BAB II LANDASAN TEORI
II.1.
Rerangka Teori dan Literatur
II.1.1. Pengertian Auditing Pengertian auditing menurut Arens (2003:1) adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menetukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Sedangkan menurut Mulyadi (1998:7) auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh auditor yang independen dan kompeten dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan dan bertujuan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan menyatakan pendapat atau opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan yang berkepentingan didalam perusahaan tersebut.
8
II.1.2. Jenis-Jenis Audit Menurut Boynton (2003:6) pada umumnya terdapat tiga jenis audit. Jenis-jenis audit tersebut adalah audit laporan keuangan, audit atas kepatuhan, dan audit operasional. 1. Audit laporan keuangan (financial statement audit) Audit
laporan
keuangan
berkaitan
dengan
kegiatan
memperoleh
dan
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Audit kepatuhan (compliance audit) Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa buktibukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. 3. Audit operasional (operational audit) Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.
II.1.3. Jenis-Jenis Auditor Menurut Mulyadi (1998:26) jenis auditor dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :
9
1. Auditor independen Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan Instansi Pemerintah (terutama instansi pajak). 2. Auditor pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di Instansi Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Pada umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. 3. Auditor intern Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan.
10
II.1.4. Auditing Pemerintahan Menurut Boynton (2003:504) auditing pemerintahan (governmental auditing) mencakup semua audit yang dilakukan oleh badan audit pemerintah serta semua audit atas organisasi pemerintahan. Badan audit pemerintahan yang terdapat di Indonesia yaitu adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua jenis audit pemerintahan didefinisikan dalam Governmental Auditing Standards : 1. Audit keuangan (financial audit) mencakup audit atas laporan keuangan dan audit terkait yang bersifat keuangan. a.
Audit atas laporan keuangan memberikan keyakinan yang layak tentang apakah laporan keuangan entitas yang telah diaudit secara wajar menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
b.
Audit terkait yang bersifat keuangan mencakup penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku atau ditetapkan, entitas sudah mematuhi persyaratan ketaatan keuangan tertentu atau, pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan dan atau penjagaan aktiva telah dirancang serta diimplementasikan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pengendalian.
2. Audit kinerja (performance audit) meliputi apakah audit atas kehematan dan efisiensi serta program. a.
Audit kehematan dan efisiensi mencakup penentuan apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti 11
personil, property dan ruang) secara ekonomis dan efisien, penyebab inefisiensi atau praktik yang tidak ekonomis, serta apakah entitas sudah mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah kehematan dan efisiensi. b.
Audit program mencakup penentuan sejauh mana hasil atau manfaat yang diinginkan yang ditetapkan oleh badan legislatur atau badan berwenang lainnya sudah tercapai, efektivitas organisasi, program, aktivitas atau fungsi, dan apakah entitas sudah mematuhi hukum serta peraturan signifikan yang berlaku untuk program tersebut.
II.1.5. Prosedur Audit Prosedur audit (audit procedures) adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten yang telah dikumpulkan selama proses audit. Randal. J. Elder (2010:175) memberikan penjelasan mengenai delapan prosedur audit yang dapat digunakan untuk mendapatkan bukti audit, yaitu : 1. Pemeriksaan fisik (physical examination) Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan oleh auditor dari tangible asset. Pemeriksaan fisik berhubungan dengan akun-akun pada persediaan, kas termasuk juga dalam melakukan verifikasi terhadap akun investasi, piutang dan tangible fixed asset. Pemeriksaan fisik merupakan cara langsung dalam memverifikasi bahwa aset benar-benar ada (existence objective) dan aset tersebut telah dicatat dalam pencatatan akuntansi (completeness objective).
