BAB II SEJARAH ASEAN
2.1 Latar Belakang Pembentukan ASEAN Sejak jaman prasejarah, yaitu sekitar tahun 2000 SM, seluruh kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun budaya dan bahasa Melayu Austronesia, yaitu berasal dari pusatnya sekitar Teluk Tonkin dan lembah sungai Mekong. Kebudayaan dan bahasa Austronesia ini merupakan dasar tata kehidupan dan pergaulan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara ini. 47 Baru semenjak abad pertama masehi, sebagian besar Asia Tenggara mendapat pengaruh dari luar. Unsur-unsur peradaban dan kebudayaan India, Hindu dan Budha mulai masuk. Sedangkan wilayah Vietnam, Laos dan Kampuchea (Kamboja) banyak mendapat pengaruhi dari peradaban dan kebudayaan China. Berbagai kerajaan, besar dan kecil telah lahir, bangun dan berkembang yang pada umumnya beragama Hindu dan Budha. Yang tersebar diantaranya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di Malaysia dan Brunei Darussalam berdiri kerajaan Islam sampai sekarang ini, bahkan kerajaan Malaysia sekarang ini adalah gabungan kerajaan Islam tersebut. Kedatangan Islam telah memperkaya hidup dan budaya Asia Tenggara, disamping agama Hindu dan Budha. Tetapi mulai abad ke-16 mulailah malapetaka yang menimpa kawasan ini. Bangsa-bangsa barat mulai berdatangan dan berebut pengaruh di kawasan ini. Mula-mula mereka datang sebagai pedagang tetapi kemudian sebagai penjajah. Satu demi satu
47
T. May Rudi, Op.Cit., hal.94
kerajaan merdeka itu mereka taklukkan sehingga akhirnya seluruh Asia Tenggara, kecuali Muangthai (sekarang disebut Thailand), menjadi daerah jajahan mereka. Adapun yang menjadi alasan utama bangsa-bangsa Barat tersebut menjajah Asia Tenggara yaitu : 48
1. Karena letaknya yang sangat strategis untuk pelayaran dan perniagaan 2. Kawasan ini memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah 3. Wilayah ini mempunyai penduduk yang cukup banyak sebagai calon pembeli barang industri dunia barat (pasar yang potensial). Imperialis Inggris menguasai Malaysia (1814), Singapura (1849), Burma (Myanmar) pada tahun 1894, dan Kalimantan Utara (1880). Imperialism Perancis menguasai Indocina (Kamboja,Vietnam dan Laos) sejak tahun 1896. Kerajaan Spanyol menguasai Filipina sampai tahun 1898, kemudian pada tahun tersebut Amerika Serikat mengalahkan Spanyol dan menduduki Filipina. Sedangkan seluruh Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan Kolonial Belanda sejak tahun 1908, meskipun sudah banyak daerah Indonesia satu demi satu jatuh ketangan pemerintahan mereka sejak abad ke-17. Pada tahun 1941 meletus Perang Dunia II di kawasan Pasifik. Jepang menyerang dan menduduki Pearl Harbour. Kemudian satu demi satu negara Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara jatuh ketangannya. Pada jaman pendudukan Jepang ini pusat pemerintahannya berada di Dalat (Saigon) sebuah kota di Vietnam. Demikianlah apa yang terjadi dimana seluruh rakyat dan bangsa di Asia Tenggara selama sekitar setengah abad mengalami penderitaan yang sama sebagai daerah jajahan
48
Ibid., hal. 95
bangsa Barat dan Jepang. Selain persamaan karena mengalami penjajahan, ada beberapa persamaan lain diantara kelima pendiri ASEAN tersebut yakni : 49
1. Negara yang sedang berkembang; 2. Penghasilan Bahan Mentah, kecuali Singapura; 3. Negara yang memerlukan modal asing dan tekhnologi canggih untuk membangun ekonomi nasionalnya; 4. Negara yang bersifat agraris, (kecuali Singapura) dan industrinya masih pada tahap permulaan dan lainnya. Persamaan nasib ini kemudian menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa Asia Tenggara. Perasaan setia kawan ini pulalah yang merupakan salah satu pendorong lahirnya ASEAN. Di laut yang sama yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Perairan ini merupakan urat nadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, juga