BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ( KUHP )

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA A. Pengaturan Tindak Pidana Judi 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis menetapkan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang. Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu: a. Pasal 303 KUHP (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Universitas Sumatera Utara

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel), dimuat dalam ayat (1) : a) butir 1 ada dua macam kejahatan; b) butir 2 ada dua macam kejahatan; c) butir 3 ada satu macam kejahatan. Pasal 303 ayat (2) KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). KUHP sendiri tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci. Menurut R.Soesilo 42 dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan komentar terhadap Pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai hazardspel ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola.Juga

termasuk totalisator pada pacuan

kuda, pertandingan

sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk hazardspel seperti domino, bridge, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan. Lima macam kejahatan

42

R. Soesilo, Op.Cit., hal. 222


mengenai perjudian tersebut diatas, dalam Pasal 303 KUHP mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian. b. Pasal 303 bis KUHP Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP tentang judi di jalanan umum.Namun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.Diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula yang berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya yaitu: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidanadenda paling banyak sepuluh juta rupiah: 2. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;


3. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau adaizin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Jika ketika

melakukan pelanggaran belum

lewat

dua tahun sejak

adapemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.Mengenai kejahatan perjudian yang dimuat dalam ayat (1), ada dua bentuk kejahatan sebagaimana yang dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu: 1. Kejahatan Pertama Kejahatan pertama yang dimuat dalam Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a. Perbuatannya: bermain judi; b. Dengan

menggunakan

kesempatan

yang

diadakan

dengan

melanggar Pasal 303 KUHP. Diantara lima bentuk kejahatan mengenai perjudian dalam Pasal 303 ayat (1), ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni: 1. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian. 2. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.


Dengan telah dilakukannya dua kejahatan diatas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi untuk siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis KUHP yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bis KUHP tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303 KUHP, kejahatan Pasal 303 bis KUHP tidak mungkin terjadi. Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 KUHP diatas, bisa saja dilakukan oleh satu orang, karena si pelaku bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, padakejahatan Pasal 303 bis KUHP, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnyaminimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadi mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. 2. Kejahatan Kedua Kejahatan kedua yang dimuat dalam Pasal 303 bis ayat (1) butir 2 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a) Perbuatannya: ikut serta bermain judi; b) Tempatnya: 1. di jalan umum; 2. di pinggir jalan umum; 3. di tempat yang dapat dikunjungi umum. c) Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.


Apabila pada bentuk kejahatan kedua dan keempat pada Pasal 303 KUHP, perbuatan turut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan perjudian, yang artinya si pelaku tidak ikut bermain judi. Akan tetapi dalam Pasal 303 bis KUHP yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pelaku sendiri. Ikut serta bermain judi disini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303 KUHP. Maksudnya dalam Pasal 303 bis KUHP ini, pelaku harus terdapat dua orang yang bersama-sama bermain judi ditempat yang disebutkan dalam bentuk kejahatan kedua ini seperti di jalan umum, dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana maka dapatlah disebut dua orang itu sama yakni turut serta bermain judi. Turut serta yang dimaksud Pasal 303 bis KUHP tidak sama pengertiannya dengan orang yang turut serta (medepleger) menurut Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP dalam pengertian luas, melainkan turut serta dalam arti sempit. Menurut Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP terdapat pembuat peserta (medepleger) dan pembuat pelaksana (pleger), sedangkan menurut Pasal 303 bis KUHP ini ukurannya ialah tanpa adanya dua orang yang perbuatannya memenuhi semua rumusan tindak pidana itu tidaklah mungkin tindak pidana itu terwujud secara sempurna atau dengan kata lain kedua orang itu kualitasnya sama sebagai turut serta bermain judi. 43 Pengertian di pinggir jalan umum adalah di tepi jalan, misalnya di trotoar atau beberapa meter dari jalan. Di tempat lain yang dapat dikunjungi oleh umum, misalnya di lapangan bola, atau di warung dan lain sebagainya. Dapat dikunjungi umum, artinya untuk sampai dan datang ke suatu tempat permainan judi dapat 43

