BAB II MISREPRESENTATION DALAM KONTRAK PADA FASE PRA KONTRAKTUAL. Misrepresentasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan

33

BAB II MISREPRESENTATION DALAM KONTRAK PADA FASE PRA KONTRAKTUAL

A. Misrepresentation 1. Pengertian Misrepresentation Misrepresentasi

atau

dalam

bahasa

Inggris

disebut

dengan

Misrepresentation 34 adalah penggambaran/penyajian yang keliru 35, namun jika memperhatikan definisi berdasarkan Kamus Besar Bisnis, maka misrepresentasi adalah suatu kondisi di mana satu pihak dalam kontrak membuat pernyataan palsu tentang suatu fakta kepada pihak lain yang bergantung padanya. Pihak yang menerima pernyataan palsu bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mereka. 36 Sebagai contoh misalnya kontak baku yang dirancang oleh sepihak, sudah jelas akan menguntungkan pihak yang merancang kontrak tersebut pula. Keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keuntungan yang meliputi efesiensi biaya, waktu dan tenaga dan juga penyelesaian cepat. Kontrak baku juga rentan terhadap lahirnya potensi misrepresentasi sehingga kontrak baku yang dianggap penting dalam permasalahan.

34

Nugroho, Aris Setyo, Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontraktual Dalam Hukum Common Law dan Civil Law. (Jakarta: Jurnal Repertorium Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Edisi 1 Januari – Juni , 2014), hal. 75 35 http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/misrepresentation dikunjungi terakhir pada 7 Oktober 2015, pukul 09:00 Wib. 36 http://kamusbisnis.com/arti/misrepresentasi/ , dikunjungii terakhir pada 3 Oktober 2015, pukul 12:00 Wib. Dalam Kamus Bisnis ini mengartikan bahwa kontrak adalah adalah sebuah kesepakatan yang melibatkan tanggung jawab bersama dari dua pihak atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan ganti rugi (legal remedy) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

20 Universitas Sumatera Utara

34

Misrepresentation menurut M. Jennings dapat diartikan manakala “.... one party to contract is not given full or accurate information by the other party about the contract subject matter.’ 37 Marianne M. Jennings mengungkapkan bahwa elemen-elemen yang harus ada agar suatu pernyataan dapat dikatakan sebuah misrepresentation adalah : 38 1. Merupakan pernyataan yang salah atas fakta material (atau tidak mengungkapkan fakta material); 2. Pembeli menggantungkan kepercayaan pada pernyataan yang salah tersebut; 3. Mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli. Dalam penjelasan yang terakhir Jennings menambahkan satu prasyarat, yaitu pernyataan yang salah tersebut harus mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Pernyataan tersebut merupakan fakta yang amat penting yang mempengaruhi keputusan salah satu pihak untuk meneruskan atau tidak meneruskan perjanjian, sehingga ketika kebenaran sesungguhnya terungkap, yang bersangkutan merasa dirugikan. Kontrak baku dewasa ini memang sering digunakan dalam praktek bisnis di masyarakat, dimana kontrak baku tersebut sering terjadi tanpa proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, sering terjadinya kekeliruan dalam pemaham, ketidakmampuan dalam menguasai substansi kontrak, tetapi kontrak tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada 37

Marianne M. Jennings, Business: It’s Legal, Ethical, and Global Enviroment, (Manson: Thoomson West, 2006), hal. 549. 38 Ibid, hal. 548.

Universitas Sumatera Utara

35

pihak lainnya untuk diterima dan disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan. Kontrak baku terdiri dari empat jenis, yaitu : 39 1.

Kontrak baku sepihak yaitu kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam kontrak tersebut;

2.

Kontrak baku timbal balik yaitu kontrak baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan dan pihak lainnya yaitu pihak buruh;

3.

Kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kontrak baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum-hukum tertentu;

4.

Kontrak baku yang dipergunakan di lingkungan Notaris atau Advokat. Ada terdapat beberapa pendapat perihal mengenai definisi kontrak baku,

antara lain : 1.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni bahwa suatu kontrak baku adalah kontrak (perjanjian) yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis,

39

Sri Gambir Melati Hatta, op. Cit, hal. 146.


36

harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. 40 2.

