BAB II KERANGKA TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot. Menurut Djuharie (2001: 55) mengatakan bahwa telaah kepustakaan berisi tentang hasil telaah terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan tempat kedudukan masing–masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi/pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Telaah ini diperlukan karena tidak ada penelitian empirik tanpa didahului telaah kepustakaan. Penelitian
ini
mengangkat
judul
“Optimalisasi
Peran
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa“. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melihat apakah sudah optimal peran yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalm pelaksanaan peran tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama berjudul “Badan
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
Dalam
Mendukung
Tata
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec. Wonosari
12
Kab. Klaten” (Ridwan Nasrulloh, skripsi, 2008). Tema yang diangkat dalam skripsi ini mengenai BPD sebagai pelaksana demokrasi desa dalam mendukung pemerintahan desa di Desa Tegalgondo. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD serta faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan Ridwan Nasrulloh berupa penelitian lapangan namun penggunaan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan lebih dominan digunakan. Penelitian lapangan dilakukan pada Kantor BPD Desa Tegalgondo, kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara. Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai BPD dalam mendukung Pemerintahan Desa, Ridwan Nasrulloh mengacu pada UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian teori – teori mengenai Pemerintahan Desa menurut LAN dan prinsip– prinsip Governance yang dikeluarkan UNDP.
13
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Tegalgondo telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum - forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan-kebijakan maupun dari Pemerintah Desa Tegalgondo sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. BPD Desa Tegalgondo juga telah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pengayoman adat, penyerapan aspirasi, Legislasi, dan pengawasan. Selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh Eko Tri Utami (skripsi, 2007) berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)”. Adapun yang menjadi tema penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusywaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal ini di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Permasalahan
yang
diangkat
dalam
penelitian
tersebut
adalah
bagaimanakan penanan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam penelitian ini, Eko Tri Utami menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan metode
14
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi Eko Tri Utami menggunakan teori mengenai perencanaan pembangunan desa dan teori tentang rencana – rencana desa. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan yang berada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, cara yang dilakukan juga tidak hanya yang bersifat formal tetapi yang non formal juga dilakukan seperti bincang–bincang di kedai kopi. Selain itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun. Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Primuadi Hia (Tesis, 2006) dengan judul “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang (Studi Tinjauan di Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar)“. Dalam penelitian ini Primuadi ingin melihat sejauh mana peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menggantikan LMD memberi pola baru dalam membangun proses demokratisasi di desa. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ketiga ini adalah untuk mengetahui sampai dimana peran BPD sebagai lembaga baru pelaksanaan demokratisasi di
15
desa, faktor–faktor apa yang menyebabkan BPD di desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar tidak berjalan sebagaimana yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1999. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, teori lembaga sosial, UUD 1945 bagian umum bab II tentang Pokok – Pokok Pikiran dalam alinea ke-3, kemudian UU No 22 Tahun 1999 dan UU no 32 Tahun 2004. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan tipe penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian Primuadi ini menunjukkan bahwa BPD pada kedua desa tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa untuk melaksanakan proses demokratisasi. BPD pada kedua desa tersebut hanya tampak pada saat ada pelantikan, setelah itu tidak ada lagi kegiatan yang di hadiri oleh BPD. Namun pada dua desa tersebut fungsi keterwakilan sudah dapat dipenuhi dengan adanya perwakilan dari setiap dusun. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul, “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam memaparkan peran yang dilakukan BPD di Desa Aek Goti, peneliti menggunakan teori dari Hurlock dan Ali mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai penampung aspirasi dan pembuat serta pengesah kebijakan desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah sudah optimal peran Badan
16
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta kendala– kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara kepada Kepala BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris desa, dan beberapa orang masyarakat, terungkap bahwa BPD Desa Aek Goti belum melaksanakan perannya dengan optimal. Dalam melaksanakan perannya sebagai penampung aspirasi, BPD Aek Goti tidak mengadakan pertemuan/rapat resmi dengan masyarakat, melainkan dengan cara perwiritan dan pertemuan non formal lainnya seperti di kedai dan warung, padahal sebagai lembaga resmi BPD Desa Aek Goti harusnya membuat pertemuan yang resmi. Kemudian dalam melaksanakan perannya sebagai pembuat dan pengesah kebijakan, BPD Desa Aek Goti telah mengesahkan satu kebijakan desa yaitu tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Namun dalam hal pembuatan kebijakan, BPD merasa kurang dianggap keberadaannya di Desa Aek Goti, adanya anggapan Pemerintah Desa yang terlalu mendominasi seluruh kegiatan desa membuat hubungan keduanya cenderung dingin dan tertutup. BPD desa Aek Goti juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan perannya yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber dana, dan Sarana Prasarana pendukung kerja BPD.
