BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI AJUDIKASI PASCA BENCANA TSUNAMI

BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI AJUDIKASI PASCA BENCANA TSUNAMI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Dasar hukum pendaftaran tanah dalam UUPA diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan : (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diselurruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.’ (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini menyebutkan : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, kemampuan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas,dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Sebagai realisasi ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut diatas pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam rangka penyempurnaan dari PP Nomor 10 tahun 1961 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka PP Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengertian Pendaftaran tanah menurut ketentuan pasal 1 angka 1, PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

26

Universitas Sumatera Utara

27

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berdasarkan aturan tersebut diatas, ditentukan suatu rangkaian tugas dari pemerintah yang berkewajiban untuk mengatur dan menetapkan status bidang tanah dari aspek hak yang melekat atas tanah tersebut. Tugas negara dalam menetapkan tugas lembaga (Badan Pertanahan Nasional) dirinci sedemikian rupa, mulai dari waktu yang terus menerus, sistematis dan terarah. Pengumpulan dan penyusunan data pendaftaran tanah tersebut merupakan suatu keharusan yang dijalankan, yang berfungsi sebagai tertib administrasi oleh negara maupun subyek hak atas tanah tersebut. Dengan kegiatan tersebut akan diperoleh kejelasan kedudukan tanah sebagai obyek hak yang jelas dari aspek fisik dan yuridisnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat sarjana yang mendefinisikan pendaftaran tanah secara berbeda. Perbedaan itu terjadi pada susunan redaksi, namun tetap memiliki makna dan tujuan yang sama. Pendapat-pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Rudolf Hemanses : “Pendaftaran tanah (Kadaster) adalah pendaftaran atau pembukuan bidangbidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan, yang seksama”.23

23

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) – Jilid II, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, April 2004, hal.1


28

Berkaitan dengan pengertian pendaftaran tanah Boedi harsono berpendapat, pendaftaran tanah adalah : Suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data-data tertentu yang sda di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bidang pertanahan, termasuk penertiban tanda buktinya dan pemeliharaannya.24 Mengacu pada definisi di atas, digambarkan bahwa lembaga pendaftaran tanah adalah suatu lembaga yang kedudukannya langsung diatur oleh negara. yang bertugas untuk mengatur kedudukan tanah secara berkesinambungan. teratur dan sistematis dan tahun ke tahun. Aturan ini meliputi aspek ukuran, letak, wilayah dan bentuk hak yang dimiliki oleh subyek hak atas tanah tersebut. Tujuan yang penting dan lembaga ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi subyek hak atas tanah tersebut. Sedangkan Maria S.W. Soemardjono menjelaskan, kegiatan pendaftaran tanah tujuan akhirnya adalah: “Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran itu pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Di Indonesia, dan sekitar 55 juta bidang tanah yang ada, bani sekitar 30% yang bersertifikat”.25 24 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 1999, Hal. 72 25 Maria S.W. Sumarjono, Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi). Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005. Hal. 201.


29

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah, berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah, dan hakhak pihak lain yang berada di atasnya). Dengan memiliki sertifikat, maka status hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata. Pengertian secara yuridis tersebut belum memadai untuk menjelaskan pengertian pendaftaran, maka pengertian pendaftaran pada asalnya sama dengan kata cadastre dalam bahasa Belanda yang menunjukkan kepada luas nilai dan kepemilikan pada suatu bidang tanah. Capitastrum (Latin) yang bermakna suatu register atau kapita unit yang dibuatkan untuk pajak tanah Romawi (capitatio Torrens).26 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. pengertian tanah berarti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, permukaan bumi yang diberi batas, daratan. Dengan demikian, tanah dapat diartikan sebagai suatu ruang (permukaan bumi, tanah) yang oleh subyek hukum yang menguasainya dengan pergunakan dengan sifat dan tujuan dan pada haknya27 . Pendaftaran tanah adalah suatu pencatatan hak atas tanah yang meliputi luas permukaan, batasan-batasannya, oleh dan pada instansi atau lembaga terkait yang berwenang dalam masalah

26

A.P. Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, E3andung. 990. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 11 Cet. Kelima. Balai Pustaka. Jakarta, 1995, hal.1026. 27


30

pertanahan di Indonesia yaitu Badan Pertanahan Nasional di bawah Menteri Negara Agraria. Sedangkan Van Huls menjelaskan, pendaftaran tanah adalah: “Kadaster is een isntellingdie door middle van kaarten en register en een orneshrving geeft van alle stuken het gebiet van den staat gellege. (Kadaster adalah suatu badan dengan peta-peta dan daftar-daftar yang memberikan uraian semua bidang tanah yang terletak dalam suatu wilayah negara)”28 Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa lembaga pendaftaran tanah bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu status baik dan aspek ukuran, tempat serta jenis hak yang berlaku atas tanah tersebut. Tujuan lembaga ini adalah untuk menjamin dan menciptakan kepastian, kegunaan dan keadilan hukum bagi pemilik tanah. Sotendik/ Muller memberikan pengertian pendaftaran tanah, sebagai berikut: “Kadaster is een instelling dis door middle van plans of karteen en register, opgemaakt naar aanleiding van matigt en scatting, on seen beeld en schriving van he! grondheid van staat in al zine order delen en grant geefi. (Kadaster adalah suatu lembaga yang dengan cara kartu dengan pendaftaran, dibentuk berdasarkan pengukuran dengan perhitungan yang memberikan Pada kita suatu penulisan dan pada dasar dalam artian bagian dan batas-batas). 29 Pengertian pendaftaran tanah menurut sotendik/ Muller, memfokuskan dasar kepemilikan tanah bagi seseorang serta pada batas-batas keberadaan sebidang tanah. Dengan adanya dasar kepemilikan tanah tersebut, maka adanya suatu hak yang berlaku bagi pemilik tanah terhadap tanahnya, hal ini tidak cukup, karena pemilik tanah harus mengetahui batas-batas tanahnya, yang antara hak pemilik tersebut 28

Asmawati (Tesis), Faktor - faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Daerah Tingkat II Batang Hari, PPS-USU, Medan, 1996. hal-18. 29 Ibid


31

terhadap tanah yang lain. Tujuan dari dasar hak atas tanah serta batas-batasnya tersebut adalah suatu yang mutlak harus dimiliki bagi subyek yang berhak atas tanah. Berikutnya Jaarsma menjelaskan: “Kadaster is een instelling die door middle van kaartenen register en een omschrjving geeft van alle stuken hed gebied van den staat gelegen. (Kadaster adalah suatu badan dengan peta-peta dan daftar-daftar yang memberikan uraian sebuah bidang tanah yang terletak dalam wilayah suatu negara).”30 Definisi yang diuraikan oleh Jaarsma memfokuskan pada lembaga pendaftaran tanah an sich, serta tugas-tugas yang dimiliki oleh lembaga tersebut terhadap kedudukan sebidang tanah, dan aspek ukuran, dan terutama letaknya dalam suatu wilayah tertentu. Aspek pandang dan definisi tersebut adalah satu arah, sematamata melihat lembaga pendaftaran tanah sebagai subjek. Penelaahan tersebut menerangkan kedudukan lembaga pendaftaran tanah dengan rincian tugasnya terhadap keberadaan tanah. Kemudian Douglass J. Whalan memberikan definisi pendaftaran tanah: The register consists of individual grants, sertficates or folio contained within it at any diven time. Added to these are documents that may be deemed to be embodied in the register upon registration Together these indicate the parcel of land in a particular title, title person untitle to interests there in and the nature and extent of those interest There are also axiciliary register which assist in the orderly administration of the system such as a parcel index, a normal inmle1 listing registered proprietors and a day book and which documents are entered pending final registration.”31 (hak seseorang akan tanah melalui sertifikat yang memuat dasar kepemilikan, serta yang dilengkapi dengan daftar harga, batas-batas, letak, luas, tingkatan. Kegunaan-kegunaan

30

Ibid. Whalan. J.Qouglass, The Torrens System in Australia, Sydney, Melbourne- Brishana. Perth, 1982, hal.18. 31


32

dan elemen-elemen tersebut, selain berguna bagi subjek hak atas tanah juga berguna bagi negara untuk mewujudkan ketertiban administrasi pertanahan). Definisi pendaftaran tanah menurut Douglass J, Whalan, melihat lembaga pendaftaran tanah dan objeknya an sich, bukan dan aspek subjek lembaga tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dikenal dua macam pendaftaran tanah, yaitu: 1. Pendaftaran tanah secara sistematik Pendaftaran ini adalah kegiatan pendaftaran untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa7 kelurahan (pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997). 2. Pendaftaran tanah secara sporadik Pendaftaran ini adalah kegiatan pendataran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP No.24 tahun 1997). Khusus untuk Provinsi Aceh

dan Sumatera Utara yang terkenadampak

bencana tsunami, telah dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 114-11-2005 tentang Manual Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat Pada Lokasi Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam yang Menjadi Obyek Kegiatan Pemulihan Hak Atas Tanah dan Rekonstruksi sistem


33

Administrasi Pertanahan Aceh. Istilah dalam bahasa Inggris Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS). Persyaratan dan prosedur dalam manual tersebut hanya berlaku untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara) dalam rangka program rekonstruksi sistem administrasi pertanahan di wilayah tersebut.

B. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 1.

