BAB II LANDASAN TEORI. dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam asuransi. Adapun definisi

BAB II LANDASAN TEORI 2.1

Pengertian Asuransi Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi. Dimana

secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam asuransi. Adapun definisi – definisi asuransi tersebut antara lain : 1. Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia ( : ”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 (empat) unsur, yaitu : a. Pihak – pihak Subjek asuransi adalah pihak – pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib

13

http://digilib.mercubuana.ac.id/

membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. b. Status pihak – pihak Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum. Dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan. c. Objek Asuransi Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak – pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. d. Peristiwa Asuransi Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan

atau

kesepakatan

bebas

antara

penanggung

dan

tertanggung mengenai objek asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut

14


polis. Polis ini merupakan satu – satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. 2. Definis asuransi menurut Mark R. Green : ”Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas – batas tertentu”.

2.1.1 Tujuan Asuransi Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Ganti Rugi Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. 2. Tujuan tertanggung Tujuan tertanggung dari asuransi adalah untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya dan harta miliknya. 3. Tujuan penanggung Tujuan penanggung, yaitu :

15




Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.



Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.

2.1.2 Syarat – syarat Sah Asuransi Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat – syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, dan kausa yang halal. 1. Kesepakatan (Consensus) Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi : a. Benda yang menjadi objek asuransi. b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi. c. Ganti rugi. d. Syarat – syarat khusus asuransi.

16


2. Kewenangan (Authority) Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang dalam melakukan perbuatan hukum yang diakui Undang – Undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang objekif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian, dan pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. 3. Objek Tertentu (Fixed Object) Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, maka harus dijelaskan adalah harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, berapa nilainya, dan sebagainya. Apabila berupa raga manusia, maka harus dijelaskan adalah atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungannya dengan keluarga, dimana alamatnya, dan sebagainya.

17


4. Kausa yang Halal Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh Undang – Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang Undang – Undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan.

2.1.3

Endorsement Endorsement merupakan lembaran tambahan, lampiran, atau perubahan

atas suatu polis asuransi. Beberapa jenis Endorsement yang sering dikeluarkan misalnya : 1. Perubahan kondisi pertanggungan (memperluas atau mempersempit). 2. Perubahan pembayaran premi, misalnya sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai pertanggungan. 3. Perubahan masa berlakunya polis, termasuk pembatalan berlakunya polis. 4. Perubahan

objek

pertanggungan,

seperti

perbaikan,

penggantian,

pengurangan, atau penambahan jenis atau jumlah barang / orang yang dipertanggungkan. 5. Perubahan atau perbaikan atas kesalahan – kesalahan pada polis yang telah dikeluarkan.

18


2.2

Underwriting

2.2.1 Pengertian Underwriting Underwriting berasal dari kata Underwrite yang menurut John M. Echlos dan Hassan Shaolity dalam kamus Inggris Indonesia, Underwrite mempunyai makna : 1. Memperjuangkan. 2. Mengasuransikan. 3. Menanggung. Sedangkan menurut Abbas Salim pengertian Underwriting adalah ”Pengalihan risiko yang aman agar perusahaan mendapatkan keuntungan”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Underwriting merupakan kegiatan pengalihan tanggung jawab / risiko (Transfer of risk) dari suatu pihak kepada pihak lain yaitu pihak asuransi, yang kemudian bertanggung jawab secara hukum bila terjadi kerugian tertentu di kemudian hari.

19


Skema Prosedur Underwriting: Aplikasi SP Peserta

Seleksi Tahap Lapangan

Seleksi Risiko ( Underwriting )

Tidak Memenuhi Ketentuan Polis

Memenuhi Ketentuan Polis

Keputusan Underwriting

2.2.2 Tugas Departemen Underwriting Menurut A. Hasyim menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab departemen underwriting, adalah sebagai berikut : ”Departemen underwriting bertanggung jawab menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua pelamar. Underwriting tidak hanya meninjau bisnis baru tetapi juga bisnis yang telah mantap. Ia mungkin membatalkan polis yang menunjukan ciri – ciri yang tidak menguntungkan. Departemen underwriting tidak hanya memeriksa tarif dan formulir – formulir yang diserahkan oleh agen, tetapi ia juga mengembangkan formulir – formulir polis baru”.

20


2.2.3

Hasil Underwriting dan Komponennya Hasil underwriting merupakan laba / rugi dari aktivitas utama asuransi.

