“PENERAPAN KONTRAK KERJA PEKERJA RUMAH TANGGAPEMBERI KERJA PERJUANGAN KE KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA” JALA PRT
PRT = PEKERJA RUMAH TANGGA
PRT = PEKERJA RUMAH TANGGA • UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Pasal 1: 3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
PRT = PEKERJA RUMAH TANGGA • Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT: Pasal 1: Untuk tujuan Konvensi ini: (a) istilah “pekerjaan rumah tangga” berarti pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga; (b) istilah “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja; (c) seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga hanya secara kadang-kadang atau sporadis dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan pekerja rumah tangga.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga. 3. Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
KONTRAK KERJA: ACUAN: KONVENSI ILO 189 KERJA LAYAK PRT: Pasal 7 Setiap negara harus mengambil langkahlangkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapat diverifikasi dan mudah dimengerti dan lebih baik, jika memungkinkan, melalui kontrak tertulis sesuai dengan undang-undang nasional dan peraturan, terutama:
a) nama dan alamat majikan dan pekerja; b) alamat tempat kerja tetap dan tempat kerja lain; c) tanggal mulai dan, bila kontrak tersebut untuk jangka waktu tertentu, durasinya; d) jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan; e) pengupahan, metode penghitungan dan periode pembayaran; f) jam kerja normal;
g) cuti tahunan yang dibayar, periode istirahat harian dan mingguan; h) penyediaan makanan dan akomodasi, jika ada; (i) periode masa percobaan atau uji coba, jika ada; (j) ketentuan pemulangan, jika ada; dan i) syarat dan ketentuan berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk pemberitahuan dengan periode tertentu baik oleh pekerja domestik maupun majikan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 5 • Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 6 1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
INISIASI & PROSES PENERAPAN KONTRAK KERJA PRT-PK 2003 – 2008: Melalui Sekolah PRT RUMPUN bersama RUMPUN Tjoet Njak Dien dan SPRT Tunas Mulia: Membuat Model Kontrak Kerja PRT Majikan dengan proses perbaikan 5 kali dan melibatkan: PRT, Majikan/Pemberi Kerja, Akademisi Hukum Perburuhan, Sosiologi, Pengacara, Serikat Buruh/Pekerja, SPRT, Aktivis, Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Diterapkan oleh 408 PRT Lulusan Sekolah PRT RUMPUN dan Anggota SPRT Tunas Mulia dengan Majikan/Pemberi Kerja
• Isi dari Kontrak Kerja Yang Diinisiasi & Diterapkan Sekolah PRT RUMPUN, RTND, SPRT Tunas Mulia 2003-2008: 70% dari Standar Kerja Layak ITEM Identitas para pihak: PRT dan Pemberi Kerja: Nama, No. KTP, Tempat & Tanggal Lahir Alamat tinggal majikan dan pekerja dan tempat bekerja Jangka waktu/durasi bekerja, mulai dan berakhirnya perjanjian kerja; Periode masa percobaan atau uji coba, jika ada Jenis Uraian Pekerjaan
STANDAR
ITEM Hak dan kewajiban kedua belah pihak; Kondisi dan syarat kerja meliputi: Upah,besaran upah, kenaikannya dan tata cara pembayarannya; Kenaikan/Tahun Upah Lembur; Tunjangan Hari Raya;
STANDAR
Awal Mula Standar Minimal pada Tahun 2004: 60-75% dari UMR DIY-Rp. 365.000: Rp. 300.000. Kenaikan 10%/tahun Upah Lembur pada Hari Minggu Rp. 15.000/hari Berupa uang 1 bulan gaji untuk yang sudah 1 tahun masa kerja atau rasio bulan dari masa kerja < 1 tahun
ITEM
STANDAR
Lama jam kerja dalam perhari/minggu
Penuh Waktu: 40 jam/minggu dengan 8 jam/hari untuk 5 hari kerja, 7 jam/hari untuk 6 hari kerja. Paruh waktu: 4 jam/hari
