40
BAB II PENGATURAN KOMISARIS INDEPENDEN DI DALAM HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA
A. Pengaturan Komisaris Independen dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.78 Hal ini sama artinya dengan apa yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.79 Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, telah mengatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat menyatakan untuk menempatkan minimal satu orang komisaris independen dan satu orang komisaris
78 79
Pedoman umum Good Corporate Governance, 2006. Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007
40
Universitas Sumatera Utara
41
utusan. Diharapkan dengan diangkatnya komisaris independen dapat bertindak sebagai wasit. Selain itu komisaris independen dapat menghindari benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam suatu perseroan komisaris diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas, jadi seperti mewakili pemegang saham minoritas. Ini dimaksudkan agar kepentingan pemegang saham minoritas tidak terabaikan. Komisaris independen menurut Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.80 Hal ini berarti bahwa keberadaan Komisaris Independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi suatu kewajiban. Kemudian pada Pasal 120 ayat (2) menyatakan bahwa Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.81 B. Pengaturan Komisaris Independen dalam Ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam Saat ini pemerintah Indonesia mengharuskan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang telah go
80 81
Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007
Universitas Sumatera Utara
42
public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka perbaikan dan peningkatan ekonomi. Dengan Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku. Menurut Susiana dan Arleen Herawaty, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme corporate governance adalah:82 1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi 2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen 3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan 4. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan Sesuai dengan perspektif seperti tersebut diatas terutama pada bagian 4, maka didukung dengan adanya Peraturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (Good Corporate Governance). Perusahaan tercatat wajib memiliki:83 1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali
82 Susiana dan Arleen Herawaty, Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance,dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi X.Unhas Makasar 26-28 Juli 2007 83 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf C.1.
Universitas Sumatera Utara
43
dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris. 2. Komite Audit. 3. Sekretaris perusahaan. Kemudian untuk Calon Perusahaan Tercatat sudah bisa mencatatkan Efeknya di Bursa, apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa. Adapun Persyaratan Pencatatan Saham Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:84 1. Badan hukum Calon Perusahaan Tercatat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan Lembaga Keuangan telah menjadi efektif. 3. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki Direktur tidak terafiliasi, memiliki Komite Audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, memiliki Sekretaris Perusahaan. 4. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100. 5. Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 6. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh UndangUndang yang berlaku di Indonesia. 7. Khusus calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan dan calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan) 8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Sesuai dengan persyaratan pencatatan saham seperti tersebut diatas terutama pada bagian 3, maka hal ini telah menunjukkan bahwa adanya Komisaris Independen menjadi persyaratan penting dalam Perseroan Terbuka.
84
Pencatatan di BEI,http://www.idx.co.id/Home/Information/ForCompany/HowToBeaListed Company/tabid/177/language/id-ID/Default.aspx terakhir kali diakses tanggal 20 Juli 2012
Universitas Sumatera Utara
44
Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:85 1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan; 2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan; 3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan; 4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun Pengaturan Komisaris Independen dalam Bursa Efek Indonesia tercantum dalam ketentuan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yakni: a. dalam Bab I angka 7 disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.c. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. b. dalam Bab III.1.4 disebutkan bahwa salah satu syarat Pencatatan Saham bagi Calon Perusahaan Tercatat adalah Memiliki Komisaris Independen sekurang85
Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa).
Universitas Sumatera Utara
45
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Dalam Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE-005/BEJ/09-2001 diatur tentang Tata cara Pemilihan Komisaris Independen, yang menyebutkan bahwa Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat berlakunya Peraturan tersebut di atas telah memiliki komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.2 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk komisaris yang bersangkutan menjadi Komisaris Independen; 2. Penunjukan Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dilaporkan ke Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) hari Bursa setelah penunjukan tersebut, untuk diumumkan di Bursa; 3. Bagi Perusahaan Tercatat yang belum memiliki komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen atau bagi Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan penggantian/penambahan Komisaris Independen, maka penunjukan Komisaris Independen dinyatakan secara tegas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan hasil RUPS tersebut
Universitas Sumatera Utara
46
disampaikan ke Bursa dengan antara lain memuat nama komisaris yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen. Kemudian, pengaturan Komisaris Independen dalam Peraturan Bapepam juga dapat terlihat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yakni dalam Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni dalam bagian 1.b mengenai definisi Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:86 1. berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik; 2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
86
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yakni dalam Peraturan Nomor IX.I.5
Universitas Sumatera Utara