Menurut Mariam Darus, bahwa suatu kontrak baku adalah kontrak yang isinya dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir. Baku artinya patokan atau ukuran. 41

3.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa suatu kontrak baku adalah kontrak yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam kontrak baku adalah meliputi model, rumusan dan ukuran. 42

4.

Menurut Munir Fuady, bahwa kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulirformulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kotrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengiikan data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausulaklausulanya, dimana pihak lain dalam kontraktersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang

40

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 66. 41 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia (Bandung: Alumni, 2000), hal. 146. 42 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1992), hal. 9.


37

sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. 43 5.

Menurut Hondius bahwa suatu kontrak baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. 44

6.

Menurut Drooglever Fortuiju bahwa suatu kontrak baku adalah perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. 45 Namun akan tetapi, perlu diketahui juga bahwasannya terdapat beberapa

istilah yang sering digunakan untuk kontrak baku, antara lain 46: a.

Standard Contract (Bahasa Inggris)

b.

Standardize Contract (Bahasa Inggris)

c.

Standardize Mass Contract (Bahasa Inggris)

d.

Standard Form Contract (Bahasa Inggris)

e.

Pad Contract (Bahasa Inggris)

f.

Contract of Adhesion (Bahasa Inggris)

g.

Adhesion Contract (Bahasa Inggris)

h.

Standaardregeling (Bahasa Belanda)

i.

Algemene Voorwarden (Bahasa Belanda)

j.

Algemeine Gesghafts (Bahasa Jerman)

k.

Standaardkonditionen (Bahasa Jerman)

l.

Yakkan (Bahasa Jepang) 43

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 76. (Selanjutnya disebut dengan Munir Fuady III). 44 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47. 45 Ibid, ...hal 47 46 Munir Fuady III, op. Cit, hal. 75.


38

m.

Futsu Keiyaku Jokan (Bahasa Jepang)

n.

Gyomu Yakan (Bahasa Jepang)

o.

Kontrak Baku (Bahasa Indonesia)

p.

Kontrak Standar (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri dari kontrak baku

mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarkat. Hal demikian merefleksikan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dengan adanya kontrak baku, maka kepentingan ekonomi dari pihak pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pengusaha. Adapun ciri-ciri dari kontrak baku antara lain : 47 1.

Bentuknya Tertulis Kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat di dalam kontrak baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka kontrak baku tersebut menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang digunakan berbentuk kecil danisinya sangat padat serta sulit dibaca dalam waktu yang sangat singkat maka hal ini merupakan kerugian bagi konsumen.

2.

Format Yang Dibakukan Format kontrak meliputi model, rumusan dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya telah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak

47

Abdulkadir Muhammad, op. Cit, hal. 2.


39

dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena telah dicetak. Model kontrak dapat berupa blanko naskah kontrak lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat kontrak, atau dokumen bukti kontrak yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat kontrak dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasalpasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu yang singkat. Hal ini merupakan kerugian bagi konsumen. 3.

Syarat Kontrak Ditentukan Syarat kontrak yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha. Karena syarat-syarat kontrak itu dimonopoli oleh pengusaha maka sifat dari syarat-syarat tersebut cenderung leih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini terlihat dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha dimana tanggung jawab tersebut menjadi beban dari konsumen. Pembuktian oleh pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format kontrak yang siap pakai, dimana apabila konsumen setuju maka konsumen dapat menandatangani kontrak tersebut.


40

4.

Konsumen Hanya Menerima atau menolak Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat kontrak yang diberikan kepadanya, maka konsumen dapat menandatanggani kontrak tersebut. Penandatangganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin konsumen tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang diberikan kepadanya maka konsumen tidak dapat menawar syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut. Dimana menawar syarat-syarat baku berarti menolak kontrak.

5.

Penyelesaian Sengketa Dalam syarat kontrak terdapat klausula baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun di Indonesia, biasanya penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah sebelum dilakukannya arbitrase atau di pengadilan.

6.

Kontrak Baku Menguntungkan Pengusaha Dalam kontrak baku, syarat baku biasanya dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah atau merupakan satu kesatuan dengan formulir kontrak atau ditulis dalam dokumen bukti kontrak.