Asas-asas Pendaftaran Tanah Asas-asas pendaftaran tanah diatur dalam pasal 2 PP No.24 tahun 1997, di

mana ditentukan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. a. Asas sederhana dimaksudkan: Mengandung pengertian bahwa dalam pendaftaran tanah agar ketentuanketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. b. Asas aman menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberi jaminan kepastian hukum sesuai tujuan hukum pendaftaran tanah itu sendiri. c. Asas terjangkau, maksudnya bahwa keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan

ekonomi

lemah. Pelayanan

yang

diberikan

dalam

rangka


34

penyelenggaraan pendaftaran tanah hams bisa terjangkau oleh pihak-pihak yang memerlukannya. d. Asas Mutakhir dimaksudkan adalah kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan Yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Menurut A.P. Perlindungan di Indonesia dalam pendaftaran tanah digunakan sistem Torrens.32 Keuntungan dan sistem ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menetapkan biaya-biaya yang tidak terduga sebelumnya. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang. Meniadakan kebanyakan rekaman. Secara tegas menyatakan dasar haknya. Melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut dalam sertifikat. Meniadakan (hamper tidak mungkin) pemalsuan. Tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambah saksi yang menjengkelkan, oleh karena yang memperoleh keuntungan dan pada sistem tersebut yang membayar biaya. 8. Dia memberikan hak pribadi, oleh karena negara menjamin tanpa batas. Sedangkan asas-asas dalam pendaftaran tanah secara umum yang berasal dan

aliran-aliran atau sistem hukum yang berbeda terdapat beberapa macam asas yang dianut oleh negara-negara di dunia dalam sistem pendaftaran tanah. Di antara asas hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia dalam sistem pendaftaran tanah tersebut belum jelas Indonesia mengikuti hukum mana atau meniru asas dan negara

32

A.P. Perlindungan, Op-cit, hIm. 126.


35

mana, karena asas yang dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maka asas tersebut akan digunakan dalam pendaftaran tanah. Adapun asas-asas hukum yang dianut karena dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah: a. Asas Torrens System System ini bersifat sederhana, efisien, murah dan selalu dapat diteliti pada akta siapa yang bertanda tangan (penanggung jawab) dan setiap mutasi hak diketahui. Oleh karena Pada sertifikat tanah bila terjadi mutasi, maka nama yang sebelumnya dicoret dengan tinta halus sehingga masih terbaca dan pemilik baru tertulis nama serta dasar hukum peralihan haknya. b. Asas Negatif Asas ini merupakan hak atas tanah seseorang/kelompok yang sudah terdaftar dan mendapat/memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Apabila pihak lain yang dapat membuktikan hak tersebut secara sah dengan alasan dan bukti-bukti yang lebih kuat atas hak tanah tersebut di depan pengadilan dan ternyata dimenangkan ,maka pihak yang dimenangkan tersebut dapat meminta kepada kantor badan Pertanahan Nasional untuk membalik nama hak atas tanah tersebut untuk dan atas namanya. Sifat dari sistem ini adalah bahwa pendaftaran tanah/pendataran hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk dibantah, jika nama yang terdaftar dalam buku tanah bukanlah pemilik yang sebenarnya.


36

Sistem ini menganggap nama yang tercantum dalam sertifikat tanah dianggap benar, sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya. Adapun asas peralihan hak atas tanah menurut sistem negatif adalah nemo pluis yuris yakni melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan tindakan orang/badan hukum yang mengalihkan dan mendaftarkan hak tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. c. Asas Publisitas Asas ini menganggap bahwa pendaftar tanah itu bersifat umum dan terbuka. Artinya, setiap orang dapat meminta informasi dan Kantor Pertanahan atas setiap hak dan pemilikan yang terdaftar dan setiap syarat-syarat dalam suatu mutasi hak, ataupun dalam pengikatan jaminan atas pendirian hak barn serta berlaku pada pihak ketiga jika tercatat di Kantor Pertanahan. Asas in tercermin dengan adanya data yuridis tentang hak atas tanah, seperti obyek dan subyek. Dengan adanya data ini maka siapa saja yang ingin mengetahui data atas tanah itu, tidak perlu mengadakan penyelidikan langsung ke lokasi tanah yang bersangkutan, karena segala data tersebut dapat diketahui dengan mudah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Karenanya setiap peralihan hak atas tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta tidak memakan waktu yang lama. d. Asas Spesialitas ini merupakan asas pendaftaran hak atas tanah itu harus jelas dan tertentu/khusus diketahui lokasinya, sehingga peran dan surat ukur adalah menjelaskan lokasi dari


37

tanah tersebut. Asas ini memberi suatu keterangan yang jelas kedudukan dan hak tersebut yang didaftarkan, sehingga tanah tersebut diketahui masuk wilayah hukum mana, sehingga memudahkan untuk menentukan kelompok daftar buku tanah. Dalam asas ini tergambar antara lain: a). Tanah tersebut terletak di desa/kelurahan mana, b). Masuk wilayah kecamatan mana hak atas tanah tersebut, dan c) Hak atas tanah termasuk wilayah hukum kabupaten/kota dan provinsi mana. Asas ini memiliki kelemahan, yakni apabila terjadi pemecahan/ pemekaran wilayah desa/kelurahan dan kecamatan, maka data dalam sertifikat yang berhubungan dengan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan keadaan wilayah hak atas tanah tersebut. Asas ini bertujuan untuk memberikan kejelasan letak hak atas tanah secara konkrit sehingga tidak sulit untuk mendata atau mengetahui informasi hak atas tanah tersebut. Kemudian terhadap asas kepastian hukum yang sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA, untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan hak atas tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian akan terdapat suatu perlindungan yang jelas terhadap hak atas tanah yang didaftarkan oleh pemiliknya. Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan tujuan UUPA, dilakukan melalui sarana pendaftaran tanah pendaftaran hak-hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan


38

pendaftaran tanah yang berlaku, hingga sekarang telah banyak membawa basil yang positif dalam rangka usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di samping adanya hal-hal yang bersifat negatif. Pendaftaran tanah di Indonesia dikatakan menggunakan System Torrens, hanya tidak jelas dan mana kita meniru sistem tersebut.33 Dengan keutamaan-keutamaan di atas maka ada baiknya dalam pendaftaran tanah menganut System Torrens, karena sistem ini dianggap sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, balk secara filosofis, politis dan sosiologis. Sehingga dengan sistem ini, maka pendaftaran tanah lebih terlaksana secara sistematis dan teratur yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pemilik tersebut. Bagi masyarakat dengan pendaftaran tanah berarti telah mendapat jaminan kepastian hukum dalam memiliki hak atas tanah sedangkan bagi negara adanya ketertiban dalam administrasi tentang pertanahan yang sangat membantu dalam mengarahkan rencana pembangunan yang berkesinambungan. ini semua dalam upaya mewujudkan suatu kesejahteraan di mana masyarakat dapat secara aman melaksanakan hak dan kewajiban yang diperoleh dan tanah.34 Pendaftaran tanah adalah tanggung jawab negara dan perlu untuk diatur masalah proses pendaftaran tanah tersebut dan perlu aturan yang menerangkan tentang tata cara yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Selanjutnya dikeluarkan peraturan pelaksananya. Di dalam Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, obyek pendaftaran tanah meliputi: 33

A.P. Perlindungan, Op cit.,HaL 18 Bakhtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1993, hal.7. 34


39

a. b. c. d. e. f.

Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; Tanah hak pngeIo1aan; Tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun; Hak tanggungan; Tanah negara. Bila UUPA merupakan aturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah

merupakan tanggung jawab pemerintah dan lebih menitik beratkan peran pemerintah, akan tetapi dalam PP No. 24 Tahun 1997 merupakan suatu pengaturan pendaftaran tanah yang menitikberatkan Pada kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dikuasainya dengan segala hak-haknya. 2.

Tujuan Pendaftaran Tanah Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mewujudkan suatu kepastian ukuran

(recht zeekerheld). Dengan pendaftaran tanah maka akan didapatkan suatu kepastian hak atas tanah yang dimiliki tersebut. Dengan demikian status kepemilikan atas tanah tersebut menjadi jelas, sempurna dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, Jika ada sengketa di kemudian hari, maka yang paling menentukan berhasil tidaknya mempertahankan hak tersebut adalah melalui bukti pendaftaran tanah yang disebut sertifikat. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, tujuan dan pendaftaran tanah adalah untuk memudahkan pemerintah untuk memungut pajak (fiscal kadaster). Dengan adanya masyarakat yang mendaftarkan tanahnya, maka negara mendapat kompensasi dan pendaftaran tanah tersebut yang berupa pajak, Kegiatan ini berlaku


40

pada masa colonial Belanda. Akan tetapi setelah Indonesia membuat hukum agraria tersendiri, maka tujuan pendaftaran tanah tersebut selain fiskal kadaster, maka tujuan lain adalah rechtkadaster maksudnya adalah mengadakan pendaftaran tanah untuk kepentingan kepastian hak-hak atas tanah sebagai bukti yang kuat yaitu sertifikat tanah. Dengan adanya pembuktian berupa sertifikat tanah, akan sangat bermanfaat bagi pemilik hak tersebut, karena dengan mudah pemilik hak dapat mengetahui status yang melekat pada tanah tersebut, batas-batas, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Sedangkan tujuan pendaftaran tanah, sesuai dengan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, adalah: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk diketahui bahwa pendaftaran tanah itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut, terdapatlah jaminan tertib hukum dan kepastian hak dan tanah. Inilah yang disebut Rechts kadaster.35 Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah, maka UUPA menghendaki agar untuk pendaftaran itu, diwajibkan kepada para pemegang hak. Apabila hal itu tidak 35

Ali Achmad Chomzah, Op-cit, hal.6.


