BAB II KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM HUKUM KERJA DI INDONESIA. A. Sejarah perkembangan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia

BAB II KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM HUKUM KERJA DI INDONESIA

A. Sejarah perkembangan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia Pembantu rumah tangga adalah suatu posisi dalam kehidupan yang bersifat temporer dalam artian kehadiran pembantu rumah tangga bukan suatu hal yang mutlak dalam suatu keluarga, namun kehadiran pembantu rumah tangga pada satu sisi dapat dikatakan penting karena bagi sebahagian keluarga, dimana ibu dan ayah masing-masing memiliki pekerjaan dan perlu bantuan pihak lain untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Pada awalnya pembantu rumah tangga dapat dilihat sekilas dari proses perkembangan kebudayaan di Indonesia pada umumnya, seperti dalam kebudayaan Kraton Jawa, di mana dalam suatu keluarga yang terdiri ayah, ibu dan anak memiliki seorang pengasuh yang bekerja tidak hanya sekedar mengasuh dan menjaga anak selama kedua orang tua bekerja, melainkan juga memiliki pekerjaan memasak, mencuci dan lain sebagainya pada kebudayaan lainnya posisi pengasuh juga memiliki arti penting dalam keluarga. 18 Seiring perkembangan zaman, secara harfiah kata pengasuh tidak relevan lagi karena terbatas pada artian mengasuh sehingga perkataan pengasuh bergeser pada penggunaan kata pembantu yang berkonotasi sebagai individu yang memiliki

18

www.wikipedia,or.id/pembantu_rumah_tangga/diakses tanggal 1 Agustus 2013

Universitas Sumatera Utara

pekerjaan membantu dalam suatu keluarga dengan jenis pekerjaan yang berbedabeda. Pekerjaan pembantu rumah tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu posisi pekerjaan yang diisi individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang menggunakan jasanya dengan harapan agar timbul rasa kepercayaan yang tinggi karena posisi kerja pembantu rumah tangga adalah posisi kerja yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi. Pembantu rumah tangga juga mengalami stagniantasi karena posisi pembantu rumah tangga dalam paradigm masyarakat bagaikan hal penting namun cepat

terlupakan,

hal

ini

terlihat

dari

sedikitnya

literature

mengenai

pembantu rumah tangga Pada saat sekarang ini pembantu rumah tangga tidak hanya terbatas pada suatu kemampuan dalam tingkat bekerja secara sederhana, seperti mencuci, memasak dan menjaga rumah, melainkan sudah menjadi kompleks dengan munculnya kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Permintaan terhadap pembantu rumah tangga juga meningkat tajam seiring kehidupan masyarakat perkotaan yang kompleks dan membutuhkan ketepatan waktu yang tinggi, untuk menyiasati hal tersebut diperlukan individu yang dapat membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga, hal ini ditandai dengan munculnya agen-agen penyalur pembantu rumah tangga hingga pada pengiriman pembantu rumah tangga dengan label tenaga kerja keluar negeri. Pekerjaan pembantu rumah tangga pada saat sekarang ini sudah mengalami pergeseran menjadi suatu pekerjaan yang pada awalnya mengisi ruang


privat keluarga menjadi ruang publik dengan artian individu yang menjadi pembantu rumah tangga tidak lagi diisi oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan melainkan individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan rumah tangga. Menurut dari beberapa pengertian yang sudah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah seseorang pekerja yang menjual jasanya melalui pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan. Menurut dari pengertian pekerja rumah tangga dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah orang selain anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan. Pembantu rumah tangga dapat dibagi atas dua bagian, yaitu individu yang memiliki pekerjaan membantu dalam rumah tangga dan individu yang memiliki keahlian khusus dalam bekerja/membantu suatu pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan dua bagian tersebut maka muncul jenis-jenis pembantu rumah tangga berdasarkan keahlian khusus, seperti : 1. Supir, yang bertugas mengemudikan mobil majikan 2. Tukang cuci, yang memiliki pekerjaan mencuci pakaian 3. Tukang masak, adalah yang bertugas untuk memasak makanan bagi suatu keluarga, bahkan pada saat sekarang ini, hal ini mengalami perkembangan dimana suatu keluarga mengambil keputusan untuk berlangganan makanan pada suatu pihak yang biasa dikenal dengan sebutan rantangan.


