BAB II PENGELOLAAN ARSIP STATIS

BAB II PENGELOLAAN ARSIP STATIS 2.1 Pengertian arsip Pengertian arsip secara etimologi berasal dari bahasa Yunani (Greek) yaitu archium yang artinya peti untuk menyiapkan sesuatu. Semula pengertian arsip itu memang menunjukkan tempat atau gedung tepat atau gedung tempat menyimpan arsipnya. Tetapi perkembangan terakhir orang lain cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu sendiri. Schollenberg menggunakan istilah archives sebagai kumpulan warkat dan archives instituion sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan surat surat penting. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar tiap kali diperlukan dapat ditemukan kembali. Sedangkan menurut Walne ( 1988 : 128 )” Arsip sebagai informasi terekam ( recorded information) merupakan endapan informasi kegiatan administrasi/bukti transaksi pelaksanaan fungsi unitunit kerja yang terekam dalam berbagai media. 2.2 Tujuan, Fungsi, dan Peranan Arsip. 2.2.1Tujuan Arsip Adapun tujuan arsip adalah sebagai berikut:

Universitas Sumatera Utara

1. Supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman. 2. Jika diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. 3. Menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga. 4. Penghematan tempat penyimpanan. 5. Menjaga rahasia arsip. 6. Menjaga kelestarian arsip. 7. Menyelamatkan pertanggung jawaban perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Widjaja ( 1992 : 8 ) mengemukakan bahwa arsip mempunyai tujuan untuk menyimpan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan, Menyiapkan surat setiap saat diperlukan, mengumpulkan bahan - bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap. 2.2.2 Fungsi Arsip Arsip mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang pekerjaan, Oleh karena itu pentingnya arsip dapat dilihat dari fungsi arsip baik secara makro maupun mikro dalam kesatuan kearsipan adalah sebagai berikut : 1. Arsip sebagai sumber informasi 2. Arsip sebagai sumber Penelitian 3. Arsip sebagai sumber sejarah 4. Arsip sebagai sumber ingatan 5. Arsip sebagai sumber komunikasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2, fungsi arsip dibedakan

menjadi:

1. Fungsi dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelanggaraan keidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelanggaraan administrasi negara. 2. Fungsi statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, majpun penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.


2.2.3 Peranan Arsip Arsip memiliki peranan sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. Sebagai sumber informasi, arsip dapat membantu mengingakatkan petugas yang lupa mengenai sesuatu masalah. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk membuat ataupun mengambil keputusan secara tepat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip menurut Serdamayanti (2003:19) adalah sebagai berikut : 1. Alat utama ingatan organisasi. 2. Bahan atau alat pembuktian (bahan otentik). 3. Bahan dasar perencanaan dan penganmbilan keputusan. 4. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. 5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. 2.3 Jenis - jenis Arsip Menurut fungsi dan kegunaannya arsip dapat digolongkan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1971, yang dimaksud dengan arsip dinamis dan arsip statis adalah sebagai berikut : 1. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau di pergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Singkatnya dapat dikatakan bahwa arsip dinamis adalah arsip - arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari - hari. 2. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari - hari administrasi Negara. Singkatnya dapat dikatakan bahwa arsip statis adalah arsip - arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari - hari. 2.4 Arsip Statis 2.4.1 Pengertian Arsip Statis


Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan. Arsip statis mengandung berbagai macam pengertian. Sebagai bahan pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan, dibawah ini pengertian tentang arsip statis adalah : 1. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud dengan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 2. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, yang dimaksud dengan arsip statis yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan,

pelaksanaan,

penyelenggaraan

kehidupan

sehari-hari

admistrasi negara. 3. Menurut Wursanto (1991 : 237 ) “arsip statis sering disebut archive atau permanent record, yaitu arsip - arsip yang tidak secara langsung dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara.” 4. Menurut Widjaja ( 1993 : 102 ) “ arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kegiatan maupun untuk penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan kebangsaan atau untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. 5. Menurut Sedarmayanti ( 2003 : 9 ) “arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip statis ini merupakan pertanggung jawaban Nasional bagi kegiatan Pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. 2.4.2 Ruang Lingkup Arsip Statis


