BAB II LANDASAN TEORI. A. Tinjauan Pustaka. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang

BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1.

Pengertian Bank

1.1 Pengertian Bank Konvensional Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum dan bank perkereditan rakyat adalah : bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarakan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian bank perkereditan rakyat syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2005-2009 Arie Andono Artikel ini di-digitalisasi oleh Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2011, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1.2 Pengertian Bank Syariah Pengertian Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah: 1.

Bank umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan).

2.

Bank Perkereditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan). Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank

umum dan Bank perkereditan Rakyat disempurnakan menjadi: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2005-2009 Arie Andono Artikel ini di-digitalisasi oleh Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2011, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut : 1.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.


3.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.

4.

Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

5.

Bank perkreditan rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

6.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

7.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9.

Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2005-2009 Arie Andono Artikel ini di-digitalisasi oleh Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2011, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek struktur organisasi, paradigma transaksi, asas transaksi, karakteristik transaksi dan pada perbankan syariah menghindari maghrib (maisir, gharar, riba dan bathil). Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut Bank syariah

Bank konvensional

1. Melakukan investasi-investasi yang 1. Investasi yang halal dan haram halal saja 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 2. Memakai perangkat bunga beli dan sewa 3. Berorientasi kepada keuntungan dan 3. Berorientasi kepada keuntungan keuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat 4. Hubungan dengan nasabah dalam 4. Hubungan dengan nasabah dalam hubungan kemitraan

hubungan kreditur dan debitur

5. Penghimpunan dan penyaluran dana 5. Tidak terdapat dewan sejenis harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah

1.3 Prinsip Dasar Perbankan Syariah Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip


yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut : 1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah) Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi’I Antonio, 2001). Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu: a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box. b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.


2.

Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah: a. Al-Mudharabah Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis: 1) Mudharabah Muthlaqah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis 2) Mudharabah Muqayyadah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.


b. Al-Musyarakah Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-musyarakah: 1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. 2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa: a. Al-Murabahah Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.


b. Salam Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel. c. Istishna’ Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.


Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5.

Prinsip Jasa (Fee-Based Service) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: a. Al-Wakalah Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. b. Al-Kafalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. c. Al-Hawalah Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. d. Ar-Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara


sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. e. Al-Qardh Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2. Laporan Keuangan 2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pengertian Laporan Keuangan menurut Harahap (2007:201) adalah sebagai berikut : Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban. Pengetian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam standar akuntansi keuangan per 1 juli 2009 adalah sebagai berikut : Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporam laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (uang dapat disajikan dalam berbagai cara. Misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2005-2009 Arie Andono Artikel ini di-digitalisasi oleh Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2011, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

2.2 Tujuan laporan keuangan Tujuan laporan keuangan menurut APB statement No. 4 dibagi menjadi tiga menurut Balkaoui (2006), yaitu : 1 Tujuan khusus Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP 2 Tujuan umum Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut : a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan. b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. c. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.


3 Tujuan kualitatif Tujuan kuantitatif dari akuntansi keuangan adalah : a. Relevansi Memiliki informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. b. Dapat dimengerti Informasi yang disajikan dipilih untuk disajikan tidak hanya jelas, tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. c. Dapat diverifikasi Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang menghasilkan pendapat yang sama d. Netralitas Laporan keuangan itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan e. Ketepatan waktu Laporan keuangan hanya bermanfaat apabila diserahkan pada saat yang tepat untuk menghindari penundaan dalam pengambilan keputusan. f. Komparabilitas (daya banding) Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan. g. Kelengkapan Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua informasi yang wajar memenuhi syarat dari para pemakai.


2.3 Komponen Laporan Keuangan Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK), laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut : 1. Neraca Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu ( Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005). Unsur-unsur dalam neraca yang harus diperhatikan, yaitu: a. Aktiva b. Kewajiban c. Ekuitas 2. Laporan laba rugi Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang mengukur kinerja perusahaan dalam tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas perasi perusahaan ( Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005). Unsur-unsur dalam laba rugi yang harus diperhatikan, yaitu : a. Pendapatan b. Beban atau biaya-biaya c. Laba atau rugi 3. Laporan perubahan ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuang yang menyajikan perubahan-perubahan

pos-pos

ekuitas.