merupakan pintu gerbang utama di sebelah barat. Selain itu perairan Laut China Selatan adalah daerah perairan pokok yang dikelilingi oleh Negaranegara Asia Tenggara. Karena itu pada hakikatnya merupakan daerah perairan bersama bagi Negara-negara tersebut, bahkan tidak mengherankan jika sejak jaman bahari telah terdapat saling pengaruh antara Negara-negara yang ada di kawasan ini. ASEAN adalah singkatan dari “Association Of South East Asian Nations” yang berarti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional (kawasan) yang dibentuk oleh pemerintahan lima Negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus
49
Syahmin AK, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung : CV ARMICO, 1988, hal. 210
1967 di Bangkok ibukota Thailand. Tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN. 50 Kelima menteri luar negeri tersebut adalah :
1. Adam Malik dari Indonesia 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia 3. S. Rajaratnam dari Singapura 4. Thanat Koman dari Thailand 5. Narcisco Ramos dari Filipina
Dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ASEAN tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Asia Tenggara sebelumnya, terutama dalam hubungan dua kerjasama, ASA dan Maphilindo. Oleh sebab itu untuk dapat mengetahui latar belakang ASEAN, perlu kiranya untuk mengetahui pengalaman MAPHILINDO dan ASA. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerjasama regional pertama di Asia Tenggara yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri tanpa ikut sertanya negara lain di luar kawasan adalah Maphilindo dan ASA. Walaupun kedua kerjasama regional ini masing-masing dibentuk atas dasar kepentingan negara yang hendak membentuknya. ASA (Association Of South East Asia) misalnya, dibentuk pada tahun 1961 yang dengan tujuan untuk membendung pengaruh komunis dari Uni Soviet. Kemudian tidak ketinggalan dengan Maphilindo, organisasi yang dibentuk sebenarnya untuk mencegah lahirnya Negara imperialis Malaysia.
50
Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta, 1992, hal.1
Walaupun kedua kerjasama tersebut dibentuk, tapi sayang umurnya tidak bertahan lama. Organisasi ASA hanya dapat bertahan selama enam tahun mulai dibentuk pada tahun 1961 dan resmi dibubarkan pada tahun 1966, karena sengketa Sabah yang dituntut Filipina terhadap Malaysia. Tidak begitu halnya dengan Maphilindo, bahkan umurnya lebih pendek lagi, organisasi ini hanya berusia dua minggu lebih. Pada mulanya ketika pemikiran untuk melanjutkan kerjasama regional di Asia Tenggara mulai timbul terutama pada saat-saat mulai berakhirnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, pihak Malaysia menginginkan ASA dapat dipertahankan dan jika perlu memperluas keanggotaannya. Sebaliknya, Indonesia menyodorkan Maphilindo untuk dijadikan dasar kerjasama regional yang akan datang. Selain itu dalam menelusuri terbentuknya ASEAN, dianggap perlu pula untuk mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asia Tenggara sekitar tahun 1965-1966. Peristiwa itu yang berkaitan erat dengan pembentukan ASEAN. Mungkin yang paling erat kaitannya adalah munculnya Orde Baru di Indonesia menggantikan Orde Lama. Dalam tampilnya Orde Baru, konfrontasi terhadap Malaysia diakhiri, dan dengan demikian hubungan Indonesia dengan Malaysia yang berantakan sejak lahirnya Malaysia tahun 1963 kembali normal. 51 Pada waktu yang bersamaan terjadi pula peristiwa lain dalam bentuk pertukaran pemimpin di Filipina dari Presiden Macapagal kepada Presiden Marcos. Pada masa Macapagal, hubungan Filipina dengan Malaysia menjadi tegang akibat sengketa Sabah. Masalah itu sempat membekukan hubungan kedua Negara. Sebagai presiden terpilih yang baru, Marcos melunakkan sikap Filipina terhadap Sabah. Hal itu dengan sendirinya ikut memperbaiki dan memulihkan hubungan Filipina-Malaysia.
