BAB II KERANGKA TEORI. penulis untuk dijadikan sebagai acuan kerangka berpikir dalam melakukan

BAB II KERANGKA TEORI Berdasarkan uraian di atas, berikut ada beberapa teori yang dikemukakan penulis untuk dijadikan sebagai acuan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. 2.1 Bank 1. Definisi Bank Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial,jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2003 : 2). Menurut Dictionary of Banking and financial service oleh Jerry Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, dan menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan, 2006 : 4). Berdasarkan PSAK No. 31, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kuncoro (2002 : 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia,

Universitas Sumatera Utara

pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyekproyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (Interbank Call Money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiata usahanya dan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan mensejahterahkan kehidupan rakyat.


2. Jenis-Jenis Bank Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank meliputi: a. Bank Umum Bank Umum menurut UU No.10 Tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatankegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum yaitu: 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2) Menerbitkan surat pengakuan utang. 3) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No.10 Tahun 1998, yaitu sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Tugas dari Badan Perkreditan Rakyat meliputi: 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga;


3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 2.2 Strategi Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002 : 31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999 : 10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh

suatu organisasi dalam

mempertahankan eksistensi dan


menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae (1999 : 10), bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin. Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad (1995 : 31), bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001 : 189-


190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimna organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan. 2.3 Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Antonio (2001 : 160), Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.


Menurut Muhammad (2002 : 260), Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Unsur Pembiayaan Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Menurut Kasmir (2002 : 103 ) terdapat 5 unsur pembiayaan, antara lain: a. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan.


Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak. c. Jangka Waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. d. Resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh. e. Balas Jasa. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil. 3. Sistem Pembiayaan


Menurut Antonio (2001 : 27) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut: a. Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuan di bedakan menjadi : 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka usaha 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayan yang di lakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 3) investasi atau pengadaan barang konsumtif. b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi : 1) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayan yang di lakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 2) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayan yang di lakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 3) Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Tujuan Pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:


a. Peningkatan ekonomi umat b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, c. Meningkatkan produktivitas, d. Membuka lapangan kerja baru, e. Terjadi distribusi pendapatan. Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk upaya memaksimalkan laba, upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. 5. Prinsip Analisis Pembiayaan Menurut Muhammad (2002 : 17) prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank – bank pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu: a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.


b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. d. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. e. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 2.4 Kredit 1. Pengertian Kredit Dalam kehidupan sehari – hari kita sudah mengenal kredit, mulai dari kredit barang pecah belah yang dijajakan oleh tukang kredit dari rumah ke rumah atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang – tukang ijon. Dalam skala yang lebih luas lagi juga dikenal kredit yang yang diberikan oleh perusahaan leasing dan perbankan. Kemudian kita juga mengenal setiap terjadi transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran dan cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar. Para pengambil kredit juga sudah paham bahwa dalam cicilan kredit sudah mengandung pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit (bank) disebut dengan kreditur atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana. Perana bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menetukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka menyebabkan bank tersebut rugi.


Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik – baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai proses pengendalian kredit macet. Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya

adalah apabila

sesorang memperoleh kredit

berarti

mereka

memperoleh kepercayaan. Sedangkan kepada si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjam pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang – undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiaya kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Simorangkir dalam ( Untung, 2005 : 2) mengatakan kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang terjadi pada waktu yang akan datang. kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang yang demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar –


benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor – factor lainnya. 2. Fungsi Kredit Fungsi-fungsi kredit dalam garis besar besarnya adalah sebagai berikut : a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang. b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang. c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. g. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional 3. Jenis – jenis Kredit Secara umum jenis – jenis kredit yang disalurkan oleh bank umum yang dilihat dari berbagai segi adalah: a. Dilihat dari Segi Kegunaan Dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu: 1) Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluasan perluasan usaha atau membangun proyek \ pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 2) Kredit

modal

kerja,

yaitu

kredit

yang

digunakan

untuk

meningkatkan keperluan, meningkatkan produksi dalam operasional


(seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi). b.

Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari tujuannya adalah : 1) Kredit produktif, yaitu digunkan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi (digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa). 2) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktunya adalah : 1) Kredit dan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barangberwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang di keluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan Si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan


Yaitu kredit yang diberikan tampa barang jaminan tertentu atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. d. Dilihat dari Segi Sektor Usaha. Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika diihat dari sector usaha sebagai berikut: 1) Kredit pertanian, merupakan merupakan kredit yang yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. sektor pertanian dapat berups jangka pendek atau jangka panjang. 2) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendekmisalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti peternakan sapi atau kambing. 3) Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan industri kecil, menengah, maupun industri besar. 4) Kredit pertambangan yaitu, jenis kredit uantuk usaha tambang yang di biayai nya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah 5) Kredit Pendidikan, merupakan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. 6) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional , seperti dosen, dokter, atau pengacara.