12
2. Konfirmasi (confirmation) Konfirmasi adalah penerimaan tanggapan dalam bentuk lisan dan tulisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Terdapat dua bentuk permintaan konfirmasi yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif merupakan bentuk konfirmasi yang membutuhkan jawaban dari pihak yang diminta konfirmasi. Di pihak lain, konfirmasi negatif merupakan bentuk konfirmasi yang hanya meminta pihak yang diminta konfirmasi untuk memberikan jawaban apabila pihak tersebut tidak setuju dengan pernyataan atau informasi yang diberikan. 3. Dokumentasi (documentation) Dokumentasi merupakan inspeksi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap dokumen dan catatan atas transaksi klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Dokumen-dokumen yang digunakan misalnya dokumen pesanan pembelian pelanggan, dokumen pengiriman, dan faktur penjualan. 4. Prosedur analitis (analytical procedures) Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan (korelasi) untuk menilai apakah saldo akun atau data lain telah disajikan secara wajar. Tujuan dari prosedur analitis adalah untuk memahami sifat industri dan usaha klien, kelanjutan usaha entitas (going concern), mengindikasi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan mengurangi pengujian terinci. 5. Wawancara dengan klien (inquiries of the client) Wawancara adalah diperolehnya informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor. Meskipun bukti yang diperoleh dari klien 13
melalui pertanyaan, namun biasanya tidak dapat dianggap konklusif karena tidak berasal dari sumber independen dan dianggap bias. Oleh karena itu, ketika melakukan wawancara dengan klien, auditor berusaha mendapatkan bukti-bukti pendukung melalui prosedur audit lainnya. 6. Penghitungan ulang (recalculation) Penghitungan ulang meliputi melakukan pengecekan kembali terhadap sampel dari perhitungan yang dibuat oleh klien selama periode audit. Penghitungan ulang terdiri dari mengetes ketepatan aritmatika klien. Penghitungan ulang meliputi prosedur seperti menghitung faktur penjualan dan persediaan, menambah jurnal dan catatan anak perusahaan, dan pengecekan terhadap perhitungan akumulasi depresiasi dan beban dibayar dimuka. 7. Pelaksanaan ulang (reperformance) Pelaksanaan ulang adalah pengujian independensi auditor terhadap prosedur akuntansi atau kontrol klien yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan internal kontrol entitas. 8. Pengamatan (observation) Pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk memperkirakan beberapa kegiatan atau proses tertentu. Melalui perikatan dengan klien, auditor memiliki kesempatan untuk dapat menyaksikan kegiatan atau proses bisnis dari suatu entitas secara langsung.
II.1.6. Tahap-Tahap Audit Atas Laporan Keuangan Menurut Boynton (2003:270) proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap, yaitu : 14
1. Menerima dan mempertahankan klien Tahap awal dari audit laporan keuangan melibatkan suatu keputusan untuk menerima (atau menolak) kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Dalam menerima suatu perikatan auditor memiliki tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik lainnya. Auditor juga harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dengan mempertahankan independensi, integritas, dan objektifitas. Oleh karena itu, keputusan untuk menerima klien audit baru atau melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada tidak boleh dianggap remeh. 2. Merencanakan audit Tahap kedua dari audit memerlukan pengembangan suatu strategi audit untuk pelaksanaan audit dan penentuan ruang lingkup audit. Perencanaan penting agar suatu perikatan audit dapat berjalan dengan sukses. Perencanaan audit melibatkan elemen-elemen penting tentang pemahaman bisnis dan industri, materialitas, risiko audit, asersi dan bukti audit, serta pertimbangan jasa bernilai tambah. 3. Melaksanakan pengujian audit Tahap ketiga dari audit adalah melaksanakan pengujian audit. Tahap ini disebut juga sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan (field work), karena pengujian biasanya dilakukan atas izin klien. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai kondisi ekonomi klien, efektivitas pengendalian intern, dan kewajaran laporan keuangan klien.
15
4. Melaporkan temuan Tahap keempat dan tahap terakhir dari audit adalah pelaporan temuan-temuan. Elemen penting dari setiap audit adalah komunikasi mengenai temuan audit. Laporan audit merupakan bagian penting dari setiap perikatan.