41

diwajibkan, maka banyak tenaga, alat dan biaya pada kantor pertanahan tidak ada artinya sama sekali.36 Di dalam Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya dalam pasal 3-nya. maka tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 merupakan tujuan utama dan pendaftaran tanah sebagaimana diperintah oleh Pasal 19 UUPA. Di samping itu juga, dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksud terciptanya suatu reformasi bidang tanah, sehingga pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai tanah dan rumah susun yang sudah didaftarkan dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Kemudian dalam Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997, dje1askan bahwa: 1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, kepada Si pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, diberikan sertifikat hak atas tanah. 2. Untuk melaksanakan fungsi informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, data fisik dan yuridis dan bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 3. Untuk mencapai tertib administrasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, , setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Tujuan dan pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah menghendaki adanya peraturan hukum bidang pertanahan yang tertulis dan

36

Ibid


42

dilaksanakan dengan baik. Diselenggarakan pendaftaran tanah dengan se-efektif dan se-efisien mungkin.37 Menurut Bakhtiar Effendi, tujuan pendaftaran tanah/hak alas tanah ini sesuai dengan tugas-tugas pokok lembaga pendaftaran tanah yaitu: 1. Melaksanakan inventarisasi pertanahan lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan melaksanakan pengukuran, dan pemetaan tanah desa demi desa; 2. Menyelenggarakan pemberian tanda bukti hak sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah dengan melaksanakan pendaftaran tanah/hak atas tanah meliputi setiap adanya peralihan, penghapusannya dan pembebanan jika ada dengan pemberian tanda bukti sertifikat tanah. 3. pemasukan penghasilan keuangan negara dengan memungut biaya pendaftaran tanah/hak atas tanah.38 Menurut Benyamin Asri, et.aI, bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, merupakan langkah awal dan pemerintah untuk mengkodifikasikan dan mengkodifikasikan hukum agraria dan pendaftarannya. Dengan demikian maka akan terwujud kepastian hukum sebagai tujuan dari pendaftaran tanah tersebut.39 Pentingnya pendaftaran tanah ini digunakan juga untuk memonitor tentang keberadaan tanah, dan aspek status, hak yang melekat pada tanah tersebut dan kepentingan lain yang menyangkut informasi terhadap tanah, sebagaimana diungkapkan oleh Chadidjah Dahlimunthe, yaitu: “……jika informasi mengenai tanah belum jelas, yaitu dengan pendaftaran tanah yang merupakan pemberian informasi tentang status tanah (land 37

Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1993, hal 199. Bachtiar Effendi, Op-cit, hal26. 39 Benyamin Asri, et, al, Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria, Armico, Bandung, 1987, hal.167. 38


43

information system and geographic information system) maka penguasaan tanah (present land tenure) dan penguasaan tanah tidak akan diketahui secara jelas.40 Dengan demikian bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengatur hubungan antara subyek hak atas tanah dengan obyek haknya (tanah) dengan demikian akan terdapat hak dan kewajiban, ini akan menunjang tertib administrasi dan terjaminnya informasi tentang keberadaan tanah se-Indonesia. C. Tata Cara Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Ajudikasi Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem administrasi pertanahan. Tata cara pendaftaran tanah yang jelas dan mudah akan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah hak miliknya. Hal ini akan mendorong masyarakat secara sadar untuk mendaftarkan tanahnya. Lebih lanjut Boedi Harsono menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada Pejabat lain. Yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri.41 Dalam Pasal 19 UUPA, disebutkan bahwa:

40

Chadidjah Dhalimutho, Pelaksanaan Land reform di Indonesia dan Permasalahannya, Universitas Sumatera Utara Press, Medan. 1998, hal. 74. 41 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2000.


44

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat I pasal ini meliputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat I di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dan pembayaran biaya-biaya tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP No. 24 Tahun 199 in dir peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Adjudikasi (Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1997). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai diatur dalam peraturan-perundang undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan. Pejabat Umum adalah orang yang diangkat oleh Instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang dan kegiatan tertentu.


45

Pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang berkesinambungan: Pelaksanaannya dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistemik, tata cara pendaftarannya dilakukan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. yaitu pihak yang berhak alas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan. Penunjukan wilayah pendaftaran tanah secara sistemik dan secara sporadik serta persiapan kegiatan mendapat pengaturan dalam Pasal 46, 47 dan 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Pasal 8 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri Agraria/Kepala BPN atau Pejabat yang ditunjuk. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Panitia Adjudikasi serta susunan, tugas dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997. Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan dalam rangka program Pemerintah dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Menteri untuk setiap desa1kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik. Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan Satgas


46

yang membantunya dibentuk oleh Kepala Kantor wilayah. Sebelum melaksanakan tugasnya para anggota Panitia Adjudikasi dan Satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. Susunan Panitia Adjudikasi terdiri dari: 1.

Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

2.

Seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pengawal Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota panitia.

3.

Seorang wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pengawal Badar Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

4.

Seorang wakil Kepala desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai anggota. Keanggotaan Panitia Adjudikasi dapat ditambah dengan seorang yang

dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematik, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat. Sedangkan Satgas pengukuran dan pemetaan terdiri dan beberapa petugas ukur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa pembantu petugas


47

ukur. Adapun susunan satgas pengumpul data yuridis menurut Keputusan Kepala BPN No. 114-II.2005 yaitu terdiri dari: 1. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; 2. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang pendaftaran tanah, 3. Seorang anggota pemerintahan desa/kelurahan dan wilayah yang bersangkutan. Satgas administrasi terdiri dan seorang atau beberapa orang petugas tata usaha dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa orang pembantu tata usaha. Jumlah keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan menurut kebutuhan. Ketua Satgas-satgas sebagaimana dimaksud di atas dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang tertinggi pangkatnya. Adapun tugas dan wewenang Panitia Adjudikasi, yaitu : a.

Menyiapkan rencana kerja secara terperinci;

b.

Mengumpulkan data fisik dart dokumen ash data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c.

Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau perluasan tanah;

d.

Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;

e.

Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;


48

f.

Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;

g.

Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kuitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;

h.

Menyampaikan laporan secara periodic dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Adjudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;

i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematik di lokasi yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang Ketua Panitia Adjudikasi , yaitu: a. Memimpin dan bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait; c. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT; d. Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PP Nomor 24 Tahun 1997: 1). Menegaskan konversi hak atas tanah; 2). Menandatangani penetapan pengakuan hak; 3). Mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;


49

e. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat serta mengesahkan peta pendaftaran; f. Atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur; g. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftar peralihan dan pembedaan hak atas tanah yang telah didaftar dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan; h. Menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Adjudikasi kepada Kepala Kantor. Sedangkan yang menjadi tugas Wakil Ketua I adalah membantu Ketua Panitia Adjudikasi dalam hal: a.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

pengumpulan

data

fisik

dan

pentatausahaan pendaftaran tanah; b.

Membantu Ketua Panitia Adjudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;

c.

Membuat kesimpulan basil pengukuran dan pemetaan;

d.

Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;

e.

Meneliti daftar tanah dan memeriksa bias;

f.

Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;

g.

Memeriksa peta dan surat ukur;


50

h. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah; i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala; j. Mengontrol pengukuran batas tanah; k. Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman); l. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah; m. Menyiapkan peta pendaftaran; n. Memeriksa surat ukur o. Memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran; p. Menyiapkan daftar tanah negara. Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Adjudikasi dalam hal: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis; b. Supervisi pengumpulan dokumen ash mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah; c. Membantu Ketua Panitia Adjudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidangbidang tanah; d. Membuat kesimpulan hash pengumpulan data yuridis; e. Membantu menyelesaikan sanggahan mengenal data yuridis membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman; f. l3ersama Wakil Ketua I menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);


51

g. Menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah; h. Supervisi nama pemilik pada buku tanah; i. Menyiapkan usul pemberian hak atas tanah negara; j. Menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah. Selanjutnya adalah yang menjadi tugas dan Satgas pengukuran dan pemetaan, yaitu: a. Menetapkan batas bidang tanah dalam hal satgas pengukuran dan pemetaan adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional; b. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah; c. Membuat gambar ukur; d. Membuat peta bidang tanah; e. Membuat daftar tanah; f. Membuat peta pendaftaran; g. Membuat surat ukur. Sedangkan Tugas Satgas pengumpul data yuridis, yaitu: a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya b. Membuat sket (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut; c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang ash dan memberikan tanda terima; d. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah di adjudikasi; e. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap Minggu;


52

f. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis; g. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya; h. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian 201,204,205, 207 dan pemeriksaan sertifikat. Adapun tugas dan Satgas Administrasi, yaitu: a. Melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya; b. Menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor wilayah dan unit kcrja lain yang dianggap perlu; c. Mengelola alat-alat tulis kantor; d. Menyiapkan daftar hadir; e. Mengatur rumah tangga Panitia Adjudikasi; f. Membuat laporan hasil rapat Panitia Adjudikasi; g. Menyiapkan laporan hash kegiatan secara berkala. h. Membuat evaluasi untuk laporan kegiatan hasil secara berkala. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP No.24/1997, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a. pengumpulan dan pengolahan data fisik. b. pembuktian hak dan pembukuannya.


53

c. penerbitan sertifikat. d. penyajian data fisik dan data yuridis. e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Pengumpulan dan pengelolaan data fisik Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi: a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembuatan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur.

2.

Pembuktian Hak dan Pembukuannya


54

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya. Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak-hak baru dan hak lama. Flak barn adalah hak-hak yang barn diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dan konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftarkan menurut PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Pembuktian hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1.

Penetapan pemberian hak dan Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dan tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2.

Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; Sedangkan hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak

pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang, tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan dan pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dan konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hal tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar sebenarnya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik


55

atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana disebutkan pada paragraph di atas, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: 1.

Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

2.

Penguasaan tersebut balk sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti tertulis dalam Penjelasan Pasal

24 PP No.24 Tahun 1997, yaitu: a. grosse akta hak eigendom b. surat tanda bukti hsk milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau c. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau d. surat keputusan pemberian hak milik dan pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya IJUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau


56

e. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat1Kepala Desa/Kepala Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya PP ini; atau f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya yang belum dibukukan; atau g. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP. 28/1997; atau h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang. yang tanahnya belum dibukukan; atau i. surat penunjukan atau pembelian, kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau j. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum ber1ak.inya PP No.10 Tahun 1960; atau k. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau l. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, Pasal VII Ketentuanketentuan Konversi UUPA. Adapun dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian maka proses pembukuannya dapat ditempuh dengan tata cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun I 997. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat: a.

penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat o[eh kesaksian orang yang dapat. dipercaya;


57

b.

penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

3.

Penerbitan Sertifikat Di dalam Pasal 31 ayat (1) PP No.24 tahun 1997, disebutkan bahwa: “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).” Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf. hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 disebutkan: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

4.

Penyajian data fisik dan data yuridis. Penyajian data fisik dan yuridis, terutama dalam memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memperoleh keterangan yang diperlukan, Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri atas; peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama.


58

Ketentuan yang dimaksud Pasal 34 PP Nomor 24 tahun 1997, disebutkan: 1. Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah” 2. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 3. Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri. Adapun keputusan menteri yang dimaksudkan adalah Keputusan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Di dalam Pasal 191 ayat Keputusan Menteri Agraria! Kepala Ba1an Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa: 1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. 2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan. 5.

