BAB II LANDASAN TEORI. ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Universitas Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1-2). Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandanganpandangan teori tersebut antara lain : 1. Teori Pertumbuhan Klasik Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat

teknologi

yang

digunakan.

Walaupun

menyadari

bahwa

pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi


klasik

terutama

menitikberatkan

perhatiaannya

kepada

pengaruh

pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila

penduduk

sudah

terlalu

banyak,

pertambahannya

akan

menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (Stasionary State). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila pemduduk sudah semakin banyak,

hukum

hasil

tambahan

yang

semakin

berkurang

akan


mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum.

2. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu: 1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. 2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. 3. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. 4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (Capital-Output Ratio atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (Incremental Capital-Output Rratio atau ICOR).


Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincolyn, 2004:64-67).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu: 1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun. 2. Adanya fungsi produksi Q = f (K, L) yang berlaku bagi setiap periode. 3. Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat S = sQ; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya. 4. Semua tabungan masyarakat di investasikan S = I = ΔK. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di


investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 1992: 81-82).

B. Pengertian Investasi Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal

dan

perlengkapan-perlengkapan

produksi

untuk

menambah

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2006:121). Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut : 1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. 3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Adapun ciri-ciri dari investasi antara lain: a. Memiliki manfaat yang umumnya lebih dari satu tahun. b. Nialinya relatif besar dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan.


c. Manfaat dari penggunaan barang tersebut dapat dirasakan untuk jangka waktu yang panjang.

1. Jenis-Jenis Investasi Adapun jenis-jenis investasi antara lain : Autonomous Investment. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah (public investment), karena di samping biayanya sangat besar juga investasi ini tidak memberikan keuntungan, maka swasta tidak akan sanggup melakukan investasi jenis ini karena tidak memberikan keuntungan secara langsung. Induced Investment. Investasi ini timbul akibat adanya pertambahan permintaan efektif yang terjadi di pasar, di mana kenaikan permintaan efektif ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Domestic Investment dan Foreign Investment. Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing. 4. Gross Investment dan Net Investment. Gross investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. Net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Di Indonesia, investasi atau penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :


1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang mengatur mengenai pengertian modal asing (Widjaya, 2005: 23). Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dapat secara perorangan dan ataupun merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. PMDN adalah penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan UndangUndang Penanaman Modal. 2. Penanaman Modal Asing (PMA). PMA hanyalah meliputi PMA secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari pananaman modal tersebut (Widjaya, 2005:25). Pengertian modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.


Kesimpulannya,

penanaman

modal

asing

diperlukan

untuk

mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu : a. Tingkat bunga. Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu negara. Kalau tingkat bunga rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Begitu pula sebaliknya bila tingkat bunga tinggi, maka investasi dari kredit bank tidak menguntungkan. b. Marginal Efficiency of Capital (MEC). MEC merupakan salah satu konsep yang dikeluarkan Keynes untuk menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu perekonomian. MEC merupakan tingkat keuntugan yang diharapakan dari investasi yang dilakukan (return of investment). Bila keuntungan yang diharapakan (MEC) lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku secara riel, maka investasi akan dilakukan. Bila MEC yang diharapakan lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku secara riel, maka investasi tidak akan dijalankan. Bila MEC yang diharapakan sama dengan tingkat suku bunga secara riel, maka pertimbangan untuk mengadakan investasi sudah dipengaruhi oleh faktor lain.


c. Peningkatan aktivitas perekonomian. Harapan akan peningkatan aktivitas perekonomian di masa datang, merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau tidak. Kalau ada perkiraan akan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di masa mendatang, walaupun tingkat suku bunga lebih besar dari MEC, investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. d. Kestabilan politik suatu negara. Kestabilan politik suatu negara merupakan satu pertimbangan yang sangat penting untuk mengadakan investasi. Bila keadaan politik suatu negara stabil, maka investor akan menanamkan investasinya, dan sebaliknya bila keadaan politik suatu negara tidak stabil, maka investor tidak akan menanamkan investasinya. e. Keamanan suatu daerah. Faktor keamanan dibutuhkan untuk menjamin keamanan investasi. Jika suatu daerah dianggap tidak aman, sering terjadi kerusuhan (yang bersifat etnis, agama, separatisme, kecemburuan sosial), investor tidak akan berani menanamkan investasinya di daerah tersebut. f. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi investasi. Kebijakan pemerintah yang bersifat kondusif akan berdampak positif bagi iklim investasi. Kebijaksanaan moneter longgar (easy monetary policy) yang merupakan kebijakan dari pemerintah akan ditandai dengan bunga