Arsip statis sering juga disebut archive atau permanent record.yaitu arsiparsip yang tidak secara langsung dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara. arsip abadi ( archive) warkat-warkat vital yang akan disimpan selama-lamanya. Oleh karena itu arsip ini mempunyai taraf nilai yang abadi. Dengan demikian yang termasuk arsip statis adalah arsip abadi (archive ). Arsip statis tidak lagi berada di arsip nasional Republik Indonesia, dengan kata lain arsip statis terdapat di arsip nasional republik Indonesia pusat ( Arsip nasional pusat ) dan arsip nasional Republik Indonesia daerah ( Arsip Nasional daerah ). Arsip statis merupakan pertanggung jawaban Nasional bagi kegiatan Pemerintah Indonesia dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. Diatas telah diutarakan bahwa yang termasuk arsip statis adalah arsip abadi. ( Wursanto, 1991 : 238 - 239 ) Tabel Waktu penyimpanan golongan arsip. No GOLONGAN ARSIP

WAKTU PENYIMPANAN

1.

Arsip vital

Permanen

2.

Arsip Penting

3 - 7 tahun

3.

Arsip biasa

2 – 3 tahun

4.

Arsip tidak penting

1 tahun

Dari empat macam arsip tersebut yang termasuk arsip permanen atau (archive) adalah arsip vital. Arsip vital mempunyai nilai historis, ilmiah atau mempunyai kegunaan yang sangat penting dan bersifat langgeng. Oleh karena itu arsip-arsip tersebut harus tetap ada dalam bentuk aslinya dan tidak dapat diganti dengan arsip yang lain seandainya arsip aslinya hilang. Mengingat arsip vital mempunyai sifat langsung, maka waktu penyimpananya adalah permanen. Hal ini berbeda dengan waktu penyimpanan untuk golongan arsip yang lain. Wursanto ( 1991 : 238 -239 ) memberikan gambaran arsip - arsip yang dapat digolongkan dalam arsip vital . 1. Dalam Bidang Politik dan Permerintahan


a. Teks Sumpah Pemuda b. Teks Prolamasi c. Surat perintah Sebelas Maret d. Teks pidato Kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus menjelang peringatan hari Kemerdekaan R.I. e. Teks Pidato Presiden dalam mengantar Nota Keuangan di depan rapat Dewan Perwakilan Rakyat R.I f. Teks

Pidato

presiden

dalam

rangka

pertanggungjawaban

Pemerintah di depan Sidang majelis Permusyawarahan rakyat ( MPR ) R. I g. Dan lain-lain.

2.

Dalam Kegiatan Organisasi a.

Surat-surat piagam , surat hak, hipotik

b. Stock capital c. Buku besar umum d. Kutipan surat pajak, e. Pola perencanaan ( tata kota ) f. Laporan perhitungan g. Wesel yang dibayar , Chek, kuitansi untuk pembayaran h. Neraca i.

Hak cipta, paten, merk dagang

j.

Kontrak

k. Laporan kerja tahunan l.