Penyimpanan daftar umum dan dokumen Ketentuan mengenai penyimpanan daftar umum dan dokumen adalah Pasal 35

PP No.24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: 1. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor


59

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tak terpisahkan dan daftar umum. Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumendokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut hams tetap berada di Kantor Pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan izin tertulis dan Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, ash dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan microfilm. Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau microfilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), demikian juga dengan cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan microfilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. Adapun Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan

PP No.24 Tahun 1997 diatur mulai Pasal 184 sampai dengan Pasal 186, berisikan tentang penyimpanan data dan dokumen pendaftaran tanah. Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat, maka apabila ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaannya wajib dilakukan di Kantor Pertanahan. [-tanya atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, ash dokumen boleh dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan oleh pejabat yang ditunjukkannya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis hakim dan pa pihak yang bersangkutan.


60

Selain itu, dengan izin tertulis dan Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Saat ini, data-data tanah tersebut tersimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan microfilm. Penyimpanan dengan pola ini akan menghemat terdapat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan. Sedangkan mengenai penjelasan tentang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, adalah sebagai berikut: 1.

Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak Peralihan hak atas tanah melalui jual bell, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menuntut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

2.

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.


61

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, berupa: a.

peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;

b.

peralihan hak karena pewarisan;

c.

peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi

d.

pembebanan Hak Tanggungan;

e.

peralihan Hak Tanggungan;

f.

hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;

g.

pembagian hak bersama;

h.

perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;

i.

perubahan hak akibat pemegang hak yang ganti nama;

j.

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. Perubahan data fisik seperti tersebut di atas, berupa:

a.

pemecahan bidang tanah;

b.

pemisahan sebagian atau beberapa bagian dan bidang tanah;

c.

penggabungan dua atau lebih bidang tanah.


62

Adapun tata cara pendaftaran tanah secara sporadik dapat dije1askan sebagai berikut: 1) Pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan memperoleh hak atas tanah kepada kantor pertanahan. Permohonan yang dibuat harus dilengkapi dengan: a. pengisian formulir permohonan penegasan/pengakuan hak; b. foto kopi KTP pemohon; c. Surat Kuasa dan Foto Kopi KTP penerima kuasa; d. Fotocopy SPPT P1313 tahun terakhir dan tanda pelunasannya dengan menunjukkan aslinya; e. Bukti pelunasan BPHTB atau PPH dengan memperhatikan aslinya terhadap perolehan tanah yang terjadi sesudah I Juli 1997; f. Surat-surat bukti perolehan hak atas tanah berupa akta jual bell. hibah. tukar menukar, risalah lelang, lelang dengan bilamana bidang tanah tersebut karena lelang, pembagian karena warisan, surat keterangan Waris ( yang dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat atau berdasarkan keterangan pengadilan). g. Surat pernyataan penguasaan fisik di bidang tanah sporadik yang disampaikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat. Kemudian permohonan diajukan melalui langkah-langkah sebagai berikut


63

1. Permohonan disampaikan ke loket pencarteran pada Kantor Pertanahan. 2. Berkas permohonan disampaikan petugas kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kemudian diteruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, selanjutnya diteruskan ke kepala Sub Seksi Pengukuran. pemetaan dan konversi untuk menugaskan petugas ukur ke lapangan guna melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta penetapan batas-batasnya dan siapasiapa yang berhak atasnya. 3. Hasil pengukuran dibuat peta bidang tanah 4. Setelah selesai pengukuran selanjutnya berkas permohonan beserta basil pengukuran diteruskan kepada Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah. 5. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah menyusun jadwal pemeriksaan tanah yang dilaksanakan oleh panitia A. 6. Panitia A mengambil keputusan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan maka panitia A membuat pengumuman yang ditempelkan pada kantor Pertanahan, kantor Camat dan kantor Kelurahan/ Desa selama dua bulan berturutturut. 7. Apabila ada keberatan dalam masa pengumuman dari anggota masyarakat atau pihak lain, Kepala Kantor Badan Pertanahan menyarankan kepada Pemohon untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, kalau langkah tersebut tidak berhasil maka kepada


64

pemohon disarankan untuk diselesaikan

melalui badan peradilan.

Apabila tidak ada keberatan dan pihak lain, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pemohon sebagai tanda bukti sah kepemilikan hak atas tanah tersebut. D. Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Ajudikasi Pasca Bencana Tsunami Di Kota Banda Aceh. Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, untuk selanjutnya disingkat BPN setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara), telah memberikan dampak yang sangat besar di kedua daerah tersebut. Dalam bidang pertanahan, dampak ini dapat dilihat dari hilangnya batasbatas bidang tanah dan bahkan musnahnya bidang-bidang tanah tertentu. Demikian juga dari sisi administrasi pertanahan, bencana tersebut telah mengakibatkan musnahnya dokumen pertanahan baik yang berada di tangan masyarakat maupun yang ada di beberapa kantor pertanahan dan kantor wilayah BPN di NAD. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah tersebut diperlukan adanya terobosanterobosan baru yang dapat mengurangi hambatan prosedural dan administratif lainnya melalui penyederhanaan sepanjang tidak mengabaikan aspek hukurn dalam administrasi pertanahan. Dalam upaya mengatasi masalah pertanahan tersebut, pemerintah, dalam hal ini BPN, menyelenggarakan program pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang tanah diseluruh desa/ kelurahan di lokasi bencana tsunami tanpa dipungut biaya.


65

Program pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pendaftaran tanah berbasis masyarakat (community-driven adjudication) yang merupakan pendekatan dan bawah (buttom up) untuk membangun kesepakatan mengenai pemilikan atas bidang-bidang tanah, batas-batas bidang tanah dan masalah pewarisan ketika pemilik tanah sudah tidak ada, dengan bantuan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini, pelaksanaan pendaftaran tanah dilokasi-lokasi bencana tsunami tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kesepakatan dalam masyarakat desa/ kelurahan tersebut akan menjadi dasar bagi BPN untuk memberikan pengakuan (legal approval) atas bidang tanah tersebut sebagaimana sebelum terjadinya bencana tsunami. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat diharapkan dalam keseluruhan tahapan program. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan pertanahan menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki dalam mengatasi inasalah tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pendekatan diatas, BPN memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya dalam pendaftaran tanah. Landasan teknis yang digunakan dalam pendaftaran tanah adalah Manual Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat pada lokasi terkena bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias yang menjadi objek kegiatan pemulihan hak atas tanah dan rekonstruksi sistem administrasi pertanahan Aceh. 42 Pada poin kedua

42

MDFANS, Manual Pendaftaran Tanah Di Lokasi Bencana Tsunami, BPN-BRR, 2005.

Hal. 20.


66

ketetapan disebutkan bahwa Manual Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat Pada lokasi Terkena Bencana Tsunami Di Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana terlampir, sebagai pedoman partisipasi masyarakat dalam proses ajudikasi. Persyaratan dan prosedur dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tetap berlaku,43 kecuali hal-hal didalam manual pendaftaran tanah berbasis masyarakat. Persyaratan dan prosedur dalam manual tersebut hanya berlaku untuk Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka program rekonstruksi administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas dibebankan pada anggaran bantuan untuk gempa dan tsunami di Provinsi NAD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yasril :"Sasaran yang akan dicapai pada awal diluncurkan program ajudikasi pasca Tsunami adalah 50.000 (lima puluh ribu) bidang tanah, penyelesaiannya diharapkan dapat diselesaikan pada akhir masa tugasnya yaitu akhir Desember 2008, akan tetapi sampai akhir tahun 2008 ternyata masih ada sebagian yang belum tuntas. Adapun kegiatan tersebut meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang, verifikasi data, penetapan perwalian, pengumuman, sidang panitia, pembukuan hak, penerbitan sertifikat,

43

Ibid


67

penyerahan sertifikat, menerima sengketa/sanggahan."44 Pada April 2006 telah dibentuk 10 tim ajudikasi pertanahan untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk Kota Banda Aceh terdiri dari Tim Ajudikasi I di wilayah kerja Kecamatan Kuta Raja (Desa Gampong Jawa, Merduati, Keudah, Gampong Pande, Peulanggahan dan Desa Lampaseh Kota). Tim Ajudikasi II, Kecamatan Meuraxa ( Desa Lambung, Alue Dayah Teugoh. Deah Baro, Blang 0i, Punge Jurong, Lampaseh Aceh dan Deah Geulumpang). Tim Ajudikasi III. Kecamatan Meuraxa ( Desa Ulee Lheu, Gampong Pie, Cot Langkuweuh, Gampong Blang, Lamjabat, Asoe Nanggroe, Surien, Gampong Baro dan Desa Punge Ujong). Tim Ajudikasi IV, Kecamatan Syiah Kuala ( Desa Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga dan Desa Rukoh). Tim Ajudikasi V, Kecamatan Kuta Alam (Desa Lambaro Skep, Lamdingin, Lampulo). Tim Ajudikasi VI, Kecamatan Jaya Baru ( Desa Lampoh Daya, lamteumen Timur, Lamjamee, Bitai, Punge Blang Cut, Empereum, Lamteumen Barat dan Geuceu Meunara). Tim Ajudikasi VII sampai dengan X ( Kabupaten Aceh Besar). Tim Ajudikasi Kecamatan Baitussalam ( Desa Cadek, Kajhu dan Blang Krueng). Tim Ajudikasi Kecamatan Lhoknga ( Desa Lambaro, Meunasah Mesjid, Meunasah Balee, Meunasah Mon Cut, Meunasah Lam Girek, Meunasah Baro Lamlhom, Mcunasah Manyang, Meunasah Kareng, Lambaro Seubon dan Desa Tanjong). Tim Ajudikasi IX, Kecamatan Peukan Bada ( Desa Lam Lumpu, Lam Geuceu, Lam Flasan. Lam Badeuk, Lam Isek, Lam Rukam, Lam Awee, Lam Teungoh, Gurah, Lambaro Nijieb. 44

Yasril, Kepala Kantor BPN Kota Banda Aceh, Wawancara, tanggal 24 Januari 2013.