17
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang
Judul Penelitian
Permasalahan Penelitian
Ridwan Nasrulloh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Memfokuskan pada bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD serta faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tegalgondo
Eko Tri Utami Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan) Memfokuskan pada bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan
Primuadi Hia Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang (Studi Tinjauan di Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar)
Mariance M Hasibuan Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Fokus pada bagaimana Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga baru yang dibentuk pemerintah dalam proses demokratisasi di desa.
Fokus pada bagaimana Peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, membantu pembuatan dan mengesahkan Peraturan Desa serta kendala yang ada pada BPD dalam melaksanakan perannya.
18
Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian Metode Pengumpulan Data Tujuan Penelitian
Hasil Penelitian
Kualitatif
Kualitatif
Kualitatif
Kualitatif
Deskriptif
Deskriptif
Deskriptif
Deskriptif
Observasi, Wawancara, dan Penelitian Kepustakaan Untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan untuk Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD desa Tegalgondo telah mampu menjadi
Observasi, Wawancara, dan Penelitian Kepustakaan
Wawancara dan Dokumentasi
Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Penelitian Kepustakaan Untuk mengetahui bagaimana Untuk mengetahui sampai Untuk mengetahui dan peranan Badan dimana peran BPD sebagai menganalisa apakah sudah Permusyawaratan Desa dalam lembaga baru dalam Optimal Peran Badan perencanaan pembangunan di pelaksanaan demokratisasi Permusyawaratan Desa Desa Sampali Kecamatan di desa, faktor – faktor apa (BPD) Dalam Percut Sei Tuan yang menyebabkan BPD Penyelenggaraan di desa Simalingkar A dan pemerintahan di desa Aek Desa Perumnas Goti Kecamatan Silangkitang Simalingkar tidak berjalan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana yang diatur Selatan serta kendala – melalui UU No. 22 Tahun kendala yang dihadapi dalam 1999. menjalankan peran tersebut.
Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPD pada kedua desa tersebut tidak dapat menjalankan
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Aek Goti belum optimal dalam menjalankan perannya.
19
lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum - forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan-kebijakan maupun dari pemerintah desa Tegalgondo sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. BPD Desa Tegalgondo juga telah melaksanakan Fungsinya yaitu sebagai pengayoman adat, penyerapan aspirasi, Legislasi, dan pengawasan.
pembangunan yang berada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, cara yang dilakukan juga tidak hanya yang bersifat formal tetapi yang non formal juga dilakukan seperti bincang – bincang di kedai kopi. Selain itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.
fungsinya sebagai lembaga legislatif desa untuk melaksanakan proses demokratisasi. BPD pada kedua desa tersebut hanya tampak pada saat ada pelantikan, setelah itu tidak ada lagi kegiatan yang di hadiri oleh BPD. Namun pada dua desa tersebut fungsi keterwakilan sudah dapat dipenuhi dengan adanya perwakilan dari setiap dusun.
Dalam melaksanakan perannya sebagai penampung aspirasi, BPD tidak mengadakan pertemuan/rapat resmi dengan masyarakat, melainkan dengan cara perwiritan dan pertemuan non formal lainnya, padahal sebagai lembaga resmi BPD harusnya membuat pertemuan yang resmi. Kemudian dalam melaksanakan perannya sebagai pembuat dan pengesah kebijakan, BPD merasa kurang dianggap keberadaannya, adanya anggapan Pemerintah Desa yang terlalu mendominasi seluruh kegiatan desa membuat hubungan keduanya cenderung dingin dan tertutup. BPD desa Aek Goti juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan perannya, yaitu masalah (SDM), Sumber dana, dan Sarana Prasarana pendukung kerja BPD.
20
2.2 Kerangka Teori Menurut Sugiyono (2007) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, kerangka teori merupakan konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefenisikan sebagai masalah yang penting. Teori adalah konsep – konsep dan generalisasi – generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Pada penelitian kualitatif, teori yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti berada dilapangan. Selanjutnya dalam landasan teori, tidak perlu dibuat kerangka berfikir sebagai dasar untuk perumusan hipotesis, karena dalam penelitian kualitatif tidak akan menguji hipotesis, tetapi justru mengemukakan hipotesis (Sugiyono, 2010: 292). 2.2.1. Optimalisasi Pengertian optimalisasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta (1997 : 753) dikemukakan bahwa, “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Winardi dalam bukunya Istilah ekonomi (1996: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal, dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna.