yang rendah atau penyaluran kredit yang tinggi, dan kebijakan fiskal yang kondusif seperti adanya tax holiday. Tingkat pajak (keuntungan usaha, bea masuk, pertambahan nilai) yang rendah, dan biaya energi (listrik dan BBM) yang murah, kemudian perizinan dan birokrasi cenderung berdampak positif bagi kegiatan investasi. Sebaliknya yang terjadi terhadap investasi adalah negatif jika kebijaksanaan pemerintah bersifat ketat baik di sektor moneter, fiskal, dan sektor lainnya. g. Infrastruktur. Infrastruktur juga merupakan faktor yang ikut mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif seperti keadaan jalan yang baik, tersedianya pelabuhan yang memadai, tersedianya sumber energi yang dibutuhkan oleh

perusahaan,

tersedianya

fasilitas transportasi,

telekomunikasi akan membantu menigkatkan kegiatan investasi. Pengeluaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk infrastruktur ini akan dapat meningkatkan kegiatan investasi.

C. Pengertian Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia sendiri pengeluaran pemerintah dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk pengeluaran pembiayaan, diantaranya ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Berikut

ini akan

diterangkan pengertian dari dua pengeluaran pemerintah terssebut. 1. Pengeluaran Rutin Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaran roda pemerintahan


sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi Daerah dan subsidi Harga Barang), Angsuran dan Bunga Utang Pemerintah serta jumlah pengeluaran yang lainnya. Anggaran Belanja Rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain di upayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan kordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran Pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran, yaitu: a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer. Pemerintah

mampu

mempengaruhi

tingkat

pendapatan

keseimbangan menurut dua cara terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas


barang dan jasa. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan, dan pendapatan dispossible (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung) yang didapat oleh sektor swasta. Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya. Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada

berbagai

golongan

masyarakat.

Perubahan

dari

pengeluaran

pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat keadaan resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran di tingkatkan untuk menaikan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi. Ada beberapa pandangan yang menerangkan mengenai hubungan diantara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, pandangan teori tersebut antara lain: 1. Pandangan Adolp Wagner Menurut hasil pengamatan empiris Adolp Wagner terhadap negaranegara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (law of ever increasing state activity). Wagner mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Menurut Wagner, ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu, tuntutan peningkatan pelindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat,


urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Secara grafik rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/YpC) ditunjukkan oleh kurva eksponsial sebagaimana terlihat pada gambar berikut : GpC/Ypc

t Gambar II.1 Rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, berdasarkan hukum Wagner

Menurut hukum Wagner, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri-masyarakat, dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadi kegagalan pasar dan eksternalitas negatif semakin besar. Sejalan

dengan itu sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar II.1. secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesoebroto,1993:171). Hukum Wagner tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut : GpC

: pengeluaran pemerintah per kapita

YpC

: pendapatan nasional per kapita

t

: indeks waktu


2. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave W.W.

Rostow

dan

Musgrave

menghubungkan

pengeluaran

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total invetasi, atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat. Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak tejadi kegagalan pasar yang di timbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus ekternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya. Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan, tejadi peralihan aktivitas pemerintah, dan penyediaan prasarana ekonomi kepengeluaranpengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave, seperti halnya Wagner, melandasi pendapatannya juga berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara.


3. Pandangan Peacock dan Wiseman Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yaitu meskipun tarif pajak mungkin tidak berubah pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, apabila keadaan normal tadi terganggu, misalnya oleh karena perang dan eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja semakin berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (displaceman effect). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas pemeritah. Pengatasan gangguan acap kali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah mungkin juga harus meminjam dana luar negri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena kewajiban baru tersebut. Akibat .lebih lanjut adalah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula, meskipun gangguan telah usai. Jika pada

saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian

timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (inspection effect). Postulat efek ini


menyatakan, gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam ini menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar sehingga memungkinkan pemerintah beroleh yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksud dengan dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah.

4. Pandangan Keynes Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + X - M merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Dumairy 1996:161). Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan ahir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-semata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Ahli ekonomi publik

telah

lama

menaruh

perhatian pada

penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran


pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negera baik pada negara berpendapatan rendah atau tinggi.