68

Kampong Baro, Lam Tutui dan Meunasah Tuha). Tim Ajudikasi X, Kecamatan Peukan Bada ( Desa Lamteh, Paya Tieng, Lamkruet, Rima Keuneururn. Rima Jeuneu, Mon Ikeun dan Desa Weu Raya). Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang diambil sebagai sampel penelitian adalah Tim Ajudikasi III, V dan VI dengan pertimbangan bahwa ketiga wilayah kerja tim ajudikasi tersebut telah mewakili seluruh populasi dan kinerja tim pendaftaran tanah sistematik di kota Banda Aceh, sebagaimana objek penelitian. Adapun struktur dan mekanisme serta prosedur pendaftaran tanah untuk lokasi Kota Banda Aceh pasca bencana Tsunami adalah sebagai berikut: 1.

Struktur Lembaga Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Tsunami Secara operasional, program pendaftaran tanah di lokasi bekas bencana

Tsunami dilaksanakan oleh Manajer Proyek. Dalam menjalankan tugasnya manajer proyek bertanggung jawab kepada Kepala BPN sebagai Ketua Executing Agency dan menjalankan apa yang telah digariskan oleh panitia pengarah yang berkordinasi dan mendapatkan masukan-masukan dari BRR. Steering Committee berfungsi sebagai pengawas terhadap berjalannya program, apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Steering committe terdiri dari 9 orang dengan komposisi sebagai berikut : a. Perwakilan dari Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh

sebanyak 2 orang; b. Perwakilan dari Kantor Wilayah BPN NAD sebanyak 2 orang: c. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi NAD sebanyak I orang:


69

d. Unsur Media sebanyak I orang; e. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 3 orang.

Dalam menjalankan programnya. Manajer proyek dibantu oleh : a. Forum Bersama, yang berfungsi sebagai media tukar menukar informasi atau pusat kordinasi bagi anggotanya, media kornunikasi dan informasi, Berta media kontrol sosial dalam pelaksanaan kegiaan pendaftaran tanah. Keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur BPN, program lain yang terkait dengan pendaftaran tanah dan LSM setempat. b. LSM Monitoring adalah LSM yang bekerja sama dengan BPN yang bertugas melakukan monitoring terhadap berjalannya program pendaftaran tanah dan memfasilitasi proses membangun kesepakatan warga di tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu, LSM ini merupakan bagian dari program pendaftaran tanah itu sendiri. c. Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Propinsi berfungsi sebagai lembaga yang merupakan wadah untuk menampung berbagai pengaduan dari masyarakat. Keanggotaan tim ini terdiri dari para kepada bidang yang ada di lingkungan Kantor Wilayah BPN NAD. Perwakilan LSM dan konsultan yang dikontrak untuk menangani pengaduan. d. Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Pusat yang anggotanya terdiri dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah, Direktur Pengukuran dan Pemetaan, Direktur Pengurusan HAT. Tim


70

Pengaduan Tingkat Pusat secara regular men), a m pai kan perkembangan masalah yang dihadapi dilapangan kepada Kepala BPN. e. Panitia/ tim ajudikasi yang bertugas dilokasi-lokasi pendafaran tanah. 2.

Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Lokasi Bekas Bencana Tsunami di Kota Banda Aceh Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut: 1). Penentuan Lokasi Pendaftaran Tanah Mengenai penentuan lokasi pendaftaran tanah BPN membuat daftar usulan mengenai desa/kelurahan yang menjadi lokasi prioritas untuk kemudian dibahas bersama Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias (BRR) dalam suatu rapat kordinasi. Penentuan desa/kelurahan diprioritaskan pada desa/kelurahan yang sudah mencapai kesepakatan warga mengenai batas-batas bidang tanah dan kepemilikannya, dan desa/kelurahan yang terkait dengan pelaksanaan program dalam waktu dekat, misalnya pembangunan pemukiman dan infrastruktur lainnya. Di dalam rapat kordinasi, BPN dan BRR melakukan koordinasi dengan program lain, donor lain dan LSM yang memiliki kegiatan yang sama terutama terkait dengan proses kesepakatan warga. Misalnya di desa tersebut ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LSM dan Non Gouverment Organisation (NGO) lainnya, maka dalam hal pengumpulan masyarakat lebih mudah dan dapat dijelaskan program masing-masing tersebut. Penetapan mengenai desa/kelurahan lokasi pendaftaran tanah ditetapkan melalui surat keputusan penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala


71

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Ka. Kanwil Prov. NAD). Daftar desa/kelurahan prioritas dan infonnasi tentang rencana pendaftaran tanah lainnya harus diinforrnasikan melalui berbagai media yang dapat dijangkau oleh masyarakat, seperti surat kabar, radio, jaringan LSM/donor, website, leaflet, selebaran dan bentuk lainnya yang dipandang sesuai dengan lokasi lapangan. 2). Tahap Kesepakatan Warga atas Bidang-bidang Tanah dan Kepemilikannya Badan Pertanahan Nasional dengan tim yang telah ditugaskan di masingmasing desa/kelurahan menyebarluaskan manual kesepakatan warga yang akan digunakan oleh masyarakat desa/kelurahan sebagai panduan dalam pelaksanaan membangun kesepakatan warga tersebut. BPN menunjuk fasilitator yang akan mendampingi

masyarakat

dalam

membangun

kesepakatan

warga

jika

desa/kelurahan dimaksud tidak terdapat bantuan dari program lain yang berkaitan dengan kesepakatan warga atau pemetaan partisipatif. BPN akan memberikan pelatihan kepada seluruh fasilitator kesepakatan warga, baik yang ditunjuk oleh BPN maupun program lain. BPN juga menyediakan kelengkapan berupa formulir isian Surat Pemasangan Tanda Batas dan Penguasaan Fisik, dan peta dasar yang didayarkan pada citra satelit untuk dipergunakan dalam membangun kesepakatan warga oleh masyarakat. BPN menyediakan biaya proses kesepakatan warga untuk desa/kelurahan yang telah ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan dan yang tidak memperoleh bantuan dari program lain. Setiap pemilik tanah diharuskan mengisi Surat Pemasangan


72

Tanda Batas dan Penguasaan Fisik untuk setiap bidang tanah yang dimilikinya, dengan diketahui oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan sebagai saksi, dan disahkan oleh Keuchik/ Lurah. Jika seseorang memiliki dua bidang tanah maka yang bersangkutan mengisi dua formulir dan seterusnya. BPN menyediakan base camp (posko), membentuk panitia/tim ajudikasi dan satgas-satgasnya, serta menyediakan dokumen dan peralatan lain yang diperlukan dalam tahap pendaftaran tanah berikutnya. BPN melalui panitia/ tim ajudikasi memastikan desa/kelurahan yang memperoleh giliran dapat menyelesaikan kesepakatan warga dan mengajukan usulan kepada kantor pertanahan selambat lambatnya hari ke-30 terhitung waktu pelaksanaan kesepakatan warga disepakati. Oleh karena itu, BPN harus pro-aktif memonitomya. Monitor pelaksanaan dilakukan oleh BPN terhadap kesepakatan warga di lapangan dan siap membantu jika masyarakat memerlukan asistensi BPN dapat mendorong agar masyarakat dapat secepatnya menyelesaikan kegiatan pemetaan partisipatif. Hasil yang diharapkan pada tahap kesepakatan warga yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah meletakkan patok tanda batas bidang tanah yang sudah terpasang untuk setiap bidang tanah di desa/kelurahan dimaksud, formulir pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas yang sudah diisi oleh yang bersangkutan, peta bidang tanah yang berbentuk sketsa yang dibuat oleh masyarakat dan daftar pemilikan bidang tanah. Output (hasil) ini merupakan dasar bagi BPN untuk melaksanakan kegiatan ajudikasi lebih lanjut. BPN menerima permohonan dari masyarakat desa/kelurahan yang sudah


73

melaksanakan kesepakatan warga untuk segera menyepakati jadwal pelaksanaan pengukuran dan pemetaan di desa/kelurahan tersebut. 3). Tahap Pengukuran dan Pemetaan Kantor pertanahan atau panitia ajudikasi setelah menerima pengajuan pendaftaran tanah dari desa/kelurahan yang mendapat giliran pendaftaran tanah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. BPN membentuk Panitia Ajudikasi yang terdiri dari Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Pengukuran dan Satuan. Tugas Administrasi, tentang tugas masing-masing Satgas tersebut di atur dalam lampiran manual pendaftaran tanah di lokasi bekas bencana tsunami. BPN juga mendirikan base camp di lokasi pendaftaran tanah. Kecuali, jika dipandang perlu (misalnya untuk alasan keamanan) tidak diperlukan base camp dan kantor panitia ajudikasi tetap berada di kantor pertanahan setempat. Adapun proses yang dilakukan, setelah menerima pengajuan, kantor pertanahan atau tim ajudikasi memberikan tanggapan tentang waktu pelaksanaan pengukuran dan pemetaan. Jangka waktu maksimum kegiatan pengukuran dan pemetaan serta pengecekan data yuridis untuk satu desa/kelurahan adalah 15 hari, terhitung sejak tim ajudikasi turun ke lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati antara tim ajudikasi dengan Keuchik/Lurah. Prioritas kegiatan diberikan kepada desa/kelurahan yang lebih cepat menyampaikan

permohonan

kepada

kantor

pertanahan.