Akta, hak pakai

m. Peraturan- peraturan , undang-undang, notulen


n. Sejarah berdirinya organisasi/perusahaan o. Kita pendirian organisasi/perusahaan p. Peta: tanah, daerah penelitian q. Bukti-bukti pemilikan tanah, gedung/ bangunan r. Kontrak-kontrak/perjanjian tentang bangunan dan barang-barang tidak bergerak lainnya s. Dokumen/ Foto-foto udara t. Dan lain-lain. Kiranya perlu diketahui bahwa masing-masing organisasi tentu memiliki ukuran yang dipakai untuk menentukan golongan suatu arsip, apakah suatu arsip termasuk penting atau tidak. Suatu warkat mungkin dianggap vital oleh suatu organisasi, akan tetapi bagi organisasi yang lain mungkin hanya merupakan warkat biasa, sampai saat ini belum ada ketentuan atau pedoman yang pasti. ( Wursanto, 1991 : 239 ) Di lain pihak, Terry yang dikutip oleh Wursanto ( 1991 : 239 ) mengemukakan bahwa arsip biasa cukup disimpan selama 4-5 minggu saja. Sedangkan arsip penting disimpan selama 5-6 tahun. Masalah penetapan jangka waktu penyimpanan arsip sebenarnya merupakan salah satu kegiatan dalam bidang penyusutan arsip. Sedangkan arsip-arsip yang masih mempunyai nilai kegunaan, tetapi tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan administrasi negara yang selanjutnya disebut arsip statis, harus diserahkan kepada Arsip Nasional R.I. Arsip-arsip ini merupakan pertanggungjawaban Nasional bagi kegiatan pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu arsip ini (arsip statis ) mempunyai taraf nilai yang abadi atau permanen sehingga dapatlah dikatakan bahwa ruang lingkup pengurusan arsip statis terbatas pada arsip-arsip yang mempunyai taraf nilai abadi atau permanen. 2.5 Pengelolaan Arsip Statis Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.


Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis meliputi: a. akuisisi arsip statis; b. pengolahan arsip statis; c. preservasi arsip statis; dan d. akses arsip statis.

2.5.1 Tujuan Pengelolaan arsip statis Tujuan pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.5.2 Pengelolaan arsip statis Pengelolaan arsip statis meliputi: a. akuisisi arsip statis; b. pengolahan arsip statis; c. preservasi arsip statis; dan d. akses arsip statis.


Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa kegiatan daur hidup arsip statis di mulai dari kegiatan acquisition, description, preventive, concervation, curative concervation, information service, and source publication. ( akuisisi, deskripsi, pemeliharaan, perawatan, penggunaan, dan sumber publikasi )

2.5.3 Akuisisi ( Acquisition ) Akuisisi merupakan sebuah kegiatan dalam rangka pengembangan jumlah koleksi khasanah arsip yang dilakukan sebuah lembaga arsip. Pelaksanaannya bisa berupa penerimaan dari penyerahan arsip instansi/lembaga/perorangan ataupun penarikan arsip dari lembaga/instansi/perorangan. Pada prosesnya secara umum, akuisisi dapat dilakukan melalui donasi (sumbangan), transfer (pemindahan), atau pembelian “purchases”. (Reed, 1993: 137). Ketiga cara ini masing- masing berada dalam konteks hubungan kerja yang berbeda. Dalarn proses akuisisi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah masalah penilaian arsip (records appraisal). Menurut The Society of Americant Archivist Committee on Terminology, penilaian arsip adalah proses penentuan nilai sekaligus penyusutan arsip yang didasarkan pada fungsi administratif, hukum, dan keuangan; nilai evidensial dan informasional atau penelitian; penataannya; dan kaitan arsip dengan arsip lainnya (Brichford, 1977:1). Di dalam penilaian sendiri ada kegiatan yang harus dilalui, yaitu : 1. Seleksi arsip (records selection), yaitu kegiatan pengidentifikasian tentang arsip apa yang akan disimpan dan dipelihara; siapa pengguna arsip itu kelak: apa jenis arsipnya; apakah seluruh bentuk dan corak arsip yang ada pada instansi perlu disimpan, unit kerja mana yang paling banyak menghasilkan arsip yang penting dipelihara organisasi, dan sebagainya. Kemudian kegiatan penentuan tipe arsip (records type). Umurnnya tipe arsip yang disimpan adalah kertas. Tetapi ada juga yang menyimpan arsip dengan media film, negatif foto, kaset, mikrofilm, mikrofis, atau cetak biru (blue print).


