BAB II PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
A.Teori Negara Hukum Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada 20.Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles 21.Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.Menurut Aristoteles,suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.Ia menyatakan 22: “Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a goverrment in accordinace with law,accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neceesity.”
Artinya ; Aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat,juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik,selama pemerintahan menurut 20
Philipus.M.Hadjon,Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996,hal.72 21 NI’matul Huda,Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview,UII Press,Yogyakarta,2005,hal.1 22 George Sabine ,A History of Political Theory,George G.Harrap & CO.Ltd.,London,1995,hal.92 : juga Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hakhak Asai Manusia,hal.22
hukum. Oleh sebab itu,supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak. Aristoteles berkonstitusi.
juga
Pertama,
mengemukakan pemerintah
tiga
unsur
dilaksanakan
dari
pemerintahan
untuk
kepentingan
umum.Kedua,pemerintahan dilaksanakan menurut hukum
yang
berdasarkan
ketentuan-ketentuan umum,bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang
mengesampingkan
konvensi
dan
konstitusi.Ketiga,pemerintahan
berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat 23. Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hamper ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum. Konsep Negara hukum rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic.Ciri individualistic itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu.Konsep rechtsstaat menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism,sehingga sifatnya revolusioner 24. Adapun cirri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut 25: 1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ; 23
Ibid. Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,Bina Ilmu Surabaya,1987,hal.72 25 Ni’matul Huda,Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review,UII Press Yogyakarta,2005,hal.9 24
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri rechtsstaat tersebut menunjukkan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan .Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan
jaminan
tersebut.Pembagian
konstitusional
kekuasaan
atas
dimaksudkan
kebebasan untuk
dan
mencegah
persamaan terjadinya
penumpukan kekuasaan dalam satu tangan.Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cendrung bertindak mengekang kebebasaan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum. Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum.Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai citanegara hukum,kemudian ditentukan
dalam
batang tubuh
dan
penjelasan
UUD 1945
(sebelum
diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan ; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil.Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum,karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan 26 .Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (legal justice),tetapi juga keadilan sosial (sociale justice). Menurut
Azhary,dalam
penjelasan
UUD
1945
(sebelum
amandemen),istilah rechtsstaat merupaka suatu genus begrip,sehingga dalam 26
Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996,hal. 25
kaitannya dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib,sehingga dalam kaitannyadengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib.Studi tentanag rechtsstaat sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia,tetapi studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara hukum dalam pengertian rechtstaat atau rule of law 27.Ada kecendrungan interpretasi yang mengarah pada konsep rule of law,antara lain pemikiran Sunaryati Hartono dalam bukunya,Apakah The Rule of Law Itu? 28. Oemar Senoadji,bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki cirri-ciri khas Indonesia.Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.Salah satu cirri pokok dalam NegaraHukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Ciri berikutnya dari Negara Hukum Indonesia menurut Oemar Senoadji ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antar agama dan Negara.Karena menurutnya,agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis. Padmo Wahjono menelaah Negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945,yang diutamakan dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat dan martabat manusia
27
Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003,hal.92 28 Sunaryati Hartono,Apakah Rule of Law itu?,Penerbit P.T Alumni,Bandung,1982,hal.1
dihargai 29.Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini.Pasal ini menegaskan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang perorang.Kiranya konsep Negara Hukum Pancasila perlu ditelaah pengertiannya dilihat dari sudut pandang asas kekeluargaan. Padmono Wahjono memahami hukum sebagai suatu alat atau wahana untuk