Waktu istirahat selama jam kerja atau istirahat harian Libur Mingguan
1 jam untuk Penuh Waktu
Cuti Tahunan
12 Hari Kerja termasuk Cuti untuk Hari Raya Idul Fitri atau sesuai agama yang dianut
Cuti Haid
1 Hari ketika Haid
24 Jam/Minggu bisa diambil diluar hari Minggu
ITEM
STANDAR
Jaminan Kesehatan
Biaya Pengobatan
Fasilitas Kerja
Bagi Yang Menginap: Kamar Bersih Berkunci Berventilasi dan Bertempat Tidur, Rak/Almari dan Makan 3 x/hari
Hak untuk berorganisasi, berserikat; Ketentuan pemulangan, jika ada Syarat dan ketentuan berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk pemberitahuan dengan periode tertentu baik oleh PRT maupun majikan. Penyelesaian perselisihan;
Tanda Tangan Para Pihak dan Saksi dari Kedua belah Pihak
Musyawarah Kedua Belah Pihak, dan apabila tidak ada kesepakatan maka dengan Mediasi
Proses dan Tantangan: Tahun 2003: Kontrak Kerja adalah hal yang baru antara kedua belah pihak Adanya “kekagetan” dari Majikan/PK tentang isi HAKHAK PRT dan Standarnya terutama: Upah Lembur, Batasan Jam Kerja, Biaya Pengobatan dan Cuti Haid Situasi Keterdesakan: Majikan/PK dalam keadaan terdesak membutuhkan PRT sering di awal menyatakan “YA” dalam prosesnya kemudian ketika mendapatkan PRT lain tidak berkontrak dan tidak mengetahui Hak-Hak kemudian memutuskan hubungan kerja. Perlunya komunikasi terus menerus dan ketegasan antar kedua belah pihak
Hasil: Kesejahteraan PRT: Perubahan Situasi PRT Majikan/PK merasa nyaman PRT tidak berpindah kerja/berhenti bekerja sewaktu-waktu PRT merasa tenang karena ada kepastian khususnya mengenai upah, libur mingguan dan biaya pengobatan Membangun pengakuan dan penghargaan Digunakan juga oleh beberapa Pengurus SPRT dari SPRT Merdeka Semarang: 6 PRT-PK menerapkan 2012-2015 Adanya Penyesuaian revisi berdasar persoalan2 yang muncul: misal Percobaan Sekolah PRT RUMPUN dan Model Kontrak Kerja dengan Penerapannya Terpilih Menjadi salah satu 10 Besar Program Kesejahteraan Kementerian Kokesra 2006
2013-Sekarang: Revisi Model Kontrak Kerja 2017: 80-100% Kerja Layak • Dikembangkan di DKI Jakarta melalui SPRT Sapulidi dengan beberapa perubahan. • Perubahan menyesuaikan dengan adanya Peraturan Perundangan yang Baru: Tentang Jaminan Sosial dan Situasi Kerja PRT, Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT
Perubahan dalam Kontrak Kerja 2013-2017: 1. Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Ketenagakerjaan: JKK, JHT, JP, JK Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 11 Kewajiban Pengguna: g). mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
JAMINAN SOSIAL Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
untuk Semua Warga Negara
Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Pekerja Penerima Upah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JK)
2. Libur Nasional 3. Pesangon 4. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
Proses dan Tantangan 2013-2017 Kedepan: Adanya “kekagetan” dari Majikan/PK tentang isi HAKHAK PRT dan Standarnya terutama: Upah Lembur, Batasan Jam Kerja, Jaminan Sosial, Libur Nasional dan Cuti Haid, Pesangon Sosialisasi di Anggota SPRT/Operata Usaha Negosiasi Anggota SPRT/Operata ke Majikan/PK: Dimulai dari Majikan/PK Ekspatriat: o Libur Nasional o Pesangon o Jaminan Sosial
Hasil: Beberapa Negosiasi Berhasil dan PRT mendapatkan perubahan dalam peningkatan Hak – Kesejahteraan: 1. Jaminan Sosial: JKN dan Jaminan Ketenagakerjaan 2. Libur Nasional 3. Pesangon 4. K3 PRT merasa tenang karena ada kepastian khususnya mengenai upah, libur mingguan dan biaya pengobatan Membangun pengakuan dan penghargaan Bertahap Menuju Situasi Kerja Layak 100%