4. Tukang jaga rumah, bertugas untuk menjaga rumah beserta isinya. 5. Tukang potong rumput, yang bertugas merapihkan di halaman rumah

B. Pekerja rumah tangga (PRT) wajib dilindungi berdasarkan kajian hak asasi manusia (HAM) dan Negara Hukum Perlindungan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) mutlak harus diberikan. Berdasarkan Sasaran Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) 2008, data dari Migrant Care dan estimasi Organisasi Buruh Sedunia (ILO) tahun 2009, saat ini terdapat lebih dari 3 juta PRT di Indonesia dan lebih dari 6 juta PRT Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan, pekerjaan sebagai PRT menempati posisi teratas sebagai tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Namun sayangnya, mereka rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan sosial sehingga hidup dalam situasi pekerjaaan yang tidak layak. Oleh sebab itulah diperlukan perlindungan bagi PRT dan anggota keluarganya. Kejanggalan kebijakan di Indonesia justru terjadi di kalangan pengambil keputusan, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), yang menolak adanya konvensi perlindungan PRT. Padahal, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mendukung lahirnya konvensi ILO tentang perlindungan PRT. 19 Dalam rapat koordinasi Kementerian Kesejahteraan Rakyat pada 11 Agustus lalu, salah satu hasil yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang 19

9

http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=63


Yudhoyono adalah mendukung dan membangun konsultasi untuk lahirnya konvensi ILO tentang perlindungan PRT. 20 Alasan yuridis mengenai perlindungan PRT sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 point 12 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Hak Anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, serta Pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 21 C. Peraturan tentang pekerja rumah tangga (PRT) yang pernah ada di Indonesia. Tidak ada undang-undang khusus di Indonesia tentang PRT, tetapi beberapa undang-undang lain memberikan perlindungan. Akan tetapi, sikap budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia enggan membuat peraturan formal tentang pekerjaan rumah tangga dan, apabila ada, mereka enggan untuk menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan para PRT. Kenyataannya, para pekerja rumah tangga jarang 20

Ibid Emiarti Fuad, staf Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 21


sekali disebut sebagai pekerja (workers), melainkan hanya sebagai pembantu (helper). Praktik menyebut para pekerja rumah tangga sebagai pembantu memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tangga dengan para majikannya, yang banyak di antaranya berasal dari keluarga jauh atau desa seasal. Sebagai gantinya, para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, di mana mereka melindungi, member makan, tempat tinggal, pendidikan dan memberikan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan. (Di Jawa, praktik ini disebut ngenger. 22 Aspek paternal dari hubungan kerja ini, yang dipadukan dengan fakta bahwa kebanyakan tugas dilaksanakan di dalam rumah keluarga dan tidak dianggap produktif secara ekonomi, 23 berarti bahwa budaya Indonesia secara umum memandang hubungan ini sebagai hubungan yang bersifat pribadi. 24 Di satu sisi masyarakat Indonesia mendukung tingkat keterlibatan pemerintah yang cukup besar diberbagai aspek perekonomian dan kehidupan, namun, disisi lain, rumah dinilai bersifat personal dan berada di luar batas jangkauan intervensi negara.

22

Human Rights Watch, Always On Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia, Vol 17.7(C), 2005 , hlm 4. 23 Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma [Position Paper and Recommendations for the Revision of Jakarta City Local Ordinance No 6 of 1993 on Domestic Workers] (LBH APIK Jakarta, 2002), hlm 3. 24 Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma [Position Paper and Recommendations for the Revision of Jakarta City Local Ordinance No 6 of 1993 on Domestic Workers] (LBH APIK Jakarta, 2002), hlm 1-2


Karena sifat hubungan yang informal, kekeluargaan dan paternalistik antara PRT dan majikan, penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajibanpun biasanya dilakukan secara informal. Ini artinya PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme-mekanisme seperti pengadilan industri, yang saat ini sedang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan para pekerja di sektor formal. 25 Sebagai gantinya, PRT mungkin mencari bantuan untuk menyelesaikan perselisihan dari seorang anggota keluarga, rukun tetangga, rukun warga, atau kepala desa/lurah. Di Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Perempuan (LBH APIK) telah

mulai

pemerkosaan

menerima dan

kasus-kasus

pembunuhan. 26

yang Akan

melibatkan tetapi,

PRT

pelecehan umumnya

serius, akan

menyandarkan diri pada kemurahan hati sang majikan dan berusaha membangun hubungan yang diatur berdasarkan saling mempercayai. Faktor-faktor budaya yang diuraikan di atas mengurangi kapasitas masyarakat Indonesia untuk membuat undang-undang bagi perlindungan PRT maupun untuk menegakkan undang-undang yang sudah ada. Sebagai contoh, ketika seseorang melapor ke kepolisian, ia seringkali dituduh tidak mengambil

25

Diskusi dengan Dr Irma Alamsyah Djaya Putra, Wakil Kepala Bagian Perlindungan Perempuan di Departemen Pemberdayaan Perempuan, 3 Oktober 2005. 26 Di tahun 2001, LBH APIK telah menangani 15 kasus yang melibatkan pelecehan serius terhadap para pekerja rumah tangga, 13 kasus yang melibatkan pembunuhan pekerja rumah tangga, dan 3 kasus yang melibatkan pemerkosaan pekerja rumah tangga. Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia (LBH APIK), Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma [Position Paper and Recommendations for the Revision of Jakarta City Local Ordinance No 6 of 1993 on Domestic Workers ] (LBH APIK Jakarta, 2002), hlm 4.


