BAB II LANDASAN TEORI
A. Laporan Realisasi Anggaran 1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara
tersanding,
penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati anatara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Indra Bastian, 2007:387), laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBN/ABBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan 5
6
anggaran seperti kebijakan fiscal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Menurut (Mohamad Mahsun dkk, 2006:128), Laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut: Laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tambahan, termasuk informasi non keuangan, yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran disajikan dalan nota perhitungan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran dilaporkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran a.
Tujuan standart Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka
7
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b.
Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran a. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: 1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
8
b.
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.
Struktur Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer,
surplus/defisit
dan
pembiayaan,
yang
masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: 1)
nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2)
cakupan entitas pelaporan;
3)
periode yang dicakup;
4)
mata uang pelaporan; dan
5)
satuan angka yang digunakan.
9
5. Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 6. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas
pelaporan
menyajikan
klasifikasi
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan
pendapatan
menurut
jenis
rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10
7. Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi yang disusun. Antara lain adalah:
a. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan srtuktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
b. Akuntansi Pendapatan – LRA
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan
11
dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan.
Akuntansi
pendapatan-LRA
disusun
untuk
memenuhi
kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.
c. Akuntansi Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
Belanja
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
12
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
Akuntansi
belanja
disusun
selain
untuk
memenuhi
kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk
13
keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
d. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA
Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
e. Akuntansi Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
14
pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
g. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatanLRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
15
h. Akuntansi Pembiayaan Netto
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
i. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
16
B. Pengertian Laporan Keuangan Menurut ikatan akuntansi Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan, 2009:27) diungkapkan: Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan ( yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya: sabagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dan laporan keuangan. Di
samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Pengertian laporan keuangan menurut
peraturan Menteri
Keuangan
(2005:59/PMK.06): Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara berupa laporan raelisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari kedua pernyataan diatas, terlihat adanya perbedaan pada komponen laporan keuangan. Pada laporan keuangan konvensional terdapat laporan yang dinamakan laporan laba rugi, laporan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Sedangkan pada laporan keuangan pemerintah pusat tidak terdapat
17
laporan laba rugi, hal ini dikarenakan pemerintah tidak berorientasi pada profit, tapi di dalam laporan keuangan kementrian Negara / lembaga ada laporan yang memperlihatkan jumlah anggaran yang diotorisasikan dengan realisasinya, laporan ini disebut laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting untuk mengetahui dan menganalisa keadaan dari suatu perusahaan dan dari hasil analisa tersebut dapat diperoleh keputusan yang tepat. 1. Tujuan Laporan Keuangan A. tujuan laporan keuangan konvensional Harahap (2202:122) menuliskan tujuan laporan keuangan seperti dinyatakan dalam APB statement no 4 yang diiktisarkan sabagai berikut: a. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. b. Tujuan umum laporan keuangan adalah : 1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis. 2. Menyediakan informasI yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daa bersih bersih sebagai hasil dari aktivitas – aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit. 3. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk
18
mengestimasi earnings potensial perusahaan. 4. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban 5. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai c. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah : 1. Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. 2. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus jelas dan dapat dipahami pemakai 3. Dapat diuji kebenarannya, hasil-hasil akuntansi menggunakan ukuran yang independen, menggunakan metode ukuran yang sama. 4. Netral, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu. 5. Tepat waktu, berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi. 6. Dapat diperbandingkan, dapat diperbandingkan antar periode Laporan Keuangan, tidak digunakan perlakuan akuntansi yang berbeda. 7. Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuantujuan kualitatif lain harus dilaporkan
19
2. Komponen laporan keuangan organisasi nirlaba a.
Laporan realisasi anggaran
b.
Neraca
c.
Laporan arus kas
d.
Catatan atas laporan keuangan
Keterangan : 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akutansi yang berada dibawah Direktorat Jendral Perhubungan Udara Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akutansi yang berada dibawah Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
20
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap antitas kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang memegang perbendaharaan 3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: a. Basis akuntansi: Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
21
kondisi
lingkungan
berpengaruh
pada
keuangan
pemerintah,
tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. b. Prinsip nilai historis (historical cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. c. Prinsip realisasi Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. d. Substance over form Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
22
e. Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan f. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. g. Pengungkapan lengkap (full disclosure) Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. h. Penyajian wajar (fair presentation) Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
23
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah
4. Partisipasi Dalam Proses Penyusunan Anggaran Menurut Robert N. Anthony dalam buku system pengendalian manajemen menyatakan bahwa suatu proses anggaran bias bersifat dari “atas ke bawah” atau dari “bawah ke atas”. Dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah, manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah, tetapi pendekatan ini jarang berhasil. Pendekatan tersebut mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuatan anggaran dan hal ini membahayakan keberhasilan rencana tersebut. Dengan penyusunan anggaran dari bawah-ke-atas, manajer di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Penyusunan anggaran dari bawah-ke-atas kemungkinan besar akan menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran, tetapi jika tidak dikendalikan dengan hati-hati, pendekatan ini dapat meghasilkan jumlah yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan dari perusahaan.
24
5. Siklus Anggaran Pemerintah Sedangkan
menurut
Muhammad
Gade
dalam
bukunya
akuntansi
pemerintahan (2002:44) menyatakan bahwa siklua anggaran Negara Republik Indonesia dapat dibagi dalam 5 tahap, yaitu: Tahap 1:
Penyusunan anggaran dan pengajuan RUU-APBN oleh pemerintah kepada DPR
Tahap 2:
Pembahasan dan persetujuan DPR atas RU-APBN yang dilanjutkan dengan penetapan UU-APBN
Tahap 3:
Pelaksanna anggaran, akuntansi anggaran dan pelaporan keuangan oleh pemerintah
Tahap 4:
pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran dan akuntansi anggaran oleh aparat pengawasan fungsional
Tahap 5:
pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU perhitungan anggaran Negara sebagai pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN dan dilanjutkan dengan penetapan UU perhitungan anggaran Negara.
25
6. Analisa Intern Laporan Keuangan Robert N. Anthony dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen (2005:129) menyatakan bahwa system yang efektif mengindenfikasikan variasi yang terjadi ketingkat manajemen terendah. Variasi bersifat heirarkis. Variasi dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan, yang terdiri dari variasi pendapatan dan variasi beban. a. Variasi Pendapatan Variasi yang positif adalah menguntung, karena hal tersebut mengidikasikan bahwa pendapat actual melebihi pedapatan yang dianggarkan, dan variasi yang negatif adalah tidak menguntungkan, karena hal tersebut mengidikasikan bahwa pendapatan actual lebih rendah dari pendapatan yang dianggarkan. b. Variasi Beban Variasi yang negatif adalah menguntungkan, karena hal tersebut mengartikan bahwa beban actual lebih rendah dari beban yang dianggarkan, dan variasi yang positif adalah tidak menguntungkan, sebab hal tersebut mengartikan bahwa beban actual lebih tinggi dari pendapatan yang dianggarkan. 7.
Siklus Akuntansi Pemerintah Pada dasarnya siklus akuntansi pemerintah dengan siklus akuntansi umum tidak jauh berbeda. Dimana tahap pertama dari siklus ini adalah transaksi yang merupakan tahapan pertukaran barang/jasa diantara entitas dan peristiwa lain yang
26
memiliki dampak ekonomi dalam suatu instansi. Setelah transaksi terjadi, kemudian dilakukan proses penjurnalan yaitu catatan akuntansi dimana pertama kali dimasukkan dan menunjukan catatan akuntansi dimana transaksi pertama kali dimasukan dan menunjukan catatan kegiatan usaha secara kronologis. Kemudian pemostingan dilakukan yaitu pemindahan data – data dari jurnal ke perkiraanperkiraan yang bersangkutan di buku besar, setelah posting, setiap instansi wajib membuat neaaca, hal ini dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan dari periode yang baru dan dapat menyusun rencana yang lebih baik. Dari semua siklus inilah dihasilkan output berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pemerintah selama satu periode.
GAMBAR 2.1 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH Sumber : Kennedy-blogz.blogspot.com