Menurut Radiks Purba ( 2008:28 ) memberikan pengertian mengenai hasil underwriting sebagai berikut : ”Hasil underwriting merupakan laba / rugi dari aktivitas utama asuransi yang didapat dari selisih pendapatan underwriting (pendapatan premi) dengan beban underwriting. Hasil underwriting ini merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi”. Komponen – komponen hasil underwriting meliputi :

1.



Pendapatan Underwriting, dan



Beban Underwriting

Pendapatan Underwriting Pengertian pendapatan underwriting dijelaskan oleh Radiks purba

( 2000:32 ) adalah sebagai berikut : ”Pendapatan Underwriting adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok

perusahaan

asuransi,

komponen

–

komponen

pendapatan

underwriting terdiri dari premi bruto dikurangi premi reasuransi dan dikurangi atau ditambah kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan.

21


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan underwriting / pendapatan premi merupakan pendapatan sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. 2.

Beban underwriting Menurut Radiks Purba ( 2000:36 ), pengertian dan komponen underwriting

adalah sebagai berikut : ”Beban underwriting adalah beban yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban underwriting adalah beban yang dikeluarkan perusahaan asuransi meliputi beban klaim dan beban komisi. Beban klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung atas terjadinya kerugian dari peristiwa yang telah terjadi. Beban komisi adalah suatu bentuk balas jasa atau kompensasi kepada broker atau agen atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan.

2.3

Pengertian Akuntansi Asuransi. Akuntansi Asuransi adalah suatu sistem

informasi keuangan bagi

manajemen untuk mengambil keputusan ekonomi penting dalam rangka

22


mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada pada perusahaan asuransi tersebut. Akuntansi Asuransi meliputi pencatatan secara sistematis, pengolahan dan penyajian serta penafsiran semua transaksi yang mempengaruhi hasil dan posisi keuangan perusahaan asuransi. Jadi dengan kata lain apa yang dinamakan akuntansi asuransi sebenarnya adalah pelaksanaan akuntansi atau praktek akuntansi dalam kegiatan usaha asuransi.

2.3.1

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Informasi Keuangan

Perusahaan Asuransi IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan ( DSAK ) telah mengeluarkan dua standar akuntansi untuk asuransi yaitu : 1. Standar Akuntansi Keuangan No. 36 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi untuk Asuransi Jiwa. 2. Standar Akuntansi Keuangan No. 28 ( Revisi 1996 ) yang mengatur mengenai Standar Akuntansi untuk Asuransi Kerugian.

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Penyajian laporan keuangan perusahaan asuransi berbeda dengan yang ada pada umumnya. Perbedaan utamanya adalah dalam hal penyajian laporan keuangan neraca. Penyajian neraca yang umumnya biasanya didasarkan pada

23


tingkat likuiditas akun yang ada, misalnya didahului oleh kas, surat berharga, piutang, dan sebagainya. Tetapi, dalam perusahaan asuransi justru penyajian pos paling atas bukan pada likuiditas, tetapi pada risiko. Bentuk Laporan keuangan perusahaan Asuransi meliputi : 1.

Neraca Dalam penyajian neraca, aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan

menurut utang lancar dan tidak lancar, tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban tertanggung. Dengan demikian, laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung. Aktiva harus disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama diikuti akun – akun aktiva yang lain. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan diikuti oleh akun – akun kewajiban yang lain. Akun – akun kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo. Berikut adalah rincian aktiva yang umumnya terdapat pada perusahaan asuransi : a. Investasi. 

Deposito berjangka



Surat berharga pasar utang



Saham dan obligasi



Pinjaman hipotek

24




Tanah dan bank



Penyertaan langsung



Investasi lain

b. Kas dan Bank. c. Piutang Premi. Adalah tagihan premi kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masih dalam masa keleluasaan. d. Piutang Reasuransi. Adalah tagihan kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan penerimaan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi. e. Aktiva Tetap. Berikut adalah rincian akun kewajiban yang umumnya ada pada perusahaan asuransi: a. Hutang Klaim b. Estimasi Klaim Retensi Sendiri c. Premi yang belum merupakan pendapatan

25


d. Hutang Reasuransi e. Modal 2.

Laporan Laba Rugi Dalam Laporan laba rugi Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa

sehingga menunjukan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto. 3.

Laporan Perubahan Ekuitas

4.

Laporan Arus Kas

5.

Catatan Atas Laporan Keuangan

26


BAB II LANDASAN TEORI. dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam asuransi. Adapun definisi

Recommend Documents