51
M. Sabir, ASEAN Harapan dan Kenyataan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal.30
Peristiwa itu disusul pula dengan keluarnya Singapura dari federasi Malaysia. Hal itu member suasana baru di kawasan Asia Tenggara yang sedang dilanda oleh kemelut konfrontasi. Sebelumnya, sewaktu Singapura masih bergabung dengan Malaysia, ada perbedaan dalam mengelola kebijaksanaan ekonomi yang akhirnya menjadi pendorong bagi Singapura untuk keluar dari federasi itu. Tanpa pulihnya kembali hubunan Singapura-Malaysia, kedudukannya malah akan terjepit antara dua Negara MelayuMalaysia dan Indonesia. 2.1.1 Motivasi Para Pendiri ASEAN Negara Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas dan aktif senantiasa melakukan kerjasama multilateral dan bilateral dengan tidak ingin masuk ke dalam salah satu blok yang sedang melakukan konfrontasi. Artinya, tidak masuk ke dalam blok manapun, blok komunis maupun blok kapitalis. Sebagai contoh ciri kerjasama luar negeri yang
dianut
Indonesia
adalah
non-blok.
Pada masa orde baru kebijakan kerjasama Indonesia mengalami perubahan yang dulunya menitikberatkan kerjasama multilateral menjadi kerjasama regional. Walaupun Indonesia sudah pernah masuk dalam sebuah kerjasama regional yaitu Maphilindo. Motivasi Indonesia terutama Orde Baru untuk masuk dalam kerjasama regional Asia Tenggara adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah luntur dan kredibilitas yang telah hancur akibat politik konfrontasi terhadap Malaysia yang terjadi pada masa OrdeLama, dan pertimbangan keamanan untuk menyokong proses pembangunan di dalam negeri.52 Selain motivasi yang melatarbelakangi, ternyata Indonesia juga berperan penting dalam membentuk ASEAN. Yaitu sebagai penggagas pentingnya kerjasama ASEAN, walaupun Thailand adalah pendorong utama. Indonesia menginginkan adanya
52
Ibid., hal.32
keseimbangan antara Negara yang beraliansi dengan Negara adikuasa (ASA) dengan negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok. Lain halnya dengan motivasi Filipina untuk ikut serta dalam kerjasama regional ASEAN, yaitu ingin dikenal sebagai bagian dari masyarakat Asia Tenggara berhubungan dengan kebanyakan Negara Asia Tenggara menyebutnya sebagai “Amerika di Asia”. Thailand sebagai salah satu negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN mempunyai motivasi yang luhur yaitu ingin mendamaikan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang masih bersengketa. Sedangkan Malaysia sebagai negara yang paling banyak didera konfrontasi dan sengketa mempunyai motivasi yang lain untuk masuk ke dalam ASEAN, pada dasarnya menganggap bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Orde Baru lebih mudah dijinakkan ketimbang pada masa pemerintahan Orde Lama dibawah Soekarno. Dan terakhir kalau kita lihat motivasi Singapura yang merupakan negara yang melepaskan diri dari negara federasi Malaysia, mereka menganggap bahwa apabila masuk dalam kerjasama ASEAN, maka akan dapat memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya. Serta ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dan keuangan yang sebenar-benarnya. Dengan motivasi yang beraneka ragam tadi, tetapi dengan tekad yang tunggal untuk membentuk kerjasama regional baru, kelima Negara Asia Tenggara itu berkumpul di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 5 Agustus 1967, untuk menyelesaikan tahap akhir dari pembentukan ASEAN. Dalam pertemuan itu masalah pangkalan asing kembali diperdebatkan. Seperti diketahui bahwa dala rancangan Indonesia yan dikenal dengan gagasan SEAARC tercantum kalimat berikut : “mempercayai bahwa pangkalan asing adalah bersifat sementara dan tidak boleh dipergunakan langsung atau tidak langsung untuk menumbangkan kemerdekaan nasional Negara-negara dan bahwa pengaturan pertahanan kolektif seyogyanya jangan dipakai untuk melayani kepentingan khusus
negara besar. Namun Filipina mendesak agar kalimat tersebut dicoret dan ditiadakan saja, karena dapat menyulitkan hubungan dengan Amerika Serikat yang mempunyai Security Arrangement dengan Filipina. Filipina dalam hal ini didukung oleh Malaysia, Singapura dan Thailand. Adam Malik tidak dapat menerima usul itu dan dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada sidang agar kalimat tersebut tetap dipertahanakan berhubung kalimat itu sangat penting artinya dalam kelangsungan hidup politik Orde Baru. Akhirnya dicapai kesepakatan dengan menghapuskan bagian akhir yang berbunyi : “dan bahwa pengaturan pertahanan kolektif seyogianya jangan dipakai untuk melayani kepentingan khusus negara besar”. Pada bagian lainnya hanya diadakan perubahan redaksional sehingga akhirnya seperti tercantum dalam Deklarasi Bangkok sebagai berikut : menegaskan bahwa semua pangkalan asing adalah bersifat sementara dan hanya akan bertahan selama masih dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan dan pangkalan-pangkalan asing itu tidak dimaksudkan untuk menumbangkan kemerdekaan nasional negara-negara di kawasan itu atau mengganggu proses lancarnya pembangunan nasional.” Dengan kompromi yang dicapai mengenai pangkalan asing itu masing-masing pihak merasa puas. Bagi Indonesia yang non-blok hal itu sudah tentu merupakan kebanggaan. Bagi Filipina dan Thailand yang masih menjadi anggota SEATO dan mempunyai pangkalan asing di wilayahnya, dan bagi Malaysia dan Singapura yang terkait dalam AMDA, pernyataan itu malah memperbaiki citranya sebagai Negara yang bukan semata-mata antek barat di mata rakyatnya maupun dimata dunia umumnya.
