BAB II LANDASAN TEORI
II.I Pengertian CSR Menurut Nor Hadi, (2011:48) pengertian CSR adalah : CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas Pengertian CSR menurut Darwin, 2004 dalam Anggraini,2006, adalah: mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum. Sementara itu Johnson and Johnson (2006:46) memberikan definisi “Corporate social responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society.”
II.2 Landasan Teori Corporate Social Responsibility II.2.1 Teori kontrak sosial Prinsip utama dari teori kontrak sosial menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari serangkaian kontrak implisit dan eksplisit antar individu, organisasi dan lembaga. Kontrak ini berkembang sehingga pertukaran dapat dibuat antar pihak dalam lingkungan yang harmonis dan saling mempercayai. Menurut teori ini sosial, perusahaan dan organisasi, masuk ke dalam kontrak dengan anggota masyarakat lainnya dan mendapat bahan baku, barang dan persetujuan 6
sosial untuk beroperasi yang di tukar dengan perilaku yang baik dari perusahaan. Menurut Davis (1960) yang menghasilkan kekuatan sosial perusahaan tidak hanya internal perusahaan, tapi juga dari eksternal perusahaan. II.2.2 Teori stakeholder Teori stakeholder merupakan interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa, perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap dengan masyarakat sekitar untuk mengingkatkan pengakuan masyarakat. Beberapa ahli mengartikan teori stakeholder ke berbagai pengertian, antara lain: Dalam subbab ini menyatakan, bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik saham (shareholder), tetapi perusahaan juga bertanggung jawab pada masyarakat luas, yang selanjutnya di sebut sebagai tanggung jawab sosial (social responsibility). Fenomena itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat sentiment negatif yang timbul akibat terjadinya ketimpangan sosial (harahap, 2002:93). Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond, 2005;93). Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Perusahaan juga perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern (Adam.C.H, 2002;95)
II.2.3 Teori Legitimasi Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O’Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai seuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
7
dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). II.3
Prinsip CSR CSR terdiri dari 3 prinsip utama menurut Crowther & Aras (2008:11) yaitu:
-
Sustainability Berkaitan pada efek pengambilan tindakan yang diambil masa sekarang telah mempunyai pilihan yang tersedia di masa depan. Apabila sumber daya dimanfaatkan di masa sekarang maka tidak akan ada cukup sumber daya di masa depan, dan ini adalah perhatian khusus jika sumber daya mempunyai jumlah yang terbatas.
-
Accountability Accountability berkaitan dengan pengakuan perusahaan dalam melakukan tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal dan karena itu perusahaan berasumsi untuk betanggung jawab pada tindakan yang dilakukan. Prinsip ini berdampak pada hitungan akibat efek dari tindakan yang diambil perusahaan baik internal organisasi maupun eksternal.
-
Transparency Transparency, sebagai prinsip, berarti akibat internal dari tindakan dari organisasi dapat dipastikan dari laporan yang dibuat organisasi dan fakta yang ada tidak disembunyikan dalam laporan tersebut. Dengan demikian semua akibat dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi, termasuk dampak internal, 8
seharusnya muncul secara nyata kepada semua melalui penggunaan informasi yang disediakan mekanisme pelaporan organisasi. II.4
Manfaat Aktivitas Corporate Social Responsibility Menurut Lako (2011:95) komitmen perusahaan melaksanakan CSR secara
berkelanjutan mendatangkan banyak manfaat, antara lain: 1. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 2. Memperkokoh kinerja keuangan perusahaan. 3. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas dan investor, kreditor, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat. 4. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan. 5. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan. 6. Meningkatnya reputasi, goodwill dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. II.5
Regulasi CSR di Indonesia Regulasi CSR di Indonesia menurut teks pasal 74 Rancangan Undang-Undang
Perseroan Terbatas (RUU PT) menyatakan bahwa : (1) Perseroan wajib mengalokasikan sebagian laba bersih tahunan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
9
Regulasi CSR di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dinyatakan dalam : - Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban : a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pasal 16 Setiap penanam modal bertanggung jawab : a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyaman dan kesejahteraan pekerja; dan f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pasal 17 Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaanya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Regulasi CSR di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dinyatakan dalam : - Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. II.6 Regulasi CSR di Hong Kong Regulasi di Hong Kong menurut Chapter 112 Section 16k tentang Environmental protection facilities owned as at commencement date, mengatur tentang pengakuan fasilitas perlindungan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan.