41

Permasalahan yang kerap terjadi saat ini adalah bahwa sering terjadinya kesalahan dan juga kekeliruan dalam penyajian klausula-klausula, deskripsi suatu objek dalam suatu kontrak pada fase pra kontraktual, dan hal ini sering terjadi pada kontrak baku. Sehinga perlu juga diketahui bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar kontrak baku, yaitu: 48 1.

Aspek Hukum Secara yuridis, masalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berlaku sebagai undang-undang artinya mempunyai kekuatan mengiakt sama dengan

undang-undang,

sehingga

terdapat

kepastian

hukum.

Konsekwensinya terdapat pada Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya) perjanjian yang telah dibuat dengan sah itu. Keterikatan para pihak dapat dibuktikan dengan penandatanganan kontrak baku atau penerimaan dokumen kontrak baku. 2.

Aspek Kemasyarakatan Permasalahan filosofis yang timbul adalah apakah yang menjadi dasar konsumen mau menandatangani kontrak baku atau menerima dokumen konotrak baku tersebut.

48

Abdulkadir Muhammad, op. Cit, hal. 26.


42

3.

Aspek Ekonomi Keterikatan konsumen kepada kontrak baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam kontrak baku dengan harapan dirinya luput dari halangan. Ada terdapat beberapa pandangan beberapa ahli hukum yang mendukung

dan juga yang menentang kontrak baku, adapun beberapa ahli hukum yang mendukung eksistensi kontrak baku antara lain : 49 1.

Stein, yang menyatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen), yakni kemauan dan kepercayaan para pihak untuk mengikat diri ke dalam kontrak baku tersebut. Jika salah satu pihak menerima dokumen kontrak tersebut, berarti pihak tersebut secara sukarela setuju pada isi kontrak baku tersebut.

2.

Asser-Rutten, yang menyatakan bahwa seorang mengikat kepada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab kepada isi dari kontrak tersebut. Jadi setiap orang yang menandatangani kontrak, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya, dimana jika ada seseorang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir kontrak baku maka tanda tangan tersebut akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang

49

Munir Fuady, op. Cit, hal. 86.


43

ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. 3.

Hondius, menyatakan bahwa suatu kontrak baku mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan (gebruik) yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Namun terdapat pula beberapa ahli hukum yang memberikan kritik yang

menentang akan eksistensi dari kontrak baku, antara lain : 50 1.

Sluitjer, yang menyatakan bahwa kontrak baku sebenarnya bukanlah kontrak, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (legio particuliere wetgever).

2.

Pitlo, yang menyatakan bahwa kontrak baku sebagai kontrak paksa (dwangcontract). Walaupun secara teoritis yuridis, kontrak baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun dalam kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Dalam seiringnya perkebangan zaman yang semakin modern dan semakin

meningkatnya kebutuhan akan masyarakat, kerap sekali ditemukan kontrak baku ini dikehidupan sehari-hari yang tanpa disadari pihak yang membutuhkan tidak mempunyai pilihan untuk melakukan negosiasi terhadap klausula-klausula yang dituangkan di dalamnya. Sebagai contoh kontrak berlangganan TV Kabel/TV Satelit, kontrak perjanjian kredit kendaraan bermotor (dengan jaminan fidusia).

50

Ibid, hal. 86.


44

Dari contoh tersebut sering adanya temuan hukum bahwa pihak yang membutuhkan

tidak

mempunyai

bargaining

position

dalam

melakukan

penawaran. Hal demikian juga tidak terlepas dari perilaku pelaku usaha dan marketing yang bertujuan untuk meraih keuntungan dengan memberikan keterangan yang menyesatkan terhadap suatu hal yang dibutuhkan oleh si pengguna jasa atau barang. Alhasil, kontrak perjanjian berat sebelah dan sangat besar berpotensi terjadinya tanpa disadari adanya praktek misrepresentation. Sedangkan akibat hukum yang akan terjadi baru disadari pada saat tahapan pelaksanaan perjanjian. Disinilah yang membedakan antara penipuan dan misrepresentation yaitu penipuan dan bujuk rayu pada tindak penipuan, sedangkan misrepresentation cenderung akibat kekeliruan dalam menyampai penjelasan yang mengakibat suatu pihak mengalami kesalahan penafsiran yang mengakibatkan kerugian dikemudian hari. Ada terdapat dua sebab terjadinya ganti rugi 51, yaitu : a.

Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1240 s.d. 1252 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Pembebanan ganti rugi ini atas perintah pengadilan setelah melalui proses somasi minimal tiga kali.

b.