Jika

jumlah

desa/kelurahan yang memperoleh giliran lebih besar dibandingkan dengan jumlah panitia/tim ajudikasi maka kegiatan pengukuran dan pemetaan


74

dilaksanakan secara bergilir. 4). Prosedur Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satuan Tugas Yuridis yang disingkat dengan Satgas Yuridis. Satgas Yuridis memverifikasi kebenaran keterangan dari pihak pemilik tanah sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Penguasan Fisik, serta melakukan konfirmasi ulang kepada pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan, kepala dusun dan keuchik/lurah setempat. Jika pemilik bidang tanah yang berbatasan tidak dapat hadir secara lengkap maka Keuchik/Lurah dan Tuha Peut atau Kepala Dusun setempat harus memastikan kebenaran letak patok tanda batas pada bidang tanah tersebut sesuai dengan pengetahuannya. Apabila terjadi kesalahan penulisan dalam formulir tidak dihapus dengan tipp-ex, tetapi dicoret dan dituliskan kembali kata-kata koreksi yang sebenamya, lalu diparaf oleh Satgas Yuridis. Semua dokumen tanah yang diberikan pemilik tanah untuk masingmasing bidang tanah dijadikan satu dan dijadikan lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah serta disimpan dalam map yang sama sebagai warkah. Kepada yang menyerahkan harus diberikan tanda terima. Sebagai bukti telah dilaksanakan verifikasi Surat Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Penguasaan Fisik, Satgas Yuridis membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut pada kolom yang telah disediakan. Satgas Yuridis


75

perlu mencatat anggota masyarakat yang tanahnya musnah atau tidak dapat dipergunakan kembali di setiap desa/kelurahan. Data ini akan diserahkan oleh Manajer Proyek kepada BRR (Melalui steering committee) sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan. Satgas Yuridis memasukkan data yuridis yang sudah diperoleh untuk setiap bidang tanah ke dalam sistem data base computer yang menyediakan format surat pernyataan sebagaimana yang sudah diisi oleh pemilik tanah dan sudah diverifikasi oleh petugas di lapangan. Peng-inputan data dalam komputer dan pencetakan data hanya dilakukan oleh petugas yang sudah memilik ID (berupa cap jempol) dan dinyatakan memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. 5). Prosedur Perolehan Data Fisik Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam pendaftaran tanah dilakukan oleh Satgas Pengukuran (atau tenaga pelaksana Konsultan Pengukuran dan Pemetaan kadastral). Pengukuran batas bidang tanah dilakukan langsung di lapangan bersama-sama dengan pemilik tanah atau ahli waris/wali dengan disaksikan oleh pemilik bidang tanah yang bersebelahan, kepada dusun setempat, tuha peut, serta keuchik/lurah. Jika salah satu dari pemilik bidang tanah yang bersebelahan tidak dapat hadir atau berhalangan, maka kepala dusun, tuha peut dan keuchik/lurah dapat memastikan kebenaran letak patok tanda batas bidang tanah sesuai dengan pengetahuannya, dan batas bidang tanah tersebut dinyatakan sebagai batas sementara, yang di dalam sistem komputer akan dinyatakan dalam bentuk garis putus-putus.


76

Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemilik bidang tanah yang bersangkutan dengan salah satu pihak yang berbatasan, maka batas bidang tanah yang bersangkutan diukur dan dinyatakan sebagai batas sementara, yang di dalam sistem komputer akan dinyatakan dalam bentuk garis putus-putus. Satgas pengukuran dan Satgas Yuridis dapat rnenggunakan buku tanah (jika tersedia) dan peta pajak bumi dan bangunan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat cross check dalam pembuktian hak dan letak bidang tanah. (Ketentuan yang menyangkut hal-hal teknis dalam pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah pada pendaftaran tanah ini mengacu kepada Standarisasi Spesifikasi Teknis Ref.No.06.0-STD-PT.2003). Satgas pengukuran memasukkan data hasil pengukuran dan pemetaan yang sudah diperoleh untuk setiap bidang tanah kedalarn sistem data base komputer yang menyediakan format penginputan data fisik. Penginputan dan percetakan data hanya dilakukan hanya oleh petugas yang sudah memiliki ID (berupa cap jempol) dan dinyatakan memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Output yang dihasilkan dari tahapan pengukuran dan pemetaan adalah : a. format-format atau dokumen dalam bentuk data base komputer yang siap untuk dicetak dan digunakan sebagai media pengumuman (yaitu peta pendaftaran tanah yang diketahui koordinatnya, daftar bidang tanah dan formulir surat persetujuan terhadap hasil pengumuman data fisik dan data yuridis;


77

b. data base dalam komputer dalam bentuk gambar ukur, peta bidang tanah, data ukur bidang tanah, dan data lain menyangkut riwayat tanah dan catatan lain yang terkait dengan infommsi yang akan dimuat dalam bentuk buku tanah dan sertifikat. Kegiatan pengukuran dan pendaftaran ini akan dilanjutkan dengan sidang Panitia Ajudikasi untuk mengambil keputusan atas bidang-bidang tanah dan kepemilikannya sebagai bahan yang akan digunakan dalam pengumuman. 6). Tahap Pengumuman Panitia atau tim ajudikasi mempersiapkan materi pengumuman yang terdiri dari: a) peta pendaftaran tanah; b) daftar bidang-bidang tanah; c) persetujuan terhadap hasil pengumuman data fisik dan data yuridis. Panitia Ajudikasi mengidentifikasi media dan tempat pengumuman yang akan digunakan dalam pengumuman yaitu : base camp, kantor desa, lokasi pengungsian, RT/RW, Meunasah, kantor pertanahan setempat, website, kantor Sekretariat Bersama, jaringan LSM, jaringan donor, dan media massa. Proses pengumuman adalah sebagai berikut a. Satgas Pengukuran mencetak (print dari data base komputer) peta pendallaran tanah untuk keperluan pengumuman. Sementara Satgas Yuridis bersama Satgas Administrasi mencetak (print) daftar bidang tanah dan formulir persetujuan terhadap hash pengumuman data fisik dan data yuridis;


78

b. Materi pengumuman terdiri dari : 1) peta pendaftaran tanah; 2) daftar bidang-bidang tanah; 3) formulir persetujuan terhadap hasih pengumuman data fisik dan data yuridis. c. Panitia/tim ajudikasi memasang pengumuman di base camp. kantor desa, lokasi pengungsian, RT/RW, Meunasah, kantor pertanahan setempat, website, kantor Sekretariat Bersama, jaringan LSM, jaringan donor. surat kabar, radio dan TV lokal. d. Panitia/tim ajudikasi harus memastikan bahwa materi pengumuman dapat sampai dan dipahami oleh selunih pemilik tanah/kuasa/ahli waris/wali. Untuk memastikan hal tersebut, panitia/tim ajudikasi akan dibantu oleh fasilitator yang ada di desa/kelurahan, baik yang merupakan fasilitator dari BPN maupun program lain. e. Harus dapat memastikan bahwa perempuan (janda) dan anak yatim diprioritaskan dalam memperoleh informasi. f. Panitia/tim ajudikasi memberitahukan dan meminta bank, khususnya bank yang beroperasi di kabupaten/kota dimana pendaftaran tanah ini dilakukan, untuk melaporkan jumlah sertifikat lama yang ada di bank tersebut (sebagai agunan), sehingga dapat diketahui sertifikat-sertifikat mana yang sedang dalam pengikatan hak tanggungan. Hal ini pentng bagi bank karena sertifikat lama akan dinyatakan tidak berlaku.


79

g. BPN dalam hal ini panitia/tim ajudikasi mempersilakan kepada pihak-pihak yang merasa berkeberatan atas isi atau data yang tercantum dalam peta pendaftaran tanah dan daftar bidang tanah di atas untuk mengajukan sanggahan/keberatan. h. Lamanya waktu pengumuman adalah 30 (tiga puluh harus). Jika setelah itu pemilik tanah atau ahli waris/walinya tidak menyatakan keberatan, maka yang bersangkutan dianggap setuju dengan data fisik dan data yuridis yang ada dalam pengumuman sehingga sertifikat dapat diterbitkan. Hasil yang diperoleh dari tahapan ini adalah 1) Persetujuan terhadap pengumuman data fisik dan data yuridis yang sudah ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pemilik tanah dan sudah diketahui oleh panitia ajudikasi, dan; 2) Pernyataan keberatan dari pemilik tanah (jika ada) berupa formulir sanggahan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, serta menandatanganinya kembali pada formulir yang sama jika keberatan tersebut sudah diselesaikan. 7). Tahap Sanggahan/ Keberatan/ Pengaduan dan Mekanisme Penyelesaian Sebagai bagian dari upaya pengawasan dari masyarakat, pelaksanaan pendaftaran tanah dilokasi bekas bencana tsunami memiliki saluran penyampaian pengaduan dan penanganannya. Saluran dan mekanisme penanganan masalah tersebut tergantung pada jenis masalah itu sendiri, adapun mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut :


80

a.

Selama jangka waktu pengumuman, kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan/sanggahan atas data fisik maupun data yuridis yang diumumkan

tersebut.

Tidak

ada sanggahan

hingga

berakhirnya

masa

pengumuman dianggap menyetujui pengumuman. b.

Pengaduan disampaikan secara Iangsung oleh pemilik tanah atau oleh pihak yang diberi kuasa (termasuk kelompok) dengan disertai bukti-bukti jika ada.

c.

Keberatan atau pengaduan disampaikan kepada panitia/tim ajudikasi selambat lambatnya 10 hari dari hari ke-30 pengumuman. Pengaduan melewati batas waktu tersebut tidak diterima.

d.

Keberatan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat berupa keberatan yang bersifat teknis yaitu terkait dengan kebenaran data yuridis dan data fisik sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman, dan keberatan non teknis, misalnya terjadi pungutan terhadap masyarakat.

e.

Panitia/tim ajudikasi wajib meneliti setiap keberatan/sanggahan serta berusaha menyelesaikan dengan penyanggah atau pihak-pihak yang berkepentingan.

f.

Untuk keberatan/pengaduan yang bersifat teknis, panitia/tim ajudikasi harus segera mermverifikasi keberatan/pengaduan tersebut dan menyelesaikannya di lapangan (basecamp). Sementara untuk keberatan/pengaduan yang bersifat non teknis, panitia/ tim ajudikasi dapat mengatasinya di lapangan atau melaporkan keberatan/pengaduan tersebut kepada Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Provinsi untuk dilakukan verifikasi dan ditangani.


81

g.

Jika keberatan/sanggahan yang diajukan pemilik tanah ternyata menyangkut proses membangun kesepakatan warga (misalnya batas-batas bidang tanah) maka keberatan tersebut disarankan untuk diselesaikan sepenuhnya oleh musyawarah desa.

h.