menyelenggarakan
kehidupan
Negara
atau
ketertiban
dan
menyelenggarakan kesejahteraan sosial.Pengertian ini tercermin dalam rumusan Penjelasan UUD1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa Undangundang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggaraan Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Azhary, hukum adalah wahana untuk mencapai keadaan yang tata tentram kerta rahaja dan bukan sekedar untuk Kamtibmas (rust en orde) 30 .Padmono Wahjono menjelaskan pula bahwa dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) terdapat penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis (selain hukum yang tertulis).Sehubungan dengan fungsi hukum,Padmo Wahjono menegaskan tiga fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan,yaitu : 31 1. Mengakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan Negara dalam Penjelasan UUD 1945. 29
Padmo Wahjono,Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.17 30 Azhary,Negara Hukum Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003,Op.Cit,hal.95 31 Padmo Wahjono,Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982,Op.Cit.hal.18
2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945; 3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab. Padmo Wahjono menamakan fungsi hukum Indonesia sebagai suatu pengayoman.Oleh karena itu,iaberbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup,memeperlihatkan bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling tinggi.Hukum di Indonesia dilambangkan dengan pohon pengayoman 32. Berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat Negara sebagai suatu status (state) tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status naturalis ke status civil dengan perlindungan terhadap civil rights,sehingga dalam Negara Hukum Pancasila ada suatu
anggapan
bahwa
manusia
dilahirkan
dalam
hubungannya
atau
keberadaannya dengan Tuhan. Oleh karena itu,Negara tidak terbentuk karena suatu perjanjian,melinkan Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didioronkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,… Padmo Wahjono mengaskan bahwa konstruksi yang didasarkan atas asas kekeluargaan itu bukanlah suatu vertrag,melainkan atas asas kesepakatan suatu tujuan (gesamtakt) 33. Berdasarkan uraian di atas,Padmono Wahjono tiba pada suatu rumusan Negara menurut bangsa Indonesia,yaitu suatu kehidupan berkelompok bangsa 32 33
Ibid,hal.19 Ibid.hal.20
Indonesia ,atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti
merdeka,berdaulat,bersatu,adil dan makmur. Berdasarkan dua pandangan pakar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) digunakan istilah rechtsstaat,konsep rechtsstaat yang dianut oleh Negara Indonesia bukanlah konsep Negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo-Saxon,melainkan konsep Negara Hukum Pancasila dengan cirriciri,antara lain : 1.
Adanya hubungan yang erat antara agama dan Negara ;
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa ; 3. Kebebasan beragam dalam arti positif; 4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;serta ; 5. Asas kekeluargaan dan kerukunan Adapun unsure-unsur pokok Negara Hukum Indonesia adalah (1) Pancasila; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat ; (3) Sistem Konstitusi ; (4) Persamaan ; dan (5) Peradilan yang Bebas. Dari unsure-unsur yang dikemukakan Azhary tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila,yaitu 34: 1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap yang
34
Azhary,Negara Hukum Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003,Op.Cit,hal 96.
memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan,seperti terjadi di Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; 2.
Ada hubungan yang erat antara Negara dan agama,sehingga baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi,Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan Negara.Oleh karena Doktrin ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Lima unsur utama tersebut bertumpu pada prinsip sila pertama dari
Pancasila.Hal ini menurut
Azhary,Negara hukum Pancasila memiliki bukan
hanya memiliki suatu cirri tertentu,tetapi cirri yang paling khusus dari semua konsep hukum barat (rechtsstaat dan rule of law) maupun yang disebut sebagai socialist legality.Sila pertama Pancasila mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid 35. Sila pertama merupakan dasar kerohanian dan moral bagi bansa Indonesia dalam
bernegara
dan
bermasyarakat.Artinya,penyelenggaraan
kehidupan
bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.Oleh karena itu,menurut Azhary dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu dan dengan empat sila lainnya,setiap orang yang arif dan bijaksana akan melihat banyak persamaan antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep Negara Hukum Pancasila.Persamaan itu antara laintercermin dalam lima sila atau Pancasilayang sudah menjadi asas dan sumber hukum bagi Negara Indonesia.
35
Hazairin,Demokrasi Pancasila,Tintamas,Jakarta,1973,hal.5.