D. Pengertian Angkatan Kerja 1. Pengertian Angkatan Kerja Berdasarkan publikasi BPS Sumatera Utara, pengelompokan penduduk menurut jenis kegiatan (ketenagakerjaan) di Indonesia pada dasarnya terdiri dari 2 kelompok yaitu: a. Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik ”bekerja”, sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti yang sedang menunggu panen, pegawai cuti dan sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempuyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja ini. Yang digolongkan bekerja adalah: i. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan sesuatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontiniu selama seminggu yang lalu. ii. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi mereka adalah : iii. Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok mangkir, perusahaan


menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya . iv. Petani-petani yang mengusahakan sawah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya. v. Orang–orang yang bekerja atau tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat, dalang dan sebagainya. b. Yang digolongkan mencari pekerjaan adalah: i. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. ii. Mereka yang pernah bekerja, pada saat pencacahan sedang menganggur (berhenti atau diberhentikan) dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. c. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya, dan melakukan sesuatu kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan atau kegiatannya tidak aktif secara ekonomis. i.

Yang dimasukkan kedalam golongan sekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah

ii. Yang dimasukkan kedalam golongan mengurus rumah tangga / membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.


iii. Yang dimasukkan kedalam kategori lainnya adalah penduduk yang tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti misalnya yang sudah lanjut usia, pensiunan, cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya), cacat mental dan sebagainya. d. Lapangan

usaha,

adalah

bidang

kegiatan

dan

pekerjaan/tempat

bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. e. Jenis Jabatan Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang–orang yang termasuk golongan bekerja atau orangorang yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja. f. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. g. Upah/gaji adalah penerimaan buruh berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan /kantor/majikan tersebut , penerimaan dalam bentuk barang di nilai dengan harga setempat. Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja) dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.


PENDUDUK

BUKAN TENAGA KERJA

TENAGA KERJA

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

BUKAN ANGKATAN KERJA

TIDAK BEKERJA DAN MENCARI PEKERJAAN

Gambar II.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan (ILO)

Dengan demikian, angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan meru-pakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja (manpower) didefenisikan sebagai penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.


Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang lakilaki atau perempuan yang sedang mencari pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan akan permintaan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho dalam Subri, 2006:56). Keseimbangan tersebut dapat berupa lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (excess supply of labor) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (excess demand for labor). S

W

We

E

D 0

Ne

N

Gambar II.3 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja


W

W Excess Supply

SL

SL

W1

W1 Excess Demand

DL

DL 0

N1

N2

N

0

N1

N2

Gambar II.4 Kurva Ketidak seimbangan Pasar Tenaga Kerja

Keterangan gambar: SL = Penawaran tenaga kerja (supply of labor) DL = Permintaan tenaga kerja (demand for labor) W = Upah (wage) L = Jumlah tenaga kerja (labor) Penjelasan gambar: a. Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Le pada

tingkat

upah

keseimbangan

We.

Dengan

demikian,

Titik

keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan We, semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut full employment pada tingkat upah We.


N

b. Pada gambar kedua, terlihat adanya excess supply of labor. Pada tingkat upah W1, penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1 sebanyak N1N2. c. Pada gambar ketiga, terlihat adanya excess demand for labor. Pada tingkat upah W1, permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2. Beberapa pandangan teori menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandanganpandangan teori tersebut antara lain : 1. Pandangan Adam Smith (1729 – 1790) Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menetukan kemakmuran suatu bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada SDM yang mengolahnya, sehinngga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah awal pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.


2. Pandangan Lewis (1959) Lewis menyebutkan bahwa kelebihan pekerja bukan merupakan suatu masalah, melainkan suatu kesempatan. Kelebihan pekerja pada suatu sektor akan memberi andil terhadap pertumbuhan produksi dan penyediaan kerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian, yaitu subsisten terbelakang dan kapitalis modern. Pada sektor subsisten terbelakang, tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Pekerja di sektor subsisten terbelakang mayoritas berada di wilayah pedesaan. Sektor subsisten terbelakang memiliki kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah yang relatif lebih rendah daripada sektor kapitalis modern. Lebih rendahnya upah pekerja di pedesaan akan mendorong pengusaha di wilayah perkotaan untuk merekrut pekerja dari pedesaan dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten terbelakang ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.


3. Pandangan Fei-Ranis (1961) Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh yakni: 1) Para penganggur semu (yang tidak menambah produksi pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. 2) Tahap di mana pekerja pertanian menambah produksi, tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Tahap ini ditandai dengan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan produksi lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini, kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang terus-menerus sejalan dengan pertambahan produksi dan perluasan usahanya.


BAB II LANDASAN TEORI. ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara

Recommend Documents