2. Penentuan nilai arsip, yaitu menentukan apakah arsip itu mempunyai nilai referensi / informasional (reference value) atau nilai penelitian (research value). (Ricks.1993: 309-310).

2.5.4 Deskripsi ( Description ) Wursanto ( 1991 : 21 ) menyebutkan bahwa arsip dapat digolongkan menjadi beberapa macam tergantung dari segi peninjauannya, yaitu : menurut subjek atau isinya, bentuk atau wujudnya, nilai atau kegunaannya, sifat kegunaannya, keseringan penggunaannya, fungsi, tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya, serta keasliannya. Perihal deskripsi arsip, saat ini sudah dikembangkan pensosialisasian Standard International Deskripsi Arsip (International Standard Archival Description (Guide)/ISAD) bagi negara-negara di bawah naungan International Council on Archives (lCA). Standar ini mulai diperkenalkan sejak tahun 1992 dan dimaksudkan untuk mengolah arsip statis yang sudah teratur. Menurut ISAD, di daIam deskripsi arsip setidaknya memuat 26 unsur yang harus diterapkan. Ke-26 unsur tersebut merupakan uraian dari enam elemen kelompok deskripsi, yaitu: 1. Pemyataan identitas 2. Konteks 3. Isi dan struktur 4. Syarat akses dan penggunaan 5. Bahan-bahan yang ikut menyatu 6. Catatan (Sunarto, 1999 : 13) Melalui deskripsi akan terlihat gambaran kegiatan yang dijalani sebuah lembaga. Kemudian dibuatkan susunan kegiatan yang akan menggambarkan sebuah skema guna pengaturan arsipnya. Berdasarkan skema inilah pengaturan fisik arsip dilakukan. Namun oleh karena sering dialami kesulitan dalam pembuatan skema pengaturan arsip agar bisa sama atau sesuai aturan aslinya, maka sebagai alternatif pemecahan bisa dilakukan pengaturan arsip sesuai dengan struktur dan fungsi organisasi dari lembaga pencipta arsip tersebut saat arsip-arsip diciptakan. Atau apabila tidak diketemukan struktur dan fungsi dari lembaga pencipta arsip, pengaturan arsipnya dapat dilakukan sesuai dengan masalah atau nama kegiatan dari arsip-arsip yang sedang diolah. Hasil deskripsi ini kemudian


dituangkan dalam suatu daftar yang disebut inventaris arsip. Suatu inventaris yang lengkap memuat unsur - unsur : 1. Judul inventaris, misal lnventaris Arsip Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1967-1978. 2. Kata pengantar dari orang yang mengerti tentang arsip atau penanggung jawab pembuatan inventaris. 3. Daftar Isi (sesuai dengan skema pengaturan arsipnya) yang ditandai dengan nomor halaman inventaris. 4. Pendahuluan (berisi sejarah singkat lembaga pencipta arsip. Sejarah arsipnya dari penataan hingga berada di Badan Arsip, informasi tentang fisik arsipnya, jumlah arsip, jenis arsip, dan kurun waktu arsip diciptakan). 5. Isi deskripsi arsip (berisi uraian deskripsi, dengan susunan penomoran berurut dan kronologis). 6. Lampiran-lampiran (jika ada, misal:peta, Peraturan Lembaga, SK Pendirian Lembaga, dan sebagainya). 7. Indeks

(nama

orang/organisasi/lembaga,

nama

tempat/geografi,

masalah, dan istilah penting) 8. Nama pembuat/penyusun inventaris arsip dan tahun pembuatannya.