Ganti rugi karena perbuatan melawan ( Pasal 1365 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. 51

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang tidak benilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.


45

Penipuan dan wanprestasi sering terjadi dalam dunia hukum, kedua hal tersebut memang memiliki akibat yang sama, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Namun, sering salah menerapkan suatu peristiwa hukum. Penipuan identik dengan hukum pidana, sedangkan wanprestasi masuk ke ranah hukum perdata. Hukum pidana dapat identik dengan hubungan antara kepentingan warga negara dengan negara, sedangkan hukum perdata lebih cenderung mengarah pada hubungan kepentingan warga negara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut menimbulkan perlakuan yang berbeda pada kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak Pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) Pasal 378 yang mana ketentuan pada pasal tersebut mensyaratkan bahwa sebuah penipuan terjadi apabila telah memenuhi dua unsur , yaitu : 52 1.

Perbuatan (disengaja), ada yang digerakkan (orang), perbuatan tersebut ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberikan hutan, dan menghapus piutang), melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu, memakau tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memaka rangkaian kebohongan (unsur objektif).

2.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (unsur subjektif) Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dan memenuhi unsur

yang sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dipidana penjara paling lama 52

http://www.hukum123.com/penipuan-atau-wanprestasi/ dikunjungi terakhir pada 12 Oktober 2015, pukul 09:05 Wib.


46

empat tahun. Sedangkan wanprestasi adalah kelalaian dari pihak dalam memeuhi suatu prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Perbuatan wanprestasi dapat dikenakan beberapa kemungkinan gugatan.

2. Misrepresentation Dalam Kontrak Kesepakatan sangat penting untuk diketahui karena merupakan awal terjadinya sebuah kontrak. Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa macam teori, antara lain : 1)

53

Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan menerima penawaran itu.

2)

Teori Pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada satu kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3)

Teori

Pengetahuan,

mengajarkan

bahwa

pihak

yang

menawarkan

seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. 4)

Teori Penerimaan, mangajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Bila Pernyataan yang keluar tidak sama dengan kehendak yang sebenarnya

maka terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan, antara lain : 54 1)

Teori Kehendak, menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi kontrak adalah adanya kehendak dari para pihak;

53

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 30. (selanjutnya disebut dengan Salim HS III) 54 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Op. Cit, hal. 30.


47

2)

Teori Pernyataan, menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi kontrak adalah adanya pernyataan, Jika terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan maka kontrak tetap terjadi;

3)

Teori Kepercayaan, menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi kontrak atau belum adalah pernyataan seseorang yang secara objektif dapat dipercaya. Dalam praktek di kehidupan sehari-hari misrepresentation dalam kontrak

terjadi pada fase pra kontraktual, bukan pada fase kontrak maupun fase post kontraktual. Hal ini sering ditemukannya kekeliruan dalam pemaparan atau kurangnya pemahaman dan ketidakmampuan dalam memberikan deskripsi atas suatu kontrak, hanya dampak hukum yang akan ditemukan pada fase post kontraktual akibat misrepresentation dalam suatu kontrak. Peran sentral hukum kontrak dalam merangkai pola hubungan hukum bisnis para pelaku bisnis semakin disadari pentingnya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu aktivitas bisnis yang mempertemukan pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa didasarkan atas kontrak. Jadi, kontrak mempunyai daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat, khususnya hubungan para pelaku bisnis. Kontrak juga sebagai jembatan aktivitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku bisnis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam mencapai sasaran bisnis. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan “roh‟ dan “napas‟ sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam


48

berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. 55 Kebebasan berkontrak dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, dan bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, tidak adil. Dalam hal ini berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining position kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun skill) dengan pihak yang lemah bargaining position-nya. Dengan demikian pihak yang lemah bargaining position-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (taken for granted), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi, hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah bargaining position-nya untuk menerima atau menolak. 56

B. Tahapan-Tahapan Dalam Kontrak 1. Pengertian Kontrak Kontrak contracts (dalam bahasa Inggris) dan overeenkomst (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya 55 56

Agus Yudha Hernoko, Op. Cit, hal 2. Ibid, hal. 2.