Teori Negara hukum Rule of Law Berdasarkan tradisi common law atau yang lazim disebut Anglo Saxon,konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey yang disebut The Rule of Law.Menurutnya,ada tiga cirri atau arti penting the rule of law,yaitu : 36 1. Supremasi hukum dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan,prerogative atau discretionary authority yang luas dari pemerintah. 2. Persamaan di hadapan hukum dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court.Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum,baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama. 3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land,bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabatpejabatnya. Berdasarkan cirri-ciri tersebut dapat dikemukakan bahwa rule of law mengandung arti yang dapat ditinjau dari tiga sudut.Pertama,rule of law (pemerintah oleh hukum),berarti supremasi yang mutlak atau keutamaan yang absolut dari pada hukum sebagai lawan daripada pengaruh kekuasaan yang 36
A.V.Dicey,An Introduction to Study of Law of the Constitution ,Mac.Millan & Co,London,1959,Hal.117;Philipus M Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal 80
sewenang-wenang.Kedua,rule of law berarti ketataan yang sama dari semua golongan kepada hukum Negara,yang diselenggarakan oleh pengadilan.Ketiga, rule of law dapat dipergunakan sebagai formula untuk merumuskan bahwa hukum konstitusi bukan sumber,melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan dipertahankan oleh pengadilan,sehingga dengan demikian konstitusi merupakan hasil hukum dari hukum biasa di Iggris. Sebagaimana telah dikemukakan ,dalam UUD 1945 dan Penjelasannya (sebelum diamandemen), ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,bukan Negara kekuasaan.Hal ini berarti adanya pengakuan prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945,adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang,termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Sebagaimana
telah
dikemukakan,dalam
konsep
Negara
hukum
tersebut,hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negarasesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang
(The Rule of
Law,and not of Man) .Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie,yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum 37. Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa penting untuk mengkaji prinsip-prinsip pokok Negara hukum Indonesia di zaman sekarang,terutama pasca amandemen UUD 1945,yang telah banyak mengalami perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.Prinsip-prinsip pokok tersebut merupakan
37
Azhary,Negara Hukum ….,Op.Cit.hal.84
pilar-pilar utama yang menyangkut tegaknya Indonesia sebagai Negara hukum modern,sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (the rule of law ataupun rechsstaat) dalam arti yang sesungguhnya.Oleh karena itu,untuk membuktikan Negara Hukum Indonesia dalam arti yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan tegaknya Konstitusi untuk mewejudkan perlindungan hukum dan HAM bagi warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hakikat Negara hukum. Merujuk pada kepustakaan Indonesia,rechsstaat atau the rule of law sering diterjemahkan sebagai Negara hukum.Notohamidjojo menggunakan rechtsstaat dalam pengertian Negara hukum. Persamaan kedua konsep hukum ini,baik the rule of law maupun rechtsstaat ,diakui adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum,melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepada individu untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia. Imanuel Kant mengemukakan
paham Negara hukum dalam arti
sempit,bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual,sedangkan kekuasaan Negara diartikan
secara pasif,bertugas memelihara ketertiban dan
keamanan masyarakat.Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan nachtwakerstaat 38. Perkembangan selanjutnya,paham Negara hukum yang dikemukakan Kant mengalami perubahan dengan unculnya paham Negara hukum kesejahteraan
38
Azhary,Negara Hukum ….,Op.Cit.hal.39
(welfare state).Sebagai mana dikemukakan Friedrich Julius Stahl,cici-ciri Negara hukum itu adalah sebagai berikut 39: 1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia ; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;dan 4. Adanya peradilan administrasi Negara dalam perselisihan. Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting yaitu :
Negara hukum
40
1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; 2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara); 3. Adanya pembagian kekuasaan; 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) Padmo menyatakan dalam Negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut : 41 1. Menghormati dan melindungi hak-hak manusia ; 2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; 3. Tertib hukum; 4. Kekuasaan kehakiman yang bebas. 39
S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD,Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,Liberty,Yogyakarta,1987,hal.44.Lihat juga Padmo Wahjono,Pembangunan Hukum Indonesia,In Hill Co.Jakarta,1989,hal.151 40 Sri Soemantri M,Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Penerbit P.T Alumni,Bandung,1992,hal.29-30 41 Padmo Wahjono,Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum,Pidato pengukuhan Guru Besar FHUI,Jakarta,17 November1979,hal.6.