Laporan

ini

bermanfaat

untuk


mengidentifikasi alas an perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktiva perusahaan (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005). 4. Laporan arus kas Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode tertentu (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005) 5. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan adalah suatu laporan keuanga yang secara detail berisi informasi mengenai kebijakan akuntansi, prosedur, perhitungan, dan transaksi lain yang tidak terdapat dalam laporan keuangan (Gitman:2000). Pada laporan keuangan syariah berbeda dengan keuangan konvensional, maka membawa konsekuensi pelaporan yang harus diterbitkan oleh perbankan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank konvensional. Dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah paragraf 68 dijelaskan bahwa sesuai karakteristik maka laporan kauangan entitas syariah antara lain meliputi: Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil: 1. Laporan posisi keuangan (Neraca) 2. Laporan laba rugi 3. Laporan arus kas 4. Laporan perubahan ekuitas Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:


1. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 3. Komponen laporan kauangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Untuk mengetahui secara umum pokok-pokok dari unsur laporan keuangan perbankan syariah, akan dibahas sebagai berikut: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) bank syariah Laporan posisi keuangan mencerminkan sumber dana dan pengelolaan dana atau menggambarkan hak dan kewajiban dari perbankan syariah. Oleh karena karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana lembaga keuangan syariah tidak membedakan dengan dengan jelas pada sektor keuangan atau sektor rill, maka beberapa akun dalam laporan posisi keuangan bank syariah menunjukkan karakteristik tersebut. Dalam unsur aktiva neraca bank syariah terdapat unsur : a. Piutang, akun yang dipergunakan untuk transaksi murabahah, salam dan istishna b. Aktiva Ijarah, akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi ijarah, IMBT dan sewa berlanjut c. Investasi, akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (dalam PSAK 59 disebut pembiayaan) Dalam unsur equity terdiri dari unsur :


a. Kewajiban Dari sumber dana yang dilakukan oleh syariah sebagai kewajiaban dari perbankan adalah sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah (tanpa membedakan produknya), karena dalam prinsip wadiah ini perbankan syariah wajib menjamin dikembalikannya barang titipan sewaktu-waktu diminta oleh pihak yang menitipkan. b. Dana syirkah temporer Dalam PSAK 59 kelompok ini disebutkan dengan investasi tidak terikat, namun dengan adanya usulan para praktisi bahwa investasi ada pada aktiva, maka istilah tersebut disempurnakan dengan dana syirkah temporer. Transaksi

yang

dibukukan

pada

dana

syirkah

temporer

adalah

penghimpunan dana atau sumber dana pada bank syariah yang mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Dana syirkah temporer ini tidak dapat dikategorikan pada kewajiban maupun sebagai ekuitas pada bank syariah. Pemisahan menjadi kelompok baru diketahui karena sesuai dengan prinsip mudharabah apabila terjadi kerugian yang bukan kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul maal), dengan kata lain dana yang diterima tersebut, secara konsep tidak harus dikembalikan seluruhnya (dapat dikurangi kerugian – jika ada). Mudharib tidak menjamin dikembalikannya modal mudharabah seratus persen karena ada kemungkinan rugi yang harus ditanggung oleh pemilik dana.


Akun-akun yang dikelompokkan dalam dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah adalah sebagai berikut: a. Syirkah temporer dari bukan bank 1) Tabungan mudharabah 2) Deposito mudharabah b. Syirkah temporer dari bank 1) Tabungan mudharabah 2) Deposito mudharabah c. Musyarakah 2. Laporan Kinerja (Laporan Laba Rugi) Laporan kinerja atau laporan laba rugi bank syariah ini mununjukkan kinerja yang telah dicapai oleh bank syariah. Bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional sehingga dalam laporan kinerja ini juga dapat menggambarkan hasil usaha yang diperoleh bank syariah. Beberapa akun dalam laporan kinerja bank syariah juga memiliki karakteristik yang tidak sama dengan bank konvensional. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi syariah adalah: a. Pendapatan operasi utama b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat c. Pendekatan operasi lainnya d. Beban – beban


3. Laporan Arus Kas Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK akuntansi perbankan 4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1: penyajian laporan keuangan 5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Laporam perubahan dana investasi terikat dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan sebagai berikut: a. Laporan perubahan modal dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. b. bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama menyajikan laporan, yang menunjukkan 1. saldo awal dana investasi terikat 2. jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada awal periode 3. dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan 4. penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan 5. keuntungan atau kerugian dana investasi terikat 6. imbalan bank syariah sebagai agen investasi


7. beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat 8. saldo akhir dana investasi terikat 9. jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada akhir periode c. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan asset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi

tersebut,

serta

bank

syariah

tidak

memiliki

kewajiban

mengembalikan atau menanggung risiko investasi d. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. e. keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. f. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi g. Catatan

atas

laporan

perubahan

dana

investasi

terikat

harus

mengungkapkan:


1) Sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat 2) Hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi. 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan Dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena zakat sudah jelas aturan dan peruntukkannya, maka dalam PSAK syariah disempurnakan menjadi laporan sumber dan penggunaan Zakat. Laporan yang terikat dengan infaq dan shadaqah digabung dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Mulai tahun 2008 laporan ini harus dibuat walaupun entitas syariah belum melaksanakan fungsi ini, dengan kata lain laporan kepada pengguna laporan keuangan terhadap pelaksana fungsi sosial yang dilakukan oleh entitas syariah tersebut. 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah laporan ini disebut dengan laporan sumber penggunaan dana Al Qardhul Hasan. Karena tidak ada perbedaan makna dari Al Qardh dan Al Qardhul Hasan, dan juga sumber dana laporan ini berasal dari infaq dan shadaqah, maka laporan tersebut disempurnakan menjadi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Al Qardh dalam perbankan syariah dapat dipergunakan untuk transaksi internal bank syariah yang memiliki sifat tolong menolong seperti pinjaman


uang, cerukan atau overdraft dana wadiah, dana talangan haji, Rahn, Hawalah yang seluruhnya sumber dananya diperoleh dari sebagian modal dan laba perusahaan. Transaksi Qardh yang dipergunakan untuk kepentingan internal bank dilaporkan dalam neraca bank syariah. Disisi lain transaksi Qardh yang dilakukan oleh bank syariah untuk kepentingan sosial, baik berupa sumbangan maupun dana pinjaman bergulir dengan filosofi memberikan kail bukan memberikan ikan. Qardh untuk keperluan sosial ini sumber dananya diperoleh dari denda, infaq, shadaqah dan pendapatan non halal. Yang dimaksud dengan pendapatan non halal adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari bank Indonesia yaitu berupa bonus SWBI atau ujroh dari SBIS. 8. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai berikut: a. Bank syariah menyajikan laporan reonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. b. Perbedaan

dasar

pengakuan

tersebut

mengharuskan

bank

syariah

menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. c. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:


1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib 2) Penyesuaian atas: a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima b) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan 3) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil 4) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil 5) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil: a) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana b) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

2.4 Pemakai Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan per 1 juli 2009, dijelaskan bahwa para pengguna laporan keuangan adalaj sebagai berikut : 1. Investor Penanam modal berisiko dan penasihat meraka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 2. Karyawan Karyawan dan kelompok yang mewakili meraka, tertarik pada infomasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi


untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja. 3. Pemberi pinjaman Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. 4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya Pemasok

dan

kreditor

usaha

lainnya

tertarik

dengan

informasi

yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 5. Pelanggan Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. 6. Pemerintah Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 7. Masyarakat Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional,


termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

3. Earning Management (Manajemen Laba) 3.1 Pengertian Earning Management Dalam definisi Earning Managemen (Manajemen Laba), Healy (1999) berpendapat bahwa : Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk memengaruhi hasilhasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Menurut Merchant (1989), Earning Manajemen (Manajemen laba) adalah Suatu

tindakan

yang

dilakukan

oleh

manajemen

perusahaan

untuk

mempengaruhi laba (income) yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang tidak sesungguhnya di alami perusahaan dalam jangka panjang bahkan merugikan perusahaan. Menurut Sugiri (1998), definisi manajemen laba dibagi menjadi dua, yaitu :


a. Definisi sempit Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba. b. Definisi luas Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. Pengertian manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (economi advantage) yang sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan. Pengertian manajemen laba menurut Riahi-Balkaoi (2006) adalah Suatu kemampuan untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan Menurut Scott (2003) pengertian manajemen laba adalah Konsekuensi langsung dari para manajer dan pembuat laporan keuangan lainnya untuk melakukan manajemen atas informasi akuntansi, khususnya laba. Manajemen sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan


akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraannya dan atau nilai pasar perusahaan. Menurut Asih (2000), terlepas dari pandangan manajemen laba disebut sebagai penipuan atau tidak, jika dilihat dari sisi etika, sebagai tindakan manajemen laba ini dianggap tidak bermoral dan etis. Inti atas pendekatan moral dan etika pada manajemen laba adalah kesimbangan antara kepentingan individu manajer dan kewajiban kepada para stakeholders, yang mempunyai kepentingan pada apa yang terjadi dalam perusahaan. Scott (2003) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yaitu: 1.

Melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost (opportunistic earning management)

2.

Dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient earning management), dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dengan demikian, manajemen dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat parataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.


3.2 Motivasi Earning Management Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif (positif accounting theory) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajeman laba, yaitu : (1) hipotesis program bonus (the bonus plan hypothesis), (2) hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant hypothesis), dan (3) hipotesis biaya politik (the political cost hypothesis), (Watts dan Zimmerman,1998). Menurut Scott (2003) faktor-faktor yang memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba (Earning Management) adalah: 1. Bonus purposes Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy,1985). 2. Political motivations Manajeman laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. 3. Taxation motivations Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.


4. Pergantian CEO CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk memaksimalkan bonus mereka, jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 5. Initial public offering (IPO) Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 6. Pentingnya memberi informasi kepada investor Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyelesaian untuk metode yang dipilih (Belkaoui,2000). Penelitian Healy (1985) menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah (bogey) dan batas atas (cap). Ketika laba berada


di bawah (bogey) manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas (cap) manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Motivasi kontrak muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (debt covenant). Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas suatu perusahaan yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendalakendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian, semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income (Balkaoui,2000). Motivasi regulasi politik merupakan motivasi manajemen dalam menyiasati berbagai regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi anti trust dan anti monopoli, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan (Cahan, 1992; Jogianto dan Ainun, 1998). Perusahaan juga melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan terhadap perusahaan yang mengalami demage award (Hall dan Stammerjohan, 1997).

3.3 Jenis Earning Management Menurut Wild et al (2005) terdapat 3 jenis strategi manajemen laba (1) manajer meningkatkan laba periode kini (increasing income). (2) manajer melakukan mandi besar (big bath) melalui pengurangan laba periode ini. (3) manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (income smoothing). Sering kali manajer


melakukan satu atau dua kombinasi dari 3 strategi ini pada waktu yang berbeda untuk mencapai tujab manajemen laba jangka panjang. 1) Increasing Income Increasing Income adalah stategi yang dilakukan dengan meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode saat ini untuk membuat perusahaan terlihat lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba untuk beberapa periode. Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini sehingga dapat meningkatkan laba. Kasus yang terjadi adalah perusahaan dapat melaporkan increasing income selama beberapa tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Nilai pembebanan ini sering kali dilaporkan di bawah laba bersih (below the line) sehingga dipandang kurang relevan. 2) Big Bath Big Bath adalah strategi manipulasi laba untuk membuat kinerja perusahaan terlihat buruk. Metode ini sering diimplementasikan dalam periode perusahaan dengan kinerja buruk atau dalam periode saat terjadi pergantian manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi big bath sering kali dilakukan saat perusahaan melakukan strategi increasing income pada periode sebelumnya. Karena sifat strategi big bath yang tidak biasa dan tidak berulang, user cenderung tidak memerhatikan dampak keuangannya. 3) Income Smoothing Income Smoothing (perataan laba) adalah strategi yang dilakukan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilakukan untuk meningkatkan


kemampuan investor dalam meramalkan arus kas di masa yang akan datang. Parataan laba meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperbesar atau memperkecil jumlah laba suatu periode agar nilainya mendekati nilai laba periode sebelumnya. Praktek ini diharapkan dapat menguntungkan pemegang saham dan meningkatkan nilai kinerja manajemen. Jenis manajemen laba menurut Scott (2006) dapat dilakukan dengan cara : 1) Taking a Bath Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. 2) Income Minimization Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profotabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mangambil laba periode sebelumnya. 3) Income Maximazation Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximation bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang 4) Income Smoothing Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relative stabil.


Dengan demikian pola yang dipilih oleh perusahaan akan beragam, tergantung pada perubahan-perubahan dalam kontrak, perubahan dalam tingkat profitabilitas, penggantian CEO, dan perubahan dalam political visibility. Jadi, bentuk manajemen laba yang akan terjadi sulit untuk diperkirakan karena tergantung pada kondisi dan kebijakan manajemen perusahaan.