Regulasi di Hong Kong menurut Chapter 499 Section 6 tentang Environmental impact assessment report, mengatur tentang syarat suatu perusahaan untuk membuat laporan penilaian dampak lingkungan. II.7 Regulasi CSR di Cina Regulasi di Cina berdasar 28th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on June 29, 2002 and promulgated by Order No. 70 of the President of the People’s Republic of China on June 29, 2002, pada Chapter VI Legal Responsibility berisi tentang standar aturan keselamatan untuk para pekerja, kewajiban perusahaan untuk menjaga keselamatan para pekerjanya, dan terdapat denda yang harus dibayar apabila terjadi pelanggaran aturan keselamatan. II.8 Panduan Standard Laporan CSR II.8.1 ISO 26000:2010 Standar internasional ISO 26000:2010, merupakan salah satu pedoman tanggung jawab sosial, panduan global yang relevan untuk organisasi yang bersifat pribadi dan publik berdasar konsensus antara para ahli dari kelompok stakeholder utama dan mendorong pelaksanaan praktek terbaik dalam tanggung jawab sosial di seluruh dunia.
11
ISO 26000:2010 menambah nilai kerja yang ada baik, pada tanggung jawab sosial dan memperluas pemahaman dan implementasi tanggung jawab sosial pada: -
Mengembangkan konsensus internasional pada pengertian tanggung jawab sosial dan isu tanggung jawab sosial yang dibutuhkan organisasi untuk mengatasi masalah yang dapat terjadi.
-
Memberikan bimbingan terhadap penerjemahan prinsip ke dalam tindakan yang efektif.
II.8.2 Pedoman (Global Reporting Initiative) GRI 3.1 Pedoman Global Reporting Initiative (GRI) 3.1 merupakan perluasan terhadap GRI 3 yang menetapkan kerangka kerja global berlaku untuk melaporkan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial dari kegiatan organisasi, produk dan jasa. Pada GRI 3.1 dimensi sosial di bagi menjadi 4 sub, antara lain: tenaga kerja, hak asasi, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Standar ini paling banyak digunakan dan diakui secara internasional untuk mengukuran laporan keberlanjutan dan pedoman dalam pembuatan laporan keberlanjutan. 84 indikator pengungkapan CSR berdasar GRI, sebagai berikut: Tabel 2.1 Tabel 84 Indikator GRI Indikator Kinerja Ekonomi Aspek : Kinerja ekonomi EC 1
Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi: pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
EC 2
Implikasi finansial dan resiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluang bagi aktivitas organisasi. 12
EC 3
Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
EC 4
Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
Aspek : kehadiran pasar EC 5
Rentang rasio standar upah terendah berdasarkan gender dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan
EC 6
Kebijakan, praktek dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan
EC 7
Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung EC 8
Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.
EC 9
Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
Indikator Kinerja Lingkungan Aspek : Material EN 1
Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.
EN 2
Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.
Aspek : Energi EN 3
Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.
EN 4
Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer.
EN 5
Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.
EN 6
Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
EN 7
Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.
Aspek : Air EN 8
Total pengambilan air per sumber.
EN 9
Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.
13
EN 10
Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.
Aspek : Keanekaragaman Hayati EN 11
Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi atau daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.
EN 12
Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi).
EN 13
Perlindungan dan Pemulihan Habitat.
EN 14
Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap. keanekaragaman hayati
EN 15
Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.
Aspek : Emisi, Sampah, dan Limbah EN 16
Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.
EN 17
Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.
EN 18
Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.
EN 19
Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.
EN 20
NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.
EN 21
Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.
EN 22
Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.
EN 23
Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.
14
EN 24
Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
EN 25
Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
Aspek: Produk dan Jasa EN 26
Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
EN 27
Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
Aspek : Kepatuhan EN 28
Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
Aspek : Pengangkutan/Transportasi EN 29
Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
Aspek : Menyeluruh EN 30
Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak Aspek : Pekerjaan LA 1
Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
LA 2
Jumlah dan tingkat perekrutan tenaga kerja dan perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah
LA 3
Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) berdasar lokasi kegiatan operasional.
LA 15
Kembali bekerja dan tingkat retensi setelah meninggalkan orang tua, berdasar
15
jenis kelamin. Aspek : Tenaga kerja / Hubungan Manajemen LA 4
Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
LA 5
Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Jabatan LA 6
Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA 7
Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah dan berdasar jenis kelamin.
LA 8
Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
LA 9
Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan LA 10
Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut jenis kelamin dan kategori/kelompok karyawan.
LA 11
Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
LA 12
Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur berdasar jenis kelamin.
Aspek : Keberagaman dan Kesempatan Setara LA 13
Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok karyawan menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 16
Aspek : Kompensasi Tunjangan yang sama untuk pria dan wanita LA 14
Rasio dasar gaji dan tunjangan dari perempuan ke laki-laki berdasar kategori karyawan, berdasar lokasi operasi yang signifikan.
Hak Asasi Manusia Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan HA 1
Persentase dan jumlah perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
HA 2
Persentase pemasok, kontraktor dan rekan bisnis lainnya signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM dan tindakan yang diambil.
HA 3
Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
Aspek : Nondiskriminasi HA 4
Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan perbaikan yang diambil/dilakukan.
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul HA 5
Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek : Pekerja Anak HA 6
Kegiatan dan pemasok signifikan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkahlangkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan secara efektif tentang pekerja anak.
Aspek : Kerja Paksa dan Kerja Wajib HA 7
Kegiatan dan pemasok signifikan
yang teridentifikasi mengandung risiko
yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Aspek : Praktek/Tindakan Pengamanan 17
HA 8
Persentase personel penjaga keamanan yang ter latih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
Aspek : Hak Penduduk Asli HA 9
Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah yang diambil.
Aspek : Penilaian HA 10
Persentase dan jumlah operasi yang telah tunduk pada HAM dan/atau penilaian dampak.
Aspek : Perbaikan HA 11
Jumlah keluhan yang diajukan berkaitan dengan HAM, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme resmi.
Sosial Aspek : Komunitas Lokal SO 1
Persentasi dari operasi dengan melibatkan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pembangunan.
SO 9
Operasi yang mempunyai dampak potensial yang signifikan atau negatif pada komunitas lokal
SO 10
Langkah pencegahan dan mitigasi yang dilaksanakan dalam operasi dengan potensi signifikan atau dampak negatif sebenarnya pada komunitas lokal.
Aspek : Korupsi SO 2
Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
SO 3
Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
SO 4
Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
Aspek : Kebijakan Publik SO 5
Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
SO 6
Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
Aspek : Kelakuan Tidak Bersaing
18
SO 7
Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, antitrust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
Aspek: Kepatuhan SO 8
Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
Tangggung Jawab Produk Aspek : Kesehatan dan Keamanan Pelanggan PR 1
Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
PR 2
Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
Aspek : Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa PR 3
Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
PR 4
Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.
PR 5
Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasaan pelanggan.
Aspek : Komunikasi Pemasaran PR 6
Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
PR 7
Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
Aspek : Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan PR 8
Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran 19
keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Aspek : Kepatuhan PR 9
Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.
II.9 Standar CSR Di Indonesia terdapat lembaga yang bernama A+ CSR Indonesia sebagai lembaga independen yang, terbuka dan terpercaya dalam mewujudkan gagasan dan praktik triple bottom line. Standar yang digunakan oleh lembaga ini adalah AA1000, GRI, dan ISO 26000. Negara Cina terdapat Focal Point China yang merupakan salah satu jaringan dari lembaga GRI internasional. Tujuan dari Focal Point China adalah memberikan bimbingan dan dukungan bagi organisasi lokal, dalam membuat laporan keberlanjutan dengan standar GRI yang terbaru. Untuk lembaga CSR di Hong Kong adalah Hong Kong Corporate Social Responsibility centre (Hong Kong CSR Charter) bertujuan untuk mengenalkan CSR di Hong Kong dengan menggunakan standar GRI. II.10 Profitabilitas Pengertian profitabilitas menurut para ahli, antara lain: Menurut Darsono et. al (2005) profitabilitas adalah kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba. Manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan harus mampu meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi beban atau bisa dikatakan memberdayakan sumber daya seefisien mungkin. Prihadi (2008) menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memperoleh laba, sehingga tingkat profitabilitas yang tinggi dan konsisten menjadi perhatian untuk analis dan pemegang saham. 20
Profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ROE dan EPS. Pengertian ROE dan EPS menurut beberapa ahli, antara lain: Darsono et. al (2005) mendefinisikan ROE adalah analisis yang bisa mengetahui tingkat pengembalian yang dapat diberikan perusahaan kepada investor. Sedangkan menurut Mardiyanto (2009) ROE digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham, oleh karena itu ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham. Rumus matematis ROE adalah : ROE = menurut Darmadji dan Fakhrudin (2001) definisi EPS adalah Rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2003) menyatakan bahwa EPS adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar Rumus matematis EPS adalah :
II.11 Penelitian Terdahulu Dhaliwal, Li, Tsang dan Yang (2011) dalam penelitannya menyatakan bahwa perusahaan pada awal melakukan program CSR akan membutuhkan modal yang lebih besar tetapi setelah perusahaan melakukan pengungkapan CSR, perusahaan mengalami penurunan biaya. Bila perusahaan berfokus pada pembuatan laporan CSR yang lebih baik, maka dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan literatur tradisional di mana melakukan program CSR secara sukarela, dan mendapatkan analisa tentang alasan dari melakukan CSR dan konsekuensi 21
baru dari melakukan CSR secara sukarela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghubungkan antara pengungkapan CSR dengan beban modal, analisa peramalan, dan beban modal di masa depan. Cochran & Wood (1984) melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara CSR dan performa keuangan, dan mendapatkan hasil bahwa perusahaan yang memiliki aset yang tua, memiliki peringkat yang rendah dalam pengungkapan CSR dan perusahaan dengan aset tua tidak dapat langsung beradaptasi terhadap program CSR karena membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli aset baru. Ismiyanti dan Mahadwartha (2006) menyimpulkan bahwa CSR dan profitabilitas perusahaan mempunyai hubungan positif, yang berarti bahwa pelaksanaan CSR secara singnifikan memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas perusahaan. CSR dan resiko perusahaan dilihat dari standar deviasi return mempunyai hubungan negatif yang berarti CSR dan resiko berhubungan terbalik. CSR juga akan berdampak positif dengan harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR akan memberikan konstribusi positif dengan kinerja keuangan perusahaan, serta meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (earning). Penelitian oleh Ahmad Nurkhin (2010), mendapatkan hasil penelitian bahwa pengungkapan tanggung jawab berpengaruh terhadap profitabilitas dimana proksi yang digunakan adalah ROE. Selain itu penelitian oleh Samsinar Anwar, Siti Haerani, dan Gagaring Pagalung (2010) mendapatkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur
22
dengan salah satu proksinya adalah ROE mendapatkan hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian oleh Eriana Kartadjumena, Dudi Abdul Hadi dan Novan Budiana, (2011) meneliti tentang hubungan pengaruh pengungkapan CSR dengan profit perusahaan yang diukur menggunakan proksi EPS, mendapatkan hasil tentang adanya hubungan yang kuat antara pengaruh pengungkapan CSR dengan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia. Berdasar penelitian oleh Bragdon dan Marlin (1972), Bowman dan Haire (1975), Folger dan Nutt (1975), Heinze (1976), Preston (1978), dan Spicer (1978) yang menggunakan proksi EPS sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan perusahaan menemukan masalah tidak dapat mengukur pengaruh CSR terhadap profitabilitas perusahaan secara akurat. Sedangkan pada penelitian Ahmad Nurkhin (2010) lalu penelitian oleh Samsinar Anwar, Siti Haerani, dan Gagaring Pagalung (2010) yang menggunakan proksi ROE tidak mengalami masalah dalam mengukur pengaruh CSR terhadap profitabilitas perusahaan. II.12 Hipotesis CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan dan stakeholder, dengan mengungkapkan kegiatan CSR kepada masyarakat dan investor dapat meningkatkan image perusahaan menjadi lebih baik dan mendorong penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan . Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan stabil maka, dibuat hipotesis sebagai berikut: 23
: Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap ROE secara signifikan pada perusahaan di Indonesia. : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap ROE secara signifikan pada perusahaan di Cina : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap ROE secara signifikan pada perusahaan di Hong Kong. : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap EPS secara signifikan pada perusahaan di Indonesia. : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap EPS secara signifikan pada perusahaan di Cina. : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap EPS secara signifikan pada perusahaan di Hong Kong.
24