Adami Chazawi,Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,(PT Raja Grafindo Persada, Jakarta),2005,hal. 171


dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran atau hambatan.Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapatkan izin, karena menurut Pasal 303 KUHP perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 KUHP, juga dengan sendirinya sudah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan kedua menurut Pasal 303 bis KUHP ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yakni kecuali ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk pemainan judi maka dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, karena permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Pasal 303 ayat (2) bis KUHP adalah mengenai residive perjudian, maka setiap orang yang menjadi residivis tindak pidana perjudian dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.Pemberian izin oleh Pemerintah di masa lalu inilah yang membuat praktik perjudian itu semakin lama semakin berkembang dan sulit untuk dikordinir, sehingga membuat keresahan dan ketidaktertiban di masyarakat selain daripada akses-akses negatif lainnya. Konsep mengenai perjudian menurut KUHP aslinya adalah konsep orang Belanda yang berbeda dengan konsep mengenai perjudian menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang kuat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan norma lain yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Setelah Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sesuai dengan asas hukum Lex posteriori derogat lex priori yang berarti Undang-Undang atau


peraturan yang baru mengenyampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lama, maka ketentuan yang ada dalam KUHP itu dapat dikesampingkan demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang ini dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meski demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, tindak pidana ekonomi. Bonger menayatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan. 44 Dengan undang-undang ini diatur beberapa perubahan beberapa Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu : 44

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2002.hal. 2.


a. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan.Dengan ketentuan ini,

maka

Pasal

542

KUHP

tentang

tindak pidana

pelanggaran perjudian yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang Kejahatan dan ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan sebutan Pasal 303 bis KUHP. b. Memperberat ancaman pidana bagi pelaku bandar perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 25.000.000,-. Di samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan menjadi 10 tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana juga diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi bersifat kumulatif (penjara dan denda). c. Memperberat ancaman

pidana dalam

Pasal

542 ayat (1)

tentang

perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. d. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP tentang residive perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,- menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.


Maksud

diberlakukannya

undang-undang

tersebut

ialah

dikarenakan

pengaturan yang ada di dalam KUHP lama sudah tidak relevan lagi diberlakukan dikarenakan hukuman yang diberikan tidak dapat membuat efek jera seiring berkembangnya jaman.

3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang – undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian Di dalam peraturan pemerintah ini bahwasanya penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040) di maksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia, dan berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia, untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang 75 pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan peraturan pemerintah ini di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa : (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.


(2) lzin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.45 Dengan

diberlakukannya

peraturan

pemerintah

ini

segala

peraturan

pemerintah yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap sudah tidak berlaku lagi, dan diharapkan dapat menekan angka perjudian yang ada di Indonesia. Menurut penjelasan yang ada pada peraturan pemerintah tersebut yakni pada Pasal 1 ayat (1) Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliput i : a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : 1) Roulette; 2) Blackjack; 3) Baccarat; 4) Creps; 5) Keno; 6) Tombola; 7) Super Ping-pong; 8) Lotto Fair; 9) S a t a n; 10) Paykyu; 11) Slot machine (Jackpot); 12) Ji Si Kie; 13) Big Six Wheel; 14) Chuc a Luck 45

Peraturan pemerintah No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan undang-undang 7 tahun 1974 Tentang penertiban perjudian


15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran); 16) Pachinko; 17) Poker; 18) Twenty One; 19) Hwa-Hwe; 20) Kiu-kiu. b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; 2) Lempar Gelang; 3) Lempar Uang (Coin); 4) Kim; 5) Pancingan; 6) Menembak sasaran yang tidak berputar; 7) Lempar bola; 8) Adu ayam; 9) Adu sapi; 10) Adu kerbau; 11) Adu domba/kambing; 12) Pacu kuda; 13) Karapan sapi; 14) Pacu anjing; 15) Hailai;


16) Mayong/Macak; 17) Erek-erek. c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; 1) Adu ayam; 2) Adu sapi; 3) Adu kerbau; 4) Pacu kuda; 5) Karapan sapi; 6) Adu domba/kambing. d. Tidak termasuk dalam perngertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Pasal 1 ayat (2): Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undangundang Hukum Pidana.


B. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online. Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana judi online di atur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Dalam Undang-undang ini diatur pada Pasal 27 yang terdiri dari empat ayat dan masing- masing ayat mengatur tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat (2) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Pasal 27 ayat (3) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 27 ayat (4) mengatur perbuatan”

dengan

sengaja

dan

tanpa

hak

mendistribusikan

dan/atau

menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik


dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. 46 Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur content-related offences yaitu tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). 47 Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 pada dasarnya merupakan revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, diamana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut , kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah : a. Ada taruhan; b. Ada hadiah; c. Kesempatan ada menang karena peruntungan; d. Berdasarkan pada keahlian pemain. 48 Pada Pasal 45 dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dijelaskan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian online ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal selama 6 (enam)

46

Sigid Suseno ,Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung : Rafika Aditama), 2012,hal.166 47 Ibid hal. 166 48 Ibid hal. 167


tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

C. Korelasi Antara KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat lepas dari pelaksanaan undang-undang atau peraturannya lainnya. Karena Undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa

pengertian

khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik,

telekomunikasi). Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai pengaturan umum. 49 Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum), dan undang-undang di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (general rules), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (special rules), yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam undang-undang pidana yang tersebar di luar KUHP. 50 Dalam menerapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini banyak ketentuan hukum yang terkait, karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian online ini. Kensekuensinya adalah 49

Miftahul Farida Ruslan, Op.Cit, 2013 ,hal.62 Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana , (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2003 hal. 260 50


ketentuan-ketentuan umum untuk menerapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus merujuk pada undangundang yang bersifat umum yaitu KUHP dan undang-undang lainnya. Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai penjabaran tentang unsur “setiap orang” dan “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian tentang “setiap

orang”

dan

“tanpa hak” merujuk pada Buku I KUHP. Sedangkan pengertian unsur “muatan perjudian” merujuk pada Buku II KUHP (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Selanjutnya pengaturan tentang pidana dan penjatuhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada Buku I KUHP. 51 Selanjutnya, untuk memahami tentang “unsur-unsur perjudian dan ancaman pidananya perlu dipahami sebagai perbandingan bukan dikaitkan (juncto), karena dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada ancaman pidana sendiri. Unsur-unsur tindak pidana perjudian itu sendiri tidak diatur didalam Undangundang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan diatur didalam KUHP, untuk mengetahui tentang unsur “muatan perjudian,” harus dirujuk Pasal 303 dan 303 bis didalam KUHP diatur sebagai berikut : 1. Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

51

Miftahul Farida Ruslan, Op.Cit, 2011, hal. 63


a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau

dengan

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan c) kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam melakukan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada

pada

peruntungan

belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 2. Pasal 303 bis (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah : a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;


b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Kemudian ketentuan yang ada pada Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menitikberatkan mengenai pencabutan segala perizinan terhadap tindak pidana perjudian yang mulanya diperbolehkan apabila telah mendapatkan izin, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memiliki isi sebagai berikut, menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kemudian didalam Pasal 2 Undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut dijelaskan berbagai perubahan terhadap peraturan yang ada didalam KUHP yakni: 1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua (2) tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah; 2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu


bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menajadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah; 3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyakbanyaknya lima belas juta rupiah; 4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. Untuk mengetahui jenis-jenis perjudian, wajib dikaitkan dengan isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yaitu pada Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tersebut, sehingga dapat disimpulkan, meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diberlakukan, namun undang-undang ini masih bergantung dengan peraturan hukum lainnya. 52

52

Ibid., hal. 66


BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Recommend Documents