49

secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. 57 Sebuah kontrak pasti memiliki tahapan yang harus dilewati, tahap prakontraktual merupakan tahap awal sebelum kontrak disepakati oleh para pihak. Tahap prakontraktual merupakan proses dimana kontrak dirancang dan disusun. 58 Dalam tahap prakontraktual terdapat penawaran dan penerimaan dan terdapat empat hal yang harus diperhatikan yaitu : 59 a.

Identifikasi para pihak

b.

Penelitian awal aspek terkait

c.

Pembuatan MoU ( Memorandum of Understanding )

d.

Negosiasi Terbukanya kesempatan yang begitu luas untuk membuat kontrak

berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan suatu prinsip hukum umum yang telah berlaku universal dan telah tertuang dalam pasal 1338 K.U.H.Perdata yaitu : “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

57

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan “Teori dan Contoh Kasus”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 45. 58 Salim HS, Perancangan Kontrak dan Memorandum od Understanding (MoU), (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 54. (selanjutnya disebut dengan Salim HS II) 59 Ibid, hal. 54.


50

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat dalam seluruh prosesnya, baik prakontraktual maupun postkontratual. Bahkan kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat bagaikan undangundang bagi yang membuatnya. Negosiasi merupakan tahapan paling penting dalam proses prakontraktual, mengingat dalam negosiasi terjadi perukaran pendapat antara para pihak untuk mencapai

suatu

kesepakatan.

Dokumen

yang

penting

dalam

proses

praktontraktual antara lain adalah nota kesepahaman atau yang biasa disebut dengan MoU. Menurut Hikmahanto Juwana, penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara Teoritis, dokumen MoU tidak mengikat secara hukum agar mengikat secara hukum harus dilanjuti dengan perjanjian. 60 Sedangkan dalam segi praktis, Hikmahanto Juwana membagi pemahaman MoU menjadi dua yaitu hanya mengikat secara moral karena harus dilanjuti dengan perjanjian, serta pemahaman bahwa MoU disejajarkan dengan perjanjian. 61 Tahap prakontraktual merupakan bagian penting dalam pembentukan Kontrak Bisnis Internasional, Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa: “Precontractual is a contract that precludes a party from entering into comparable agreement with someone else”. 62

60

Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasionak (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 123. 61 Ibid, hal. 123. 62 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 8th edition (West Texas: Thomson, 1999), hal. 347. Dalam dalam hal ini tahapan prakontraktual dilaksanakan untuk membatasi para pihak yang telah


51

Untuk dapat menyusun suatu kontrak bisnis yang baik diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Idealnya sejak negosiasi bisnis persiapan tersebut sudah dimulai. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah kontrak telah lama diserap, pengertian kontrak dipersamakan dengan pengertian perjanjian. 63 Istilah kontrak sebagai terjemahan dari bahasa inggris yaitu “contract” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. 64 Bentuk -bentuk kontrak banyak ragamnya di Indonesia antara lain yang terdapat didalam KUH Perdata ataupun kontrak diluar KUH Perdata (innominaat) seperti kontrak leasing, joint venture, franchise dan lainnya. Pada dasarnya sistem hukum di dunia dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu sistem Common Law dan Civil Law. Seringkali prinsip-prinsip hukum yang dianut diantara kedua sistem hukum berbeda satu dengan lainnya. Dalam sistem hukum Civil Law yang dianut di Indonesia mengutamakan prinsip hukum tertulis dengan prinsip nasionalitas, dengan dasar pembentukan kontrak adalah KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan syarat sahnya kontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana kontrak cenderung umum dan implisit serta lemah dari segi kemampuan konsep dan teknik. Penyimpangan antara kontrak dan pelaksanaan dapat dibicarakan dengan cara negosiasi. mengadakan persetujuan untuk dapat membuat persetujuan lain yang sebanding dengan pihak ketiga. 63 Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hal. 27. 64 Munir Fuady I, Op. Cit, hal. 9.