Gambar II.1 Tahap-tahap audit atas laporan keuangan (sumber : Boynton 2003)
II.1.7. Tahap Perencanaan Audit Atas Laporan Keuangan Menurut
Boynton
(2003:285)
langkah-langkah
penting
dalam
proses
perencanaan audit atas laporan keuangan, terdiri dari : 1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan indutri klien Berbagai prosedur yang dapat digunakan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri yaitu : a. Mereviu data dan industri Mereviu data dan industri klien dapat dilakukan dengan membaca publikasi perdagangan dan industri, mengetahui bisnis umum, menjadi familiar dengan Peraturan Pemerintah, membaca kontrak, persetujuan pinjaman penting dan lain-lain.
16
b. Mereviu informasi bisnis kunci Mereviu informasi bisnis kunci dapat dilakukan dengan meninjau artikelartikel mengenai perusahaan, membaca catatan dan pertemuan dewan direksi dan pertemuan pemegang saham, menganalisis laporan keuangan interim, pengembalian pajak, dan melaporkan pada agen pemerintah. c. Mengadakan tinjauan operasi klien Mengadakan tinjauan operasi klien dapat dilakukan dengan mengadakan tur terhadap fasilitas dan mengamati tata letak (layout) pabrik, mengamati proses-proses inti, mengamati tempat bermasalah seperti ruang penyimpanan yang tidak dikunci, mengamati bahan baku yang usang, atau kelebihan sisa, serta mengamati fasilitas pemrosesan data. d. Mengajukan pertanyaan kepada komite audit Mengajukan pertanyaan kepada komite audit dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan komite audit dan membahas masalahmasalah kunci, seperti : lingkup audit, kekuatan atau kelemahan dalam pengendalian intern entitas, aplikasi pemrosesan data elektronik yang baru diimplementasikan, perubahan-perubahan penting dalam struktur organisasi entitas. e. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen Mengajukan pertanyaan kepada manajemen dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan manajemen untuk membahas aktivitasaktivitas bisnis kunci, perubahan dalam pengendalian intern, atau masalah lain yang penting bagi audit.
17
f. Mereviu kertas kerja tahun lalu Mereviu kertas kerja yang dibuat tahun lalu digunakan untuk masalahmasalah audit penting yang terus terjadi. g. Menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa Menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat
dilakukan
dengan
mengevaluasi
prosedur
entitas
untuk
mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, mereviu laporan yang disimpan pada Securities and Exchange Commision (SEC) dan agen pemerintah lain, mereviu kertas kerja tahun lalu, mereviu transaksi investasi material selama tahun tersebut untuk menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. 2. Melaksanakan prosedur analitis Prosedur analisis dalam tahap perencanaan adalah untuk membantu dalam perencanaan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti saldo akun atau transaksi tertentu. Prosedur analitis yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain : a.
Dengan membandingkan data klien dengan industri Auditor dapat membandingkan mengenai presentase ukuran umum, rasio dan data tren klien dalam suatu industri. Melalui perbandingan data klien dengan industri, dapat membantu auditor untuk memahami bisnis klien dan dapat digunakan sebagai indikasi dari kemungkinan kegagalan keuangan klien.
18
b.
Membandingkan data klien dengan data klien yang sejenis pada periode sebelumnya Auditor dapat membandingkan data klien pada periode saat ini dengan data yang sejenis pada periode-periode sebelumnya. Perbandingan yang digunakan yaitu melalui common-size financial statements, ratio analysis, serta trend analysis.
c.
Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien Biasanya klien menyiapkan anggaran (budgets) untuk beberapa aspek dari operasi dan hasil keuangan karena anggaran merupakan harapan klien selama periode. Ketika membandingkan data klien dengan anggaran terdapat dua pertimbangan utama yaitu auditor harus mengevaluasi apakah klien membuat anggaran yang realistis dan kemungkinan informasi keuangan saat ini diubah oleh karyawan klien untuk menyesuaikan dengan anggaran yang telah dibuat.
d.
Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor Dalam prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi apakah saldo rekening harus dihubungkan dengan beberapa neraca atau laporan rugi laba atau akun atau dengan membuat proyeksi berdasarkan data historis tren.
e.
Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan dengan menggunakan data non keuangan. Data non keuangan misalnya seperti jumlah karyawan, luas ruang penjualan, dan volume barang yang diproduksi mungkin berguna dalam memperkirakan saldo akun yang berhubungan seperti beban gaji, 19
penjualan, dan harga pokok produksi. Informasi non keuangan merupakan hal yang penting karena mengukur aktivitas ekonomi yang memicu hasil keuangan. 3. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas Materialitas adalah besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntasi yang mungkin akan merubah atau mempengaruhi pertimbangan sesorang yang bergantung pada informasi tersebut akibat pengabaian atau salah saji tesebut. Dalam perencanaan audit, auditor menilai materialitas pada dua tingkat berikut : a.
Materialitas pada tingkat laporan keuangan yang nantinya akan mempengaruhi pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
b.
Materialitas pada tingkat saldo akun yang nantinya akan mempengaruhi kesimpulan auditor mengenai kewajaran saldo akun pada laporan keuangan. Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas yaitu : menentukan
pertimbangan
awal
mengenai
materialitas
(planning
materiality),
mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, estimasikan total salah saji pada tingkat saldo akun, estimasikan salah saji gabungan, dan bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal materialitas. 4. Mempertimbangkan risiko audit Risiko audit (audit risk) adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan 20
keuangan yang mengandung salah saji yang material. Risiko audit terdiri dari tiga komponen yaitu risiko bawaan (inheren risk), risiko pengendalian (control risk), dan risiko deteksi (detection risk). Ketiga komponen audit tersebut kemudian dihubungkan kedalam model risiko audit (audit risk model) yang nantinya akan menjadi pedoman bagi para auditor dalam pengumpulan bukti audit. Model risiko audit menghubungkan anatara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut : AAR = IR x CR x DR 5. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan Pedoman audit memperkenalkan dua strategi audit utama yang ekuivalen dengan suatu pendekatan substantif utama yang menekankan pengujian rincian dan suatu tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Auditor dapat memilih pendekatan substantif utama dengan penekanan pengujian terinci apabila auditor mengetahui bahwa pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi tidak efektif atau auditor dapat memilih strategi tingkat penilaian risiko yang dinilai lebih rendah apabila auditor memiliki keyakinan bahwa pengendalian yang berhubungan dengan suatu asersi telah dirancang dengan baik dan berjalan dengan sangat efektif. 6. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien Laporan COSO (Comitte of Sponsoring Organizations) mengidentifikasi lima komponen utama pengendalian intern (Components of Internal Control) yang saling berhubungan, yaitu :
21
1. Lingkungan pengendalian (control environment) Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. 2. Penilaian risiko (risk assessment) Merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. 3. Aktivitas pengendalian (control activities) Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. 4. Informasi dan komunikasi (information and communication) Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya. 5. Pemantauan (monitoring) Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal entitas dapat diperoleh melalui : a.
Review pengalaman masa lalu dengan klien
b.
Mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas dan personel yang tepat 22
c.
Memeriksa dokumen dan catatan
d.
Mengamati aktivitas dan operasi entitas Prosedur untuk melakukan pengujian atas pengendalian internal,
dilakukan oleh auditor melalui : a.
Tanya jawab dengan pegawai suatu satuan usaha yang tepat
b.
Pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan
c.
Pengamatan aktifitas yang berkenaan dengan pengendalian
d.