2.2 Maksud dan Tujuan ASEAN Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yag tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah : 53
1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai; 2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 3. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, tekhnik, ilmu pengetahuan dan administrasi; 4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, tekhnik, dan administrasi; 5. Untuk
bekerjasama
dengan
lebih
efektif
guna
peningkatan
pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional. Perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka; 53
Op.Cit., Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hal.1
6. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; 7. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. 2.3 Struktur Organisasi ASEAN 2.3.1 Sebelum KTT I di Bali 1976 Untuk mencapai maksud dan tujuan ASEAN seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Disusunlah suatu struktur organisasi ASEAN yang pada saat ini telah mengalami pengembangan dengan ketentuan deklarasi ASEAN yang merupakan dasar pembentukan ASEAN tersebut. Struktur organisasi ASEAN sebelum Konferensi Tingkat TInggi (KTT) I di Bali tahun 1967 di dasarkan pada deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 adalah sebagai berikut :
a. Sidang Tahunan Para Menteri. Sidang ini merupakan sidang tertinggi yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN secara bergiliran menurut abjad. Apabila dipandang perlu, dapat pula diadakan suatu sidang khusus para menteri luar negeri. b. Panitia Tetap ASEAN (Standing Committee). Panitia tetap ASEAN ini merupakan sebuah badan yang bersidang diantara dua sidang MenteriMenteri Luar Negeri ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Badan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dimana sidang tersebut akan diadakan pada tahun berikutnya
dan beranggotakan para duta besar negara-negara anggota ASEAN di Negara tersebut c. Komite-Komite Tetap dan Komite-Komite Khusus d. Sekretariat Nasional ASEAN pada ibukota Negara-negara anggota ASEAN Dalam perkembangan sampai tahun 1976 struktur seperti yang terurai di atas ditambah dengan sidang para Sekretaris Umum Sekretariat ASEAN yang tugasnya selain mempersiapkan sidang-sidang menteri, juga mengkoordinasi dan membahas laporan-laporan komite-komite tetap dan komite-komite khusus. 2.3.2 Sesudah KTT I di Bali 1976 Susunan organisasi ASEAN setelah KTT ke I di Bali, mengalami revisi sebagai berikut :
a. Sidang Kepala-Kepala Pemerintahan (Summit Meeting). Sidang Ini merupakan otoritas atau kekuasaan tertinggi di ASEAN. Pertemuan ini diadakan apabila dianggap perlu untuk memberikan pengarahanpengarahan pada ASEAN b. Sidang Tahunan
Menteri-Menteri
Luar Negeri
ASEAN (Annual
Ministerial Meeting). Peranan dan tanggung jawab sidang ini untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN tetap diakui sesuai dengan Deklarasi Bangkok. Kemudian sidang tahunan menteri luar negeri ASEAN ini akan memeriksa implikasi-implikasi dalam bidang politik atas keputusan-keputusan ASEAN mengingat dalam semua kegiatan atau aktivitas ASEAN selalu terdapat implikasi politik dan diplomatik.