2.5.5 Pemeliharaan ( Preventive Conservation ) Di dalam kegiatan konservasi tercakup kegiatan pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip merupakan suatu kegiatan dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan arsip baik dari segi fisik maupun informasinya. Dalam kegiatan ini termasuk juga perawatan arsip dengan menggunakan teknik tertentu (Yayan Daryan, 1998: 130). Tujuan pemeliharaan ini mengarah pada usaha untuk melestarikan bahan arsip dari kerusakan. Sedarmayanti

(2003

:

110)“Pemeliharaan

arsip

adalah

kegiatan

membersihkan arsip secara rutin untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab. Pemeliharaan arsip secara fisik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Pengaturan ruangan Ruang penyimpanan arsip harus :


a) Dijaga agar tetap kering ( temperature ideal antara 60-75 Celcius F, dengan kelembaban antara 50-60 % ) b) Terang ( terkena sinar matahari tak langsung ). c) Mempunyai ventilasi yang merata. d) Terhindar dari kemungkinan serangan api, serangga, dan sebagainya. 2. Tempat penyimpanan arsip Tempat penyimpanan arsip hendaknya diatur secara renggang, agar udara diantara berkas yang disimpan.Tingkat kelembaban yang diinginkan perlu dipenuhi. 3. Penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip Salah satu caranya adalah meletakkan kapur barus ( kamper ) ditempat penyimpanan atau mengadakan penyemprotan dengan bahan kimia secara berkala. 4. Larangan Perlu dibuat peraturan yang harus dilaksanakan,antara lain : a) Dilarang membawa makan ditempan penyimpanan arsip b) Dalam ruangan penyimpanan arsip dilarang merokok ( karena percikan api dapat menimbulkan bahaya kebakaran) 5. Kebersihan Arsip selalu dibersihkan dan dijaga dari noda karat dan lainnya. Selain itu penggunaan fumigasi, restorasi diperlukan untuk menghindari kerusakan dari factor biologis seperti binatang pengerat. 2.5.6 Perawatan ( Currative Conservation ) Damayanti ( 2007:3 ) mengungkapkan bahwa konservasi merupakan kebijaksanaan dan cara tertentu dipakai untuk melindungi koleksi arsip dari kerusakan dan kehancuran, termasuk metode dan teknik yang diterapkan oleh petugas teknis. Kegiatan perawatan arsip statis mencakup : a) Membersihkan arsip b) Menghilangkan noda/bercak c) Menangani arsip basah d) Memutihkan kertas e) Pencucian f) Menambal dan menyambung g) Laminasi 2.5.7 Layanan Pengguna ( Information Service ) Penggunaan /akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan

dan

keselamatan

arsip.

Untuk

kepentingan

penelitian

dan

pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan pennyelidikan dan penyidikan,


arsip statis dapat diakses dengan temu kembali arsip yang baik. Widjaya ( 1993 : 172 - 173 ) mengemukakan 3 ( tiga ) sarana penemuan kembali arsip : a) Indeks adalah kata tanggap ( caption, catch word yang dapat berupa nama orang, nama badan atau organisasi, masalah subjek dan nama tempat ( Negara, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa jalan dan sebagainya ). b) Kode dapat berupa angka, kombinasi angka dengan huruf, huruf dengan tanda lainnya yang mengandung suatu pengertian tertentu. c) Petunjuk silang dipergunakan dalam hubungan kata tangkap yang berupa masalah, nama orang, nama badan atau organisasi, dan nama tempat. 2.5.8 Sumber Publikasi ( Sources Publication ) Sumber Publikasi dalam kamus kearsipan merupakan tindakan dan prosedur untuk menyusun naskah atau dokumen yang berkaitan dengan kearsipan apapun bentuk dan format untuk dideskripsikan secara umum. Termasuk penerbitan sarana penemuan arsip, penerbitan naskah/arsip, penerbitan sejarah lisan dan tulisan lain yang berkaitan dengan pendayagunaan khasanah arsip.


2.6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis. Menimbang : a. Bahwa statis sebagai bukti kinerja yang merekam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan

perlu dipelihara dengan baik;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan arsip statis dalam satu kesatuan sistem kearsipan,

dengan Keputusan Presiden. Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

194,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3912);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS.