52

Dalam tahap prakontraktual seringkali ditandai dengan adanya berbagai proses seperti negosiasi serta pembuatan berbagai dokumen pendahuluan. Negosiasi merupakan tahapan paling penting dalam proses prakontraktual, negosiasi merupakan proses sebelum terjadinya sebuah kontrak nyata yang memuat pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Dalam tahap prakontraktual terjadi proses negosiasi dimana terdapat tawar menawar diantara para pihak. Negosiasi kontrak adalah satu dialog yang terselenggara sebagai suatu rangkaian pembicaraan dan komunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan tertulis diantara dua atau lebih pihak. Dalam tahap prakontraktual belum terdapat hubungan hukum diantara para pihak. Didalam hubungan hukum tersebut terdapat pihak yang berhak meminta prestasi, serta terdapat pihak yang wajib melakukan prestasi. Sehingga hubungan hukum diantara para pihak baru muncul setelah para pihak telah mengadakan kesepakatan diantara mereka dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. 65 Hubungan

hukum dalam tahap prakontraktual dapat muncul dalam

kondisi : 1)

Terdapat perbuatan melanggar hukum;

2)

Perbuatan hukum tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak;

3)

Terdapat kesalahan.

65

Surojo Wignojodiputro, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal.

38.


53

Sehingga dapat diasumsikan bahwa hubungan hukum dalam tahap prakontraktual dapat muncul ketika terjadi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut dalam perkembangannya tidak hanya perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja, akan tetapi kemudian diperluas menjadi perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Dalam praktek, tahapan prakontraktual sering dituangkan dalam bentuk MoU atau LoI, yang dibuat sebagai perwujudan dari kesepahaman, itikad atau niat para pihak sebelum memasuki tahap kontraktual. MoU adalah kesepahaman akan suatu hal tertentu antara para pihak untuk kemudian dinegosiasikan lagi melalui proses perundingan sampai terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang spesifik dalam mengatur bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, dimana hal tersebut akan dituangkan dalam kontrak. MoU berasal dari kata memorandum dan understanding.Dalam Black’s Law Dictionary memorandum didefinisikan sebagai “a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction” Dengan terjemahan bebasnya berarti sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi). Sedangkan understanding adalah : “an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral; atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound “


54

Yang diterjemahkan secara bebasnya, sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat. Hingga saat ini tidak dikenal pengaturan khusus tentang MoU. Hanya saja, merujuk dari definisi dan pengertian di atas, dimana MoU tidak lain adalah merupakan perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata. Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai “Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”. 66 Letter of Intent (LoI) seringkali diberikan sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan kontrak. Dalam Black’s Law Dictionary menyamakan pengertian MoU dengan letter of Intent menekankan status letter of Intent yaitu sebagai berikut :“a letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with the third party. Bussines people typically mean not to be bound by a letter of intent and courts ordinarily don’t enforce one”.

66

Erman Rajagukguk, Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hal. 4.


55

Yurisprudensi tentang tanggung jawab prakontraktual yang sering dirujuk berkaitan dengan terjadinya kontrak adalah kasus di Jerman Barat (Koln) pada tahun 1856. Sebuah Firma Oppenheim & Co telah mengirimkan kawat kepada Komisioner Weiler untuk membeli surat sero. Dalam kawat tersebut ada kekeliruan, Weiler menerima pesan seakan-akan untuk menjual surat sero tersebut dan

Weiler

memenuhi

perintah

tersebut.

Padahal

maksudnya

untuk

membeli.Ketika nilai saham naik, Oppenheim meminta penyelesaian transaksi, ternyata pelaksanaannya bertolak belakang. Pengadilan telah membebankan ganti rugi kepada pihak Oppenheim, karena ia telah menggunakan alat komunikasi yang tidak pasti. Teori persesuaian kehendak saat ini telah banyak ditinggalkan dan bergeser sampai pada penawaran. 67 a.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Ketentuan yang mengatur mengenai kesepakatan diatur dalam pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUH Perdata “tiada sepakat yang sah apabil sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

b.

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan Kecakapan para pihak diatur dalam ketentuan pasal 1329 sampai dengan 1331 KUHPerdata. Pasal 1329 menyatakan : ” Setiap orang adalah cakap

67

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua ct=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwipzrSam9_IAhVEipQKHTIGCmQ&url=http%3A%2F%2Ftutie kretno.dosen.narotama.ac.id%2Ffiles%2F2011%2F10%2FHUKUMPERIKATAN.doc&usg=AFQjCNEai5NWZmmNYVpW7tInpDvaS-88Sw&sig2=9J1nEiWOno1lfLbVnJ06Q&bvm=bv.105841590,d.dGo dikunjungi terakhir pada 10 Oktober 2015, pukul 19:05 Wib.