c. Sidang menteri-Menteri Ekonomi. Sidang ini diadakan 2 kali dalam satu tahun yang tugasnya selain merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan koordinasi yang khususnya menyangkut masalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi juga menilai hasil-hasil yang dilakukan oleh komitekomite yang ada dibawahnya. d. Sidang Menteri-Menteri Lainnya (Non-Ekonomi). Sidang ini merumuskan kebijaksanaan
seperti
pendidikan,
kesehatan,
sosial,
kebudayaan,
penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sidang menterimenteri non-ekonomi masih belum melembaga dan diadakan apabila dipandang perlu saja. e. Panitia Tetap ASEAN (Standing Committee). Tugasnya sama seperti sebelum KTT I di Bali. Dalam perkembangannya panitia ini dperluas dengan sidang para Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN dari Negara-negara anggota, yang sebelumnya disebut Sekretaris Umum sekretariat nasional ASEAN, yang bertugas mempersiapkan laporan untuk bahan pertimbangan dan keputusan panitia tetap ASEAN. f. Komite-Komite ASEAN. Bentuk organisasi ASEAN akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia. Otoritas/kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN adalah pertemuan Kepala Pemerintahan, yang bersidang setiap 3 tahun sekali sesuai keputusan KTT ASEAN IV. Pertemuan ini akan menentukan arahan kerjasama ASEAN. Sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial MeetingAMM) mempunyai peran dan tanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN. Sidang tahunan ini juga memeriksa implikasiimplikasi politis atas keputusan ASEAN mengingat dalam semua kegiatan ASEAN selalu
terdapat implikasi politis dan diplomatik. Dalam situasi khusus, para menteri luar negeri dapat mengadakan pertemuan lebih dari sekali dalam setahun. Sementara itu segala kegiatan yang dilakukan selama setahun, diantara dua sidang menteri luar negeri, menjadi tanggung jawab panitia tetap (standing committee) ASEAN. Ketua panitia tetap ASEAN secara bergilir dijabat oleh menteri luar negeri salah satu anggota ASEAN. Di bidang ekonomi, pertemuan para menteri ekonomi (ASEAN Economic Ministers-AEM) merupakan badan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Sidang pertemuan menteri ekonoimi tersebut diadakan sekali dalam setahun. Disamping sidang para menteri ekonomi, masih terdapatnya sidang-sidang para menteri pertanian dan kehutanan, para menteri energy, para menteri lingkungan hidup, para menteri tenaga kerja, para menteri penerangan dan para menteri ilmu pengetahuan dan teknologi yang diadakan menurut keperluan. Disamping itu juga dapat diadakan sidang gabungan antara para menteri luar negeri dan menteri ekonomi (Joint Ministerial Meeting-JMM) bilamana perlu. Komite-komite ekonomi terdiri dari :
1. Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and Banking-COFAB), berkedudukan di Thailand; 2. Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan (Committee on Food, Agriculture and Foresty-COFAF), berkedudukan di Indonesia; 3. Komite Industri, Mineral dan Energi (Committee on Industry, Mineral and Energy-COIME), berkedudukan di Filipina; 4. Komite Perhubungan dan Komunikasi (Committee on Transportation and Communication-COTAC), berkedudukan di Malaysia; 5. Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism-COTT), berkedudukan di Singapura.
Sedangkan komite-komite non-ekonomi terdiri dari :
1. Komite Kebudayaan dan Penerangan (Committee on Culture and Information-COCI), berkedudukan di Indonesia; 2. Komite Pembangunan Sosial (Committee On Social DevelopmentCOSD), berkedudukan di Malaysia 3. Komite Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Committee on Science and Technology-COST), berkedudukan di Muangthai. 4. ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD); 5. ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN); 6. ASEAN Conference On Civil Service Matters (ACCSM). Seiring berkembangnya waktu dan mengingat kegiatan ASEAN makin lama semakin meningkat maka dirasakan perlu adanya sebuah sekretariat yang cukup ampuh. Kemudian dengan atas dasar persetujuan negara anggota ASEAN pada KTT I di Bali, secretariat ASEAN pun dibentuk dan mulai berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976 sebagai badan administratif dan bertugas menyelaraskan, memperlancar dan memonitor segala kegiatan ASEAN. Sejak terbentuknya, sekretariat ASEAN telah mengalami beberapa kali perubahan struktur sesuai dengan perkembangan kerjasama ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN ini diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh para Menlu ASEAN secara bergilir untuk masa jabatan 2 tahun. 2.4 Keanggotaan ASEAN Keanggotaan ASEAN terbuka bagi Negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa Negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Di samping itu perlu adanya kesepakatan oleh semua anggota ASEAN mengenai kenanggotaan baru. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Brunai Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota
ASEAN yang keenam pada tanggal 7 Januari 1984, dalam sidang khusus menteri-menteri luar negeri ASEAN di Jakarta. Kemudian menyusul secara berturut-turut negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu : Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja secara berturutturut tahun 1995, 1997 dan 1999. Jadi kini ASEAN telah beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangan selanjutnya Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia berkemungkinan akan diterima menjadi anggota ke-11. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, setiap anggota ASEAN harus mendirikan sebuah Sekretariat Nasional. Sekretariat Nasional ini bertugas melaksanakan tugas perhimpunan ASEAN atas nama Negara masing-masing dan melayani sidang tahunan atau sidang khusus para menteri luar negeri, sidang-sidang panitia dan komite-komite ASEAN. 2.5 Kerjasama-kerjasama ASEAN 2.5.1 Kerjasama di Bidang Ekonomi Sejak KTT I di Bali tahun 1976, para menteri ekonomi ASEAN telah meningkatkan kegiatan mereka. Dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dinyatakan bahwa dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi beberapa program kegiatan telah disetujui, yaitu antara lain :
1. Komoditi utama, terutama pangan dan energi 2. Kerjasama di bidang industri 3. Kerjasama di bidang perdagangan 4. Pendekatan bersama atas persoalan komoditi internasional dan persoalan ekonomi di luar kawasan ASEAN 5. Mekanisme kerjasama ekonomi ASEAN.
2.5.1.1 Sektor Perdagangan dan Pariwisata Kegiatan-kegiatan sektor ini telah mencapai banyak hasil yang nyata. Sejak bulan Januari 1978 telah berlaku perjanjian Preferensi Perdagangan. Perjanjian tersebut telah disahkan oleh kelima negara anggota ASEAN pada tahun 1977. Selama ini pengurangan tarif pada umumnya berkisar antara 10%-20%. Pengurangan sebesar ini dirasakan sangat kurang dan mulai tahun 1981 diharapkan semua negara ASEAN dapat melaksanakan pengurangan sampai 20%-25% untuk komoditi yang tercantum dalam PTA. Dalam upaya meningkatkan ekspor, diusahakan kerjasama dengan pemerintah Belanda dan Pasar Bersama Eropa. Selanjutnya pada tahun 1981 telah dibuka ASEAN Trade Promotin Centre di Rotterdam yang didahului oleh suatu ASEAN Food Fair. Dalam rangka mengingkatkan ekspor ke Jepang dan untuk menggalakkan investasi serta arus wisata Jepang ke Negara-negara ASEAN, dengan kerjasama pemerintahan Jepang, telah didirikan ASEAN Promotion Centre Of Trade, Investment and Tourism di Tokyo. Dalam sector pariwisati ini sendiri telah diusulkan sebuah proyek mengenai ASEAN sebesar 25% potongan tarif biasa dalam rangka kerjasama dengan perusahaanperusahaan penerbangan ASEAN. 2.5.1.2 Sektor Pangan, Pertanian dan Kehutanan Sesuai dengan kesepakatan ASEAN, salah satu program kerjasama ASEAN yang sangat penting adalah dalam bidang pangan. Sebagi kelanjutan kerjasama dalam bidang pangan tersebut, pada tanggal 4 Oktober 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menandatangani ASEAN Security Reserver Agreement. Cadangan tersebut mengutamakan beras dan dititikberatkan untuk keperluan darurat tanpa terlalu mempersoalkan masalah