7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumah. 4. Prinsip Dasar Kredit Secara Umum UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watku tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank dan sekaligus sumber resiko bisnis terbesar. Pemberian suatu kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Unsur – unsur yang yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut Toejekam (dalam Fitria dan Sari, 2012 : 90) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit antara lain yaitu waktu, kepercayaan, penyerahan , risiko, persetujuan/perjanjian. Analisis kredit merupakan penelitian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan kredit. Analisis kredit bertujuan untuk memperoleh dan meyakinkan apakah usaha nasabah layak, nasabah memiliki kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank (Rivai dkk, 2013 : 217).


5. Prinsip Dasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankble. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan KUR dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Berikut pihak-pihak dalam pelaksanaan serta penyaluran KUR yang tertera pada Kumpulan Peraturan Terbaru KUR (Mantik, 2010 : 26). Pihak pertama sebagai Pelaksana Teknis Program yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pihak kedua sebagai Perusahaan Penjamin yakni PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara suka rela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/ pembiayaan secara otomatis bersyarat (conditional automatic cover) kepada Bank Pelaksana. Pihak ketiga sebagai Bank Pelaksana KUR, adalah bank yang ikut menandatangani

Nota

Kesepahaman

Bersama

tentang

Penjaminan

Kredit/Pembiayaan kepada UMKM, yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Bukopin, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang


tersebar di Indonesia. Sumber dana penyaluran KUR ini adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafond KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank pelaksana. terdapat dua agunan dalam pemberian KUR, yang pertama agunan pokok yaitu kalayakan usaha dan obyek yang dibiayai. Kedua, agunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana. Persyaratan umum bagi UMKM-K untuk dapat menerima KUR yang tertera dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor : KEP01/D.I.M.EKON/01/2010, yakni : a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi dariperbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan. b. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya). c. Dalam hal UMKM-K masih memiliki baki debet yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya.


d. Untuk UMKM-K yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Bank sebagai pihak pelaksana KUR pada hakikatnya memiliki kewajiban – kewajiban serta peraturan yang harus ditaati. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Mantik 2010 : 34) Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : a. Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR. b. Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya. c. Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan–tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan yang berlaku. d. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas–asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. e. Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui Lembaga linkage dengan pola executing dan/atau pola channeling. 6. Strategi dan Kebijakan Kredit dalam Manajemen Bank Di dalam dunia bisnis dengan tingkat persaingan yang ketat dan lingkungan yang dinamis, strategi merupakan kunci dari pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan sebuah bisnis. Begitu juga bank, juga harus siap


bersaing. Siagian (dalam Respati, 2008 : 26) mengungkapkan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tidakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi tersebut. Pemilihan strategi merupakan fokus utama dari top manajemen. Salah satu metode untuk mengembangkan alternatif strategi adalah SWOT Matrix. Muljono (1990 : 82-87), SWOT merupakan perencanaan perkreditan melalui pendekatan pasar. Orientasi perencanaan kredit ini disebut dengan customer oriented dan pola pemasarannya pun berubah dari seller market ke buyer market. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan kredit melalui pendekatan pasar ini adalah corak pemasaran, corak persaingan, corak dari para nasabah, dan corak dari produk. Setelah menganalisis faktor-faktor tersebut, maka dapatlah dibuat SWOT analisis, yaitu Strengthness (kekuatan bank dalam menerobos pasar yang dapat diukur dari jumlah cabang sebagai sales force yang dimiliki, jumlah dana yang siap dipasarkan, nasabah debitur yang telah dikuasai, dll), Weaknesses (letak kelemahan dari perkreditan bank yang bersangkutan), Opportunities (letak peluang usaha uang dapat dimanfaatkan dalam menerobos pasar), Threat analisis (siapa saja yang menjadi ancaman persaingan berapa market share yang telah dimiliki yang harus dipertahankan). Selain perencanaan kredit berdasarkan pendekatan pasar, ada pula pendekatan perencanaan kredit berdasarkan sumber dana, anggaran, dan peraturan moneter. Pendekatan perencanaan kredit melalui pendekatan sumber–sumber dana didasarkan atas jumlah dana yang dapat dikumpulkan, pendekatan ini pada hakekatnya merupakan production oriented pada suatu perusahaan industri fabrikasi. Sudah tentu cara ini tidak sesuai untuk