56

untuk membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap”. c.

Suatu pokok persoalan tertentu Ketentuan yang mengatur mengenai suatu hal tertentu tercantum dalam pasal 1332 sampai 1334 KUHPerdata. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

d.

Suatu sebab yang halal Ketentuan yang mengatur tentang suatu sebab yang halal tercantum dalam pasal 1335 sampi dengan 1337 KUHPerdata. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan : “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” Asas bukanlah suatu norma hukum yang konkrit, tetapi sebagai dasar-

dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum. 68

2. Syarat Sahnya Suatu Kontrak Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menuraikan syarat sahnya suatu kontrak, pasal ini secara tersirat memberikan penjelasan bahwa penyesuaian kehendak dengan adanya kesepakatan para pihak

68

Agus Yudha Hernoko, Op. Cit, hal. 19.


57

merupakan suatu syarat sahnya suatu kontrak dengan tanpa mengabaikan asas hukum yang berlaku, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas hukum merupakan sistem hukum yang memberikan inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Beberapa asas dapat dituangkan menjadi hukum positif, contohnya saja asas itikad baik yang tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas tersebut antara lain : 69 a)

Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan terhadap seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, antara lain : a.

Bebas akan menentukan perjanjian atau tidak;

b.

Bebas akan menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

c.

Bebas menentukan isi klausul perjanjian;

d.

Bebas menentukan bentuk perjanjian;

e.

Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

69

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 4. Perlu diketahui bahwa maksud bebas disini tidak berarti tidak terbatas. Terdapat beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas tidak tak terbatas. Yaitu dibatasi oleh pasal 1320, mengenai syarat sahnya kontrak,dimana sebuah kontrak haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini , kebebasan berkontrak dibatasi pula oleh pasal 1337 yaitu para pihak bebas untuk dapat membuat kontrak apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.


58

b)

Asas Konsensualisme Lahirnya sebuah kontrak ialah saat terjadinya konsensus atau penyesuaian kehendak dari para pihak. Dengan demikian ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah sebuah kontrak, walaupun kontrak tersebut belum dilaksanakan. 70 Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas tidak boleh terdapat unsur cacat kehendak, antara lain : 71 a. Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan Sesat dianggap ada apabila pernyatan sesuai dengan kemauan tapi kemauan itu didasarkan pada gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (eror in persona) maupun objeknya (eror in substansia); b. Paksaan/dwang Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri namun adanya paksaan dari pihak lain. Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian; c. Penipuan/bedrag

70

Perhatikan Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1), yaitu kesepakatan telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat saja, yang ditekankan disini adalah penyesuaian kehendak (meeting of mind). Hal ini berlaku dalam hukum kontrak Anglo Saxon atau Common Law System dan Civil Law System. Dalam hukum Anglo Amerika titik tolaknya adalah bahwa penyesuaian kehendak tercapai melalui penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Dalam Civil Law System, para pakar banyak membahas teori tentang kapan lahirnya kesepakatan, namun dalam Common Law System masalah lahirnya kesepakatan didasarkan pada penyelesaian praktis dan pragmatis. 71 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 49.


59

Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakati. c) Asas Pacta Sund Servanda Asas ini disebut dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan akibat dengan perjanjian. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk dapat memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas ini berkaitan dengan daya mengikatnya suatu kontrak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkembangan asas pacta sund servanda dapat ditelusuri dari Hukum Kanonik. Dalam Hukum Kanonik dikenal asas nudus consensus obligat, pacta nuda servanda sunt. Pacta nuda sund servanda mempunyai pengertian bahwa suatu pactum (persesuaian kehendak) tidak perlu dilakukan di bawah sumpah atau dibuat dengan tindakan formalitas tertentu. Demikian halnya nudum pactum, yaitu suatu persesuaian kehendak saja sudah memenuhi syarat. Konsensus yang telah diwujudkan dalam suatu pactum sehingga kemudian dipandang sebagai memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu dapat dipahami


60

yang lebih menonjol adalah asas pacta sund servanda yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. 72

3. Tahapan-Tahapan Dalam Kontrak Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Tahapantahapan kontrak tersebut adalah sebagai berikut : 73 1) Prakontrak, yang mencakup proses : a. Negosiasi b. Memorandum of understanding (MoU) c. Studi Kelayakan d. Negosiasi (lanjutan) 2) Kontrak a. Penulisan naskah awal b. Perbaikan naskah c. Penulisan naskah akhir d. Penandatanganan 3) Pascakontrak a. Pelaksanaan b. Penafsiran c. Penyelesaian sengketa

72

Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak (Jakarta: Jurnal Yuridika, Volume 18 No. 3, 2003), hal. 195. 73 Marbun, B. N, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum (Jakarta: Puspa Swara, 2009), hal. 13.