Setiap keberatan/sanggahan dicatat dalam Daftar Keberatan/Sanggahan terhadap pengumuman data fisik dan data yuridis.

i.

Panitia/ tim ajudikasi harus menyelesaikan pengaduan tersebut tidak lebih dari 12 hari terhitung sejak pengaduan diterima. Apabila dalam waktu tersebut tidak dapat diselesaikan maka panitia ajudikasi melaporkan pengaduan dan status penanganan kepada Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Propinsi.

j.

Penanganan pengaduan dilakukan secara bertingkat (mulai dari tim ajudikasi, hingga ke tim penaganan tingkat pusat).

8). Tahap Pengesahan Pengumuman Apabila jangka waktu pengumuman 30 hari telah terlewati, tidak ada sanggahan, maka panitia ajudikasi dapat melakukan pengesahan dengan membuat Berita Acara pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis. Dengan telah ditandatanganinya berita acara pengesahan, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah dapat dipakai sebagai bahan untuk proses kegiatan ajudikasi tahapan lebih lanjut. 9). Sidang Panitia Ajudikasi Sidang panitia ajudikasi dihadiri oleh Ketua Panitia Ajudikasi, anggota, Kepala Kantor Pertanahan atau wakil yang ditunjuk olehnya dan Satgas yang


82

bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan berkewajiban memberikan masukan kepada Panitia Ajudikasi agar Panitia tidak keliru dalam mengambil keputusan. Kepala Kantor Pertanahan Rapat menunjuk seseorang yang mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mewakilinya dalam Sidang Panitia Ajudikasi. Kesimpulan Rapat Panitia Ajudikasi untuk setiap bidang tanah dimasukkan dalam formulir persetujuan dan pemilik tanah yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh semua anggota panitia. Panitia ajudikasi membuat berita acara sidang. Selanjutnya, panitia/tim ajudikasi mempersiapkan peta pendaftaran tanah, daftar bidang tanah, dan persetujuan terhadap hasil pengumuman data fisik dan data yuridis, serta hasil sidang panitia ajudikasi sebagai input (masukan) yang diperlukan dalam sidang ajudikasi. Proses yang ditempuh sebagai berikut : a.

Panitia/tim ajudikasi memasukkan data hasil keputusan sidang panitia ajudikasi kedalam sistem data base komputer, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penerbitan sertifikat sebagai hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah;

b.

Panitia/tim ajudikasi melakukan pengecekan kembali atas data-data yang sudah dimasukkan

sebelumnya

untuk

menghindari

kesalahan-kesalahan

dalam

penginputan data dan memeriksa format buku tanah dan sertifikat dalam sistem data base tersebut; c.

Untuk bidang tanah yang sudah memiliki kejelasan subjek dan objeknya dapat segera diterbitkan sertifikatnya. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;


83

d.

Sistem pengolahan data yang digunakan adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk kegiatan pendaftaran ini dan sistem yang dibangun dengan land office computerized (LOC);

e.

Untuk keamanan sistem data base, BPN akan menentukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagai peng-input, mernbaca data, mencetak (print) data base, memberikan paraf dan tanda tangan atas output yang dihasilkan dari sistem data base tersebut;

f.

Untuk daerah yang sudah dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam manual pendaftaran tanah dilokasi bencana tsunami, maka BPN harus menyatakan bahwa semua buku tanah yang lama yang ada dikantor pertanahan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan melakukan pegecapan tidak berlaku dalam buku tanah tersebut (dimatikan);

g.

Bentuk sertifikat tanah mengacu kepada bentuk bare yang disepakati untuk pelaksanaan pendaftaran tanah di lokasi bencana tsunami. Hasil keputusan yang diharapkan dari sidang Panitia Ajudikasi adalah berikut

ini : a)

Jika tanahnya ada, pemiliknya tidak ada dan telah disetujui ahli warisnya, maka akan dibuat buku tanah dan sertifikat atas nama ahli warisnya.

b)

Apabila tanahnya ada, pemiliknya tidak ada, tetapi ahli warisnya masih dibawah umur, maka akan dibuat buku tanah dan sertifikat atas nama ahli waris (di bawah umur tersebut), tetapi pengelolaan tanah dilakukan oleh walinya.

c)

Jika tanahnya ada, tetapi tidak ada pemilik dan ahli warisnya, hanya dibuat buku


84

tanah, sementara sertifikat tidak dibuat hingga ada kejelasan, dan tanah dikelola oleh Baitul Maal desa. d)

Jika tanahnya ada, pemiliknya tidak ada ada, dan pembagian warisannya belum selesai, hanya dibuat buku tanah. Sertifikat dikeluarkan setelah ada kejelasan warisnya. Sertifikat dapat dikeluarkan atas beberapa orang ahli waris tersebut.

e)

Untuk bidang tanah yang masih bermasalah dan hanya dibuatkan buku tanahnya saja, jika kemudian pemilik atau kuasanya dapat menyelesaikan masalahnya dapat segera mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Jika pengajuan dilakukan tidak lebih dari satu tahun atau program masih berjalan maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan biaya.

f)

Kantor Pertanahan (BPN) akan melakukan monitoring atas bidang-bidang tanah

yang

masih

dianggap

bermasalah

dan

belum

diterbitkan

sertiflkatnya agar masyarakat dapat segera menyelesaikannya. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan dalam masa proyek, biaya proses ditanggung oleh proyek dan pemilik tanah tidak dikenakan biaya. 10). Tahap Penyerahan Sertifikat Penyerahan sertifikat bagi bidang tanah yang tidak bermasalah dilakukan oleh panitia ajudikasi atau kepala kantor pertanahan kepada pemilik tanah atau pihak yang diberi kuasa pada hari ke-60 sejak tim ajudikasi turun ke lapangan. Satgas Administrasi membuat Surat Undangan kepada pemilik tanah atau


85

wakilnya untuk penyerahan sertifikat di lokasi yang ditentukan. Undangan berisi syarat-syarat pengambilan sertifikat. Sebagai bukti bahwa sertifikat diserahkan, pemegang sertifikat atau yang mewakili (kuasanya) membubuhkan tanda tangan pada formulir yang telah disediakan. Pemilik tanah atau kuasanya akan menerima sertifikat secara bersamasama. Pasangan (istri) pemilik tanah harus hadir dalam pertemuan ini. Pemerintah Daerah setempat atau aparat keamanan dapat diminta untuk memberi jaminan keamanan agar perempuan dapat hadir dalam acara tersebut. Penerima sertifikat tidak dikenakan biaya apapun untuk proses sertifikasi (tidak dipungut biaya). Masyarakat akan mcmperoleh penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah, proses peralihan hak, dan sebagainya. Meskipun sertifikat telah diserahkan, akan tetapi hak gugat dari pihakpihak yang berkepentingan tetap diberikan. Jika gugatan disampaikan kurang dari satu tahun maka gugatan tersebut disampaikan kepada dan menjadi tanggung jawab BPN. Akan tetapi jika gugatan melebihi satu tahun, gugatan tersebut disampaikan kepada pengadilan negeri setempat. Supaya masyarakat terdorong untuk melakukan pendaftaran tanah, acara penyerahan sertifikat harus diumumkan di media setempat. Sebagaimana diungkapkan oieh Yasril, Kepala Kantor BPN Kota Banda Aceh. Bahwa Tim RALAS telah menerima bantuan sebesar US$ 28.5 Juta, yang dihimpun dari sebuah badan yang didirikan dengan nama Multy Donor Trust Fund


86

for Aceh and North Sumatera (MDTFANS). Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran selama masa pelaksanaan oleh tim Ajudikasi, masyarakat tidak

khawatir karena tidak dipungut biaya apapun mulai dari

pengumpulan data fisik dan data yuridis hingga penyerahan sertifikat kepada pemilik tanah yang berhak menerimanya45. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (4), karena diketahui bahwa tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias sangat dahsyat dan negara telah membebaskan biaya administrasi kepada masyarakat, ditambah dengan adanya lembaga donor yang membantu pendanaan pendaftaran tanah tersebut. Tentang ketentuan tidak dipungutnya biaya, dibenarkan oleh Yufrizal, bahwa pihak BPN (petugas pengukuran tanah) dan tim yang dibentuk tidak pernah meminta pungutan biaya apapun kepada masyarakat desa.46 Lebih lanjut berdasarkan kesepakatan warga, " agar tidak ada persengketaan dikemudian hari maka sewaktu petugas datang pemilik tanah dan tetangganya diharapkan ada ditempat pada hari pengukuran tanah dilakukan, jika timbul masalah dapat segera diselesaikan pada saat itu juga”. Hal ini telah mencerminkan amanat dari UUPA khususnya Pasal 19 ayat (4), yang biayanya dibebankan kepada negara atau negara donor yang tidak mengikat. Terhadap tanah yang dilakukan pendaftaran oleh tim ajudikasi sebagai akibat gempa dan tsunami, dapat dijelaskan bahwa bukan hanya terhadap tanah yang didaftarkan kembali akan tetapi sehubungan dengan pelaksanaan

45 46

Yasril, Kepala Kantor BPN Kota Banda Aceh, wawancara, tanggal 25 Januari 2013 Yufrizal, Kepala Desa Lamjamee, Wawancara, 26 Januari 2013.


87

pendaftaran tanah yang menyangkut seluruh aspek administrasi pertanahan. Seluruh hak atas tanah dan kepemilikan tanah dilokasi bencana tsunami sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah yang menyangkut seluruh aspek administrasi pertanahan. Menurut Samodra Yogalelana, menjelaskan sebagai berikut : "Tahapan pendaftaran tanah dimulai dengan penentuan lokasi oleh BPN bersama BRR, penentuan lokasi desa/kelurahan yang, menjadi skala prioritas. Kemudian dibuat kesepakatan warga atas bidang-bidang tanah dan kepemilikannya; hal ini difasilitasi oleh BPN, dilakukan dengan program lain (jika ada) untuk kemudian diajukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan/panitia ajudikasi. Tahap terakhir pendaftaran tanah oleh BPN, meliputi pegukuran dan pemetaan, pengumuman, apabila tidak ada keberatan maka, dibuatkan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat serta penyerahan sertifikat kepada yang berhak." 47 Berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997, didalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa : "Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri". Mengacu kepada ketentuan diatas, maka oleh BPN pusat bersama dengan tim RALAS membentuk bentuk 10 (sepuluh) tim ajudikasi tanah, yang meliputi 6 (enam) Tim untuk Kota Banda Aceh dan 4 (empat) Tim untuk Aceh Besar, dengan harapan dapat menyelesaikan target

50.000 bidang

tanah. Kegiatan pendaftaran tanah tetap berpedoman pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut 47

Samudra Yogalelana, Mantan Ketua Tim Ajudikasi Kec. Jaya Baru- Kota Banda Aceh, Wawancara, 26 Januari 2013


88

diatas.