21
Optimalisasi adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:705). Dalam hal ini, yang dijadikan untuk menjadi lebih baik dan paling tinggi adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan sesuatu yang harus dioptimalkan
keberadaannya
karena
merupakan
unsur
penyelenggara
pemerintahan desa yang berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta pembuat dan pengesah peraturan desa.
2.2.2. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209), oleh karenanya BPD sebagai badan
22
permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan Pemerintah Desa agar minimal adanya kesamaan pendapat dalam menetukan keputusan–keputusan kolektif di desa dan apabila tidak dijembatani maka setidaknya BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa agar nantinya setiap keputusan–keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa. Pada Pasal 30 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, ayat 2 (dua) anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya, ayat 3 (tiga) masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 1(satu) disebutkan peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dan pada ayat 2 (dua) anggota
23
BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersamasama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masingmasing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain : 1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra 2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai 3. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan 4. Adanya prinsip saling menghormati (Wasistiono 2006:36).
2.2.2.1 Tugas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu : a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. f. Menyusun tata tertib BPD.
24
2.2.2.2 Hak dan Kewajiban BPD Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun2005, BPD mempunyai hak yaitu : a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. b. Menyatakan pendapat. Anggota BPD juga mempunyai hak yaitu : a. mengajukan rancangan peraturan desa b. mengajukan pertanyaan c. menyampaikan usul dan pendapat d. memilih dan dipilih e. memperoleh tunjangan selain hak, anggota BPD juga mempunyai kewajiban yaitu : a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan. b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia. d. Menyerap,
menampung,
menghimpun
dan
menindaklanjuti
aspirasi
masyarakat.
25
Adapun
jumlah
anggota
Badan
Permusyawaratan
Desa
ditentukan
berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, sebagai berikut: a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang. b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang. c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang. d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang. e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan.Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan : a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang
di
desa
yang
bersangkutan,
sepanjang
menunjang
kelangsungan pembangunan. b. Legalisis, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa.
26
c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanana peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Keputusan Kepala Desa. d. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang (Widjaja 2001:13).
2.2.2.3 Peran Badan Permusyawaratan Desa Adapun peran BPD dalam penelitiaan ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock,1979 dan Ali, 2007). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut: a. Penampung
aspirasi
masyarakat,
“aspirasi
memiliki sasaran dan
melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehinggatujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya” (Hurlock, 1979:264). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. b. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007: 51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks.
Prosesnya
meliputi
tujuan-tujuan
kebijakan
dan
cara
27
pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, BPD dalam menyusun peraturan desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.
2.2.3 Pemerintahan Desa Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adatistiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara tersendiri dalam
mengatur
kehidupan
kemasyarakatannya.
Sebagian
besar
mata
pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan (Nurcholis, 2011: 2).
28
Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah, pertama urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang–undangan diserahkan kepada desa. Dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asala – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).
29
Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat (Misdiyanti, 1993: 47). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ((PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakkan, pelaksanaan,pengorganisasian,
pengawasan,
pengendalian,
pembiayaan,
koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut : A. Fungsi Pemerintahan Desa : 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
30
2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 5) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan 6) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa (Solekhan, 2012:63). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas : a.
Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa
b.
Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas : 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain – lain. 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73).
31
B. Aspek – Aspek Tata Pemerintahan Desa Adapun yang menjadi aspek pemerintahan desa adalah sebagai berikut : 1. Administrasi Pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan
serta
pelaporan
kegiatan
–
kegiatan
pemerintahan,
perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya 2. Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan – kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan – bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya 3. Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan – kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi – instansi sektoral 4. Manajemen dan kepemimpinan desa, Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordisasikan kegiatan – kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62).
32
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Kepala desa
BPD
Sekretaris desa
Staf
Pelaksana Teknis
Kepala Kewilayahan Sumber : (Nurcholis, 2011: 74)
2.3.
Defenisi Konsep Menurut Singarimbun (1995 :18) konsep merupakan istilah dan defenisi
yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak menenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuan adanya konsep adalah untuk mendapatkan batasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti. Untuk lebih mengetahui konsep–konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik dan memaksimalkan sesuatu dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sesuatu yang harus dioptimalkan keberadaannya karena merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggara pemerintahan desa yang berperan sebagai
33
penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta pembuat dan pengesah peraturan desa 2. Pemerintahan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang seluruh proses kegiatan pemerintahan berdasarkan kewenangan desa dan diselenggarakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).
34