61

Sebagaimana yang tertulis pada Black’s Law Dictionary bahwa “Precontractual is a contract that precludes a party from entering into comparable agreement with someone else” 74 Jadi dalam hal ini tahapan prakontraktual dilaksanakan untuk membatasi para pihak yang telah mengadakan persetujuan untuk dapat membuat persetujuan lain yang sebanding dengan pihak ketiga. Dalam setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya adalah satu yaitu mencapai kata sepakat. Menurut Anthony Klok dan Gerald S. Williams, kepustakaan tentang negosiasi pada umumnya menyebut negosiasi kontrak yang bersifat positif sebagai negosiasi yang kooperatif, sedangkan negosiasi kontrak yang bersifat negatif disebut negosiasi yang kompetitif. 75 Untuk mencari kata sepakat dalam kontrak, bukanlah sekedar masalah bagaimana pandai bernegosiasi namun juga bargaining position dari para pihak. Namun akan lebih objektif apabila mencermati dan memperhatikan klausulklausul dalam kontrak, apakah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. 76 Tahap prakontraktual pada dasarnya merupakan tahap dimana terjadi penawaran serta penerimaan awal, menurut ketentuan UNIDROIT, kata sepakat saja sudah cukup melahirkan kontrak.Tahapan prakontraktual merupakan tahapan yang yang sangat penting terutama dalam melaksanakan prinsip itikad baik dan

74

Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary, (Minesota: St. Paul, Seventh Edition, 1999), hal. 347. 75 Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: 2004), hal. 54. 76 Rudi Prasetya, Analisa Hukum Ekonomi Terhadap Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997), hal. 21.


62

transaksi jujur (good faith and fair dealing). Pasal 2.15 UPICCs (Unidroit Principles of International Commercial Contracts) mengatur larangan tersebut sebagai berikut : 1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for losses to the other party. 2) It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.

Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku sesuai dengan itikad baik. Negosiasi dalam tahap prakontraktual tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk. Hal ini menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan prakontraktual.

C. Misrepresentation Dalam Kontrak Pada Fase Pra Kontrak Pada fase pra kontrak, seluruh kesepakatan para pihak yang telah disepakati dan akan dituangkan dalam bentuk kontrak lazimnya karena adanya proses negosiasi, musyawarah sehingga tercapai kata mufakat. Pada fase pra kontrak sangat besar potensi terjadinya misrepresentation dari para pihak dalam memaparkan dan menuangkan maksud dan tujuan mereka kepada pihak lain. Sehingga tidak jarang sekali dalam praktek di keseharian ditemukan adanya perbedaan pernyataan dan kehendak pada proses pra kontrak dan proses kontrak. Sebagaimana diketahui, bahwa kontrak juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak tertulis dan kontrak lisan. 77 Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian

77

Salim HS, III, Op. Cit., hal. 32.


63

yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. 78 Dengan demikian ada terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu : 1.

Perjanjian di bawah tangan di tandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2.

Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal

tersebut

adalah

pihak

yang

harus

membuktikan

penyangkalannya. 3.

Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariel. Akta Notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat

78

Ibid, hal. 33.


64

bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Akibat terjadinya misrepresentation pada fase pra kontrak yang tidak secara peka disadari oleh para pihak lainnya, maka para pihak tidak menyetujui kontrak tersebut dengan membubuhi tanda tangan. Disini jika diperhatikan lebih lanjut,

Syahril

Sofyan

juga

menambahkan

bahwa,

akibat

terjadinya

misrepresentation pada fase pra kontrak, akibat hukumnya akan terbit pasca fase kontrak, yaitu pada fase post kontraktual yang tidak terlepas apakah akibat hukumnya secara pidana maupun secara perdata.


BAB II MISREPRESENTATION DALAM KONTRAK PADA FASE PRA KONTRAKTUAL. Misrepresentasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan

Recommend Documents