Hal

baru

dalam

rangka

pemulihan

pelayanan

dan

rehabilitasi/rekonstruksi pertanahan pasca gempa dan Tsunami di kota Banda Aceh adalah pendaftaran tanah (secara sistematik) atau ajudikasi dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah (individu maupun kelompok) yang ada didalam wilayah suatu desa/kelurahan yang merupakan lokasi bekas bencana tsunami. Dikatakan berbasis masyarakat karena didalam pelaksanaannya, kegiatan pendaftaran tanah ini diawali dengan dibangunnya kesepakatan warga mengenai batas-batas bidang tanah, kepemilikan bidang tanah (termasuk menyepakati pewarisan/perwalian jika diperlukan), dan meletakkan bidang-bidang tanah dalam peta. Demikian pula pada tahap-tahap berikutnya dalam pendaftaran tanah, peran masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Prosedur yang membedakan dengan pendaftaran tanah sistematik sebelumnya (yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997) adalah : a). Penentuan lokasi pendaftaran tanah tidak hanya dilakukan oleh BPN tetapi

dilakukan secara bersama dengan BRR, dan sebelumnya berkonsultasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi Aceh, baik lembaga donor, LSM dan pihak lainnya. b). Masyarakat dilokasi bencana tsunami tidak dikenakan biaya apapun dalam

keseluruhan program pendaftaran tanah. c). Penentuan batas-batas bidang tanah dan kepemilikan hak atas tanah didasarkan

kepada kesepakatan warga. Dalam hal ini, peran BPN adalah memberikan


89

pengakuan hak (legal approval) terhadap bidang-bidang tanah yang sudah memiliki kejelasan data fisik dan data yuridis. d). Dilaksanakan dalam waktu yang cepat, artinya kegiatan pendaftaran tanah di

suatu desa/kelurahan akan diselesaikan dalam waktu 60 hari, terhitung sejak tim ajudikasi turun kelapangan. Untuk desa/kelurahan dengan tingkat kesulitan tertentu dan memerlukan curahan waktu lebih banyak diberikah toleransi maksimum 75 hari. e). Dalam pendaftaran tanah ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan

sistem digital. Oleh karena itu, formulir isian akan disesuaikan dengan dan ada dalam sistem digital, kecuali untuk dokumen yang ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan akan dibuat hard copy-nya. f). Dalam pendaftaran tanah ini, pemetaan dilakukan dengan menggunakan sistem

satelit, sehingga memungkinkan adanya referensi bidang tanah. g). Dalam buku tanah terdapat beberapa catatan yang menggambarkan kondisi

tanah tersebut seperti riwayat sengketa (jika ada), syarat-syarat penggunaan tanah, kesepakatan yang telah dicapai, tanah yang tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya, dan catatan lainnya. h). Dilaksanakan dengan prinsip: partisipatif, transparans, akuntabel, dan adanya

monitoring secara independen. i). Pelaksanaan program mencakup seluruh bidang tanah di seluruh desa/kelurahan

yang terkena bencana Tsunami baik

di NAD maupun di Sumatera Utara.

Namun demikian, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun


90

pertama (2005) prioritas akan diberikan pada Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan fokus pada desa/kelurahan yang sudah membuat kesepakatan bersama. Sementara pada tahun berikutnya prioritas akan diberikan pada kota/kabupaten yang kesepakatan warganya paling banyak. j). Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan desa per desa atau kelurahan secara

keseluruhan. Artinya, pendaftaran tanah dilakukan pada seluruh bidang tanah yang ada di desa atau kelurhan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan tentang penyerahan sertifikat, Amiruddin mengungkapkan,: “Gampong Pie dari 237 bidang tanah yang ada dan diproses oleh panitia ajudikasi untuk mendapatkan sertifikat, 60 sertifikat berhasil diterbitkan dan telah diterima oleh yang bersangkutan sedangkan sisanya belum dapat diproses karena ada kendala dilapangan.48 Sebagaimana diakui oleh Syahrinul, "bahwa tim ajudikasi 0101-03, selama masa tugasnya diwilayah Kecamatan Meraxa telah berhasil mengadakan sertifikasi sejumlah 3913 bidang tanah, pembukuan hak 869, penerbitan sertifikat 846, sedangkan yang berhasil dilakukan penyerahan sertifikat sebanyak 80 ( Desa Gampong Baro-Meuraxa). Dan

dia menambahkan ada sebagian sertifikat yang

mengandung unsur kekeliruan. Menurutnya dapat enghubungi Tim Ajudikasi BPN di wilayah masing-masing untuk mengajukan sanggahan, dan apabila ada hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dipersilakan menghubungi Tim Ajudikasi 48

Amiruddin, Geuchik/Kepala Desa Gampong Pie-Kec.Meuraxa-B.Aceh, wawancara, tanggal 24 Januari 2013


91

masing-masing" 49. Berikutnya, Achmadi mengemukakan : Hingga saat akhir tugasnya Tim Ajudikasi 0101-05, di kecarnatan Kuta Alam- Banda Aceh, mampu melakukan pengumuman sejumlah 3337 persil tanah, sidang panitia 2460. pembukuan hak 548, dan penerbitan sertifikat sebanyak 548. pengumuman tersebut meliputi desa Lambaro Skep, Lamdingin, Lampulo dan Kp.Mulia (4 desa yang paling parah terkena dampak tsunami). Hasil pengumuman daftar nama penerima sertifikat kemudian diumumkan pada harian Serambi Indonesia yang merupakan media lokal di Banda Aceh ."50 Selanjutnya, Samodra Yogalelana mengungkapkan bahwa: "Hingga batas akhir tugasnya akhir tahun 2008, Tim Ajudikasi 0101-06 telah mengadakan pengumuman sejumlah 2360. sidang panitia 1647, pembukuan hak 654, penerbitan sertifikat sebanyak 444, wilayah kerja Tim Ajudikasi 0101-06 adalah Desa Lampoh Daya, Emperorn, Lam Jamee, Lamteumen Barat, Lamteumen Timur, Ulee Pata, Bitai, Geuceu Meunara dan Punge Blang Cut. Menurutnya sebagian persil tanah yang tidak dapat dikeluarkan sertifikat karena masih ada persoalan menyangkut ahli waris yang berhak, dan masih ada ahli waris yang belum hadir serta adanya sengketa batas." 51 Mekanisme pendaftaran secara rinci dapat dilihat bagan berikut: 49

Syahrinul, Mantan Ketua Tim Ajudikasi 0101-03 (Meuraxa-B.Aceh), Wawancara, tangga 25 Januari 2013. 50 H. Achmadi, Mantan Ketua Tim Ajudikasi 0101-05 (Kec. Kuta Alam-B.Aceh), Wawancara, Tanggal 24 Januari 2013. 51 Samodra Yogalelana, Mantan Ketua Tim Ajudikasi 0101-06 (Kec.Jaya Baru-B.Aceh), Wawancara, tanggal 26 April 2013.


92

Bagan Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Tsunami

Sumber: Manual pendaftaran tanah berbasis masyarakat (Kep.BPN No.114-11-2005) Berdasarkan gambar diatas, maka program pelaksanaan pendaftaran tanah dilokasi bencana Tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.

Tahap penetapan lokasi Pada tahap ini BPN bersama Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Aceh

dan

Nias

akan

menentukan

desa/kelurahan

yang

menjadi


93

prioritas lokasi. Desa/kelurahan prioritas tersebut dapat merupakan desa/kelurahan yang belum memiliki inisiatif untuk membangun kesepakatan warga atas batas-batas bidang. tanah dan kepemilikannya, atau desa/kelurahan yang sudah membangun kesepakatan tersebut secara bersama-sama. 2.

Tahap kesepakatan warga Tahap kesepakatan warga adalah kesepakatan seluruh warga, khususnya

pemilik tanah (termasuk ahli Waris/wali) tentang: 1. Batas-batas bidang tanah yang ada di desa/kelurahan, yang dilakukan melalui pemasangan patok-patok tanda batas untuk setiap bidang tanah; 2. Pemilikan atas bidang-bidang tanah tersebut, termasuk kesepakatan Waris dan perwakilan jika diperlukan; dan, 3. Penandaan seluruh bidang tanah dalam peta dasar (sket). Terhadap desa/kelurahan yang belum membangun kesepakatan warga akan difasilitasi

oleh

fasilitator

yang

disediakan

oleh

BPN.

Sementara

untuk

desa/kelurahan yang belum membangun kesepakatan warga namun di desa/kelurahan tersebut terdapat program lain, misalnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KT), program YIPD atau UNDP, dan lain-lain maka proses membangun kesepakatan warga akan difasilitasi oleh atau dikoordinasikan oleh fasilitator program-program tersebut. Untuk desa/kelurahan yang sudah atau sedang membangun kesepakatan warga mengenai bidang-bidang tanah dan kepemilikannya, akan dilakukan penyesuaian agar kegiatan tersebut sesuai dengan sistem dan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana dilakukan oleh BPN.


94

3.

Tahap kegiatan pendaftaran tanah Tahap kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN, diawali dengan

pengukuran tanah oleh petugas bagian pengukuran dan pemetaan yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman, dilanjutkan dengan pendaftaran pada buku tanah, hingga akhirnya penyerahan sertifikat.52

52

MDFANS, Reconstruction of Aceh land administration System, BPN-BRR, Jakarta, 2005.


BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI AJUDIKASI PASCA BENCANA TSUNAMI

Recommend Documents