3.4 Teknik Earning Management Teknik manajemen laba dalam Rahmawati (2007) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Cara manajemen mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lainlain 2. Mengubah metode akuntansi Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke garis lurus 3. Menggeser periode biaya atau pandapatan Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode


akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

3.5 Pengukuran Earning Manajemen Pada umumnya pendeteksian manajemen dilakukan dengan menggunakan pendekatan accrual. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis accruals (accruals-based measures) dalam mendeteksi manipulasi Konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1.

Discreationary accruals, yaitu pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan.

2.

Nondiscretionary accruals, yaitu pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah satu kelebihan dari pendekatan ini adalah adanya potensi untuk

mengungkap cara-cara untuk menurunkan atau menaikkan keuntungan, karena caracara tersebut kurang mendapat perhatian untuk diketahui oleh pihak luar (outsiders). Gumanti (2001) menjelaskan bahwa accounting accruals mencerminkan keputusan manajemen, antara lain untuk menghapuskan asset (write-down asset), pengakuan atas pendapatan (recognition or deferral of revenues), atau menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran (capitalize or expense certain costs). Di dalam melakukan pendeteksian adanya manipulasi laba, pada umumnya akan ditemukan dua jenis discretionary accruals negatif (Sulistyanto dan Wibisono, 2003). Discreationary accrual positif menceminkan manipulasi yang dilakukan manajer berpola income increasing, sedangkan discreation accruals negatif


mencerminkan manipulasi income decreasing. Bentuk discreationary accruals tersebut harus disesuaikan dengan motivasi yang dilakukan oleh manajemen.

3.6 Sasaran Earning Management Menurut Ayres (1994) terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan manajemen laba, yaitu : 1) Kebijakan Akuntansi Keputusan manajemen untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan akuntansi labih awal yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut. 2) Pendapatan Dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan 3) Biaya Menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atau suatu biaya (amortize or capitalize of investment)

4. Jenis Rasio Keuangan Bank 4.1 Rasio Likuiditas Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila: 1) bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) bank tersebut memiliki


cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk hutang. Dalam rasio likuiditas, rasio yang dapat diukur antara lain : quick ratio, banking ratio, dan loans to assets ratio. a) Quick ratio Rasio ini untuk mengetahui kemampuan dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih liquid yang dimilikinya. b) Bank ratio / loan to deposit ratio (LDR) Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kreditkredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. c) Loans to assets ratio Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan para debitur dengan aset bank yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.

4.2 Rasio Solvabilitas (Capital) Rasio permodalan sering disebut juga rasio-rasio solvabilitas atau capital adequacy ratio. Analisis solvabilitas digunakan untuk: 1) ukuran kemampuan bank tersebut


untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, 2) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain, 3) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan 4) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut. Pada rasio permodalan, dapat diukur antara lain: capital adequacy ratio. a) Capital adequacy ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.

4.3 Rasio Rentabilitas Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur antara lain: return on assets, biaya operasi/pendapatan operasi, gross profit margin, dan net profit margin. a) Return on assets Rasio ini mengukur kemampuan bank didalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.


b) Biaya operasional/pendapatan operasi(BO/PO) Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasiterhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut. c) Gross profit margin Rasio ini untuk mangetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya. d) Net profit margin Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (net income) ditinjau dari sudut pendapatan operasinya.

4.4 Rasio Resiko Usaha Bank Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai resiko, begitu pula didalam bisnis perbankan, banyak pula resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko ini dapat pula diukur secara kuantitatif antara lain dengan: deposit risk ratio, dan interest risk rate ratio. a) Deposit risk ratio Rasio ini memperlihatkan risiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.


b) Interest risk rate ratio Rasio ini memperlihatkan resiko yang mengukur kemungkinan bunga (interest) yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank.

4.5 Rasio Efisiensi Usaha Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna, maka melalui rasio-rasio keuangan disini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain: leverage multiplier ratio, assets utilazation ratio, dan operating ratio. a) Leverage multiplier ratio Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam mengelola aktiva yang dikuasainya, mengingat atas pengunan aktiva tetap tersebut bank harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tetap. Semakin banyak/cepat bank mengelola aktivanya semakin efisien. b) Assets utilazation ratio Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam memanfaatkan aktiva yang dikuasainya untuk memperoleh total income. c) Operation ratio Rasio ini untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan.


5. Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode Camel Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank-bank dapat memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan dihentikan operasinya. Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah: 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia 2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan

aspek

permodalan,

kualitas

aset,

kualitas

manajemen,

rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. 3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsipprinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.


Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatas kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank meliputi 5 aspek yaitu: 1) Capital 2) Assets 3) Management 4) Earning 5) Liquidity 1. Capital Dengan menggunakan suatu indikator yaitu CAR yang diperoleh dengan membandingkan modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko yang dihitung dari bank yang bersangkutan.

2. Assets

Indikator kualitas aset yang dipakai adalah rasio RORA, dimana aktiva produktif adalah semua aktiva baik dalam rupiah maupun yang lainnya yang dimiliki bank syariah sengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya


3. Management Indikator management diukur dengan ROA

4. Earning Pada rasio CAMEL, earning diukur dengan rasio NPM

5. Liquidity Indikator yang digunakan adalah quick ratio

B. Penelitian Terdahulu Hariandy Hasbi (2005),penelitiannya berjudul system penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep penilaian kesehatan bank syariah yang baru dapat dilakukan secara penuh sejalan dengan penerapan kegiatan pengawasan berbasis risiko sehingga tujuan kegiatan penilaian tingkat kesehatan dan pengawasan bank berbasis risiko sebagai suatu kegiatan yang saling mengisi dapat dicapai dengan baik dan tidak menimbulkan interpetasi yang kurang tepat terhadap suatu kondisi bank syariah. Tujuan utama penyusunan tingkat kesehatan yang baru lebih berperan sebagai alat pembantu Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2005-2009 Arie Andono Artikel ini di-digitalisasi oleh Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2011, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

analisis. Konsep penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus selalu dikembangkan melalui suatu kegiatan riset untuk melihat relevansi penilaian terhadap praktek perbankan syariah ini Fitri Utaminingsih (2008),melakukan penelitian mengenai analisa komparatif kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega Indonesia dengan menggunakan metode CAMEL dengan study kasus rasio keuangan triwulan periode januari 2006 – September 2007. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai gambaran deskriftif rata-rata rasio kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mega Indonesia, maka diperoleh hasil menjelaskan bahwa nilai CAR terhadap risiko pembiayaan dan risiko pasar BMI pada periode tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan BSMI. Kemudian pada nilai NPF gross, NPFnet, ROA dan BO/PO pada BSMI lebih baik bila dibandingkan dengan BMI pada periode tersebut. Nilai quick ratio BSMI lebih besar dari BMI, dengan kata lain BSMI memiliki jaminan bank yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya,dan kinerjanya lebih baik bila dibandingkan dengan BMI Zahara dan Sylvia Veronica Siregar (2009), melakukan penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 3 bank umum syariah (BUS) dan 18 unit usaha syariah (UUS) yang terpilih untuk tahun 2005 – 2006, hasil penelitian menunjukkan secara rata – rata tidak terdapat indikasi praktik manajemen laba (perhitungan dengan discretionary accruals) yang signifikan pada bank syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan publikasi tahun 2005 – 2006.


C. Kerangka Penelitian Berdasarkan hasil uraian mengenai kerangka konseptual di atas, maka kerangka tersebut dapat disajikan sesuai dengan bagan yang digambarkan sebagai berikut: Dalam menilai terdapatnya indikasi manajemen laba (yang diukur dengan akrual diskresioner) pada bank umum syariah digunakan metode CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity), yang pada penelitian ini bank umum syariah yang digunakan adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia

BANK MUAMALAT

BANK SYARIAH

BANK SYARIAH MANDIRI

METODE CAMEL

Akrual diskresioner (MANAJEMEN LABA)

BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

D. Pengembangan Hipotesis Penelitian mengenai hubungan antara rasio CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity) terhadap praktik manajemen laba (Akrual diskresioner), didasarkan pada hipotesis sebagai berikut: H1 : Terdapat indikasi praktik manajemen laba pada bank syariah H2a : Rasio CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba H2b : Rasio RORA berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba


H2c : Rasio Roa berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba H2d : Rasio NPM berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba H2e : Quick rasio berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba


BAB II LANDASAN TEORI. A. Tinjauan Pustaka. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang

Recommend Documents