. Data PMKS c. Data linmas d. Data Kejadian e. Data Swadaya murni Kriteria RW Juara, terdapat minimal / melaksanakan/ terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan 1. Forum Jaga Lembur; 2. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian Sunda; 5. Paguron Silat; 6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll) 7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society; 8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 9. Gapura Kujang; 10. Les Bahasa Inggris; 11. Satu Kampung Satu Produk; 12. Kampung Berkebun; 13. Lampu Caang Baranang; 14. Septic Tank Komunal; 15. MCK komunal; 16. Reservoar Komunal; 17. Gerakan satu rumah Satu Pohon; Gerakan Pagar Hijau; 18. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 19. Media Kampanye Kampung JUARA 20. Satu rumah satu tempat sampah




TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(4)

(5)

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

IKU/BUKAN IKU


(6)

(7)

IKU

KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN (8) Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu : 1. LPM Kecamatan dan Kelurahan 2. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 3. Forum Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Kriteria Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan Rasio Anggota Linmas

2


Nilai AKIP Kecamatan Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Rasio

Bukan IKU

Bukan IKU Kriteria %

anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD

Bukan IKU

Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%



KECAMATAN BANDUNG KULON C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

IKU / INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Nilai

72.5

%

100

Nilai

848

Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

68

Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

%

68

Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

73

Prosentase RW Juara

%

50

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

68

Rasio Anggota Linmas

Rasio

0.4:1


Kriteria

52.5

%

100

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

2

3


Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents