BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN OPEN SKY ASEAN 2015 A. Association of South East Asia Nation (ASEAN) 1) Sejarah ASEAN Association of South East Asia Nations atau disebut sebagai ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang mana didirikan oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Perjanjian tersebut di sahkan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 yang mana pada saat itu ditandatangani oleh Menteri Luar negeri masing-masing negara yaitu : Menteri Luar Negeri Indonesia
: Adam Malik
Menteri Luar Negeri Filipina
: Narsisco Ramos
Wakil Perdana Menteri Malaysia : Tun Abdul Razak Menteri Luar Negeri Singapura
: Sinatambi Rajaratnam
Menteri Luar Negeri Thailand
: Thanat Koman
Negara-negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok akan secara resmi langsung menjadi anggota ASEAN. Adapun isi dari Deklarasi Bangkok tersebut adalah : 1. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di setiap negara 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
3. Memelihara kerja sama yang baik diantara organisasi regional maupun organisasi internasional
22
4. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara 5. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi Pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam memutuskan untuk bergabung menjadi anggota ASEAN yang mana menjadi anggota ASEAN pertama diluar dari negara pendiri (Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina). Sebelas tahun kemudian, Vietnam memutuskan bergabung menjadi anggota ASEAN yang mana menjadi anggota ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Myanmar dan Laos kemudian menyusul menjadi anggota ASEAN dua tahun kemudian pada tanggal 23 Juli 1997. Pada tanggal 16 Desember 1998, ASEAN kembali menerima anggota baru yaitu Kamboja. Rencana Kamboja untuk bergabung dengan ASEAN sempat ditunda karena adanya masalah politik internal yang terjadi di negara Kamboja. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara telah bergabung dengan ASEAN, Timor Leste, yang tak lain merupakan pecahan dari Indonesia memutuskan untuk bergabung di dalam ASEAN walaupun keanggotaannya belum terpenuhi sepenuhnya 9
9
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Op.Cit
23
2) Pengertian ASEAN Dari segi geografis, negara-negara Asia Tenggara terletak di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan terletak di antara 2 samudera, yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan letak yang demikian itu maka negara-negra Asia Tenggara merupakan suatu daerah regional yang mudah saling mengadakan hubungan 10. Association of Southeast Asia Nations atau yang sering disebut sebagai ASEAN merupakan suatu Organisasi Internasional antar negara asia tenggara yang mencakup masalah politik, budaya dan ekonomi yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang didasarkan oleh Deklarasi Bangkok dimana mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Yang setelahnya terdapat negara-negara lain yang kemudian bergabung kedalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan
10
Sejarah berdirinya ASEAN dan tujuannya, sebagaimana dimuat di dalam http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/04/sudah-kita-bahas-pada-posting.html yang diakses pada tanggal 11 Maret 2015
24
kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai 11. Adapun pada dasarnya ASEAN mempunyai Prinsip-prinsip sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN yang mana sebagai berikut : 1. Menghormati kemerdakaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara 2. Adanya kerja sama efektif setiap negara anggot 3. Tidak mencampuri urusan internal negara sesama anggota 4. Menjunjung tinggi Piagam PBB dan Hukum Internasional termasuk hukum Humaniter Internasional yang disetujui oleh negara sesama anggota 5. Menolak penggunaan kekuatan yang dapat mematikanyang mana tidak tercantum di dalam Hukum Internasional 6. Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional 7. Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif
8. Penyelesaian perbedaan ataupun perdebatan dengan cara damai antar sesama anggota
11
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sebagaimana dimuat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara yang diakses pada tanggal 11 Maret 2015.
25
9. Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional 10. Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman ASEAN sebagai Organisasi Internasional mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara 3. Memajukan kerjasama dan saling mambantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Memajukan kerja sama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi 5. Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara 6. Memeliahara kerjasama yang lebih erat dengan Organisasi Internasional dan Regional 7. Memberikan bantuan di dalam sektor pendidikan, ekonomi,pertanian, profesi, teknik dan administrasi Dalam perjalanan ASEAN sejak dibentuknya 8 Agustus 1967 hingga pada saat ini, negara ASEAN sudah memiliki 392 perjanjian hukum di ASEAN. Sejak ASEAN memiliki Piagam pada tahun 2008, ASEAN
26
sendiri telah mempunyai legal personality yang dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan antar negara ASEAN yang berisi : 1. Menghormati prinsip-prinsip territorial, kedaulatan integritas, non interverensim dan identitas nasional anggota ASEAN 2. Menegakkan Hukum Internasional sehubungan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial dan perdagangan multilateral 3. Mendorong integrasi regional perdagangan 4. Menekankan sentralitas ASEAN dalam kerjasama di dalam ringkup regional 5. Peningkatan jumlah KTT (Konverensi Tingkat Tinggi) ASEAN menjadi dua kali dalam setahun dan kemampuan untuk menangani situasi darurat 6. Pengembangan hubungan eksternal ramah dam posisi dengan PBB (seperti Uni Eropa) 7. Penunjukan Perwakilan Sekretaris Jendral dan Tetap ASEAN 8. Pembentukan badan hak asasi manusia dan mekanisme sengketa yang belum terselesaikan, yang mana akan diputuskan di puncak ASEAN 9. Penggunaan bendera ASEAN, lagu kebangsaan, lambang dan perayaan hari ASEAN yang mana jatuh pada tanggal 8 Agustus 10. Menekankan sentralitas ASEAN dalam kerja sama regional 12
12
I Gusti Agung Wesaka Puja , Sosialisasi Komunitas ASEAN 2015 dan Lokakarya IsuIsu Hukum di ASEAN untuk dosen hukum, 2014, hal 7
27
3) Bentuk-bentuk Kerjasama ASEAN ASEAN sendiri sebagai suatu organisasi tentunya mempunyai bentuk-bentuk kerja sama yang harus dilakukan guna mencapai terselenggaranya tujuan dan prinsip-prinsip dari ASEAN itu sendiri. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN antar negara antara lain di dalam bidang Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik. a. Bidang Ekonomi Kerjasama ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh Deklarasi Bangkok adalah tulang punggung kerjasama ASEAN. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa kemajuan ASEAN seringkali diukur dari kemajuan ekonominya 13.
ASEAN juga telah menandatangani ASEAN PTA
(Prefential Tranding Arrangement) yaitu pengaturan dagang presensial pada tanggal 24 February 1977 di Manila 14. Didalam bidang ekonomi ini sendiri membahas mengenai usaha ASEAN untuk menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan antar negara anggota yang mana direalisasikan dalam bentuk : 1. Mempromosikan produk-produk usaha sesama ASEAN, Investasi usaha di beberapa negara ASEAN dan mengembangkan pariwisata yang dibangun para anggota ASEAN 2. Menyediakan cadangan pangan terutama beras untuk para anggota ASEAN
13
M.Sabir, Op.Cit, hal 90 Melia Galok, Bentuk Kerjasama dalam ASEAN, sebagaimana dicantumkan dalam http://sekelebatilmu.blogspot.com/2013/07/bentuk-kerjasama-dalam-asean.html yang diakses pada tanggal 16 Maret 2015 14
28
3. Membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek Pabrik pupuk urea ammonia di Indonesia dan Malaysia, Pabrik Industri Tembaga di Singapura dan Superfosfor di Thailand 15 b. Bidang Sosial-Budaya Bidang non-politik dan non-ekonomi ini sering pula disebut bidang fungsional dan dalam Deklarasi ASEAN yang mana bidang ini sama derajatnya dengan bidang ekonomi. Semula kerjasama Sosial-Budaya dan penerangan dikelola oleh Panitia Tetap mengenai Kegiatan-kegiatan Sosial-Budaya yang dibentuk di Manila pada tanggal 5 Januari 1972 dengan pokok acuan : 1. Mempertimbangkan dan menganjurkan untuk menyelenggarakan proyek
sosial
kemanusiaan
seperti
kesejahteraan
sosial,
pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, dan kerjasama menanggulangi bencana alam 16 2. Pertukaran pelajar antar anggota ASEAN, Pemberantasan buta huruf, dan mengadakan kongres pemuda ASEAN 17 3. Membantu melestarikan pengembangan warisan seni-budaya negara-negara anggota dan organisasi pelayanannya diberbagai kegiatan dan media masa ASEAN 18
15
Macam-macam bentuk kerjasama http://www.anneahira.com/kerjasama-asean.htm yang 2015 16 M. Sabir , Op.Cit, hal 102-103 17 Macam-macam bentuk kerjasama http://www.anneahira.com/kerjasama-asean.htm yang 2015 18 M. Sabir , Op.Cit, hal 103
29
ASEAN, sebagaimana dimuat dalam mana telah diakses pada tanggal 16 Maret
ASEAN, sebagaimana dimuat dalam mana telah diakses pada tanggal 16 Maret
c. Bidang Politik Seperti tercantum dalam Deklarasi Bangkok, kerjasama regional ASEAN hanya dititikberatkan pada bidang ekonomi dan sosial budaya saja, namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa bidang politik berkembang sedemikan rupa. Hal ini dengan mudah dapat dimengerti mengingat bahwa politik mempunyai hubungan yang erat dengan ekonomi 19. Di dalam bidang politik ini para anggota ASEAN sepakat jika terjadi suatu permasalahan di antara negara-negara anggota , maka akan diselesaiakan melalui meja perundingan. Para anggota ASEAN juga sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir 20 atau disebut sebagai SEANWFZ (South East Asian Nuclear Weapon Free Zone), dan salah satu prestasi yang cukup penting dari ASEAN adalah lahirnya Deklarasi ZOPFAN (Zona Of Peace, Freedom, And Neutrality) dicanangkan tanggal 27 November 1971. ASEAN akan mengusahakan pengakuan dan penghormatan wilayah Asia Tenggara sebagai zona bebas dan netral dari kekuasaan luar dan memperluas kerjasama dengan penuh solidaritas 21.
19
Ibid, hal 113 Bentuk Kerjasama ASEAN, sebagaimana dimuat dalam http://www.binasyifa.com/929/57/27/bentuk-kerjasama-asean.htm yang diakses pada tanggal 16 Maret 2015 21 Bentuk Kerjasama dalam ASEAN, sebagaimana dimuat dalam http:/sekelebatilmu. blogspot.com/2013/07/bentuk- kerjasama-dalam-asean.html yang diakses pada tanggal 16 Maret 2015 20
30
B. Open Sky Policy Pada kenyataannya Open Sky bukan merupakan suatu target yang baru dalam ruang lingkup ASEAN. Pada Desember 1995, para pemimpin ASEAN bertemu di Bangkok bertepatan dengan berlangsungnya the Fifth Summit dan memutuskan untuk memasukkan perkembangan terhadap Open Sky dalam the Plan of Action for Transport and Communication (1994-1996). Selama pertemuan pertama yang diselenggarakan di Bali pada tahun yang sama, the ASEAN Transport Minister setuju untuk melakukan kerjasama dalam the Development of a Competitive Air Transport Services Policy yang mana menjadi tahap awal menuju Open Sky policy di ASEAN. Open Sky secara spesifik merupakan : a. Perkembangan peraturan liberalisasi terhadap layanan angkutan udara b. Penerapan liberalisasi dan pengaturan layanan udara yang lebih fleksibel, khususnya pada sub-regional ASEAN (Indonesia-BruneiMalaysia-Filipina) dan East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yaitu Laos, Myanmar, Kambodia, dan Vietnam 22. 1) Pengertian Open Sky Open Sky sendiri diartikan sebagai suatu kesepakatan Langit terbuka yang mana merupakan bentuk liberalisasi atas peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, khususnya penerbangan komersil dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan
22
Peter Forsyth dan John King, dkk, Preparing ASEAN For Open Sky, Monash International Pty Ltd, 2004, hal 1
31
pasar bebas dalam industri penerbangan 23. Open Sky sendiri secara prakteknya tidak benar-benar dikatakan sebagai langit terbuka, bahkan bagi maskapai yang bertempat di negara anggota ASEAN sekalipun karna pada kebijakan ini tidak dicantumkan mengenai kebebasan ke tujuh, ke delapan dan kesembilan. ASEAN Open Sky tidaklah dapat sebebas pasar penerbangan tunggal di Uni Eropa tetapi setidaknya akan lebih bebas jika dibandingkan dengan perjanjian bilateral maupun perjanjian lainnya yang kini tengah diterapkan dalam maskapai penerbangan ASEAN 24. Sebelumnya, Indonesia pernah menerapkan kebijakan Open Sky pada bulan Januari 2005 dimana bertujuan untuk mempermudah pengiriman bantuan dan misi kemanusiaan pasca bencana
Tsunami
di
Aceh
yang
mana
kebijakan
tersebut
memungkinkan penerbangan langsung ke bandara tujuan, sebagai contoh misalnya Singapore Airlines bisa terbang langsung pada rute Jakarta-Bangkok, atau Garuda Indonesia Airlines bisa terbang langsung Kuala Lumpur-Singapura 25. Dalam konteks ini, Open Sky policy sendiri akan diterapkan di dalam ruang lingkup ASEAN yang mana kesepakatan ini telah ditandatangani oleh 10 kepala negara ASEAN pada Bali Concord II yang dideklarasikan dalam KTT (Konverensi Tingkat Tinggi) ASEAN 23
Open Skies, sebagaimana dimuat didalam http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies yang diakses pada tanggal 19 Maret 2015 24 Prakarsa Infrastruktur Indonesia, Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia, hal.19 25 Kebijakan Open Sky ASEAN dan Implikasinya bagi Indonesia, sebagaimana dimuat dalamhttps://jihanyulanda16.wordpress.com/category/uncategorized yang diakses pada tanggal 27 Maret 2015
32
pada tahun 2003. Pokok tujuan Open Sky ASEAN adalah untuk membuka wilayah udara antar negara sesama anggota ASEAN, dan setelah diberlakukan maka ASEAN Open Sky akan membebaskan maskapai, pengelola bandar udara, pengatur penerbangan di darat (ground handling), hingga pengatur lalu lintas penerbangan untuk bebas berusaha dan berekspansi. Tahap-tahap menuju Open Sky ASEAN itu sendiri telah dilakukan sejak 2008, diantaranya telah dihapuskannya hambatan penerbangan antar ibukota negara ASEAN, yang mana telah diterapkan dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang telah melakukan kerjasama liberal. Selanjutnya, liberalisasi yang
sama dijalankan tahun 2009 pada hak angkut kargo, diikuti kemudian hak angkut penumpang tahun 2010 dengan puncaknya pada ASEAN Single Aviation Market tahun 2015. Liberalisasi angkutan penerbangan ini tertuang dalam The ASEAN Air Transport Working Group, “The Roadmap for the Integration of ASEAN: Competitive Air Services Policy 26. Open Sky akan menjadi komponen yang sangat penting terhadap integrasi ekonomi secara keseluruhan mengingat bahwa angkutan udara sangat penting khususnya untuk komunikasi bisnis yang mana memungkinkan kegiatan perdagangan dan investasi. Open Sky juga mengarah kepada kompetensi di bidang industri penerbangan yang mempunyai potensi yang sangat penting di bidang ekspor 27 juga
26
Indonesia menghadapi ASEAN Open Sky 2015, sebagaimana dimuat dalam http://membunuhindonesia.net/2015/01/indonesia-menghadapi-asean-open-sky-2015/ yang diakses pada tanggal 22 Maret 2015 27 Peter Forsyth dan John King, dkk, Loc.Cit
33
memungkinkan adanya pertambahan jasa penerbangan dalam konteks internasional
dan
juga
menciptakan
peluang
bisnis
terhadap
perusahaan pengangkutan udara. Di dalam perjanjian Open Sky biasanya mengandung beberapa ketentuan yaitu : 1. Kompetisi Pasar Bebas Yang
mana
biasanya
di
tandai
dengan
dibebaskannya
pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan rute, jumlah, kapasitas, jenis, frekuensi atas pesawat yang akan beroperasi. 2. Harga Ditentukan oleh kebutuhan Pasar Perjanjian Open Sky membebaskan perusahaan pengangkutan penerbangan memfleksibelkan harga sesuai dengan pasar. 3. Berkompetisi secara setara dan adil Yang mana mencakup di dalam perjanjian bahwasanya, misalnya, perusahaan pengangkutan diizinkan untuk membuka kantor pemasaran di negara yang mana telah menandatangani perjanjian. 4. Kerjasama dalam bidang pemasaran Biasanya perusahaan pengangkutan diizinkan untuk ikut serta dalam kerjasama di bidang pemasaran dan perjanjian sewa atas pesawat dari negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut 5. Penyelesaian atas perselisihan Perjanjian
Open
Sky
mengikutsertakan
prosedur-prosedur
pernyelesaian perselisihan maupun perbedaan yang mungkin akan terjadi selama adanya perjanjian tersebut
34
6. Liberal Charter Agreement Dalam perjanjian Open Sky memuat adanya ketentuan yang membebaskan pasar bebas 7. Keselamatan dan keamanan Dalam hal ini pemerintah atas negara yang bersangkutan sepakat untuk lebih memperhatikan tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan 8. Hak pilihan terhadap Cargo Dalam perjanjian Open Sky memuat bahwa pesawat negara anggota yang membawa muatan/kargo diperbolehkan untuk mengoperasikan layanan muatan/kargo murni antara negara anggota lain dan negara ketiga tanpa harus berhenti di negara asal muatan/kargo 28. 2) Bentuk Kerjasama Open Sky di berbagai negara Open Sky yang diartikan sebagai sebuah kebijakan liberal terhadap penerbangan nyatanya telah diterapkan di beberapa negara. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kurang lebih dua puluh lima tahun belakangan ini Open Sky policy telah membuat banyak perubahan terhadap peraturan penerbangan. Open Sky sendiri dapat dilakukan melalui hubungan bilateral maupun multilateral.
28
Ibid, hal 10-11
35
Beberapa negara telah menerapkan kebijakan Open Sky, yaitu: 29 US-CANADA Setelah mengikuti kebijakan konservatif pada tahun 1980 dan awal 1990, Canada mengadopsi kebijakan penerbangan internasional yang baru pada tahun 1994. Kebijakan tersebut berusaha memberikan konsumen pilihan yang lebih baik dengan cara melakukan pendekatan “use it or lose it” kepada Canadian International Route Right dan dengan cara memfasilitasi akses perusahaan pengangkutan asing kedalam pasar Canada. Kebijakan Open Sky diberlakukan terhadap Canada dan United States (US) pada tahun 1995 awal yang mana mempunyai beberapa ketentuan yaitu : 1. Pesawat Cananda dan US bebas melewati cross-border services (tanpa ada pembatasan ukuran, kapasitas, frekuensi atas pesawat) 2. Perjanjian 1995 menyediakan perusahaan penerbangan Canada tempat terbatas di bandara Chicago (O’Hare) and New York (La Guardia). 3. Proses untuk menyetujui bahwa tarif Canada-US telah diliberalisasi
29
Ibid, hal 12-30
36
4. Pesawat Cananda dan US bebas melewati cross-border cargo services Diikuti dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, lalu lintas udara Canada dan US meningkat, pada tahun 1994 penumpang mencapai 13,6 juta dan di tahun 1999 penumpang mengingkat menjadi mendekati 20 juta penumpang. AUSTRALIA-NEW ZEALAND Australia dan New Zealand telah membentuk kebijakan penerbangan regional pada tahun 1990. Hal ini di artikan bahwa pesawat dari kedua negara dapat beroperasi tanpa hambatan walaupun pembatasan hak masih berlaku. EUROPEAN OPEN SKIES Pergerakan yang paling cepat terhadap Open Skies telah terlebih dahulu dicapai di Eropa. Sebelum kebijakan liberal, Eropa telah memiliki kebijakan transportasi udara sendiri (air transport policy). Kebijakan ini dikemas dalam Bilateral Air Service Agreement antar masing-masing negara. Dalam kebijakan ini, terdapat ruang lingkup yang terbatas untuk berkompetensi dalam beberapa rute, dan rute-rute ini didominasi oleh rute berjadwal yang telah ditunjuk. Dalam lima tahun pertama penerbangan Eropa menunjukkan kemajuaannya meskipun tidak besar.
37
AMERICAN OPEN SKIES Dalam
30
tahun
belakangan
ini,
Amerika
pada
kenyataannya telah manandatangani lebih dari 100 perjanjian Open Sky yang bertujuan untuk menghilangkan pembatasan terhadap penerbangan yang mana dilihat menguntungkan oleh Amerika dalam
bidang
pariwisata
karena
dapat
menurunkan
tarif
penerbangan dan meningkatkan pelayanan 30. Amerika sendiri telah mengikuti perjanjian Open Sky sejak tahun 1979 dan pada tahun 1982, Amerika menandatangani 23 perjanjian penerbangan bilateral khususnya dengan negara-negara yang lebih kecil yang mana pada tahun 1990 diikuti oleh ditandatanganinya perjanjian tersebut dengan beberapa negara Eropa secara individu. Suatu langkah besar dilakukan oleh negara Belanda yang mana pada tahun 1992, Belanda menandatangani perjanjian Open Sky dengan Amerika secara bilateral meskipun otoritas Uni Eropa mengemukakan keberatan atas tindakan Belanda tersebut 31. Dengan seiring berjalannya waktu maka pada tanggal 30 April 2007, Amerika menandatangani Open Sky Agreement dengan UniEropa yang mana dilangsungkan di Washington DC, dan perjanjian tersebut mulai berjalan efektif pada tanggal 30 Maret 2008 yang 30
Airlines Against Open Skies, sebagimana dimuat dalam http:// www.nytimes.com /2015/02/17/opinion/airlines-against-open-skies.html?_r=0 yang diakses pada tanggal 24 Maret 2015 31 Open Skies Agreement, sebagaimana dimuat dalam http://mtu-hblog. blogspot.com /2011/01/open-skies-agreement.html yang diakses pada tanggal 23 Maret 2015
38
mana perjanjian ini mengganti perjanjian lama terhadap Amerika dengan negara-negara individu Eropa 32. Amerika juga telah menegosiasikan 2 buah perjanjian multilateral yaitu : 1. Pada
tahun
2001
dalam
Multilateral
Agreement
on
Liberalization of International Air Transportation (MALIAT) dengan Selandia Baru, Singapura, Brunei, dan Chili yang mana juga diikuti oleh Tonga, Mongolia dan Samoa. 2. Pada tahun 2007 dalam Air Transport Agreement with European Community dan 27 negara anggotanya 33 Dilihat dari keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari perjanjian Open Sky diatas, hal tersebut tak luput dari sisi negatifnya. Terkadang ada beberapa negara yang tidak sanggup untuk menjalankan peraturan tersebut dengan optimal. Salah satunya dapat dilihat dari kasus Open Sky yang diterapkan di Canada dan US, bahwa pada kenyataannya Canada sendiri kewalahan untuk menyaingi pesawat terbang milik US yang mana sudah pasti lebih mempunyai kemampuan daya saing yang lebih tinggi. Hasilnya, kebangkrutan pun melanda Canada karna dianggap tidak dapat menyaingi US.
32
EU–US Open Skies Agreement, sebagaimana dimuat dalam http:// en.wikipedia. org/wiki/EU%E2%80%93US_Open_Skies_Agreement yang diakses pada tanggal 23 Maret 2015 33 Open Skies Agreements, sebagaimana dimuat dalam http:// www. State . gov/e/eb/tra/ata/index.htm yang diakses pada tanggal 24 maret 2015
39
C. Prosedur mengenai Freedom of the Air Freedom of the Air atau sering disebut sebagai Hak kebebasan berudara dapat diartikan dengan peraturan terhadap penerbangan sipil yang mana memberikan hak istimewa terhadap perusahaan penerbangan di suatu negara untuk mendarat dan melewati ruang udara negara lain. Hal ini disebutkan didalam Konvensi Paris 1919 Pasal 15 paragraf 1 yang menyebutkan : “Every aircraft of contracting state has the right to across the airspace of another state without landing. In this case it shall follows the routes fixed by the state over which the flight takes place. However, for reason of national security, it will be obliged to land if ordered to do so by means of the signals provided in annex d 34” 1. 1st Freedom of the Air
Hak suatu penerbangan baik berjadwal maupun tidak berjadwal untuk terbang/melintasi wilayah negara lain tanpa mendarat. Misalnya, Toronto-Mexico City terbang dengan pesawat Canada melintasi Amerika Serikat
34
Negara berhak melakukan penerbangan lintas wilayah negara asing tanpa mendarat namun pesawat udara tersebut harus mengikuti rute yang telah ditetapkan oleh negara dimana pesawat tersebut melakukan penerbangan.
40
2. 2nd Freedom of the Air
Hak suatu penerbangan baik berjadwal maupun tidak berjadwal untuk melintasi wilayah negara lain ( C ) . Apabila ada keadaan tertentu yang mendesak, maka penerbangan tersebut dapat mendarat di negara kedua (B) tanpa mengangkut ataupun menurunkan penumpang maupun barang. Keadaan mendesak yang dimaksud disini misalnya pesawat kehabisan bahan bakar atau mengalami gangguan. 3. 3rd Freedom of the Air
Hak suatu penerbangan untuk mengangkut penumpang dengan tujuan negara pertama yang mana berasal dari negara pesawat itu sendiri. 4. 4th Freedom of the Air
Hak suatu penerbangan untuk mengangkut penumpang dari negara tujuan kembali ke negara asal.
41
5. 5th Freedom of the Air
Hak suatu penerbangan untuk mengangkut penumpang maupun barang dari negara pertama menuju negara ketiga dengan persetujuan negara
kedua.
Misalnya,
Garuda
Indonesia
mengangkut
barang/penumpang dari Malaysia menuju Thailand. 6. 6th Freedom of the Air
Hak suatu penerbangan untuk mengangkut penumpang ke negara ketiga dengan menggunakan negara asalnya sebagai titik transit penerbangan. 7. 7th Freedom of the Air
42
Hak suatu penerbangan untuk mengangkut penumpang maupun barang atar dua negara di luar dari negara asalnya. 8. 8th Freedom of the Air
Hak suatu pesawat asing untuk mengangkut penumpang, surat, dan kargo di dalam ruang lingkup domestic antar kota pada negara kedua. Pada dasarnya, secara teoritis Freedom of the Air meliput 8 hak. Tetapi pada praktiknya hanya 5 hak saja yang sering diterapkan sehingga lebih dikenal dengan sebutan Five freedom of the Air. Kebebasan berudara merupakan landasan dari jaringan rute penerbangan komersil.
43