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Arsip adalah : a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan; b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 2. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. 3. Pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan. 4. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. Lembaga Kearsipan Provinsi adalah satuan organisasi perangkat Daerah Propinsi yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan Daerah Propinsi di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota adalah satuan organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGELOLAAN ARSIP STATIS


Bagian Pertama Umum Pasal 2 (1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan. (2) Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Arsip Nasional Republik Indonesia; b. Lembaga Kearsipan Propinsi; c. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 3 Pengelolaan arsip statis meliputi : a. pengumpulan; b. penyimpanan; c. perawatan; d. penyelamatan; e. penggunaan; f. pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis.

Pasal 4 Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Provinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 5 (1) Dalam rangka pengelolaan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam hal pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.


(3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dalam pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6 Pengelolaan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap : a. naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang diserahkan oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah sebagai kewajiban serah arsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;

b. naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang dibuat dan diterima badan-badan swasta dan/atau perorangan yang wajib diamankan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengumpulan Pasal 7 Pengumpulan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan : a. penilaian; b. penataan; c. pembuatan daftar arsip statis.


Pasal 8 (1) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi,

dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

melakukan penilaian terhadap arsip statis yang diserahkan dari Lembagalembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau yang diperoleh dari badan-badan swasta dan/atau perorangan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi dari arsip statis bagi bukti pertanggungjawaban nasional.

Pasal 9 Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis lengkap dan utuh kondisi fisiknya serta mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota menerima arsip statis.

Pasal 10 (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis

tidak lengkap dan/atau mengalami kerusakan kondisi fisiknya

namun mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota : a. meminta Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan baik pusat maupun daerah, badan-badan swasta dan/atau perorangan untuk melengkapi arsip statis; b. menerima arsip statis dengan dilakukan upaya perawatan terhadap kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan. (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis tidak mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban


nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota mengembalikan arsip kepada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah yang menyerahkan arsip statis dan dapat memberi rekomendasi untuk dimusnahkan. (3) Kriteria arsip statis yang mempunyai nilai informasi bagi pertanggungjawaban nasional ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 (1) Terhadap arsip statis yang diterima sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga

Kearsipan

Propinsi

dan

Pimpinan

Lembaga

Kearsipan

Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 12 (1)

Terhadap

arsip

statis

yang

diterima,

dilakukan

penataan

dengan

mengelompokkan arsip statis berdasarkan informasi yang dikandungnya dan bentuk atau media arsip statis, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tata cara dan teknik tertentu untuk mempermudah penyimpanan, perawatan, penyelamatan, dan penggunaan arsip statis. (2) Ketentuan mengenai tata cara penataan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 13 (1) Arsip statis yang diterima, didata dan dicatat dengan cara dan teknik tertentu dalam daftar arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.


(2) Tata cara pendataan dan pencatatan arsip statis dalam bentuk daftar arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Penyimpanan Pasal 14 (1) Penyimpanan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan

Propinsi,

dan/atau

Lembaga

Kearsipan

Kabupaten/Kota

dilaksanakan pada tempat khusus penyimpanan arsip statis. (2) Penyimpanan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan arsip statis. (3) Ketentuan mengenai persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan arsip statin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Keempat Perawatan Pasal 15 (1) Perawatan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan

Propinsi,

dan/atau

Lembaga

Kearsipan

Kabupaten/Kota

dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan dan restorasi terhadap terjadinya kerusakan. (2) Perawatan arsip statis melalui kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ditujukan terhadap kondisi fisik dan informasi yang dikandung dalam arsip statis. (3)

Perawatan arsip statis melalui kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat ditujukan terhadap kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan.


Pasal 16 Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan : a. menyeleksi dan membersihkan kondisi fisik arsip statis; b. mendokumentasikan informasi yang dikandung dalam arsip statis; c. mensterilkan dari perusak arsip; d. merestorasi arsip statis, yang kondisi fisiknya mengalami kerusakan, yang pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kegiatan

restorasi arsip statis; e. menyimpan arsip statis, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyimpanan arsip statis; f. mengontrol tempat penyimpanan dan kondisi fisik arsip statis secara berkala; g. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 17 (1) Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dengan : a. mencatat kerusakan kondisi fisik yang terjadi pada arsip statis; b. menentukan metode dan rangkaian tindakan perbaikan kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan; c. melaksanakan tindakan perbaikan kondisi fisik arsip statis sesuai dengan metode dan rangkaian tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (2) Pelaksanaan kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 18 Ketentuan mengenai tata cara perawatan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.


Bagian Kelima Penyelamatan Pasal 19 Penyelamatan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyelamatan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

dapat

membuat

duplikat

arsip

statis

dan/atau

mengalihbentukan arsip statis ke dalam bentuk media yang lain. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi,

dan/atau

Pimpinan

Lembaga

Kearsipan

Kabupaten/Kota

memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga-lembaga negara, Badan-badan Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah, badan-badan swasta, dan/atau perorangan pencipta atau penerima arsip yang arsip statisnya dibuat duplikat dan/atau dialihbentukan ke dalam media lain.

Pasal 22


Ketentuan mengenai tata cara penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Keenam Penggunaan Pasal 23 (1) Arsip statis yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota digunakan untuk

kepentingan

kegiatan

pemerintahan,

penelitian,

pendidikan,

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi. (2) Penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keutuhan arsip statis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 (1) Penggunaan arsip statis dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. (2) Penggunaan arsip statis yang dilakukan di luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/ Kota. (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis. (4) Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa : a. pemberian izin penggunaan arsip statis;


b. penolakan izin penggunaan arsip statis. (5) Dalam hal izin penggunaan arsip statis ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi,dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota memberikan alasan penolakan. (6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan penggunaan arsip statis yang dilakukan di luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan

Propinsi,

dan/atau

Lembaga

Kearsipan

Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 25 (1) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dapat menghentikan kegiatan penggunaan arsip statis apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Ketentuan mengenai tata cara penghentian penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 26 (1) Arsip statis yang karena sifatnya rahasia untuk diketahui umum, hanya dapat digunakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis. (3)

Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :

a. pemberian izin penggunaan arsip statis; b. penolakan izin penggunaan arsip statis.


(4) Dalam hal izin penggunaan arsip statis ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi,dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota memberikan alasan penolakan. (5) Ketentuan mengenai arsip statis yang bersifat rahasia dan tata cara pemberian izin penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 27 (1) Dalam rangka pemberian pelayanan penggunaan arsip statis, dibentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. (2)

Pelaksanaan

pembentukan

Jaringan

Informasi

Kearsipan

Nasional

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.

Bagian Ketujuh Pembinaan Atas Pelaksanaan Serah Arsip Statis Pasal 28 Dalam rangka pelaksanaan kewajiban serah arsip statis oleh Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, dilaksanakan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis.

Pasal 29 Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis dimaksudkan agar arsip statis yang diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota mempunyai kelengkapan dan keutuhan kondisi fisiknya serta nilai informasi bagi pertanggungjawaban nasional.


Pasal 30 (1) Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis dilaksanakan oleh : a. Arsip Nasional Republik Indonesia terhadap lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat; b. Lembaga Kearsipan Propinsi terhadap Lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Daerah Propinsi serta Badan-badan Pemerintah Pusat di Propinsi; c. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota terhadap Lembaga atauunit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Badanbadan Pemerintah Pusat dan Propinsi di Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan pembinaan, Lembaga Kearsipan Propinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota berpedoman kepada tata cara pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 31 Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis meliputi bidang : a. arsip, baik dalam bentuk naskahnya maupun bentuk lainnya; b. sumber daya manusia kearsipan; c. sarana dan prasarana kearsipan.

Pasal 32 Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis dilaksanakan melalui : a. bimbingan; b. konsultasi; c. penyuluhan; d. supervisi dan pemantauan; e. pendidikan dan pelatihan;


BAB II PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Recommend Documents