harga. Jumlah penyangga beras yang telah disepakati dalam Food Security Reserve tersebut dibagi di antara keenam Negara ASEAN. 2.5.1.3 Sektor Industri, Pertambangan dan Energi Pada tahun 1978 telah diselesaikan suatu Draft Basic Agreement In ASEAN Industrial Projects (Konsep Persetujuan Dasar tentang Proyek-Proyek Industri ASEAN). Kemudian perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 1980. Dalam hubungan ini, pada tahap pertama telah disepakati pendirian sebuah proyek industry ASEAN di tiap-tiap Negara anggota yakni :
1. Proyek Pupuk Urea di Indonesia 2. Proyek Pupuk Urea di Malaysia 3. Proyek Super Fosfat di Filipina 4. Proyek Mesin Diesel di Singapura 5. Proyek Abu Soda di Thailand 2.5.1.4 Sektor Keuangan dan Perbankan Pada tahun 1981 atas usaha ASEAN Banking Council (Dewan Perbankan ASEAN) telah dibentuk ASEAN Finance Coorporation dengan Modal US $100 juta. Jumlah ini dibagi rata antara negara-negara ASEAN. ASEAN Swap Arrangement (Rencana Swap ASEAN) adalah persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 1977. Badan ini memungkinkan salah satu Negara anggota yang menghadapai masalah likuiditas untuk menukarkan mata uangnya ke dalam US $ 100 juta, kemudian dinaikkan menjadi US $ 200 juta melalui persetujuan tambahan yang ditandatangani pada tanggal 26 September 1978
2.5.1.6 Bidang Sosial Budaya Di dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration Of ASEAN Concord) khususnya untuk bidang sosial budaya ditetapkan kerangka kerjasama sebagai berikut : Sosial
1. Kerjasama dalam bidang pembangunan sosial, dengan penekanan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dan penduduk pedesaan, melalui perluasan kesempatan kerja yang produktif dengan pembayaran yang wajar. 2. Bantuan bagi ikut sertanya secara aktif semua aktor dan lapisan masyarakat ASEAN, terutama kaum wanita dan pemuda, dalam usaha pembangunan. 3. Intensifikasi
dan
perluasan
kerjasama
yang
telah
ada
dalam
menanggulangi masalah perkembangan penduduk di dalam wilayah ASEAN dan dimana mungkin, menyusun teori strategi baru dalam bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Intensifikasi kerjasama antar Negara anggota sebagaimana juga dengan badan-badan
internasional
yang
berhubungan
dengan
itu
dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan pengedaran obat bius secara tidak sah. Kebudayaan dan Penerangan
1. Perkenalan ASEAN dan Negara-negara anggotanya melalui sekolahsekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
2. Bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil mass media ASEAN untuk memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam memupuk rasa kepribadian dan persahabatan regional 3. Menyebarluaskan pengkajian masalah-masalah Asia Tenggara melalui kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga nasional. Pendidikan dan Beasiswa Beberapa tahun belakangan ini kegiatan ASEAN di bidang pendidikan sangat besar. Diantara kegiatan yang sangat menarik adalah di bidang pemberia beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa dari Negara-negara ASEAN. Institute Tekhnologi Asia di Bangkok setiap tahun menerima mahasiswa dari Negara-negara ASEAN untuk mempelajari dan mendalami satu bidang tertentu atas biaya pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal ini pemerintah Singapura setiap tahun menawarkan beasiswa kepada Negara-negara ASEAN lainnya. Untuk periode 1981-1982 telah ditawarkan sebanyak 93macam latihan khusus. Diantara latihan yang dberikan adalah penglolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari dan lainlain. Negara-negara ASEAN untuk tahun 1980-1981 memanfaatkan beasiswa untuk belajar di Universitas di Negara-negara ASEAN sendiri dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN-Japan Scholarship Fund (Dana Beasiswa ASEAN-Jepang). Juga ada beasiswa yang diberikan oleh Negara Belgia. Bantuan Negara ketiga Perhatian Negara ketiga terhadap ASEAN makin lama semakin besar. Perhatian itu antara lain berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Masyarakat Eropa.
2.5.1.7 Kerjasama dengan Pihak Swasta Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menyetujui suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan peran serta pihak swasta ASEAN dalam kerjasama ASEAN. Kamar dagang dn Industri ASEAN (ASEAN Chamber Of Commerce and Industri-CCI) adalah suatu badan swasta ASEAN yang menghimpun dan mengkoordinasikan kerjasama sektor swasta ASEAN. Dalam hubungan ini ASEAN-CCI telah mengambil prakarsa bagi pendirian proyek industri komplementasi ASEAN dan industri ASEAN, ASEAN Industrial Joint Venture. Kini telah mulai pula diadakan kontak dengan kelompok kerja Pangan, Pertanian dan Kehutanan (Working Group On Food, Agriculture dan Foresty).