kegiatan perbankan yang kompetitif, dan hanya cocok untuk kegiatan perkreditan dimana jumlah permintaan dana jauh lebih besar dari pihak–pihak yang menawarkan. Dengan demikian agar pendekatan ini dapat bermanfaat perlu dikombinasikan dengan pendekatan–pendekatan yang lain karena bagaimanapun juga dalam setiap kegiatan usaha faktor–faktor produksi tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam pendekatan anggaran ini pola berfikir yang dipakai adalah sesuai dengan pengertian anggaran itu sendiri yaitu sesuai rencana kerja yang dimanifestasikan dalam bentuk kesatuan mata uang. Pendekatan ini terdiri dari 7 (tujuh) tahap. Tahap satu perumusan kebijaksanaan, kedua tahap pengenalan faktor–faktor usaha yang akan terlibat dalam pencapaian obyektif, ketiga penetapan critical point, tahap keempat penetapan target usaha dalam perencanaan kredit, tahap kelima penyusunan penetapan planning assumption, keenam diadakan perhitungan tarif biaya dan pendapatan yang menyangkut kegiatan perkreditan, dan tahap terakhir menyusun anggaran (perencanaan kredit). Perencanaan kredit tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan manajemen misalnya perencanaan kredit per wilayah, dsb. Pendekatan perencanaan kredit terakhir berdasarkan pendekatan pada peraturan moneter yang ada. Beberapa model ketentuan moneter dibidang perkreditan yang dapat terjadi dan cara–cara pemanfaatannya dapat diberikan ilustrasi seperti pada pemberian kredit ke sektor ekonomi yang diprioritaskan, akan dapat memberikan manfaat bagi bank komersiil karena adanya kredit likuiditas dari bank sentral dengan suku bunga yang rendah, dan adanya bantuan share dana dari pemerintah; dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan


perbaikan distribusi pendapatan, maka arah pemberian kredit kepada perusahaan yang padat karya; dalam rangka pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, maka arah pemberian kredit ditujukan kepada kepada pengusaha kecil, dalam rangka peningkatan kesempatan memperoleh keahlian dan pengetahuan, maka arah pemberian kredit ditujukan pada usaha dibidang pendidikan, atau kepada mahasiswa, dan lain–lain. Sedangkan menurut Sutojo (1997 : 223–232) sebagian besar bank merasa perlu memiliki kebijaksanaan kredit yang jelas dan komprehensif. Kebijaksanaan kredit bank yang komprehensif terdiri dari 3 bagian, yaitu : a. Kebijaksanaan Umum. Kebijaksanaan umum kredit meliputi lima hal yaitu sasaran yang ingin dicapai, strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu kredit dan jaminan, dan batasan wewenang pemberian persetujuan kredit. b. Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit. Disamping kebijaksanaan umum, kebijaksanaan kredit memuat pedoman umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik oleh bank maupun oleh debitur. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari standar dokumentasi kredit, perlindungan asuransi, dan pengawasan kredit. c. Pedoman Khusus Penanganan Kredit Tertentu Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang berbeda sering kali tidak sama, karena setiap sektor ekonomi mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi


yang lain. Hal yang sama berlaku dalam penanganan kredit yang dipergunakan untuk tujuan yang berbeda. 2.5 Penelitian Terdahulu Dalam sebuah penulisan harus memiliki acuan refensi dari penelitian – penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis adalah : Penelitian Saduldyn pato pada tahun 2013 dari Universitas Ratulangi Manado dengan judul Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri dengan hasi penelitian pihak Bank Mandiri telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan, pihak bank menganalisis dalam rangka mengantisipasi kredit macet yang kemungkinan akan dialami oleh calon debitur. Rurun Andika Soviana pada tahun 2013 dari Universitas Brawijaya deanga judul Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang) dengan hasil penelitian strategi / kebijakan yang diterapkan oleh BRI dalam penyaluran KUR Mikro ini adalah jangka waktu 3 tahun, anggunan tambahan dapat berupa sertifikat tanah atau BPKB. Farida Ayu Avinesa Nusantari tahun 2011 dari Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Strategi BRI Syariah DALAM Menganalisi Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BRI Cabang Pembantu Cipulir) hasil yang didapat dari penelitian ini ialah dalam melakukan usaha meminimalisir pembiayaan yang bermasalah Bank BRI Cabang Pembantu Cipulir melakukan pendekatan personal kepada calon debitur. Rahmat Sunandar Soleh pada tahun 2008 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidatatullah dengan judul


Strategi Pembiayaan BNI Syariah Membantu Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan) hasil pada penelitian ini ialah dalam meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah Bank BNI Syariah melakukan kerjasana dengan pemerintah, Bank Indonesia, Bank BUMN, PT. Askrindo dan SPU memberi angina segar bagi pelaku usaha kecil dan

menengah mendapatkan suntikan dana

untuk

mengembangkan usahanya.penelitian terakhir dari Wiyono Hubies pada tahun 2006 Institut Pertanian Bogor dengan judulAnalisis Strategi Pola Pembiayaan Kredit Mikro Pada Bank BNI:Solusi Pemenuhan Permodalan Bagi Usaha Kecil dengan hasil penelitian bahwa banyak faktor yang berpengaruh dan harus dipertimangkan untuk membangun suatu konsep bisnis mikro banking yang dapat diterima oleh pasar, segmen pasar yang dibidik oleh bank BNI tidak sampai desa – desa yang merupakan lokasi potensial.


BAB II KERANGKA TEORI. penulis untuk dijadikan sebagai acuan kerangka berpikir dalam melakukan

Recommend Documents