Internationa Commission of Jurist,dalam konfrensinya di Bangkok 1965 memperluas konsep the rule of law dengan menekankan apa yang dinamakan the dynamic aspect of The Rule of Law in the modern age.Dalam konfrensi itu dikemukakan syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law sebagai berikut : 42 1. Perlindungan Konstitusional,dalam arti bahwa konstitusi selain menjmin hak-hak individu,harus menentukan juga cara procedural memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2. Badan kehakiman yang bebas; 3. Pemilihan Umum yang bebas; 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6. Pendidikan Kewarganegaraan Negara Indonesia sebagai negara hukum,bukan Negara kekuasaan (Machtsstaat),di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan kostitusi,dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum,serta menjamin keadilan,kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa
42
Azhary,Negara Hukum Indonedia…,Op.Cit.hal.45
Karakteristik Negara hukum yang demokratis,sesungguhnya menjelmakan kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang
kendali
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
demokratis.Landasan hukum yang merujuk Indonesia sebagai sebuah Negara hukum demokratis didasarkan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tertib hukum tercipta juka suatu produk peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan,baik secara vertical maupun horizontal,termasuk perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Konsep hukum lain dari Negara yang berdasarkan atas hukum adalah adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum.Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus mendapat perhatian yang sama,yaitu keadilan,kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid),dan kepastian hukum. Penegakan hukum dan tercapainya keadilan,kepastian hukum,dan kemanfaatan hukum dalam suatu sistem hukum terjamin,tidak bisa tidak,sistem hukum menjadi materi muatan dari kostitusi.Dengan kata lain,materi muatan suatu kostitusi adalah sistem hukum itu sendiri (lembaga-lembaga Negara),dan budaya hukum (mengenai warga Negara). 3.Teori Negara Hukum Pancasila Sebagaimana
telah
dikemukakan
dalam
uraian
sebelumnya,dalam
Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) dinyatakan Indonesia berdasarkan
atas hukum (rechsstaat).Kajian tentang rechsstaat dan rule of law secara teoritis telah sering dilakukan,baik melalui tulisan-tulisan diskusi maupun seminarseminar. Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai Negara hukum dengan sebutan rechsstaat atau the rule of law,yang jelas secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. 43.Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum ditandai dengan beberapa unsure
pokok,seperti
pengakuan
dan
perlindungan
hak-hak
asasi
manusia,pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang,persamaan di depan hukum,adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya. Hak-hak asai manusia akan terlindungi karena dalam konsep the rule of law mengedepankan prinsip equality before the law,sedangkan konsep rechtsstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid, kemudian menjadi rechtmatigeheid. Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan 44. Asas kerukunan dalam konsep Negara Hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya,baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis,sedangkan dalam makna negatif berarti tidak konfrontatif,tidak saling bermusuhan ;dengan makna demikian,pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat 45 .
43
Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal84 45 Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal85 44
Berdasarkan asas kerukunan tersebut ,tidak berarti hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak memunculkan sengketa.Kehidupan bermasyarakat atau
bernegara
pasti
kehidupan,termasuk
menimbulkan
sengketa
antara
sengketa
dalam
pemerintah
dan
berbagai
bidang
rakyat.Meskipun
demikian,yang dibutuhkan adalah metode atau cara penyelesaian sengketa yang tepat
dan
tidak
menimbulkan
keretakan
atau
ketidakharmonisan
dan
ketidakserasian hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks Negara Hukum Pancasila. Mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasaan Negara,hendaknya dikembalikan kepada ide dasarnya,yaitu gotong royong.Paham gotong-royong ini menurut Philipus M.Hadjon,telah diangkat sebagai suatu konsep politik.Hal ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia.Bahkan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945,Soekarno menyatakan Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong 46. Selain paham gotong-royong dan kekeluargaan disdari sebagai asas yang melandasi hubungan pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan Negara Hukum Pancasila,menurut Oemar Senoadji bahwa salah satu ciri pokok Negara Hukum Pancasila adalah jaminan kebebasan beragama (freedom of religion) 47 . Ciri berikutnya dari Negara Hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan Negara,karena agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis.Dan
46 47
Ibid.hal.91 Oemar Senoadji,Peradilan Bebas Negara Hukum,Erlangga,Jakarta,1985,hal 35
tidak boleh terjadi pemisahan agama dan Negara,baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 48. Negara hukum pancasila menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya 49.Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranyauntuk mengimplementasikan kebebasaan itu dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya,tanpa khawatirbterhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang lain,yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.Menguatnya asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap survive guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, sejauh tidak mengganggu hajat hidup orang banyak. Disamping itu, Negara Hukum Pancasila juga mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsure penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.Persamaan dihadapan hukum misalnya adalah persoalan urgensial yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara Negara.Bahkan secara konstitusional UUD 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati
prinsip
Pancasila,anatara lain :
persamaan
ini
dalam
kehidupan
Negara
Hukum
50
1. Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
48
Azhari,Negara Hukum…,Op.Cit hal 94. Lihat Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. 50 Lihat Pasal 28D UUD 1945. 49
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Prinsip persamaan tersebut secara teoritis atau praktis tidak hanya mencakup bidang politik, hukum dan sosial, tetapi juga bidang ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi
Negara
mengimplementasikan
Hukum
Pancasila
komitmennya
mengaktualisasikan
menyejahterakan
kehidupan
atau lapisan
masyarakata sebagai misi peneyelenggaraan pemerintahan. Adanya peradilan yang bebas dari intervensi atau campur tangan pihak lain,juga termasuk unsure atau elemen yang melekat atau menjiwai karakteristik Negara Hukum Pancasila.Independensi peradilan ini secara teoritis atau praktis merupakan pilar Negara hukum yang hamper dianut oleh Negara-negara di berbagai belahan dunia. Independensi
peradilan
dimaksudkan sebagai tidak
tersebut
menurut
A.Muhammad
Nasrun,
adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar
pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan 51.Meskipun demikian ,independensi peradilan ini bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja,karena kekuasaan-kekuasaan di luar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan 52.