Pelaksanaan ulang prosedur klien
Gambar II.2 Langkah-langkah perencanaan audit atas laporan keuangan (sumber : Boynton 2003) 23
II.1.8. Gambaran Umum Tahap Pemeriksaan Keuangan BPK RI Secara ringkas, tahap pemeriksaan keuangan di BPK RI terdiri dari tiga tahap pemeriksaan yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Berbeda dengan KAP dan studi literatur dimana didalamnya terdapat tahap untuk menerima dan mempertahankan klien sebelum melaksanakan audit atas laporan keuangan klien, BPK RI melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan berdasarkan arahan dan penugasan Badan atau DPR selaku pimpinan tertinggi di BPK RI. Tahap perencanaan audit terdiri dari sebelas langkah perencanaan yaitu, pemahaman tujuan entitas dan harapan penugasan, pemahaman atas entitas, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analitis awal, pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern, penilaian risiko, penetapan batas materialitas,
penentuan
metode
uji
petik,
pemenuhan
kebutuhan
pemeriksa,
pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan kepada manajemen entitas yang diperiksa, dan penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Tahap pelaksanaan audit terdiri dari tiga langkah kegiatan yaitu, pelaksanaan pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun, penyelesaian penugasan serta penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan. Tahap pelaporan, yang merupakan tahap akhir dari pelaksanaan audit atas laporan keuangan, terdiri dari empat langkah kegiatan yaitu, penyusunan dan pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perolehan tanggapan tertulis atas konsep LHP, perolehan surat representasi, dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP.
24
Gambar II.3 Tahap-tahap pemeriksaan keuangan (sumber : Juklak Pemeriksaan Keuangan BPK RI)
II.1.9. Tahap Perencanaan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Tahap perencanaan pemeriksaan keuangan BPK RI menurut Juklak pemeriksaan keuangan terdiri dari langkah-langkah berikut : 1. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan bertujuan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan oleh pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui komunikasi antara pemeriksa dengan pemberi tugas. 2. Pemahaman atas entitas Pemahaman atas entitas bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja secara umum dan risiko yang terkait dari setiap proses kerja atas entitas yang diperiksa serta untuk mengidentifikasi dan memahami hal-hal yang harus dipenuhi oleh entitas dalam mencapai tujuan. 3. Analisis atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya Analisis atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi saran atau rekomendasi BPK, menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK apakah telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi 25
atau saran yang telah diberikan oleh BPK, serta mengidentifikasi dampak pada pelaporan keuangan entitas yang diperiksa. 4. Pelaksanaan prosedur analitis awal Pelaksanaan prosedur analitis awal bertujuan untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya pada tahap selanjutnya. 5. Pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern (SPI) Pemahaman dan pengujian SPI bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mungkin terjadi, mengenali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko salah saji, dan merancang pengujian substantif atas transaksi dan akun. 6. Penilaian risiko Penilaian risiko bertujuan untuk melakukan pengkajian atas risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien. 7. Penetapan materialitas Penetapan
materialitas
bertujuan
agar
pemeriksa
menentukan
batasan
materialitas dalam perencanaan pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Pemeriksa mengklasifikasikan materialitas kedalam dua kelompok yaitu perencanaan tingkat materialitas (Planning Materiality) dan kesalahan toleransi (Tolerable Error). 8. Penentuan metode uji petik Penentuan metode uji petik bertujuan agar pemeriksa menentukan metode dan teknik pemilihan uji petik yang tepat dalam pengujian yang akan dilaksanakan. 26
Penentuan metode uji dapat menggunakan metode statistik maupun metode non statistik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa. 9. Pemenuhan kebutuhan pemeriksa Pemenuhan kebutuhan pemeriksa bertujuan untuk menyusun tim pemeriksa dengan komposisi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan penugasan, memberi tahu anggota tim pemeriksa mengenai penugasan yang akan dilakukan, serta membagi tugas pemeriksaan sesuai dengan keahlian masing-masing dan komitmen anggota pemeriksa dalam menyelesaikan penugasan dan memenuhi harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 10. Pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan Pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan kepada manajemen entitas yang diperiksa bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang berimbang antara pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Untuk membantu pihak manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan memahami tujuan, jangka waktu, dan data yang diperlukan dalam pemeriksaan pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. 11. Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perseorangan Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perseorangan adalah untuk merangkum seluruh tahap perencanaan kedalam suatu bentuk dokumentasi formal untuk mendapatkan pengesahan.
27
Gambar II.4 Tahap perencanaan pemeriksaan keuangan BPK RI (Sumber: Juklak Pemeriksaan Keuangan BPK RI) 28