langkah-langkah yang memadai untuk menghindari kekerasan atau eksploitasi, atau bahkan memancing terjadinya hal tersebut. 27 Interpretasi pemerintah saat ini dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Kendati “pekerja” didefinisikan pada Pasal 1 sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”, masalah penafsiran berasal dari fakta bahwa dua istilah untuk majikan digunakan di dalam UU tersebut. “Pengusaha” (badan usaha) tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan UU, sedangkan “pemberi kerja” hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan “perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik” (Pasal 35). Pemerintah menyatakan, majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong “pemberi kerja”, ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian UU tersebut. Hal ini sebagai imbalan atas kontribusi ekonomi yang diberikan para PRT terhadap para majikannya dengan memberikan mereka kebebasan untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan. Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh UU terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, mereka tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian

27

“Minim, Perlindungan Hukum terhadap PRT”, Suara Karya Online, 17 January 2004, . Poin ini ditegaskan di dalam diskusi dengan Dr Irma Alamsyah Djaya Putra, Wakil Kepala Bagian Perlindungan Perempuan di Departemen Pemberdayaan Perempuan, 3 October 2005.


perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Interpretasi yang diberikan oleh pemerintah sebagian berlandaskan pada keputusan Panita Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di tahun 1959, yang menyatakan bahwa perselisihan yang melibatkan para PRT berada di luar yurisdiksi sistem penyelesaian perselisihan kerja formal. Namun keputusan ini tidak lagi menjadi yurisdiksi yang berlaku karena: 28 1. P4P tidak lagi memiliki dasar hukum dan sedang dalam proses penggantian dengan pengadilan Industrial, seiring pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2. UU yang digunakan sebagai dasar oleh P4P dalam mencapai keputusan (UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dicabut dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan demikian tidak lagi bisa menjadi dasar bagi yurisprudensi yang mengikat. 3. Penjelasan bagian 10 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja secara khusus menyebutkan para PRT memiliki hak untuk berserikat, sehingga dengan demikian memberikan bukti persuasive tentang niat parlemen menjangkau

para

PRT

dalam

mengupayakan

tersedianya

UU

Ketenagakerjaan. 4. Kondisi sosial-ekonomi sudah banyak berubah sejak tahun 1959.

28

Putusan Panita Penyelesaian Persengketaan Perburuhan Pusat No. 70/59/111/02/C tanggal 19 Desember 1959.


Pada 2005, setelah adanya sebuah laporan tentang PRT anak yang disinyalir oleh Human Rights Watch, 29 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris menegaskan bahwa departemennya akan mengusulkan sebuah UU tentang PRT untuk mendapat persetujuan DPR. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut mendukung, termasuk penyebutan para pekerja domestik di dalam UU Ketenagakerjaan, meski sekadar menyebutkan bahwa para PRT akan diatur berdasarkan keputusan menteri yang akan dirumuskan kemudian. Namun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) cenderung mendesak perlunya UU nasional terpisah tentang PRT.30 Praktik terbaik menunjukkan bahwa hal ini dapat menjadi cara paling efektif memberikan perlindungan bagi PRT (lihat di bawah). Sementara sistem UU Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT, sejumlah UU nasional lainnya memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski dengan masih secara terpisah dan terbatas. UU ini meliputi: 1. Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 2. Pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 29

Human Rights Watch, Always On Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia, Vol 17.7(C), 2005. 30 Muryanti, “Upaya Perlindungan PRT” [Efforts to Protect Domestic Workers], Jurnal Perempuan, Vol 39, January 2005, hlmaman 15. See also “Activists Call for Ruling to Protect Domestic Workers”, The Jakarta Post, 10 March 2005.


rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 3. Pasal 1 point 12 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Hak Anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. 4. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan National (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 5. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Selain UU ini, Indonesia juga telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengesahkan beberapa norma hukum internasional terkait , termasuk: 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Righ 2. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)


3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) 4. Kovenant tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convenants on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) 5. Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 6. Konvensi untuk menekan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Lain 7. Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (Konvensi ILO No. 87) 8. Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949, (Konvensi ILO No. 98) 9. Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, 1930 (Konvensi ILO No. 29) 10. Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa,1957 (Konvensi ILO No. 105) 11. Konvensi ILO tentang Usia Minimum, 1973 (Konvensi ILO No. 138) 12. Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, 1999 (Konvensi ILO No. 182) 13. Konvensi ILO tentang Kesetaraan Pendapatan, 1951 (Konvensi ILO No. 100) 14. Konvensi ILO tentang Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan), 1958 (Konvensi ILO No. 111) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan

kepada

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

daerah


(Kotamadya/Kabupaten) untuk membuat peraturan tentang semua sektor di luar dari pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter dan fiskal, kehakiman dan keagamaan. Hal ini berarti, meskipun tidak ada ketidaksesuaian dengan UU nasional, pemerintah daerah saat ini dapat secara independen mengeluarkan undang-undang tentang masalah-masalah seperti hubungan industrial, perdagangan manusia, hak asasi manusia, kesetaraan jender, dan masalah lain bagi para PRT. Sejumlah pemerintah daerah saat ini memiliki UU atau RUU yang terkait degan para PRT.


BAB II KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM HUKUM KERJA DI INDONESIA. A. Sejarah perkembangan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia

Recommend Documents