51
A.Muhammad Nasrun,Krisis Peradilan,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),Jakarta,2004,hal.51 52 Ibid.hal.52.
Oleh karena itu,menurut Muhammad Nasrun,peradilan yang tidak independen sangat berbahaya,karena proses peradilan bisa dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan legalitas tindakan-tindakan illegal atau semena-mena oleh para pelaksana kekuasaan negara 53 .Jika independensi peradilan ini tetap terjaga dengan baik,institusi pengadilan diyakini menjadi sangat kuat dan mandiri menjalanakan fungsinya sebagai peradilan dalam Negara Hukum Pancasila. Independensi peradilan tersebut,menurut Muhammad Nasrun dapat diuji melalui dua hal,yaitu : 54 1. Ketidakberpihakan (impartiality).Imparsilitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan,bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berpekara,baik dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan politik. 2. Keterputusan relasi dengan para actor politik (political insularity).Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau mencegah pelaksanaan suatu keputusan politik.
Negara Hukum Pancasila seperti halnya Indonesia disadari atau tidak,tetap membutuhkan penyelenggaraan
independensi pemerintahan
peradilan ,terutama
sebagai
bagian
berkaitan
penting
dengan
dalam
pelaksanaan
wewenang lembaga Negara,seperti halnya Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil undang-undang terhadap UUD1945.Dengan demikian,putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi pun dapat bebas dari intervensi pihakpihak yang memiliki kepentingan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,seperti lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga sosial lainnya. 53
Ibid.hal.53. Ibid.hal.54.Lihat pula Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari,Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,UII Press,Yogyakarta,2005,hal.51-55 54
Menarik apa yang disinyalir oleh Montesque,bahwa independensi peradilan tidak lain merupakn mulut undang-undang,sehingga putusan hakim merupakan suatu putusan hukum,bukan dipandang sebagai putusan politik 55.Hal ini berarti ketidakberpihakan dan keterputusan badan peradilan,khususnya para hakim dengan pihak-pihak lain,baik secara politis maupun secara ekonomis sangat menentukan keberhasilan badan peradilan menjalankan fungsinya dan tetap independen dalam mengambil keputusan hukum. Menurut
pandangan Ahmad Azhar Basyir,sila pertama Pancasila
merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat.Artinya,penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjukpetunjuk Tuhan Yang Maha Esa 56 . B.Teori Pembagian Kekuasaan Menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan 55 56
A.Muhammad Nasrun,Loc.Cit Ahmad Azhar Basyir,Hubungan Agama dan Pancasila,UII,Yogyakarta,1985,hal.9-10.
undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan. Sejarah Trias Politika Pada masa lalu, bumi dihuni masyrakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan Kota Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan
absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya. Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000 – 1500 M), kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu, dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan. Untuk keperluan mata kuliah ini, cukup akan diberikan gambaran mengenai 2 pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Trias Politika. Pertama adalah John Locke yang berasal dari Inggris, sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis. John Locke (1632-1704) Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property)." Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang
diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian pentingnya masalah kerja ini ? Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Kerap kali raja secara sewenang-wenang melakuka akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, kerap kali kalangan bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum
bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu. Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris. Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu. Montesquieu (1689-1755) Montesquieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua,
ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individuindividu. Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara. Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negaranegara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep Trias Politika ini terus mengalami persaingan dengan konsepkonsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba). Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation. Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undangundang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-
undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat. Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. Berat bukan ? Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri. Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet. Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia
wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu politik. Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators. Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya. Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan
pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut. Gus Dur berasal dari partai yang hanya memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan yang sangat kuat antara eksekutif dan legislatif oleh sebab seorang eksekutif dipilih dari komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil, pemilu untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih presiden terpisah. Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak
militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa pemerintahannya. Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain. Dispensen
Appointment
merupakan
fungsi
eksekutif
untuk
menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri. Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undangundang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.
Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional). Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama. Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
C Pembagian Kekuasaan Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas demokrasi. Bagi mereka yang memandang Negara dari sudut kekuasaan dan menganggap Negara sebagai organisasi kekuasaan maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan,misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga Negara bidang legislative,lembaga bidang eksekutif dan lembaga bidang yudikatif.Undang-Undang Dasar (UUD) menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain.Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu Negara 57. Dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga,maka dapatlah dikatakan bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi,wewenang dan kedudukan di dalam suatu Negara menunjukkan bahwa Negara tersebut menganut paham demokrasi,bukan Negara monarki atau pemerintahan dictator.pembagian kekuasaan yang demikian haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Negara Republik Indonesia dengan demikian tak dapat disangkal menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan untuk Negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengeksplisitkan adanya berbagai lembaga Negara sebagai pemegang kekuasaan yang masing-
57
Miriam Budiarjo,hal 96
masing mempunyai fungsi,wewenang dan kedudukan yang berbeda.Adanya pembagian itu sebenarnya merupakan delegasi kekuasaan daripada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.Bahwa di Indonesia yang memegang kedaulatan adalah rakyat yang berarti bahwa Indonesia adalah Negara dwmokrasi jelas-jelas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945,yakni di dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : ‘Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat’. Jadi pada dasarnya secara formal ,MPR dalah merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia ,anggota-anggotanya merupakan wakil langsung dari rakyat.Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia merupakan lembaga Tertinggi Negara atau aparatur demokrasi yang tertinggi di Indonesia.Tapi lembaga ini bukanlah merupakan badan perwakilan rakyat sebab sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga lembaga perwakilan rakyat masih ada lagi satu lembaga Tinggi Negara yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 19,20,21 dan 22 UndangUndang Dasar 1945). Berhubungan dengan itu perlu diuraikan pula bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri,artinya demokrasi di Negara kita mempunyai corak khusus bila dibandingkan dengan Negara-negara lainnya yang menganut asas demokrasi. Jika dihubungkan dengan teori tentang tipe-tipe demokrasi modern maka di Indonesia pada dasarnya menggunakan demokrasai Pancasila dengan Presidensil,yakni
demokrasi
dengan
pemerintahan
perwakilan
yang
representative.Disini Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).Tapi salah satu kelainannya dengan sistem Presidensil pada umumnya
ialah bahwa antara lembaga-lembaga legislative,eksekutif dan yudikatif di Indonesia tidaklah mempunyai kekuasaan terpisah secara tegas,melainkan mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu sama lain.Kekuasaan-kekuasaan yang dipegang lembaga-lembaga Negara adalah kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dibagi-bagikan atau didelegasikan .Pendelegasian itu ada yang secara permanen ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan ada pula yang diber oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ada pula yang diberi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun sekali,sebagai misal kekuasaan pemerintah Negara dipegang oleh Presiden adalah merupakan kekuasaan yang permanen yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945,sedangkan materi-materi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah atau haluan Negara diserahkan secara formal oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tiap lima tahun sekali. Sudah jelas bahwa berdasarkan sila keempat dari dasar Negara Indonesia, Pancasila serta Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia memakai asas demokrasi atau kedaulatan rakyat.Demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensiil.Kehidupan bangsa Indonesia sejak berabad-abad tak dapat dihindarkan telah mempengaruhi asas demokrasi yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga demokrasi yang harus dipraktekkan
di
Indonesia
mempunyai
corak
hidup
di
Negara-negara
lain.Kekhasan demokrasi di Indonesia bisa dilihat pada beberapa hal yang sifatnya cukup mendasar,yakni :
Pertama,aparatur demokrasi yang tertinggi di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .MPR yang selanjutnya disebut Majelis merupakan penjelemaan dari seluruh rakyat Indonesia dan memegang kedaulatan atas nama rakyat Indonesia.Anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR,utusan-utusan daerah dan golongan yang dapat representative sebagai penjelmaan seluruh rakyat.Sekalipun pada dasarnya seluruh anggota Majelis ini merupakan wakil rakyat tapi sebenarnya lembaga ini bukanlah merupakan parlemen,parlemen sendiri yang lebih dikenal dengan DPR hanyalah sebagian dari keseluruhan anggota Majelis.Presiden sebagai Kepala Eksekutif merupakan mandataris dari Majelis dan bertanggung jawab kepadaMajelis.Kalau pada demokrasi yang sistem pemerintahannya menganut presidensiil pada umumnya Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen tapi langsung kepada rakyat ,maka menurut struktur demokrasi di Indonesia Presiden harus bertanggung jawab kepada Majelis ,sedangkan DPR adalah bagian terbesar dari Majelis.Itulah kekhasan demokrasi Indonesia yang paling utama yakni hubungan MPR,DPR,dan Presiden dalam fungsi dan kedudukan masing-masing serta hubungan dalam bidang perundang-undangan atau legislasi. Kedua, aparatur demokrasi di tingkat pusat yang menjadi poros-poros kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga macam lembaga Negara,tapi terdiri dari enam di mana yang satu (Majelis) merupakan lembaga tertinggi sedangkan yang lainnya merupakan lembaga tinggi.Kelima lembaga tinggi Negara di bawah Majelis itu adalah DPR,Presiden,BPK,DPA,dan MA.Masing-masing lembaga tinggi tersebut memegang kekuasaan sendiri-sendiri sehingga poros-poros
kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga macam yaitu legislative,eksekutif dan yudikatif melainkan masih ada lagi kekuasaan menasehati Presiden dan member pertimbangan /usul serta kekuasaan mengawasi keuangan Negara.Semua kekuasaan itu dipegang oleh Presiden,kekuasaan menasehati dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dipegang oleh DPA,sedangkan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan keuangan Negara dilakukan oleh BPK.Jadi kalau Negara demokrasi pada umumnya hanya meletakkan tiga poros kekuasaan di tingkat pusat maka di Indonesia ada lima poros yang dibawahi oleh satu aparatur tertinggi sebagai penjelmaan rakyat yaitu Majelis.di Indonesia ada lembaga penasehat Eksekutif tapi berkedudukan sama dengan Lembaga Eksekutif yaitu DPA. Begitu juga Indonesia mengenal satu lembaga yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai kekuasaan mengawasi penggunaan keuangan Negara, badan mana juga berstatus otonom sebagai lembaga tinggi Negara .Karena fungsinya yang bersifat mengawasi maka di Negara-negara lain fungsi BPK ini mungkin dilakukan oleh parlemen atau oleh Mahkamah Agung. Jadi jelaslah kekhasan demokrasi Indonesia,tidak menganut asas Trias Politika dalam menciptakan poros-poros kekuasaannya,tapi pada dasarnya dalam sistem hubungan antara tiga poros kekuasaan (legislative,eksekutif dan yudikatif) yang lebih condong menganut teori penafsiran seperti Amerika Serikat yaitu sistem Presidensiil.Dalam sistem ini pun tidak sama dalam praktiknya dengan Amerika Serikat,sebab antara tiga poros kekuasaan itu di Indonesia masih terbuka kemungkinan saling berhubungan,hal ini berhubung Indonesia tidak menganut model ‘pemisahan kekuasaan’.Sehingga kekhasan lain dari demokrasi di
Indonesia bisa ditemui lagi yaitu bentuk hubungan antara tiga poros kekuasaan itu. Ketiga,sekalipun di dalam sistem pemerintahannya demokrasi di Indonesia menganut sistem Presidensiil ,tapi hubungan antara tiga poros kekuasaan seperti disebutkan di atas tidaklah memakai model pemisahan tapi memakai model ‘pembagian’ yang membuka kemungkinan saling mempengaruhi.Antara Presiden dan DPR misalnya kekuasaannya tidak terpisah malainkan dalam bidang legislative adalah bersama-sama dalam bidang yudikatif yang pada dasarnya kekuasaan dipegang MA,Presiden dalam hal-hal tertentu juga menguasai yakni adanya
wewenang
untuk
memberikan
grasi,amnesty,abolisi
dan
rehabilitasi.Begitu juga hubungan antara MA dengan DPR masih terlihat tidak terpisah sebab pengambilan sumpah anggota-anggota DPR dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adanya hubungan yang saling mempengaruhi anatar tiga poros pokok ini adalah ‘sah’ menurut Undang-Undang Dasar sendiri mengatur hal seperti itu,dan hal tersebut merupakan kekhasan wujud demokrasi modern Indonesia 58.
58 Mahfud MD, dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia ,1993
